Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengangkat topik tentang independensi jurnalis dan konstruksi jurnalisme profesional dalam konteks pers industrial di Indonesia pasca-Orde Baru. Keterkaitan antara ketiganya dibingkai melalui fenomena politisasi media pada momen Pemilu 2014 melalui studi kasus Media Indonesia dan Koran Sindo. Penelitian ini difokuskan pada independensi jurnalis sebagai fokus analisis. Berdasarkan temuan penelitian, konstruksi pers industrial membatasi independensi jurnalis. Keterbatasan ini didasari oleh posisi jurnalis sebagai kelas pekerja yang berkonsekuensi pada posisi tawar yang lemah dan dorongan pragmatisme jurnalis. Posisi kelas tersebut terbentuk dengan dilatari oleh adanya perubahan konstruksi jurnalisme di dalam konstruksi pers industrial. Pada akhirnya, independensi jurnalis dibatasi dengan sendirinya oleh konstruksi jurnalisme profesional.

---

This study discussed about journalist independence and journalism professional within industrial press context in post-Orde Baru Indonesia. These three points are framed within the phenomenon of politicized of the media in Indonesia national election 2014 with case study of Media Indonesia and Koran Sindo. Specifically, this study focused on the independence of journalist within the framework of analysis. Based on research findings, it can be explained that within the press industry, the journalist independence are limited, if not possible. This limitations are based on journalist?s positions as working class which have consequences to their weak bargaining positions and structured a pragmatism tendency. The class position are formed by the changing of journalism construction within the industrial press? logic. In the end, journalist?s independence are restricted by itself by the journalism professional construction."

"Dalam dunia jurnalisme, indepedensi merupakan hal yang sangat penting. Independensi mensyaratkan jurnalis terbebas dari tekanan/ pengaruh apapun di luar kepentingan publik dan hati nurani si jurnalis ketika mencari dan menyampaikan informasi kepada publik. Tanpa adanya independensi sebuah berita akan dipenuhi dengan kepentingan-kepentingan pihak tertentu. Kovach dan Rosenstiel (Kovach, 2001) menempatkan independensi sebagai prinsip atau elemen keempat jurnalisme. Independensi bagi jurnalis berada pada semangat dan pikirannya. Jurnalis seharusnya tidak netral melainkan bersikap dalam karyanya. Independensi diukur dari kredibilitas. Kredibilitas mereka berakar pada akurasi, verifikasi dan kepentingan publik yang lebih besar dan hasrat untuk menyampaikan informasi. Independensi jurnalis semakin diuji ketika menghadapi pemilu. apalagi jika pemilik media ikut terjun dalam dunia politik. Tentunya akan berdampak pada ruang pemberitaan media tersebut karena akan terjadi konflik kepentingan. Hal ini yang terjadi pada RCTI pada saat Pemilihan Umum 2014. Hasil dari analisis tulisan ini menunjukkan bahwa ruang pemberitaan seputar Indonesia melanggar Kode Etik Jurnalistik terutama mengenai prinsip independensi seperti pembatasan berita mengenai Jokowi, rangkap jabatan pemimpin redaksi RCTI sebagai tim sukses salah satu calon presiden hingga pemecatan terhadap produser program seputar Indonesia . Dewan pers pun memberikan teguran kepada RCTI melalui PPR Dewan Pers Nomor 27/ PPR-DP/ XI/ 2014.

---

In the world of journalism, independency is very important. The independence requires journalists freed from the pressure / influence anything outside the public interest and conscience of the journalist when searching for and deliver information to the public. Without the independence of the news will be filled with the interests of certain parties.

Kovach and Rosenstiel (Kovach, 2001) puts independence as a principle or fourth element of journalism. The independence of journalists are in the spirit and mind. Journalists should not be neutral but in his work. Measured the independence of credibility. Their credibility rooted in accuracy, verification and greater public interest and desire to convey information.

The independence of journalists getting tested when the elections. especially if the owner of the media go jump in world politics. Will certainly have an impact on the media newsroom as it would be a conflict of interest. This is what happened on RCTI during 2014 elections.

The results of the analysis of this paper shows that the newsroom about Indonesia violated the Code of Ethics of Journalism, especially regarding the independence of such restrictions regarding Jokowi news, dual position as chief editor of RCTI successful team one of the presidential candidates to dismissal of the program producers around Indonesia. Press Council also give warning to RCTI through PPR Press Council No. 27 / PPR-DP / XI / 2014."

"ABSTRAKPeraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik tidaklagi memberikan batasan terhadap jangka waktu perikatan audit suatu perusahaandengan kantor akuntan publik yang sama. Penelitian ini ingin menguji pengaruhtenur kantor akuntan publik terhadap independensi auditor di Indonesia.Independensi auditor diukur melalui kemungkinan auditor untuk memberikan opinimodifikasian. Opini modifikasian dibagi menjadi dua: NGCMO (non-goingconcern modified opinion) dan GCMO (going concern modified opinion). NGCMOmerupakan modifikasi opini yang menyatakan adanya ketidakwajaran dalampelaporan keuangan perusahaan, sedangkan GCMO menyatakan adanya keraguanakan kemampuan perusahaan untuk melangsungkan usahanya di masa depan,sehingga apabila tidak diungkapkan, opini GCMO akan memberikan risiko litigasiyang lebih tinggi. Tenur kantor akuntan publik terbukti berpengaruh negatif untukNGCMO, namun tidak berpengaruh signifikan untuk GCMO

---

ABSTRACTThe new regulation of Indonesia?s government, Peraturan Pemerintah Nomor 20Tahun 2015 about Public Accountant Practices, no longer restricts the tenure ofaudit engagement between the company and the audit firm. This research aims totest the impact of audit firm tenure on auditor?s independence in Indonesia.Auditor?s independence is measured by the probability of the auditor to issue amodified opinion. There are two types of modified opinion: NGCMO (non-goingconcern modified opinion) and GCMO (going concern modified opinion). NGCMOis a modification to state that the financial statement is not presented fairly, whileGCMO states that there are uncertainties regarding the continuity of the business.So, if not properly issued, GCMO will give a higher litigation risk for the auditfirm. The research finds that audit firm tenure negatively affects the probability ofissuance of NGCMO, but not significantly affects the probability of issuance ofGCMO"

"Kurator memiliki peranan yang penting dalam suatu kepailitan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Pasal 1 butir 5 Undangundang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Dalam melaksanakan tugas pemberesan dan pengurusan harta pailit, Kurator harus independent dan tidak berpihak terhadap salah satu pihak. Akan tetapi dalam prakteknya tugas ini tidak mudah dan dapat dijalankan dengan mulus. Sulit sekali menjaga hubungan yang seimbang antara Kurator dengan Kreditor, Kurator dengan Debitor dan Kurator dengan Hakim Pengawas. Kurator dalam melaksanakan tugasnya harus dapat mendata/mengumpulkan harta Debitor, agar dapat membayarkan utang-utang Debitor terhadap para Kreditor. Dalam pelaksanaannya bisa saja Debitor tidak kooperatif, sehingga Kurator kesulitan menjalankan tugasnya. Kurator yang berpihak kepada Debitor dengan cara menutup-nutupi keberadaan harta pailit dapat berakibat tidak terbayarnya utang Debitor terhadap Kreditor. Kurator yang berpihak kepada Kreditor, sehingga dalam penjualan benda-benda harta pailit, tidak melelangnya dengan harta yang patut juga dapat merugikan Debitor.Independensi Kurator sangatlah penting dalam rangka pelaksanaan tugas Kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit pada suatu kepailitan, agar tugasnya dapat terlaksana dengan baik. Akibat dari Kurator yang tidak independent adalah tidak tercapainya keadilan dalam suatu pemberesan dan pengurusan harta pailit yang menjadi tugas Kurator. Oleh sebab itu sebelum menerima penunjukannya sebagai Kurator dalam suatu kepailitan, Kurator harus mengukur kemampuannya apakah mampu mengurus dan membereskan harta pailit, memeriksa apakah ada benturan kepentingan dengan salah satu pihak dan yakin dapat bersikap adil terhadap setiap pihak.

---

Receiver plays a significant role in a bankruptcy proceeding for administration and settlement proceedings of the bankrupt estate. Section 5 of Article 1 of Law number 37 of 2004 regarding Bankruptcy and Moratorium stipulates that the Receiver shall mean the Probate Court or an individual appointed by court for the purpose of administration and settlement of the bankrupt-Debtor?s assets under supervision of the Supervisory Judge. In performing the settlement and administration process upon the bankrupt estate, the Receiver must be independent and not in favour of either party. However, in practice, this stand is not easily and not smoothly carried out. It is a very heavy task to keep in balance positions between the Receiver and Creditors, Receiver and Debtor, and Receiver and the Supervisory Judge. The Receiver, in performing its duties, must be able to collect/gather the Debtor?s assets for the purpose of repayment of the Debtor?s debts to Creditors. In practice, it is possible that the Debtor is not cooperative and as a consequence, the Receiver will deal with barriers in performing its duties. The Receiver that stands for the Debtor by way of concealing the existence of the bankrupt estate may cause the Debtor?s debts owed to Creditors being unpaid. Otherwise, the Receiver that stands for Creditors which, in the disposal of the bankrupt estate, does not auction any appropriate assets will also bring about loss towards Debtor. Independence of the Receiver is crucial for the performance of the Receiver?s duties in administering and settling the bankrupt estate in a bankruptcy proceeding, in order that the duties of the Receiver can be performed well. The consequence of the Receiver which is not independent may cause fairness in the settlement and administration proceedings of the bankrupt estate under the Receiver?s duties can not be attained. Therefore, before accepting its appointment as a Receiver under a bankrupt proceeding, the Receiver must be aware of its capabilities in administering and settling the bankrupt estate and to examine whether there will be conflict of interest with either party, and certain that being able to be fair towards parties."

"Perbedaan pandangan dan keraguan mengenai independensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) apakah merupakan suatu lembaga yang independen atau tidak, dapat menganggu pelaksanaan tugas dan fungsi OJK sebagai pengatur dan pengawas industri jasa keuangan sektor perbankan di masa depan. Keraguan ini timbul karena eksistensi wakil pemerintah dan BI di dalam susunan anggota Dewan Komisioner OJK serta anggaran OJK yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimanakah independensi OJK dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan dan bagaimanakah tanggung jawab hukum OJK sebagai lembaga yang independen dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya melakukan pengaturan dan pengawasan perbankan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menganalisis teori-teori dalam hukum perbankan dan menganalogikan independensi OJK terhadap BI sebagai bank sentral, maka dapat disimpulkan bahwa OJK memiliki independensi yang terbatas karena secara institusi, fungsi, keuangan dan organisasi masih ada keterkaitan dengan Pemerintah dan parlemen (DPR) dan juga tanggung jawab OJK sebagai lembaga yang independen adalah bahwa OJK wajib dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan setiap tugas, wewenang, dan anggarannya secara transparan serta memenuhi akuntabilitas publik.

---

Different views and doubts about the independence of the Authorities Financial Services (OJK) is an independent institution or not, may interfere with the duties and functions of OJK as the regulator and supervisor of the banking sector of the financial services industry in the future. Doubt is arises due to the existance of government and central bank representatives in the composition of the OJK Board of Commissioners and the OJK budget which sourced from the national budget (APBN) and/or collection fees from the parties conducting activities in the financial services sector.

This study examines how the OJK independence implement its functions and duties to conduct regulation and supervision of banking and OJK legal responsibilities as an independent institution implement its functions and duties do the regulation and supervision of banks.

This research is legal normative research which analyze theories in banking law and analogize OJK independence to BI as the central bank, it can be concluded that the OJK has a limited independence due to its institution, function, finance and organization are still related with the Government and the Parliament (DPR) and also OJK responsibility as an independent institution is that OJK responsible in carrying out every duties, authority, and budgets in a transparent and meet the public accountability."

"Tulisan ini membahas keberpihakan Jakarta Post dalam mendukung salah satu kandidat calon presiden saat pemilihan presiden Indonesia pada tahun 2014. Untuk pertama kalinya, harian berbahasa Inggris yang telah berdiri selama 31 tahun itu menyatakan mendukung kandidat calon presiden dan calon wakil presiden, Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Studi ini mengkaji bagaimana agenda media massa pada masa pemilu cenderung beralih menjadi agenda politik. Selain itu melihat bagaimana Jakarta Post membedakan prinsip independensi dan netralitas dalam newsroom. Independen dalam hal ini bukan partisan, yang berarti bebas menentukan sikap dan pandangan politik suatu media. Dengan melakukan analisis isi terhadap edisi 4 – 9 Juli 2014, penulis mengkaji bagaimana harian Jakarta Post memberitakan kandidat Joko Widodo dan Jusuf Kalla dengan orientasi positif dan kandidat oposisi, Prabowo Subianto – Hatta Rajasa dengan orientasi negatif namun tetap faktual.

---

This paper discusses Jakarta Post partiality on endorsing one of the presidential candidates during the presidential election in Indonesia in 2014. For the first time, this English-language newspaper that has stood for 31 years declared support for the president candidate and vice president candidate, Joko Widodo and Jusuf Kalla. This study examines how the mass media agenda during the election is likely to shift into a political agenda. Besides, this study also sees how Jakarta Post distinguishes the principles of independence and neutrality in the newsroom. Independence in this case is not partisan, which means free to determine the attitude of the media and political views. By conducting content analysis of the issue of 4 to 9 July 2014, the author examines how Jakarta Post reported candidates Joko Widodo and Jusuf Kalla with a positive orientation and opposition candidate, Prabowo - Hatta Rajasa with negative orientation yet factual."