Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang keabsahan perjanjian yang ditandatangani para pihak dalam rangka jual beli tanah yang belum bersertipikat dan perlindungan hukum terhadap pembeli atas tanah yang belum bersertipikat dalam suatu perjanjian pada putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 28 PDT 2015 PT BTN Tesis ini bertujuan untuk menambah pengetahuan mengenai perjanjian dan perlindungan hukum bagi pembeli tanah yang belum bersertipikat Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif Penelitian ini menyimpulkan bahwa suatu perjanjian tidak dapat dinyatakan tidak sah karena salah satu pihak adalah seorang tuna aksara dan meragukan kebenaran isi akta dan perlindungan hukum terhadap pembeli tidak dapat ditegakkan mengingat itikad baik adalah sesuatu hal yang abstrak Penelitian ini menyarankan bahwa apabila ingin membeli tanah yang belum bersertipikat sebaiknya mengenal dengan baik pemiliknya untuk menghindari permasalahan dan sebaiknya membeli tanah yang bersertipikat.

---

This thesis discusses the validity of an agreement signed by the parties in order to purchase an uncertified land and buyer legal protection on the Banten High Court Judgement No 28 PDT 2015 PT BTN This thesis aims to increase knowledge about the treaty and legal protection for an uncertified land buyers This study is a normative legal research This study concludes that an agreement can not be declared invalid because one of the parties is an illiterate and doubt the correctness of the contents of the deed which was read by a Notary who made it and the legal protection of the purchaser can not be enforced given in good faith is something abstract This study suggests that if one want to buy an uncertified land one should know well who the owner to avoid problems later and it is advised that one is better buy a certified land."

"Indonesia tengah terus mewujudkan konsolidasi demokratik dan dalam keseluruhan prosesw dimaksud ,bisa terjadi ketidakpuasan,ketidakpastiandan ketidakjelasan serta terus menerus ada pertanyaan yang mempersoalkan,kemana ujung dari seluruh proses transisi akan bermuara? ...."

"Mahkamah Agung Republik Indonesia memegang kekuasaan Judikatif. Ini membawa konsekuensi bahwa mahkamah agung sebagai satu dari tiga pilar kekuasaan berwenang melakukan kontrol terhadap kedua lembaga kekuasaan lainnya. Fungsi kontrol mahkamah agung terhadap lembaga Eksekutif dan Legsilatif dapat terlihat dari bagaimana Mahkamah Agung melaksanakan hak menguji terhadap peraturan perundang-undangan . Dalam konstalasi Negara Hukum Republik Indonesia hak menguji oleh mahkamah agung masih menjadi perdebatan. Fungsi Kontrol Mahkamah Agung terhadap lemabaga peradilan dibawahnya, karena kewenangan untuk menguatkan atau membatalkan putusan peradilan yang lebih rendah justru untuk menghindari putusan yang sewenang-wenang, atau kekeliruan dalam pengambilan putusan oleh hakim bawahan, yang ini pun hanya dilakukan dalam upaya hukum banding dan kasasi"

"Mahkamah Agung Republik Indonesia memegang kekuasaan Judikatif. Ini membawa konsekuensi bahwa mahkamah agung sebagai satu dari tiga pilar kekuasaan berwenang melakukan kontrol terhadap kedua lembaga kekuasaan lainnya. Fungsi kontrol mahkamah agung terhadap lembaga Eksekutif dan Legsilatif dapat terlihat dari bagaimana Mahkamah Agung melaksanakan hak menguji terhadap peraturan perundang-undangan . Dalam konstalasi Negara Hukum Republik Indonesia hak menguji oleh mahkamah agung masih menjadi perdebatan. Fungsi Kontrol Mahkamah Agung terhadap lemabaga peradilan dibawahnya, karena kewenangan untuk menguatkan atau membatalkan putusan peradilan yang lebih rendah justru untuk menghindari putusan yang sewenang-wenang, atau kekeliruan dalam pengambilan putusan oleh hakim bawahan, yang ini pun hanya dilakukan dalam upaya hukum banding dan kasasi"

"Mahkamah Agung Republik Indonesia memegang kekuasaan Judikatif. Ini membawa konsekuensi bahwa mahkamah agung sebagai satu dari tiga pilar kekuasaan berwenang melakukan kontrol terhadap kedua lembaga kekuasaan lainnya. Fungsi kontrol mahkamah agung terhadap lembaga Eksekutif dan Legsilatif dapat terlihat dari bagaimana Mahkamah Agung melaksanakan hak menguji terhadap peraturan perundang-undangan . Dalam konstalasi Negara Hukum Republik Indonesia hak menguji oleh mahkamah agung masih menjadi perdebatan. Fungsi Kontrol Mahkamah Agung terhadap lemabaga peradilan dibawahnya, karena kewenangan untuk menguatkan atau membatalkan putusan peradilan yang lebih rendah justru untuk menghindari putusan yang sewenang-wenang, atau kekeliruan dalam pengambilan putusan oleh hakim bawahan, yang ini pun hanya dilakukan dalam upaya hukum banding dan kasasi"

"Komisi III DPR RI tengah menuntaskan revisi UU MK . Pertimbangan pokok yang mendasari revisi ini karena ada kecurigaan yang makin berkembang di kalangan ahli hukum bahwa MK tidak dapat sepenuhnya menyelesaikan persoalan ketatanegaraan Indonesia...."