Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Politic is not a simple word. Aristotle identifies it with human togetherness. In line with this identification, Hannah Arendt suggests that politics is not a kind of dominating actions, but the way in which the human beings promote freedom of actions in the public sectur. The essence of politics, then is communication. In this line of thought, power can be understood as one' ability to act/behave with and within others / in togetherness with others on base of a given mandate."

"The anlysis of implicatures made by the legislative candidates in the campaign billboards and banners shows that these two media are basically used for their political struggles...."

"This research is intended to answer the following research questions: 1) What the motivation of women in the management of a political party; 2) how the positiomn, role and contribution of women in the management of a politicl party and 3) what the weakness and excess of the women involvement in political party management. sampling included Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) and Partai Keadilan Sejahtera (PKS) . This research showed that women who hold some power in the structure influence by the extend they hold position and role involved who hold some authority in management structure of PDI as well as PKS , actively involved in party activity. women contribution who hold some power in the structure influence by the extend they hold position and role. The excess of the women involvement in management were expressed in terms of in patience, accuracy, spirit and wisdom. The weakness of there involvement in management may be influence by internal and external factors."

"Tesis ini mengkaji strategi kampanye seorang calon presiden RI. Studi sejenis ini belum banyak dilakukan di Indonesia karena pemilihan presiden secara langsung barn pertana kali diadakan. Amien Rais sebagai kandidat presiden pada pilpres 2004 memperoleh kekalahan dengan sangat telak. Padahal ia adalah kandidat yang paling kompeten di antara kelima pasangan. Mengapa ia gagal, apakah ia telah menjadi korban dari pemeo yang berlaku di Amerilra Serikat bahwa kandidat terbaik tidak akan pernah terpilih.Kajian tentang kampanye politik dalam tesis ini didasari oleh perkembangan riset kampanye politik yang kini telah memasuki sebuah era di mana kampanye modem menggunakan pendekatan strategi pemasaran dan strategi komunikasi (Kotler,1996 dan Kavanagh,1997). Perkembangan ini di motivisir oleh kemajuan dnnia industri yang telah terbukti jitu menaikkan angka penjualan dengan menggunakan strategi pemasaran. Seiring dengan itu pula proses politik yang terjadi semakin menjurus ke arah manipulasi uang atau korupsi, sehingga memaksa pars aktivis politik untuk menerapkan prinsip-¬prinsip pemasaran agar kampanye berjalan efektif dan efisien. Prinsip-prinsip tersebut mendorong tim kampanye untuk bertindak dan mencapai tujuan berdasarkan riset yang ketat. Apalagi antara dunia pemasaran dan kampanye sesungguhnya memiliki kesamaan, jika dalam pemasaran, penjual menawarkan barang dan jasa guna menperoleh keuntungan maka kampanye menawarkan janji dan kepribadian kandidat untuk memperoleh dukungan suara darn pemilih. Meski demikian keduanya juga memiliki perbedaan, kampanye politik selalu diliputi persoalan kepercayaan, emosi bahkan juga konflik.Teknik pengumpulan data untuk menjawab permasalahan penelitian dalam tesis ini dilakukan melalui wawancara terhadap sembilan informan, dan didukung oleh studi yang memanfaatkan berbagai dokumen yang terkait dengan masalah penelitian. Teknik analisa data ideal types digunakan oleh peneliti dengan pertimbangan teknik ini menyajikan model atau abstraksi Bari sebuah relasi sosial ataupun proses-prosesnya, dengan cara menyandingkan konsep dengan realitas (Neuman,2000:431-432). Dengan kata lain dengan teknik analisa data ideal types, peneliti akan membandingkan strategi kampanye yang telah berlangsung di banyak negara di dunia dalam hal ini strategi kampanye yang ada di Amerika dan Eropa dengan strategi kampanye yang dijalankan oleh pasangan Amien Rais-Siswono Yudo Husodo.Hasil penelitian ini menunjukkan penyebab utama kegagalan kampanye pasangan Amien Rais-Siswono Yudo Husodo bersumber dari langkah politik Amien Rais yang cenderung konfrontatif dan sikapnya yang tidak tegas dalam menentukan orang-orang yang akan menjadi tim kampanyenya. Hal ini berimplikasi pada kinerja tim kampanye yang cenderung diliputi oleh suasana rivalitas antara kepentingan untuk mengusung Amien Rais sebagai tokoh pluralis atau tokoh Islam modern (sektarian). Rivalitas yang terjadi dalam tim kampanye Amien Rais membuat strategi kampanye menjadi tumpul. Tahapan pemasaran politik dilalui tanpa ketelitian karena menafikan beberapa hasil riset popularitas dan riset segmentasi pemilih, sehingga aktivitas kampanye tidak sinkron dengan hasil riset. Di samping itu terbatasnya dukungan finasial dan menurunnya perolehan suara Partai Amanat Nasional juga menjadi kelemahan dari aktifitas kampanye pasangan iai. Namun demikian media massa telah berjasa dalam menggambarkan Amien Rais secara positif dalam berbagai program berita. Hal tersebut didukung oleh kejelian tim kampanye dalam merancang aktivitas kampanye yang berpeluang memiliki nilai berita sehingga mengundang liputan media massa. Sayangnya iklan politik pasangan Amien Rais-SiswonoYudo Husodo kontraproduktif dengan upayanya dalam membangun citra. Penelitian ini menyimpulkan bahwa aktifitas kampanye pasangan ini belum termasuk pada penerapan strategi kampanye modem.Dari hasil penelitian ini, ditemukan beberapa implikasi teori, antara lain: (1) Langkah politik kandidat presiden turut menentukan upaya pembangunan citra. Hal ini berkaitan dengan langkah politik konfrontatif dan akomodatif. Semakin konfrontatif langkah politik sang kandidat maka citra positifnya akan cenderung menurun, demikian pula sebaliknya; (2) Ikan politik yang mengandung pesan berupa visi, nisi dan program kandidat presiden tidak efektif bagi pemilih tradisional, karena karakteristik pemilih seperti ini lebih peka dalam menangkap pesan non verbal (visualisasi kepribadian kandidat presiden); (3) Sikap positif media (pemberitaan media massa) terhadap kandidat presiden tidak serta merta mempengaruhi pilihan pemirsa dalam hal ini pemilih."

"Tugas Karya Akhir ini membahas proses keberhasilan Koalisi Nasional Penyandang Disabilitas Indonesia (KNPDI) dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Keberhasilan ini tidak terlepas dari strategi politik yang dilakukan oleh KNPDI selaku kelompok kepentingan. Strategi politik yang dilakukan oleh KNPDI dijelaskan dengan menggunakan Konsep Kelompok Kepentingan. Selaku kelompok kepentingan KNPDI juga memberikan pengaruh dalam proses pembentukan kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder yang didapat melalui wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa strategi yang diterapkan oleh KNPDI terbukti efektif terlihat dari disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

---

This final assignment discusses the success of the National Disability Coalition of Indonesia (KNPDI) in the formation of Law No. 8 of 2016 on persons with disabilities. This success can not be separated from the political strategy undertaken by KNPDI as interest groups. The political strategy undertaken by KNPDI is explained using the Concept of Interest Groups. As an interest group KNPDI also has an influence in the process of policy formation. The research method used is qualitative by using primary and secondary data obtained through in-depth interview and document study. The results of the research show that the strategies implemented by KNPDI proved to be effective seen from the enactment of Law No. 8 of 2016 on persons with disabilities."

"Komitmen merupakan sebuah keyakinan diri untuk bertanggung jawab melakukan suatu tindakan di masa mendatang karena dianggap saling menguntungkan. Pada wacana politik, seperti debat Pilpres, komitmen kerap digunakan sebagai salah satu cara untuk meyakinkan mitra tutur. Komitmen yang digunakan dalam wacana politik tersebut diistilahkan sebagai komitmen argumentatif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan berbagai karakteristik komitmen argumentatif. Sumber data pada penelitian ini adalah tuturan calon presiden dan wakil presiden yang berpartisipasi dalam debat Pilpres 2019 putaran pertama sampai dengan ketiga. Data berupa komitmen argumentatif didapat dengan menggunakan indikator yang diadaptasi dari 9 kriteria komitmen tak-cacat Searle. Analisis dilakukan dengan cara menguraikan komitmen argumentatif menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kemudian dilakukan pengamatan terhadap relasi antara bagian satu dan lainnya. Analisis juga dilakukan dengan cara menguraikan fungsi berbagai pengungkap modalitas yang ada pada komitmen argumentatif. Hasil penelitian ini menunjukkan setidaknya 12 pola yang menggambarkan 2 karakteristik komitmen argumentatif.

---

Commitment is a self-belief to be responsible for taking action in the future because it is considered mutually beneficial. In political discourse, such as the presidential election debates, commitment is often used as a way to convince speech partners. Commitment used in political discourse is termed as argumentative commitment. This study aims to explain the various characteristics of argumentative commitments. Data was taken from speeches of the presidential and vice presidential candidates who participated in the first to third rounds of the 2019 presidential election debates. The Data, which are in the form of argumentative commitment, were obtained using indicators adapted from Searle's 9 criteria of non-defective promise. The analysis was carried out by breaking down argumentative commitments into smaller parts. Then, an observation was made to identify relationships between parts of each argumentative commitment. Analysis was also carried out by describing the functions of various modalities in argumentative commitments. The results of this study indicate at least 12 patterns that describe 2 characteristics of argumentative commitments"

"ABSTRAKTesis ini membahas alasan dibalik dukungan organisasi Soka Gakkai terhadapKomeito dengan mitra koalisinya, LDP untuk melakukan penafsiran ulangterhadap Pasal 9 Konstitusi Jepang 1947. Penelitian ini adalah penelitian kualitatifdengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur/kajian pustaka, studi dataresmi yang dipublikasikan oleh media masa dan situs yang terkait langsungdengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pragmatismepolitik Soka Gakkai melandasi dukungan tersebut karena Soka Gakkai memilikikepentingan antara lain: (1) kepentingan politis yaitu keinginan Soka Gakkaiuntuk mendominasi seluruh Jepang dengan cara ikut berpartisipasi dalampembuatan keputusan dan arah kebijakan negara, serta mengontrol media danpublic figure, (2) kepentingan ekonomi, yaitu pengamanan aset dan kekayaanSoka Gakkai.

---

ABSTRACTThis research analyzes the motives of the Soka Gakkai's support towards theKomeito and LDP coalition to reinterpret the Article 9 of the JapaneseConstitution. This qualitative research develops the data through literature review,and by analyzing some official datas that are published by the media and sitesrelated to the research object. The results showed that political pragmatism ofSoka Gakkai is the main reason of why Soka Gakkai keeps supporting Komeitoand LDP coalition. Soka Gakkai has some interests behind this coalition: (1)political interests; Soka Gakkai's desire to dominate the whole of Japan byparticipating in the decision-making activities and influencing the governmentpolicies as well as controling the media and the public figures, (2) economicinterest; securing the assets and properties of the Soka Gakkai."

"Tesis ini membahas tentang Kebijakan Penyederhanaan Partai Politik Menuju Sistem Multipartai di Indonesia Pasca Reformasi, dengan tujuan utama untuk mengetahui pengaturan dan dasar pemikiran kebijakan penyederhanaan partai, akibat hukum dalam pelaksanaannya terhadap partai politik dan sistem kepartaian dan batasan-batasannya sehingga tetap sesuai dengan amanat UUD 1945. Penelitian ini dilakukan dengan mempergunakan metode penelitian hukum normatif, melalui studi kepustakaan, dan membandingkan perundang-undangan yang berlaku dengan permasalahan yang terkait, kemudian dengan asas-asas hukum atau doktrin yang ada, serta memperhatikan praktek yang terjadi sebagai sebuah kajian terhadap sejarah hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan Penyederhanaan Partai Politik Pasca Reformasi di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan sistem multi partai sederhana sebagai salah satu upaya memperkuat stabilitas sistem pemerintahan presidensiil dan juga untuk mewujudkan partai politik sebagai organisasi yang bersifat nasional, menciptakan integritas nasional dan menguatkan kelembagaan partai. Perwujudan kebijakan penyederhanaan partai politik yaitu melalui persyaratan kualitatif dan kuantitatif pembentukan dan pendaftaran partai politik sebagai badan hukum, persyaratan kualitatif dan kuantitatif serta persyaratan ambang batas perolehan kursi (electoral threshold) bagi partai untuk dapat menjadi peserta pemilihan umum dan juga persyaratan ambang batas perolehan suara (parliamentary threshold) sebagai syarat untuk dapat menempatkan kursi di DPR. Akibat hukum kebijakan penyederhanaan partai politik bagi partai politik adalah : 1) Partai Politik tidak mendapat status badan, 2) Partai Politik tidak dapat menjadi peserta pemilu dan 3). Partai Politik tidak dapat memperoleh kursi di DPR. Meskipun terjadi penurunan jumlah partai politik yang diakui sebagai badan hukum dan parpol yang dapat mengikuti pemilu, namun dari pemilu 2004 sampai 2009, masih menciptakan sistem multipartai ekstrim. Namun demikian, Pemberlakuan kebijakan Parliamentary Threshold telah sedikit menurunkan Nilai ENPP (jumlah efektif partai di Parlemen) yang semula pada tahun 2004 bernilai 7.07 menjadi 6.47. Kebijakan penyederhanaan partai politik merupakan kebijakan yang tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena merupakan pelaksanaan dari Pasal 28 UUD 1945 dan Pilihan kebijakan hukum (legal policy) pembentuk Undang-Undang, namun demikian terdapat prinsip-prinsip yang harus dipedomani dalam pengaturan kebijakan tersebut, yaitu : prinsip demokratis, Rasional dan Non Diskriminatif.

---

This thesis discusses Political Party Simplification Policy Towards Moderate Multiparty System in Indonesia Post-Reform, with main objective figuring out the arrangement and underlining idea at party Simplification, legal implication at its implementation on political parties and party system and its boundaries in keeping in line with the mandate of 1945 Constitution. The research was conducted using the method of normative legal research, literature study, and comparing applicable legislation to the associated problems, then with the principles of existing law or doctrine, and with regard to current practices as a study of the history of law.

The results of this study demonstrate that the Political Party Simplification Policy Post-Reform in Indonesia aims to realize a simple multi-party system in an effort to strengthen the stability of the presidential system of government and also to create a political party as a national organization, promoting national integrity and strengthen the parties institutionallity. Manifestation of the simplification policies of political parties is through qualitative and quantitative terms in founding and registrating political parties as a legal entity, as well as qualitative and quantitative threshold requirement of seats (electoral threshold) for the party to take part in the elections and voting threshold requirement (parliamentary threshold) as a requirement to be able to put the seats in Parliament.

The legal consequences of simplification policies of political parties are : 1) Political parties do not get the status of the legal body, 2) political parties do not take part in the elections and 3). Political parties can not gain seats in the House. Despite the decline in the number of political parties which are recognized as legal entities and political parties to follow the election, but the election of 2004 to 2009, it still creates extreme multiparty system. However, the policy Parliamentary Threshold enforcement lowered ENPP Value (effective number of parties in parliament) which was originally worth 7.07 in 2004 to 6.47 in 2009. Simplification policy do not conflict with the 1945 Constitution, simplification policy is an implementation of Article 28 of the 1945 Constitution and legal policy options of the former act. However, there are principles that should be followed in setting the policy, namely : democratic principle, rationality and non-discriminatory"

"Various corruption cases which occurred in several law enforcement agencies were the background of this research. Those cases had received a wide attention from the public especially the bribing case of Urip Tri Gunawan as the public prosecutor by Artalyta Suryani. This research focused its attention toward the vulnerability of the Attorney General Office toward corruption. The problem analysis using triangle theory which used as analyzing tools has three main element: offender, suitable target and uncapable guardian. This research used a qualitative method which put forth by doing interview, observation and collecting secondary data. The findings was that the Attorney General Office vulnerability toward corruption link with its internal control which in turn caused the Attorney General Office to be a suitable target and also uncapable guardian"