Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKSkripsi ini membahas dua permasalahan: alasan mengapa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perlu memiliki kewenangan untuk mengadili perkara pengaduan konstitusional; dan bagaimana seharusnya mengatur penambahan kewenangan tersebut. Hasil penelitian ini adalah: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perlu mendapatkan kewenangan ini demi menjalankan prinsip negara hukum yang dianut Republik Indonesia, melindungi Hak Asasi Manusia, menegakkan supremasi konstitusi, menjalankan checks and balances, memenuhi esensi pendirian mahkamah konstitusi di dunia, menjalankan fungsi pengujian konstitusional secara utuh, dan secara empiris banyak kasus yang bersubstansi pengaduan konstitusional sudah diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; dan penambahan kewenangan tersebut hanya bisa dilakukan dengan amandemen undang-undang dasar.

---

ABSTRACT

, This thesis mainly discusses two problems: the urgency of giving the

jurisdiction for constitutional court of Republic of Indonesia over constitutional

complaint; and how the jurisdiction is supposedly given. This thesis concludes

that: constitutional court should have jurisdiction over constitutional complaint in

order to implement the principles of ‘rule of law’, protect human rights, uphold

the supremacy of constitution, maintain checks and balances function, fulfill the

essence of establishing constitutional court, and completely implement the

function of constitutional review, and empirically there has been many cases in

constitutional court of Republic of Indonesia that contain constitutional complaint

substance; and the only way to give the jurisdiction to constitutional court of

Republic of Indonesia is to amend the constitution.]"

"Skripsi ini membahas dua permasalahan: alasan mengapa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perlu memiliki kewenangan untuk mengadili perkara pengaduan konstitusional; dan bagaimana seharusnya mengatur penambahan kewenangan tersebut. Hasil penelitian ini adalah: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perlu mendapatkan kewenangan ini demi menjalankan prinsip negara hukum yang dianut Republik Indonesia, melindungi Hak Asasi Manusia, menegakkan supremasi konstitusi, menjalankan checks and balances, memenuhi esensi pendirian mahkamah konstitusi di dunia, menjalankan fungsi pengujian konstitusional secara utuh, dan secara empiris banyak kasus yang bersubstansi pengaduan konstitusional sudah diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; dan penambahan kewenangan tersebut hanya bisa dilakukan dengan amandemen undang-undang dasar.

---

This thesis mainly discusses two problems: the urgency of giving the jurisdiction for constitutional court of Republic of Indonesia over constitutional complaint; and how the jurisdiction is supposedly given. This thesis concludes that: constitutional court should have jurisdiction over constitutional complaint in order to implement the principles of ‘rule of law’, protect human rights, uphold the supremacy of constitution, maintain checks and balances function, fulfill the essence of establishing constitutional court, and completely implement the function of constitutional review, and empirically there has been many cases in constitutional court of Republic of Indonesia that contain constitutional complaint substance; and the only way to give the jurisdiction to constitutional court of Republic of Indonesia is to amend the constitution."

"HAK asasi secara ilmiah melekat dalam diri manusia karena kodratnya sebagai mahluk ciptaan Tuhan, yang awalnya hidup merdeka. Untuk mempertahankan haknya secara lebih efektif, manusia menyerahkan hak alamiahnya dengan perjanjian kepada Negara. Perkembangan HAM setelah perang dunia yang menghancurkan harkat dan martabat manusia, mendorong bangsa-bangsa yang berhimpun dalam PBB sepakat untuk melindungi dan memenuhinya melalui organisasi dengan kewenangan tertentu. Kesepakatan lebih jauh dalam DUHAM telah berkembang dengan diadopsinya HAM tersebut dalam instrument yang bersifat Hukum yang mengikat dan dapat dipertahankan melalui Pengadilan. Setelah Perang dunia kedua tersebut, Negara-negara secara universal melakukan konstitusionalisasi HAM, ketika HAM itu diangkat menjadi bagian dari Konstitusi, sehingga kebijakan dan tindakan Negara dalam legislasi tidak boleh melanggar HAM yang telah menjadi hak konstitusional dalam Hukum tertinggi, yang daat berakibat kebatalan. Negara harus melindungi dan memenuhi HAM tersebut melalui fungsi Makhamah Konstitusi atau Makhamah Agung."