Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai kontribusi dan peran sebuah penerbit bernama Pustaka Jaya dalam penerbitan buku-buku sastra serta upayanya mengimbangi bacaan populer yang merebak luas di masyarakat. Skripsi ini merupakan penelitian sejarah di bidang kebudayaan, secara spesifik termasuk dalam kajian sejarah penerbitan. Pustaka Jaya, dalam hal ini, merupakan penerbit yang fokus pada penerbitan buku-buku sastra. Berdiri pada 1971 atas gagasan sebuah eksperimen menghadapi tantangan budaya populer yang marak pada masa itu. Buku maupun bacaan sastra dianggap mampu mengimbangi segala jenis bacaan populer yang beredar luas di masyarakat. Tujuan lainnya agar mampu mengembalikan kehormatan sastra nasional di tengah pertentangan dan polarisasi kebudayaan pada satu dekade sebelumnya. Pergolakkan buku pada masa itupun tak hanya berkutat pada pertentangan ideologis melainkan kondisi krisis perbukuan serta krisis kertas yang melanda industri penerbitan. Proyek-proyek pengadaan buku pun hanya menjadi sarana penyimpangan oknum dan upaya bertahan hidup beberapa penerbit. Kondisi seperti itu yang menyebabkan krisis perbukuan semakin bertambah pelik sehingga mengakibatkan banyak penerbit pailit. Pustaka Jaya memberi harapan terhadap penerbit lain agar tidak bergantung pada proyek buku Inpres serta sebagai bentuk legitimasi bahwa buku-buku sastra yang berkualitas masih laku dijual.

---

This thesis discusses the contribution and the role of publisher named Pustaka Jaya in publishing literary books and its efforts to balance the popular reading that spread widely in the society. This thesis is a historical research in field of culture, specifically included in the study of publishing history. Pustaka Jaya, in this case, is a publisher focusing on publishing literary books. Was founded in 1971 on the idea of an experiment facing the challenges of popular culture that were rife in those days. Book and literary readings are considered able to offset all kinds of popular reading widely circulated in the society. Another goal to be able to restore literary honor amid cultural opposition and polarization a decade aerlier. The upheavel of the book at that time not only focused on ideological contradictions but the conditions of the book crisis as well as the paper crisis that plagued the publishing industry. Book procurement projects are only means of perversion and the survival of some publishers. Conditions like that caused the crisis of the book ingcreasingly complicated, resulting in many publishers bankrupt. Pustaka Jaya gives hope to other publishers not to rely on th Inpres book project and as a form of legitimacy that quality literary books still sell."

"Tulisan ini menganalisis peran Humanity & Inclusion (H&I) dalam proses sosialisasi norma Convention on Rights of Persons with Disabilities (CRPD) di Indonesia. Dengan menggunakan metode process tracing, penulis mengaplikasikan konsepsi mengenai norma internasional dalam melihat bagaimana peran H&I dalam proses sosialisasi norma HAM disabilitas di Indonesia berdasarkan teori sosialisasi norma internasional oleh Risse & Ropp (2013) yang terdiri dari lima fase. Dalam setiap fase, penulis menganalisis kondisi domestik yang melatari serta mekanisme sosialisasi norma oleh H&I. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa H&I baru mulai berperan dalam sosialisasi norma CRPD pada fase tactical concession dengan mekanisme peningkatan kapasitas dan persuasi mengingat kondisi domestik Indonesia yang cenderung represif terhadap isu disabilitas. Pada fase selanjutnya yaitu prescriptive status, dengan kondisi domestik Indonesia yang telah memberikan ruang bagi isu-isu HAM, H&I menggunakan tiga mekanisme utama yakni peningkatan kapasitas, persuasi, dan pemberian insentif. Selanjutnya, tesis ini menemukan bahwa peran H&I tidak berlanjut pada fase rule-consistent behavior menimbang masih adanya ketidaksesuaian antara perilaku Indonesia dengan norma CRPD.

---

This paper delves on investigating the role of Humanity & Inclusion (H&I) in the process of socialization of the Convention on Rights of Persons with Disabilities (CRPD) as human rights norm in Indonesia. By using process-tracing method, the author applied framework of international human right norm in elaborating the role of H&I in socializing disability human rights norms in Indonesia based on the theory of international norm socialization by Risse & Ropp (2013) which consists of five phases. In each phase, the author analyzes the underlying domestic conditions and the norm socialization mechanism by H&I. The result shows that H&I begun to contribute in socialization of CRPD in tactical concession phase with two mechanisms, i.e. capacity building and persuasion; considering Indonesias domestic condition during the phase that tended to be repressive towards disability issues. In the next phase, prescriptive status, as Indonesias domestic conditions began to provide space for human rights issues, H&I implements three mechanisms, i.e. capacity building, persuasion, and incentives. Further, the author finds that H&Is role does not progress to the rule-consistent behavior phase considering that Indonesia does not fully comply with the norm."

"ABSTRAKRumah adalah salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan manusia. Di Indonesia pemerintah telah mengeluarkan beberapa aturan mengenai standarisasi rumah yang ldquo;layak rdquo; seperti di antaranya adalah rumah sederhana sehat. Sering kali penerapan standar ini dilakukan tanpa mengindahkan potensi dari material lokal sebagai bahan bangunan. Standar kelayakan dari sebuah rumah bisa dilihat dari performa termalnya yang terdiri dari suhu udara, kelembaban, dan kecepatan angin. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan performa termal dari rumah yang mengikuti standar pemerintah dengan rumah yang menggunakan material lokal.Studi kasus rumah yang digunakan adalah rumah yang mengikuti standar pemerintah rumah bantuan Habitat for Humanity dan rumah dengan material lokal yang sama-sama berlokasi di Desa Cijayanti, Sentul, Jawa Barat. Terdapat dua metode yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu dengan simulasi komputer dan pengukuran langsung di lapangan. Simulasi komputer menggunakan software autodesk ECOTECT sedangkan pengukuran lapangan menggunakan perangkat HOBO. Hasil dari kedua pengukuran ini diperbandingkan satu dengan lainnya dan dikaitkan dengan standar performa bangunan yang layak di daerah tropis. Hasil dari pengukuran lapangan menunjukkan bahwa rumah dengan material lokal memiliki suhu udara yang lebih rendah, sedangkan untuk kelembaban, rumah dengan material lokal memiliki kelembaban lebih tinggi dibandingkan rumah standar pemerintah

---

ABSTRACTHouses are of one of the most important necessity in human rsquo s life. The government of Indonesia had created a few rules to standardize houses. Their aim was to create ldquo decent rdquo housings for the poor and one of the standard module that the government had designed is ldquo Rumah Sederhana Sehat rdquo . The problem occurs when these standard houses were designed with minimum acknowledgement to the potency of local materials as building materials. The decentness of a house can be seen from its thermal performance, which are temperature, humidity, radiation, and air movement. This thesis is aimed to compare thermal performance of a house that is designed based on the government standard and a house that was built by local materials. The objects of study case for this thesis were located at the same location, which is in Desa Cijayanti, Sentul, West Java. One of the houses is a standardized house built by Habitat for Humanity and the other house is a house built by its own owner using local materials. This research uses two kind of methods, one is using computer simulation and the other is by on site measurement. Computer simulation is done in Autodesk ECOTECT, whilst the onsite measurements were done using HOBO. The results were then compared and analyzed based on a thermal performance standard in tropic. The results show that the house with local material does better in temperature, but worse in humidity than the standardized house. "

"Bunuh diri merupakan diskursus sepanjang zaman dalam kehidupan manusia. Menilik sejarah, sebut saja seperti kaum stoa, tradisi Seppuku di Jepang, dan yang paling baru peledakan diri para teroris merupakan sebagian contoh yang menunjukkan bahwa bunuh diri terus dilakukan. Kendati nilai-nilai kemanusiaan terus berubah sepanjang zaman, tapi bunuh diri tetap menjadi sebuah tindakan yang dilakukan untuk mengakhiri kehidupan lebih cepat. Albert Camus mempertanyaan bunuh diri sebagai sebuah tindakan yang dipilih manusia. Pertanyaan itu memiliki keterkaitan dengan konsep eksistensialisme. Sehingga pemaknaan bunuh diri pun hanya sebatas problem eksistensilis-filosofis. Di sinilah letak persoalan bunuh diri pada masa kini. Pada kenyataannya, di zaman sekarang bunuh diri bukan lagi hanya persoalan eksistensialis-filosofis. Ada sesuatu yang melebihi hal itu, tindakan bom bunuh diri dapat dijadikan contoh. Bunuh diri adalah persoalan kemanusiaan. Maka, dengan tetap berpijak pada pemikiran Albert Camus, akan dijelaskan mengenai perluasan pemahaman bunuh diri sebagai sebuah tindakan mengingkari humanitas.

---

Suicide is a discourse throughout the ages in human life. Tracing the history, there are some examples that show suicide still exist, let says the stoic from early ages, Seppuku tradition in Japan, and terrorist who blew up themselves. Despite values of humanity keep changing throughout the ages, suicide is still the alternative choices to end live faster. Albert Camus questioning suicide as an action that choices in human life. This question is related to his existentilism concept. So that, the values of suicide just be the existentialism problem. This is the problem of suicide in the contemporary era. In fact, in the contemporary era, suicide is not just existentialist problem, there is something beyond, suicide bombing for example. Suicide is humanity problem. Through the thought of Albert Camus, it will be explained about expansion suicide as a disavowal of humanity."

"ABSTRAKDisertasi ini adalah penelitian yang melihat religiositas rantau Y. B. Mangunwijaya sebagai jalan keluar dari persoalan kebangsaan dan kemanusiaan di dalam tiga novelnya, yakni Ikan-ikan Hiu, Ido, Homa (1983), Durga Umayi (1991), dan Burung-burung Rantau (1992). Penelitian ini menggunakan metode close reading untuk menganalisis religiositas rantau di antara persoalan kebangsaan dan kemanusiaan dalam tiga novel tersebut.Temuan penelitian ini adalah bahwa tiga novel yang diteliti memperjuangkan ideologi rantau yang merupakan ideologi yang mendasari ketiga novel. Melalui ideologi tersebut ingin dilampaui berbagai persoalan kebangsaan dan kemanusiaan di masing-masing novel yang berlatar belakang ruang sosial, politis, dan geografis yang kemudian disebut dengan Indonesia di kemudian hari.

---

ABSTRACT

This dissertation is a result of a research which overlooked wandering religiosity as a way out for problems of nationality and humanity in Y. B. Mangunwijaya?s three novels, i.e Ikan-ikan Hiu, Ido, Homa (1983), Durga Umayi (1991), and Burung-burung Rantau (1992). The method used in this research is close reading to analyze the content of wandering religiosity among the problems of nationality and humanity in the three novels.

The finding of this research is that all the three examined novels struggle for wondering ideology, the basic ideology of the three novels. With this ideology, the writer offers solutions for various problems of nationality and humanity, as described in each novel, placed in social, political and geographical settings which will later be called Indonesia."

"Perkawinan paksa sebagai suatu bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan belum diatur dalam Statuta Roma. Dalam praktiknya, Mahkamah Pidana Internasional telah memutus perkawinan paksa sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan berupa other inhumane acts dan menerapkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Statuta Roma untuk menuntut perkawinan paksa sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Berdasarkan hasil yurisprudensi di berbagai pengadilan internasional yang telah menangani terkait perkawinan paksa, penuntutan atas tindakan perkawinan paksa telah dilakukan dengan menerapkan ketentuan terkait tindakan-tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang berbeda. Beberapa hasil putusan beranggapan bahwa perkawinan paksa lebih tepat untuk dituntut sebagai perbudakan seksual. Namun, dalam perkembangan terkini terkait penuntutan perkawinan paksa dalam kasus Prosecutor v. Dominic Ongwen, Mahkamah Pidana Internasional menyatakan bahwa perkawinan paksa dapat dituntut secara tersendiri di bawah Pasal 7(1)(k) terkait other inhumane acts. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat perlindungan hukum yang terdapat dalam Statuta Roma untuk menghukum tindakan perkawinan paksa dan meneliti terkait alasan hukum yang mendasari penentuan elements of crime dari perkawinan paksa sebagai suatu bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan, lalu bagaimana kasus Prosecutor v. Dominic Ongwen dapat menuntut perkawinan paksa secara tersendiri sebagai other inhumane acts. Hasil penelitian ini menemukan bahwa tindakan perkawinan paksa dan perbudakan seksual seringkali bersinggungan. Sebagaimana telah dinyatakan oleh majelis hakim dalam kasus Prosecutor v. Dominic Ongwen, perkawinan paksa pada umumnya terjadi dalam situasi yang juga mencakup perbudakan seksual. Namun, ketika pemaksaan status perkawinan mengakibatkan penderitaan yang melebihi dan berbeda dari perbudakan seksual, maka perkawinan paksa patut untuk dituntut secara tersendiri agar dapat mencakup keseluruhan tindakan, dampak yang diakibatkan, serta kepentingan yang dilindungi dari tindakan kejahatan yang dilakukan.

---

Forced marriage as a crime against humanity has not been regulated in the Rome Statute. In practice, the Court has prosecuted forced marriage as the crime against humanity of an other inhumane act and adopted the existing provisions to prosecute forced marriage as a crime against humanity. The jurisprudence from various international courts dealing with forced marriage has adopted different provisions regarding the crime against humanity to prosecute forced marriage. Some considers that forced marriage is more adequately prosecuted as sexual slavery, but recent developments regarding forced marriage in the case of the Prosecutor v. Dominic Ongwen shows that the Court views forced marriage as a crime that needs to be charged separately under Article 7(1)(k) of the Rome Statute as an other inhumane act. Therefore, this study aims to determine the legal protections under the Rome Statute to protect victims from forced marriage and examine the judicial reasonings in determining the elements of crime of forced marriage as a crime against humanity, particularly in prosecuting forced marriage as a separate crime against humanity in the case of the Prosecutor v. Dominic Ongwen. The results of this study found that the act of forced marriage and sexual slavery often intersect and are not mutually exclusive. As stated by the Trial Chamber in the case of Prosecutor v. Dominic Ongwen, forced marriages generally occur in situations in which women are sexually enslaved. However, when the imposition of marital status results in suffering that goes beyond sexual slavery, forced marriage should be prosecuted separately to warrant full responsibility of the perpetrator and to adequately represent the conduct, ensuing harm, and protected interests from the crime committed."

"Penelitian mengenai pasak-pasak (persembahan yang biasanya diberikan pada waktu upacara penetapan sima) telah dilakukan terutama berdasarkan data prasasti dari masa pemerintahan raja Balitung dan Sindok. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui unsur pasak-pasak apa raja yang terdapat pada prasasti dari masa Balitung dan Sindok, untuk kemudian melihat hubungan antara pasak-pasak tersebut dengan si penerima maupun dengan tanah sima yang bersangkutan. Hasil dari pengolahan data menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan Balitung dan Sindok dikeluarkan pasak-pasak yang berbeda-beda baik dalam jenis maupun jumlahnya hampir dalam setiap prasasti. Faktor-faktor yang Menyebabkan terjadinya perubahan itu kemudian dapat diketahui berdasarkan: 1. jumlah orang yang menerima 2. jenis jabatan yang menerima. tetapi kemudian ternyata suatu jenis jabatan yang sama dapat menerima pasak-pasak. dengan jenis atau jumlah yang berbeda pula, oleh karena itu masih diperlukan faktor-faktor penyebah lainnya, yang kemungkinan antara lain adalah luas dari suatu sima atau tingkat dari kemakmuran suatu desa. Terlepas dari masalah perbedaan dari Pasak-pasak itu sendiri, yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa pemberian pasak-pasak merupakan suatu ketentuan dalam kehidupan masyarakat Jawa Kuno."