Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kesimpulan diantaranya 1.) Konflik terjadi akibat terkikisnya sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dilandasi Pancasila, pudarnya budaya bangsa akibat pengaruh negatif dari sosial media dan akibat kebijakan dalam pengelolaan sumber kekayaan alam. 2.) Kurangnya pemahaman Kepala Daerah dalam pengelolaan manajemen konflik dan selalu beranggapan bahwa tanggung jawab keamanan ada pada Polri dibantu oleh TNI. 3.) Belum seluruhnya Kepala Daerah membuat Rencana Aksi Terpadu di daerahnya."

"ABSTRAKTesis ini membahas sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang terdiri dari Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika yang dilakukan oleh MPR. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka memperkuat ketahanan nasional dan peranan MPR dalam sosilaisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian dalam tesis ini merupakan penelitian kualititatif dan sumber data yang digunakan terdiri dari data primer yang dilakukan dengan wawancara langsung dan data sekunder yang diambil dari studi pustaka. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung dan studi kepustakaan. Analisis data penelitian menggunakan metode reduksi data, penyajian data dan kesimpulan (verifikasi). Ketahanan ideologi diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan ideologi bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan baik dari luar maupun dalam, langsung atau tidak langsung dalam rangka menjamin kelangsungan kehidupan ideologi bangsa dan negara Indonesia. Ideologi Pancasila merupakan tatanan nilai yang digali (kristalisasi) dari nilai-nilai dasar budaya bangsa Indonesia. Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia berakar pada pandangan hidup dan budaya bangsa, dan bukannya mengangkat atau mengambil ideologi dari bangsa lain. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang terdiri Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika penting dan perlu dilakukan untuk menghadapi berbagai macam pengaruh budaya dan gaya hidup di era globalisasi dalam rangka memperkuat Ketahanan Nasional di bidang Ideologi, karena masih banyak penyelenggara negara dan kelompok masyarakat yang belum memahami dan mengerti tentang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pada saat ini model sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang hanya dilakukan oleh MPR masih dianggap kurang efektif menjangkau seluruh masyarakat Indonesia, masih perlu penyempurnaan dan terobosanagar mudah dipahami oleh seluruh masyarakat dan menjadi panduan dalam kehidupan ketatanegaraan. Untuk masa yang akan datang, sebaiknya sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara tidak lagi dilaksanakan oleh MPR sebagai lembaga tinggi negara dan lembaga politik yang keanggotaannya berganti tiap lima tahun sekali. Perlu dibentuk badan khusus dengan struktur yang jelas, anggaran yang cukup dan secara tegas diberi kewenangan untuk mensosialisasikan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama lembaga pendidikan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the socialization of the four pillars of national and state consisting of Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika by MPR. This study aims to determine the importance of socialization of the four pillars of national life in order to strengthen national defense and the role of the Assembly in socializationfour pillars of national life. The research using qualitative method and data sources used consisting of primary data by direct interview and secondary data by literature. Method of data collection is conducted by direct interviews and literature study. Analysis of research data using the method of data reduction, data display and conclusion (verification). Resilience defined as Indonesian dynamic ideology condition that contains tenacity and toughness that contain the ability of national power in facing and overcome all challenges, threats, obstacles and interference from both outside and inside, directly or indirectly, in order to ensure the continuity of life and ideology of the nation Indonesian state. Pancasila ideology are the foundations were excavated (crystallization) of the basic values ​​of the culture of Indonesia. Pancasila lifted from customs values, cultural values, and religious values ​​contained in the view of life in Indonesia before forming the country. Pancasila as ideology of Indonesia nation and state rooted from the way of the and culture instead of lifting or taking ideologies from other nations. Results of this study indicate that the socialization of the four pillars of national life which consists of Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika are important and needs to be done to deal with a wide range of cultural influences and lifestyle in the era of globalization in order to strengthen the National Defense in the field of ideology, because many state officials and community groups who do not understand and know about the values ​​contained in it. Noawadays the model of socialization Four Pillars of national life that is only done by MPR is still considered to be less effective in reaching all Indonesian people, still need improvement and breakthroughs to be easily understood by the whole community and to guide the constitutional life. In the future, it’s good if the socialization at Four Pillars of national and state no longer held by the Assembly as state institutions and political bodies whose membership is changed every five years. Need to set up a special agency with a clear structure, adequate budget and expressly given the authority to promote the four pillars of national life, especially educational institutions."

"Penelitian ini dilatarbelakangi adanya perubahan besar terkait inovasi Binmas Online System. Dalam pengembangan tahap pertama tahun 2016, Binmas Online System sebagai salah satu sarana Korbinmas Baharkam Polri dalam melakukan pembinaan masyarakat mengalami banyak permasalahan atau kendala. Akan tetapi, inovasi ini kembali dirilis oleh Polri pada tahun 2021 lalu bertajuk Binmas Online System Versi 2, dimana kini telah digunakan oleh hampir 97% Bhabinkamtibmas yang ada di seluruh Indonesia. Berdasarkan kondisi tersebut, maka penelitian ini ditujukan untuk mengetahui desain pengembangan inovasi Binmas Online System Versi 2 serta kontribusinya dalam penguatan kinerja Bhabinkamtibmas. Pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori inovasi, teori kinerja, teori kebijakan, teori teknologi informasi dan Uses and gratification teory. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dan metode penelitian penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desain pengembangan inovasi Binmas Online System Versi 2 dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, proses inisiasi dilakukan melalui proses berpikir kreatif, menawarkan konsep atau rancangan inovasi, kemudian tahap pengambilan keputusan. Kedua, proses implementasi dilakukan melalui dua tahapan, yakni tahapan awal berupa pembentukan pokja berbasis kompetensi, penyusunan instrument pendukung, dan pengaturan sumber daya manusia. Adapun pada tahap lanjutan melakukan pengawasan dan evaluasi. Ketiga, proses kontuniasi dilakukan karena Korbinmas Baharkam Polri selalu terobsesi untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta semangat yang besar untuk mengevaluasi demi mendapatkan perbaikan dan kesempurnaan. Selanjutnya, Binmas Online System Versi 2 memberikan kontribusi nyata bagi Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya melakukan pembinaan masyarakat, Menghimpun informasi, melayani kepentingan warga masyarakat, membina dan melatih petugas satuan keamanan lingkungan, menyampaikan pesan Kamtibmas, serta melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan Kamtibmas.

---

This research is motivated by major changes related to the innovation of the Binmas Online System. In the first phase of development in 2016, Binmas Online System as one of the means of Korbinmas Baharkam Polri in conducting community development experienced many problems or obstacles. However, this innovation was again released by the National Police in 2021 entitled Binmas Online System Version 2, which has now been used by almost 97% of Bhabinkamtibmas throughout Indonesia. Based on these conditions, this research is intended to determine the design of the Binmas Online System Version 2 innovation development and its contribution in strengthening the performance of Bhabinkamtibmas. The analysis knives in this study are innovation theory, performance theory, policy theory, information technology theory and uses and gratification teory. This type of research is field research, and the research method of this research is a qualitative method. The results of this study show that the design of the Binmas Online System Version 2 innovation development was carried out through three stages. First, the initiation process is carried out through a creative thinking process, offering an innovation concept or design, then the decision-making stage. Second, the implementation process is carried out through two stages, namely the initial stages in the form of the formation of competency-based working groups, the preparation of supporting instruments, and the regulation of human resources. As for the advanced stage, it carries out supervision and evaluation. Third, the contuniation process is carried out because the Korbinmas Baharkam Polri is always obsessed with improving performance and improving services to the community as well as a great enthusiasm for evaluation in order to get improvement and perfection. Furthermore, Binmas Online System Version 2 makes a real contribution to Bhabinkamtibmas in carrying out its duties of conducting community development, collecting information, serving the interests of community residents, fostering and training environmental security unit officers, conveying Kamtibmas messages, and conducting early detection of potential Kamtibmas disturbances."

"Buku ini merupakan terbitan karya tesis dari penulis, yang diterbikan di Universitas Indonesia. Perkembangan kekuatan ekonomi dan militer China, dan secara geografis China dekat dengan Indonesia dan Asia Tenggara akan mempengaruhu hubungan khususnya keamanan dengan Indonesia. Buku ini membahas China sebagai mitra strategis; China sebagai potensi ancaman; postur pertahanan dan alutsista China serta Indonesia; dan dnamika persenjataan Indonesia-China."

"Dalam rangka mencapai tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945,maka keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara harus tetap terjaga yaitudengan memiliki pertahanan dan keamanan Negara yang kuat. Adapun pihak yangmemiliki peran dan fungsi pertahanan dan keamanan tersebut adalah TNI ? POLRI.Pada masa sebelum reformasi, TNI ? POLRI berada dalam satu kesatuan ABRI danbertanggung jawab atas Pertahanan Keamanan Nasional (Hankamnas). Namun padamasa reformasi, kedua institusi ini dipisah dan menjadi lembaga yang otonom danmandiri dengan peran dan fungsi yang berbeda, yaitu TNI sebagai alat pertahanan, danPOLRI sebagai alat keamanan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diajukantiga permasalahan yaitu ; bagaimanakah perbedaan fungsi pertahanan dan keamanandi Negara Indonesia, lalu bagaimanakah perbedaan peran dan fungsi TNI dan POLRIdalam pertahanan dan keamanan negara, serta apakah permasalahan yang terkaitdengan pemisahan fungsi pertahanan dan keamanan Negara oleh TNI ? POLRI.Penelitian ini akan dibahas dengan menggunakan teori tujuan negara oleh Charles EMerriam, kemudian faktor perubahan organisasi kelembagaan negara oleh JimlyAsshiddiqie, fungsi militer terhadap negara dan tingkatan otoritas militer oleh Samuel PHuntington, dan juga fungsi kepolisian terhadap negara. Objek penelitian ini padadasarnya sekitar peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan TNI ?POLRI dan juga pertahanan dan keamanan negara. Berkenaan dengan objek penelitianini, tipe penelitian adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan historis danyuridis dan dengan jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian inidilakukan melalui penelitian kepustakaan dan akan dipaparkan secara deskriptifanalitis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pendikotomian fungsi pertahanandan keamanan selanjutnya menghasilkan undang-undang yang membatasi peran danfungsi TNI ? POLRI dengan pendefinisian yang jelas namun tumpang tindih maupuntidak selaras sehingga mengakibatkan berbagai masalah dalam pelaksanaannya. Untukitu diperlukan berbagai pranata hukum lainnya untuk menyelaraskan dan mengisikekosongan dalam hal pengaturan mengenai pertahanan dan keamanan negara terkaitdengan peran dan fungsi TNI ? POLRI agar pada masa mendatang dapat berperanoptimal untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

---

AbstractIn order to achieve the goals listed in the Indonesia Constitution (UUD 1945), thesustainability of state must be maintained with strong security and national defence. TheInstitutions which have functions and roles of security and defense are the ArmedForces (TNI) and Police (POLRI). In the period before the reform, TNI - POLRI wereunited in one institution named ABRI. But now the institution is separated and becametwo autonomous and independent institutions with different functions and roles. Thus,TNI is responsible for defence, and POLRI responsible for security. Based on thisbackground, I proposed three issues; how is the different functions of security anddefence in Indonesia; how is the different functions and roles of the TNI and POLRI inthe security and state defence; what is problem related to the separation of thefunctions of security and state defence by TNI - POLRI. The research will be discussedusing the theory of the state's goals by Charles E Merriam, and institutional factors oforganizational change state by Jimly Asshiddiqie, the military functions of the state andlevel of military authority by Samuel P Huntington, and also the police functions of thestate. The object of this research is basically about legislation that is closely related tothe military - police and security and national defense. Regard to the object of thisstudy, the type of research is a normative juridical approach to the study of historicaland juridical and type of qualitative research. Collecting data in this research is donethrough library research and will be presented in a descriptive-analytical. The resultsshowed that the dichotomized of security and defence function has made regulationswhich is bordering the functions and roles between TNI ? POLRI. Thus regulations areclearly defined but it is overlapping and inconsistent, and it?s cause several problemduring the implementation. We required other regulations to harmonize and fill the gapin terms of setting the security and national defence related to the role and functions ofthe TNI - POLRI in the future in order to contribute optimally to ensure the survival ofthe nation and the State of Indonesia."

"World maritime axis has been launched by President Joko Widodo, and its implementation is being overseen by the Indonesian parliament (DPR RI). Countries from inside and outside of the southeast Asia region show their own different responses, particularly connected with infrastructure development policy and law enforcement on the field. This essay is part of a comprehensive research report on the Indonesian new government's policy under Joko Widodo and the responses of other countries toward them, which discloses different reactions, arguments, reason and responses. The research was conducted in 2015 in provinces of Sumatera, Mollucas and Papua, whose data gathering is carried out by using library studies, focus group discussions, and in-depth interview with decision makers and experts on maritime sector development. Data analysis applied a qualitative method. Its findings reveal inconsistent responses of foreign countries in giving foreign investments for infrastructure development, and their critical views, and moreover, assertive towards law enforcement in the Indonesia water. "