Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Apa yang dikemukakan Montesquie dan John Locke maka terdapat perbedaan dalam melaksanakan "pemisahan kekuasaan" dalam sebuah negara. Jika teori Montesquie yang dijadikan pedoman, maka kekuasaan eksekutif, legislative, dan yudisial memiliki kedudukan yang setara, akan tetapi jika teori pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke yang digunakan, maka diantara 3 (tiga) kekuasaan, maka kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara (supremasi parlemen). Setelah perubahan UUD 1945, sesuai dengan disepakati oleh PAH 1 MPR, maka sistem pemerintahan presidensil dengan mengatur antara lain mengenai pemilihan Presiden dan Wakil secara langsung dan pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden dengan pelanggaran hukum. Diantara berbagai hal yang mengalami perubahan mengenai kedudukan dan kewenangan MPR dalam sistem ketatanegaraan di 'lonesl,a. Walaupun kedudukan MPR setelah perubahan UUD 1945 menjadi setara lembaga negara lainnya, akan tetapi dalam hal pemberhentian Presiden dan Presiden, MPR tetap sebagai lembaga pemutus apakah Presiden dan Wakil 'esilten memenuhi syarat untuk dimakzulkan (souvereignty of parliament).

---

If the theory Montesquie used as a guide, then the power of the executive, legislative, andjudicial have an equalfooting, but t{the theory of separation of powers setforth by John Locke used, then between 3 (three) Ci{ power, the legislative power is the supreme power in a state (the supremacy Ci{parliament). After the 1945 changes, in accordance with what was agreed by PAH I MPR, the presidential system Ci{ government is emphasized by setting among others concerning the election Ci{ President and Vice President directly and the impeachment Ci{ President and Vice President by reason Ci{ violation Ci{ the law. Among the many things that are changing the position and authority Ci{ the Assembly in the state system in Indonesia. Although the position Ci{the Assembly after the 1945 changes to be on par with other state agencies, but in the case Ci{ termination Ci{ the President and Vice President, the Assembly remains as a body breaker if the President and Vice President are eligible for impeached (souvereignty of parliament)."

"The amendment of UUD 1945 has created MPR as an independent chamber As a result, the structure of Indonesian parliament is considered as tricameral. Nevertheless, with its own chamber in one side and authority that apparently could not be continoasly exercised on the other side, the position of MPR has to be re-analysed."

"Ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang dimaknai di Indonesia sebagai salah satu solusi untuk menyederhanakan jumlah partai politik di parlemen, dalam praktiknya justru dapat menjadi penyebab atas hilangnya representasi suara masyarakat, dengan terlalu banyak terbuangnya suara hasil pemilu. Hal ini disebabkan terutama karena penetapan angka ambang batas yang terlalu tinggi, sehingga menghasilkan penghitungan suara dan kursi yang tidak proporsional. Berangkat dari persoalan tersebut, penulis berpendapat, bahwa tidaklah perlu ada upaya untuk menyederhanakan jumlah partai politik yang berhasil memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), karena sesungguhnya, secara institusional, partai politik bukanlah bagian langsung dari organisasi DPR. Sebenarnya, yang perlu disederhanakan adalah jumlah fraksi di DPR, karena yang menjadi bagian dari organisasi DPR adalah fraksi, sebagai cara untuk menyederhanakan proses pengambilan keputusan dalam organsisasi DPR. Arah penelitian ini ditujukan dalam rangka menciptakan lembaga perwakilan rakyat yang lebih proporsional dan representatif dalam mengartikulasikan kepentingan masyarakat di Indonesia yang sangat majemuk. Dengan metode penelitian doktrinal, penelitian ini bertujuan untuk menggagas pengaturan dengan model yang baru dalam pembentukan fraksi di DPR, agar tercipta inklusivitas yang optimal dalam pembentukan fraksi di DPR dalam rangka mewujudkan demokrasi di Indonesia dengan representasi yang lebih adil. Berdasarkan perbandingan terhadap parlemen di 8 negara, ditemukan bahwa DPR adalah institusi parlemen yang tidak mengatur syarat minimal atau ambang batas pembentukan fraksi. Namun demikian, dalam berbagai teori lembaga perwakilan rakyat, tidaklah ada metode pengaturan secara umum tentang bagaimana menetapkan syarat minimal ataupun ambang batas bagi membentuk fraksi dalam suatu institusi parlemen. Sehingga, bisa berbeda-beda penerapannya antara organisasi parlemen di berbagai belahan dunia, khususnya di negara yang menjadi objek perbandingan dalam tesis ini.

---

The parliamentary threshold, which is interpreted in Indonesia as one of the solutions to simplify the number of political parties in parliament, in practice can actually be the cause of the loss of representation of people's voices, with too many wasted votes. This is mainly due to the setting of a threshold number that is too high, resulting in a disproportionate vote and seat count. The author argues that there is no need to simplify the number of political parties that can gain seats in the House of Representatives (DPR), because institutionally, political parties are not a direct part of the DPR organization. In fact, what needs to be simplified is the number of factions in the DPR, because what is part of the DPR organization are the factions, as a way to simplify the decision-making process within the DPR organization. This research is aimed at creating a more proportional and representative institution that articulates the interests of the people in Indonesia, which is very pluralistic. Using a doctrinal research method, this study aims to propose a new model for the formation of factions in the DPR, in order to create optimal inclusiveness in the formation of factions in the DPR in order to realize democracy in Indonesia with fairer representation. Based on a comparison of parliaments in 8 countries, it was found that the DPR is the only parliamentary institution that does not set minimum requirements or thresholds for the formation of factions. However, in various theories of representative institutions, there is no general method of setting minimum requirements or thresholds for forming factions in a parliamentary institution. Thus, its application can vary between parliamentary organizations in various parts of the world, especially in the country that is the object of comparison in this thesis."