Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Apa yang dikemukakan Montesquie dan John Locke maka terdapat perbedaan dalam melaksanakan "pemisahan kekuasaan" dalam sebuah negara. Jika teori Montesquie yang dijadikan pedoman, maka kekuasaan eksekutif, legislative, dan yudisial memiliki kedudukan yang setara, akan tetapi jika teori pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke yang digunakan, maka diantara 3 (tiga) kekuasaan, maka kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara (supremasi parlemen). Setelah perubahan UUD 1945, sesuai dengan disepakati oleh PAH 1 MPR, maka sistem pemerintahan presidensil dengan mengatur antara lain mengenai pemilihan Presiden dan Wakil secara langsung dan pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden dengan pelanggaran hukum. Diantara berbagai hal yang mengalami perubahan mengenai kedudukan dan kewenangan MPR dalam sistem ketatanegaraan di 'lonesl,a. Walaupun kedudukan MPR setelah perubahan UUD 1945 menjadi setara lembaga negara lainnya, akan tetapi dalam hal pemberhentian Presiden dan Presiden, MPR tetap sebagai lembaga pemutus apakah Presiden dan Wakil 'esilten memenuhi syarat untuk dimakzulkan (souvereignty of parliament).

---

If the theory Montesquie used as a guide, then the power of the executive, legislative, andjudicial have an equalfooting, but t{the theory of separation of powers setforth by John Locke used, then between 3 (three) Ci{ power, the legislative power is the supreme power in a state (the supremacy Ci{parliament). After the 1945 changes, in accordance with what was agreed by PAH I MPR, the presidential system Ci{ government is emphasized by setting among others concerning the election Ci{ President and Vice President directly and the impeachment Ci{ President and Vice President by reason Ci{ violation Ci{ the law. Among the many things that are changing the position and authority Ci{ the Assembly in the state system in Indonesia. Although the position Ci{the Assembly after the 1945 changes to be on par with other state agencies, but in the case Ci{ termination Ci{ the President and Vice President, the Assembly remains as a body breaker if the President and Vice President are eligible for impeached (souvereignty of parliament)."

"The amendment of UUD 1945 has created MPR as an independent chamber As a result, the structure of Indonesian parliament is considered as tricameral. Nevertheless, with its own chamber in one side and authority that apparently could not be continoasly exercised on the other side, the position of MPR has to be re-analysed."

"Tesis ini membahas kinerja Anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya yang terkait dengan pengawasan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah belum optimalnya fungsi pengawasan Anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 di bidang infrastruktur belum optimal. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan Anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 di bidang infrastruktur serta kaitannya dengan ketahanan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan fungsi pengawasan Anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 di bidang infrastruktur belum optimal dikarenakan terbatasnya wewenang, sehingga berimplikasi pada tingkat ketahanan daerah. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan perlu adanya pemberian kewenangan yang lebih luas bagi DPD RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, serta Anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta harus lebih pro aktif dalam menyerap aspirasi masyarakat yang terkait dengan pembangunan bidang infrastruktur.

---

This thesis discusses the performance of DPD RI Jakarta in fighting for the aspirations of the people, especially those related to supervision. The problem in this study is not optimal oversight DPD RI Jakarta for the implementation of Law No. 29 Year 2007 on infrastructure is not yet optimal. The purpose of research is to describe and analyze the implementation of the monitoring functions DPD RI Jakarta for the implementation of Law No. 29 Year 2007 on infrastructure and its relation to regional security. The research method used was a qualitative research method.The results showed oversight DPD RI Jakarta for the implementation of Law No. 29 Year 2007 on infrastructure is not optimal due to the limited authority, so that implies a level of local resistance. Based on this research, suggested the need for giving greater authority to the DPD in the implementation oversight functions, as well as Member of DKI Jakarta DPD should be more pro-active in absorbing aspirations associated with the construction of infrastructure."

"Studi ini bertujuan mengevaluasi dampak dari Program Parlemen Remaja sebagai program yang penting dan unik dalam meningkatkan kapasitas kontrol Civil society pada legislatif. Hal yang penting dari program seperti ini adalah Capacity Building dari peserta dalam melakukan kontrol, sementara evaluasi program sejenis masih terlampau prosedural fokus pada implementasi program dan belum pada dampaknya. Evaluasi sumatif ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, dan survei. Analisis (Context, Input, Process, Product) digunakan untuk melihat sistem implementasi dan juga dampak Capacity Building pada peserta serta proses Program Parlemen Remaja 2020. Sementara Main Analytical Categories (MAC) fokus pada penilaian relevansi dan keberlanjutan. Hasil evaluasi menggarisbawahi bahwa 1) dimensi context dan relevansi relative kuat; 2) sehingga walaupun proses dari pihak penyelenggara program kurang optimal, tetap ada hal yang positif dari inisiatif partisipasi aktif di tim peserta program, 3) hal itu membuat program terlihat cukup baik dalam mengembangkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan (Capacity Building) peserta sebagai representasi civil society untuk mengontrol kerja-kerja legislative. Kekurangan terlihat pada dimensi input, dimana kualitas mentor masih belum optimal. Studi ini memperlihatkan adanya urgensi kebutuhan untuk memberi perhatian pada aspek dampak Capacity Building  dari program peningkatan kontrol masyarakat sipil seperti ini, ke depannya dibutuhkan model evaluasi dan parameter yang lebih tajam untuk aspek outcome dan dampak.

---

This study aims at the impact of the Youth Parliament Program as an important and unique program in increasing the capacity of civil society control in the legislature. The important thing about a program like this is the capacity building of participants in controlling, while program evaluation still has a procedural focus on program implementation and not on evaluation. This summative evaluation was carried out using a qualitative method with data collection techniques, in-depth interviews, and surveys. Analysis (Context, Input, Process, Product) is used to see the implementation system and also the impact of Capacity Building on participants and the process of the 2020 Youth Parliament Program. Meanwhile, Main Analytical Categories (MAC) focus on assessing relevance and happening. The evaluation results underline that 1) the dimensions of context and relevance are relatively strong; 2) so that even though the process from the program organizers is not optimal, there are still positive things from the active participation of program participants, 3) it makes the program look quite good in developing the knowledge and skill capacity (Capacity Building) of participants as representatives of civil society to control work- legislative work. Weaknesses are seen in the input dimensions, where the quality of mentors is still not optimal. In this study, there is an urgent need to pay attention to the impact aspect. Capacity building of a civil control improvement program such as this, evaluates the model needed by the community to be more rigorous in terms of outcomes and impacts."