Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keunggulan suatu negara semakin ditentukan oleh fakta, apakah ia memiliki kebijakan-kebijakan publik yang unggul atau sebaliknya. Masalahnya, tidak cukup banyak para Pimpinan Pemerintahan dan Negara yang mahfum bahwa kebijakan publik menjadi penentu kelangsungan hidup bangsanya. Kebijakan publik ibarat tuangan di hulu sungai. Jika para pemimpin negara menuang warna biru, birulah seluruh aliran sungai. Jika yang dituang merah, merahlah seluruh sungai. Jika dituang madu, manislah semuanya. Kebijakan publik adalah keputusan politik yang melembaga, keputusan yang dibuat oleh Negara sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan. KEBIJAKAN PUBLIK ADALAH MASALAH MEMBUAT KEPUTUSAN ATAS PILIHAN-PILIHAN MASA DEPAN. Kebijakan publik adalah menciptakan masa depan pada HARI INI. Masalahnya, sebagian besar kebijakan publik dibuat dengan asal-asalan, dengan analogi, bahkan intuisi. Kesembronoan berlanjut sampai dengan implementasi kebijakan. Kesembronoan juga terjadi pada tataran manajemennya, ketika kebijakan publik disusun atas rangkaian perumusan, implementasi, dan evaluasi. Kebijakan publik tidak cukup dievaluasi, tetapi dikendalikan. Tanpa pengendalian kebijakan, kebijakan publik mudah untuk gagal menjadi kebijakan yang direbut dan diselewengkan pihak lain (derailed policy implementation). Buku ini memberikan gambaran tentang mengapa kita perlu membangun suatu negara dengan kebijakan publik yang unggul dan bagaimana? Disusun dengan keyakinan, bahwa tidak ada satu negara pun di dunia, khususnya negara-negara berkembang, lebih khusus lagi Indonesia, yang tidak mampu membangun kebijakan publik yang unggul untuk menghebatkan bangsa. Indonesia, sebagaimana setiap negara berkembang di dunia, dapat dan pasti bisa melakukannya, dengan dua syarat memahami arti penting kebijakan publik dan menyepakati bahwa memang sungguh-sungguh penting, dan mengetahui secara pasti bagaimana membangunnya. Dan, buku ini hanya tentang kedua hal itu!"

"Salah satu isu dalam pemeriksaan kinerja yang memiliki urgensi tinggi yaitu metode apakah yang dapat digunakan pemeriksa untuk mendapatkan pemahaman atas kebijakan yang melatarbelakangi kegiatan utama entitas. Analisis kebijakan publik dalam pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk memberikan pemahaman khususnya mengenai siklus kebijakan dan pengembangannya; menjelaskan hubungan sistem tata kelola pemerintahan; pemahaman kebijakan publik dan pemeriksaan kinerja; serta mengembangkan kerangka kerja dan menjelaskan cakupan analisis kebijakan publik dalam pemeriksaan kinerja. Kajian ini disusun oleh Tim Litbang BPK dengan menggunakan studi literatur mengenai teori-teori kebijakan publik, diskusi dengan nara sumber dan Vrije Universitet, serta kunjungan lapangan ke Algemene Rekenkamer (ARK) dan beberapa entitas pemerintah lainnya di Belanda. Selanjutnya, Tim mengembangkan informasia awal tersebut serta menganalisisnya dengan mempertimbangkan persepektif ISSAI 3000 performance audit guidelines. Dengan menggunakan siklus pengembangan kebijakan, Tim telah menyusun kerangka kerja analisis kebijakan publik dalam pemeriksaan kinerja. Hasil kajian menyimpulkan bahwa penilaian kinerja entitas yang ideal adalah dengan mengukur suatu kebijakan pada tahap sebelum dan sesudah pelaksanaan kebijakan (ex-ante dan ex-post). Pemeriksaan atas kinerja suatu kebijakan pada tahap ex-ante dan ex-post (kecuali produk kebijakan itu sendiri) secara ideal dilakukan oleh entitas pengendali yang bukan merupakan subjek kebijakan itu sendiri. BPK sebagai badan pemeriksa eksternal pemerintah memenuhi syarat tersebut."