Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu tujuan implementasi e-overnment adalah agar lembaga-lembaga pemerintahan mampu menyeduakan layanan publik yang baik. Dahulu, kualitas layanan publik di negara ini jelas sangat mengecewakan. Belum lekang dari ingatan tentang ungkapan. Kalau bisa diperlambat, mengapa harus dipercepat. Ungkapan itu menggambarkan betapa tanpa ktabelece atau fulus, jangan harap aparat pemerintah akan melayani secara baik. Namun, saat ini wajah tersebut sudah jauh berubah. Kini, pada banyak lembaga pemerintahan yang menyediakan layanan publik, entah itu ditingkat kabupaten/kota atau instansi-instansi lainnya, jelas-jelas terpampang bagaimana tata cara prosedur mengurus perizinan, apa saya prayarat yang mesti dipenuhi, berapa biayanya dan kapan waktu selesainya. Gampangnya, semua itu terangkum dalam ungkapan: Jelas persyaratannya, jelas biayanya, jelas kapan selesainya. Ungkapan ini sekaligus mencerminkan wujud dari semangat baru aparat pemerintahan dalam memberikan layanan publik. Kian jelasnya prosedur pengurusan izin tersebut memberikan gambaran betapa penerapan e-government terbukti mampu mendorong lembaga-lembaga pemerintahan untuk memberikan layanan publik dengan lebih baik. Semakin transparan, semakin bersih dan semakin akuntabel."

"Implementasi E-Government di Indonesia sampai saat ini belum optimal dirasakan manfaatnya, terutama dalam demokratisasi dan realisasi pemerintahan yang bersih dan profesional. Hal ini disebabkan masih terbatasnya panduan yang menyeluruh menyangkut metodologi implementasi E-Government di level kabupaten/kota, propinsi, dan pusat. Tesis ini mengambil studi kasus di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang merupakan institusi pemerintah yang bertugas untuk melayani semua bentuk investasi di Indonesia. BKPM mengharapkan visi, misi dan strategi yang dimiliki saat ini harus align dengan strategi Teknologi Informasi yang ada. Kondisi teknologi informasi dan komunikasi yang dimiliki BKPM seperti : aplikasi Sistem Informasi Manajemen Investasi Terpadu (SIMIT), Sistem Informasi Potensi Daerah, aplikasi Perijinan, dan sebagainya termasuk infrastruktur TI yang ada akan ditinjau kelayakannya. Metodologi yang diusulkan disertai dengan pemetaan kontrol yang diambil dari Balanced Scorecards dan COBIT Versi 4.0. Kerangka konseptual dan kontrol tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan perencanaan, implementasi, dan monitoring inisiatif E-Government. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah analisa tingkat kesiapan suatu orgaisasi dalam mengimplementasikan E-Government dan tersusunnya suatu usulan / rekomendasi tentang kesiapan implementasi E-Government bagi BKPM di tingkat kabupaten/kota, propinsi, dan pusat.

---

E-Government Implementation in Indonesia has not provided optimal benefit, especially in democracy and realization of a clean government. This is because there was limitation of a complete guidance that concern to EGovernment implementation methodologies at the regional and central government level.

This study took a case study at the BKPM (Indonesian Investment Coordinating Board) that provide services on all investment forms in Indonesia. BKPM expects that existing vision, mission and strategies must be align with existing IT strategies. The existing IT and Communication at the BKPM consist of: Integrated Management Investment Information System Application (SIMIT), Regional Potencies Information System, Permit Application, and include infrastructure that will be evaluated on their suitabilities.

The proposed methodology was accomplished with control mapping taken from COBIT Version 4.0. Conceptual framework and control can be used as a base in planning, implementation, and monitoring E-Government initiatives.

The study result are readiness level analysis in e-government implementation and a proposal / recommendation of E-Government implementation readiness for BKPM at regional and central government level."

"Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) menggunakan 5 dimensi sebagai faktor penilaian yaitu dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan. Kondisi implementasi e-government belum menunjukkan keberhasilan disemua daerah, hal ini bisa dilihat dari 26 provinsi yang mengikuti PeGI hanya 7 provinsi yang mendapat peringkat baik pada tahun 2011. Penelitian ini bertujuan untuk untuk menguji validitas indikator-indikator dari dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan, kemudian mengelompokkan provinsi berdasarkan kesamaan karakteristik yang dimiliki serta menentukan variabel yang mempengaruhi pembentukan kelompok tersebut. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuntitatif dengan teknik analisis faktor, analisis klaster, dan analisis diskriminan. Hasil penelitian ini adalah indikator-indikator dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, dan perencanaan semuanya valid dan bisa digunakan untuk penilaian implementasi e-government tingkat provinsi. Dimensi aplikasi tidak semuanya valid, indikator untuk aplikasi yang tidak valid adalah aplikasi manajemen keuangan. Berdasarkan hasil analisis klaster dengan K-Mean untuk 3 klaster yang terbentuk yaitu klaster 1(A) terdiri dari 5 provinsi, klaster 2 (B) terdiri dari 9 provinsi, dan klaster 3 (C) terdiri dari 10 provinsi. Pada analisis diskriminan menunjukkan bahwa karakteristik untuk provinsi pada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C berbeda. Variabel infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan merupakan variabel yang paling membedakan kelompok-kelompok tersebut.

---

PeGI has 5 dimensions (dimensions of policies, institutions, infrastructure, applications, and planning) to evaluate. Although the implementation of PeGI is almost 6 years, but the implementation condition of of e-government has not shown success in all areas, it can be seen for 2011, from 26 provinces who follow PeGI only 7 provinces that gets good ratings. The purpose of this research to test the validity of the indicators of the 5 dimensions and classifying provinces possessed similar characteristics and to determine the variables that influence the formation of the group. This research use quantitative approach method. Data analysis was performed using factor analysis, cluster analysis, and discriminant analysis.

The results of this study are indicators of policy dimensions, institutional, infrastructure, and planning are all valid and can be used for the assessment of the implementation of e-government at the provincial level. For The applications, financial management applications indicator is not valid. Based on the analysis of the K-Means cluster to third cluster formed by the cluster 1 (A) consists of 5 provinces, cluster 2 (B) consists of 9 provinces, and cluster 3 (C) consists of 10 provinces. In the discriminant analysis showed that the characteristics or conditions for the provinces in group A, group B and group C are different. Infrastructure, application, and planning dimension are that most distinguishes these groups."

"Implementasi e-government merupakan upaya pemerintah di berbagai negara untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik. Salah satu keuntungan yang dapat diambil dari e-government adalah adanya pengurangan interaksi secara personal dan peningkatan transparansi serta kererlibatan masyarakat yang dapat menurunkan potensi korupsi sebagaimana telah dibuktikan pada berbagai penelitian empiris sebelumnya. Tesis ini membahas mengenai peran e-government terhadap penurunan tingkat korupsi di negara ASEAN pada periode tahun 2008 ndash; 2016 dengan menggunakan pengukuran Corruption Perception Index CPI , E-Government Development Index EGDI , dan E-Participation Index EPI. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan regresi panel data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa EGDI berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap CPI, sedangkan EPI berpengaruh secara positif namun tidak signifikan terhadap CPI. Penelitian merekomendasikan implementasi dan mengembangkan e-government di negara ASEAN seabagai salah satu upaya untuk mengurangi tingkat korupsi yang selanjutnya berpotensi untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan.

---

E government implementation is one of government efforts in many countries to improve the efficiency and transparency of public services. One advantage that can be derived from e government is the reduction of personal interaction and increased transparency and community involvement that can reduce the potential for corruption as evidenced in previous empirical studies.

This thesis discusses the role of e government in reducing corruption levels in ASEAN countries during the period of 2008 2016 using Corruption Perception Index CPI, E Government Development Index EGDI, and E Participation Index EPI . This research is a quantitative research with panel data regression approach.

The results showed that EGDI positively and significantly influence to CPI, while EPI have positive but not significant effect to CPI. This paper recommends developing countries in Southeast Asia to implement and develop e government as anti corruption tool to mitigate corruption which would potentially be benefited in increasing economic growth and reaching better development."

"ABSTRAK ini meneliti pentingnya e-government dalam memprediksi perubahan di seluruh duniatingkat korupsi yang dirasakan. Kumpulan data panel dengan data tingkat negara digunakan untuk menentukandampak kebijakan terhadap hasil korupsi. Analisis korelasi menunjukkan efek yang kuat dari pemerintahkebijakan pada tingkat korupsi setelah mengendalikan ekonomi, politik, dan negarafaktor demografis. Temuan-temuan ini juga menekankan perbedaan tingkat kepentingan pemerintahandalam menjelaskan tingkat korupsi pada anggota dan bukan anggota OECD. Secara keseluruhan,studi ini menyoroti cara unik bahwa e-government dapat membentuk pemerintah secara positiftransparansi yang menjadi faktor utama tingkat persepsi korupsi yang diamati oleh umumwarga. Dengan demikian, temuan kami menunjukkan bahwa e-government adalah salah satu faktor permintaan di depan umumkebijakan yang memberikan dampak lebih baik untuk mengurangi tingkat korupsi, terutama memanfaatkan teknologi. Daribersama dengan semua upaya untuk mengubah PDB per kapita negara, aturan hukum, danefektivitas pemerintah.

---

ABSTRACTThis study examines the importance of e-government in predicting change throughout the worldthe level of perceived corruption. A panel data set with country level data is used to determinethe impact of policies on the outcome of corruption. Correlation analysis shows the strong effect of the governmentpolicies at the level of corruption after controlling the economy, politics, and the countrydemographic factors. These findings also emphasize differences in the level of government interestsin explaining the level of corruption to members and not members of the OECD. Overall,this study highlights the unique ways that e-government can shape government positivelytransparency is a major factor in the level of perception of corruption observed by the publicthe citizens. As such, our findings show that e-government is one of the public demand factorspolicies that have a better impact on reducing the level of corruption, especially utilizing technology. Fromalong with all efforts to change the country's per capita GDP, the rule of law, andgovernment effectiveness."

"Saat ini, Indonesia memiliki tuntutan untuk memiliki good governance. Hal tersebut bukanlah hal yang tidak mungkin untuk dicapai. Dengan perkembangan teknologi yang ada, good governance dapat dicapai dengan menerapkan e- Government. Keberadaan e-Government dapat membuat pemerintah Indonesia menjadi lebih terbuka, transparan, serta mengutamakan pemberian pelayanan masyarakat yang berkualitas kapan saja dan dimana saja. Oleh karena itulah, pada tahun 2003 dibangun inisiatif untuk mengembangkan e-Governmet, yaitu melalui Keppres no 3 tahun 2003. Namun cukup disayangkan, e-Government yang dikembangkan mengindikasikan hanya sekedar pemenuhan terhadap kebijakan tersebut, karena tanpa disertai dengan kualitas. Oleh karena itulah, pada tahun 2007, Depkominfo mengembangkan PeGI (Pemeringkatan e-Government Indonesia), dengan tujuan untuk membangkitkan gairah Pemerintah Daerah terhadap e-Government, dan menjadi arahan dalam pengembangan e-Government. Namun, sayangnya PeGI barulah menilai performa e-Government dari sisi input, padahal masih ada lagi sisi lain yang perlu dipertimbangkan yaitu proses dan output. Hal yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah melakukan pengembangan framework untuk e-Government dari sisi proses, dengan menggunakan metodologi yang mengadopsi Soft System Methodology (SSM). Dalam proses pengembangan framework ini, penulis melakukan analisa untuk menghasilkan indikator keberhasilan dari sisi proses. Kemudian melakukan perancangan framework dengan memetakan indikator-indikator tersebut pada tahapan perkembangan maturity framework, yang merupakan hasil adopsi penulis dari tahapan perkembangan yang telah ada sebelumnya. Dari penelitian ini dihasilkan sebelas pengelompokkan indikator dari lima dimensi yang ada di PeGI.

---

Nowadays, there is a demand for Indonesia to have a good governance. It could be difficult but actually it is also possible. The development of technology is enable good governance to be achieved, that is by using e-Government. The existence of e-Government give a potency to Indonesia government to be more transparant and to have finest quality in serving citizens anywhere and anytime. In 2003, there was an inisiative from government to implement e-Government by launching Keppres no 3/2003. Because of that, every local and central government were try to execute this policy by developing e-Government. But regrettably, e-government developed by local governments indicate that the development is only for fulfilling the policy and have no quality.

Because of that, in 2007, Depkominfo has developed and launched a maturity framework, named PeGI (Pemeringkatan e-Government Indonesia), as purposes to motivate and to be a guidance for developing better e-government. This research argue that PeGI is only measure e-Government performace in input side and it?s left output and process side. Because of that, this research develops an e-Government maturity framework focused on process side, by adopting Soft System Methology (SSM) as research metholodogy.

Using this methodology, to get an e-Government process maturity framework as an ouput of research, author have to analyze process performance indicators of e-Government and maps them into adopted e-Government maturity level. By the end of this research, there are 11 groups of PeGI indicators mapped."

"Di era informasi saat ini, ketersediaan informasi yang dapat diakses secara online meningkat tajam. Situs dipandang sebagai sebuah media yang dapat menyediakan informasi secara up-to-date serta dapat membantu meningkatkan publikasi bagi sebuah organisasi. Banyak situs yang ada saat ini tidak memperhatikan kriteria pembuatan situs yang baik dan benar, meskipun panduan kriteria untuk membuat situs yang baik telah beredar gratis. Keadaan seperti ini juga banyak ditemukan di situs web milik pemerintah, di mana situs web pemerintah sebenarnya dituntut untuk memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat tanpa kecuali. Pemerintah, dalam hal ini melalui Departemen Komunikasi dan Informatika telah mensosialisasikan Inpres No.3 Tahun 2003 yang diantaranya berisi panduan penyelenggaraan situs web pemerintah daerah. Saat ini belum diketahui dengan pasti sejauh mana penerapan rekomendasi situs web pemerintah daerah yang dikeluarkan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penerapan rekomendasi standar situs yang baik dari Departemen Komunikasi dan Informatika pada situs e-Government pemerintah daerah di Indonesia beserta peringkat terbaik situs web pemerintah daerah di Indonesia dengan materi penilaian mengacu pada rekomendasi dari Departemen Komunikasi dan Informatika. Ruang lingkup penelitian ini adalah situs web pemerintah daerah, yaitu propinsi dan kabupaten kota, yang dalam keadaan aktif ketika penelitian ini berlangsung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pemeringkat an situs web pemerinta daerah untuk kategori Nasional, Propinsi dan Kota/Kabupaten. Masing-masing kategori terdapat 3 skenario pembobotan parameter. Skenario pada penelitian ini dimaksudkan untuk melihat hasil penggunaan beberapa pembobotan parameter yang berbeda dikarenakan kurangnya studi literatur yang membahas masalah ini. Situs-situs yang mendapat peringkat pertama dalam pemeringkatan dalam penelitian ini adalah situsmilik Propinsi Jawa Tengah, Kota Bandung dan Kabupaten Gresik.

---

Currently, the availability of the on-line information increases significantly. Website is a media that can provide up-to-date information and also promote the organization?s publicity. But, a number of current active websites do not remark the guidelines of proper website development, though they have been publicly and freely available. The similar status is also occurred to government's websites (e-Government), whose function is to provide public services.

Government, represented by Department of Communication and Informatics, has issued Inpres No. 3 Tahun 2003, containing guidelines for local government in developing proper websites. For the time being, how far the guidelines or the recommendation has been implemented is yet unknown.

The objective of the research is to use the recommendation from Department of Communication and Informatics as a reference to rank the websites owned by the local government in Indonesia. And also, the research is to figure out the recommendation's level of implementation that has been done by the local government in developing the websites. The object is the websites owned by the local government, both provinces and kota/kabupaten, whose status is active during the data gathering stage. The research uses quantitative method.

The research produces website's rankings categorized by National, Province, and Kota/ Kabupaten. Each category has 3 parameter's weighting scenario. The scenarios is to gather the outcomes of different weightings due to the lack of literature of this issue. The sites which ranked with highest score in this research are owned by government of Jawa Tengah Province, Kota Bandung, and Kabupaten Gresik."

"Sistem Informasi saat ini telah menjadi kepentingan bagi setiap organisasi pemerintah dalam membantu kegiatan operasionalnya. Melalui Sistem Informasi, berbagi akses informasi dan data antar organisasi pemerintah merupakan kebutuhan utama dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hampir setiap organisasi pada instansi pemerintah memiliki kegiatan yang saling terkait satu dengan lainnya, sehingga diperlukan Interoperabilitas antar Sistem Informasi pada tiap organisasi. Namun karena kurangnya perhatian tiap organisasi pemerintah untuk berbagi akses informasi dan data serta belum adanya model Interoperabilitas antar Sistem Informasi yang dijelaskan secara eksplisit dalam kebijakan pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government maupun pada Blueprint (Cetak-Biru) Sistem Aplikasi e-Government, maka penerapan Interoperabilitas belum bisa terlaksana pada setiap pengembangan Sistem Aplikasi e-Government. Oleh karenanya penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan bentuk model Interoperabilitas berdasarkan studi kasus Sistem Informasi Kependudukan dan Perpajakan. Penelitian ini diawali dengan proses pengumpulan dan pengolahan data literaturyang dibutuhkan untuk mendapatkanarahan, metode dan model arsitektur dasar interoperabilitas. Model arsitektur yang menjadi dasar interoperabilitas sistem informasi tersebut adalah model Web Services dengan metode Representation State Transfer (REST). Melalui Model Web Service ini kebutuhan interoperabilitas antar sistem informasi perpajakan dan kependudukan dipetakan berdasarkan keterkaitan skema data wajib pajak dan penduduk, sehingga menghasilkan model interoperabilitas antar sistem informasi kependudukan dan perpajakan. Dalam perancangannya metode REST menggunakan model arsitektur berorientasi pada sumberdaya informasi atau umumnya disebut Resources Oriented Architecture (ROA). Hasil rancangan tersebut diimplementasikan melalui pemrograman Web dengan menggunakan bahasa preprosesor PHP dan database MySQL. Untuk mengetahui proses interoperabilitas antar sistem informasi tersebut, maka dilakukan pengujian proses pengambilan data antar kedua sistem informasi yang berbeda platform database dan lokasi secara fisik. Dengan adanya penelitian ini diharapkan model yang dihasilkan secara generik dapat menjadi rekomendasi untuk pengembangan sistem aplikasi e-Government.

---

Information System has became the interest of government organization in assisting operational activities. Through the Information System, shared information access and data among government organizations is a key requirement in improving service to the community. Almost every organization in government agencies have activities related to one another, so interoperability is necessary among information systems at each organization. However, lack of attention in each governmental organizations to share information access and data, and lack of interoperability model between information systems is described explicitly in government policy through Presidential Instruction No. 3 of 2003 concerning National Policy and Development Strategy of e-Government, and the Blueprint of e-Government Applications System, the implementation of interoperability can not materialized in the development of each Application System. Therefore this research is conducted to obtain the form of interoperability model based on case studies of Civil Information System and Taxation Information System. This research began with literature collection and data processing that are required to get a reference to methods and architectural of interoperability model. Web Services with the Representation State Transfer (REST) method is architecture model which is the basic interoperability model of information system. Through this Web Service Model, the needs of interoperability between civil dan tax information systems is based on the mapped of data scheme between civil dan taxable, resulting in interoperability model between information systems. In the design, REST method using Resources Oriented Architecture (ROA). The design results are implemented through the web programming languages using PHP and MySQL database. To find out the process of interoperability between information systems, the testing process is done through data exchange between the two information systems of different platforms and database physical location. The expected results from this research is the generated model can be a genericrecommendation for the e-Government Application System Development."