Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 38651 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Barron, Patrick
Jakarta: Decentralization Support Facility, 2006
303.69 BAR l
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Randa Sandhita
"Provinsi Aceh resmi memasuki era pascakonflik pada tahun 2005, dalam bagian pembangunan perdamaian pascakonflik, Konflik Lokal masih bereskalasi antarwarga, antardesa, antarsuku, dengan pemerintah daerah, dengan aparat keamanan setempat, antara pelajar, dan konflik kelompok lainnya. Studi ini mengkaji keterkaitan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Organisasi Masyarakat (Ormas) terhadap peluang terjadinya konflik lokal di desa-desa di Aceh. Kami menggunakan data Survei Desa (Podes) Indonesia tahun 2008, 2011, 2014, dan 2018 dari Badan Pusat Statistik, serta didukung dengan hasil wawancara dengan 20 kepala desa. Kami menggunakan Logit Biner untuk menghitung hubungan antara keberadaan LSM/CO dan peluang kemungkinan terjadinya konflik lokal. Hasil kami menunjukkan bahwa kehadiran LSM/CO di dalam desa meningkatkan kemungkinan terjadinya konflik lokal. Dan jika ada interaksi antara LSM/CO dan BPD di dalam desa, kehadiran LSM/CO mengurangi kemungkinan terjadinya konflik lokal di Aceh.

Aceh officially entered a post-conflict era in 2005, in its part of post-conflict peace development, the Local Conflict still escalated between citizens, between villages, between Ethnic, with local government, with the local security force, and between students and other group conflicts. This study examines the association of the Non-Governmental Organization (NGO)/Community Organization (CO)’s to chance of having local conflict in village in Aceh. we use the data of the Indonesian village survey (Potensi Desa/Podes) in 2008, 2011, 2014, and 2018 from statistics Indonesia, and supported with interview results with 20 village leaders. We use Binary Logit to quantify the association between NGO/CO existence and the chance of likelihood of the local conflict. Our results show that the presence of NGO/CO within the village increases the chance of the likelihood of local conflict. And if there is an interaction between NGO/CO and BPD within the village, the presence of NGO/CO is decreasing the chance of likelihood of local conflict in Aceh. "
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Shadeq Muttaqien
"Tesis ini membahas tentang Mekanisme Kerja Lembaga Lokal dalam Penyelesaian Konflik Suku/Etnis yang dilakukan oleh LKKMD di Kota Dumai, Provinsi Riau. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi keefektifan dalam pengelolaan konflik baik itu mencegah maupun meredam jika terjadi konflik suku/etnis, yang dikelola secara kelembagaan lokal. Keberadaannya memberikan manfaat bagi masyarakat dan Kota Dumai karena memberikan suasana yang kondusif, aman dan nyaman serta terpeliharanya nilai dan budaya lokal di masyarakat.

The thesis discusses about mechanism action of local institutions in ethnic conflict resolution by LKKMD at Dumai city, Riau province. The result of this study indicate that the effectiveness in managing conflict occurs either prevent or reduce the case of ethnic conflict, managed by local institution. Its presence provides benefits to the community and the City of Dumai because it provides a conducive atmosphere, safe and comfortable as well as maintaining local values and culture in the community.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
T35297
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Manalu, Iwan Freddy
"ABSTRAK
Konflik tawuran menjadi suatu kejadian yang sangat intensif terjadi di Kecamatan Johar Baru, DKI Jakarta. Para pelaku tawuran tersebut berasal dari remaja-remaja membentuk suatu geng tawuran. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif guna mengetahui pemetaan konflik dan perilaku yang dilakukan secara massal sebagai reaksi dari kondisi berkonflik di Kecamatan Johar Baru secara komprehensif melalui analisi intelijen. Beberapa faktor pemicu terjadinya konflik terutama faktor sosial, ekonomi serta politik menjadikan tawuran menjadi salah satu kegiatan yang tergolong menyimpang dari norma sosial dan terjadi secara berkelanjutan. Bahkan disinyalir bahwa kelanggengan kegiatan tawuran antar warga remaja di Kecamatan Johar Baru merupakan alibibdari tindak kriminalitas terorganisir yaitu transaksi bandar narkoba di suatu wilayah di Kecamatan Johar Baru. Melalui análisis intelijen pula tawuran dianalisi dari perspektif sosial guna memberikan resolusi konflik bagi warga di wilayah Kecamatan Johar Baru. Sehingga dapat dipetakan peluang dan potensi yang dimiliki warga serta menyusun strategi dari kelemahan dan kendala yang dihadapi melalui analisa SWOT.

ABSTRACT
Conflicts brawl into a very intensive occurrence occurred in the district JoharBaru, DKI Jakarta. The brawlers are from teenagers forming a brawl gang. Through using qualitative research method, we began to know the mapping of conflict and the collective behavior as an action and reaction from conflict condition in JoharBaru sub-district comprehensively by intelligence analysis.Several factors trigger the occurrence of conflicts, especially social, economic and political factors make the brawl into one of the activities that belong to deviate from social norms and occur in a sustainable manner. In
fact, it is alleged that the perpetuation of brawl activities among adolescents in the district of JoharBaru is an alibi of organized crime acts of drug dealer transactions in an area in the district JoharBaru. This intelligence analysis, adolescent torturing or somewhat similar here is analyzed from a social perspective to provide conflict resolution for citizens in the JoharBaru sub-district. Hence, we can do the mapping of opportunities and potentials of its citizens and develop strategies of weaknesses and obstacles encountered,
referred to as SWOT analysis"
2018
T52250
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Endah Yuniningsih
"ABSTRAK
Penelitian ini berjudul Konflik Wilayah Tapal Batas antar Kabupaten di Provinsi Bengkulu (studi Kasus Kabupaten Rejang Lebong – Kabupaten Kepahiang). Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini meliputi: (1) faktor penyebab terjadinya konflik wilayah tapal batas antara kabupaten Rejang Lebong dengan Kabupaten Kepahiang, (2) dampak-dampak yang ditimbulkan dari terjadinya konflik tersebut terhadap ketahanan nasional. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab konflik wilayah tapal batas antara kabupaten Rejang lebong dengan kabupaten Kepahiang, dampak-dampak yang ditimbulkan dari terjadinya konflik tersebut terhadap ketahanan nasional. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif analitik. Sejak implementasi otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, batas antar daerah menjadi hal yang sangat penting dan menjadi perhatian daerah. Arti penting batas daerah berkaitan dengan batas kewenangan daerah yang kemudian berimplikasi pada kewenangan pengelolaan sumber-sumber daya di daerah. Konflik antar daerah di Indonesia sering terjadi berkaitan dengan penetapan batas antar daerah. Faktor penyebabnya berdimensi banyak serta saling berkaitan faktor yang satu dengan yang lainnya. Faktor tersebut meliputi: faktor-faktor yang bersifat struktural, Faktor perebutan sumber daya dan potensi daerah, Faktor kepentingan terhadap eksistensi Teritorial daerah, dan Faktor Kepentingan Elit Politik dan Antagoisme Kekuasaan. Konflik yang terjadi menyebabkan belum terwujudnya batas yang jelas dan pasti antara kedua daerah tersebut baik secara administatif maupun fisik, yang selanjutnya berakibat pada timbulnya dampak konflik terhadap ketahanan nasional yang melebar ke aspek-aspek lain yaitu politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Rekomendasi untuk penyelesaian konflik yaitu dilakukan melalui konsiliasi dengan mediasi oleh tingkat pemerintah lebih atas (Gubernur dan jika perlu Menteri Dalam Negeri) dengan didahului pihak berkonflik mengupayakan de-eskalasi konflik, dan terakhir didukung upaya elit politik yang dilandasi semangat persatuan dan kesatuan dalam kerangka NKRI.

ABSTRACT
The study titled is Conflict between District Boundary Region in the Bengkulu province (Case study Rejang Lebong District – Kepahiang District). Issues raised in the study include: (1) the causes of conflict between Rejang Lebong District and Kepahiang District, (2) adverse impact of the conflict on national security. Objectives of this study were to identify and analyze the factors that cause conflict zone boundary between Rejang Lebong District and Kepahiang District, and the adverse impact of the conflict on national security. The research was conducted using qualitative research methods with descriptive analytic study with emphasis on the analysis of field survey data. Since the implementation of regional autonomy vast, realistic and responsible, the boundary between regions become a very important area of concern. The significance associated with the boundary border regional authority which then has implications for the authority to manage the resources in the area. Conflict between regions in Indonesia often associated with the determination of the boundaries between regions. Dimensionless factor many interrelated factors as well as with each other. These factors include: that are structural, factors scramble for resources and potential of the region, factors of interest to the local Territorial existence and importance Factor Elite Politics and Power Antagoisme. The conflict cause the realization has not clear and definite boundaries between the two regions both administatif and physically, which in turn resulted in the emergence of impacts of the conflict on the national defense extends to other aspects of the political, economic, social, cultural and defense. Recommendations for the settlement of the conflict through mediation by conciliation with the upper levels of government (governor and if necessary, the Minister of Home Affairs) preceded the conflict to seek de-escalation of the conflict, and the recent efforts of political elites who supported the spirit of unity within the framework of the Republic of Indonesia."
Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2013
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lya Anggraini
" Kota Jayapura merupakan Ibu Kota dari Provinsi Papua yang rawan konflik vertikal-horizontal dan konflik elit.Tujuan penelitian adalah menganalisis kebijakan pencegahan konflikdi Kota Jayapura. Membahas bagaimana Pemerintah Kota Jayapura menurunkan Undang-undang No.7/2012 setelah Permendagri No.42/2015 untuk pencegahan konflik. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan Model Ambiguitas Konflik untuk Implementasi Kebijakan dari Matland 1995 . Hasil Penelitian menunjukkan bahwa konflik di Kota Jayapura adalah akibat Ambiguitas Kebijakan dalam interpretasi tujuan dan alat kebijakan. Pemerintah Kota Jayapura menurunkan kebijakan dari pemerintah pusat secara simbolik dengan program dan alokasi dana. Instrumen yang digunakan untuk mengelola OPD dan pemangku kepentingan adalah instrumen kapasitas. Keberhasilan kebijakan pencegahan konflik didukung alat otoritas dari TNI/Polri, sehingga stabilitas sosial dan politik di Kota Jayapura terjaga untuk pembangunan. Pemerintahan kota dapat bersinergi dengan pemerintahan adat dalam mengelola konflik ditingkat sosial. Permasalahan implementasi kebijakan adalah kurang menjawab permasalahan mendasar orang asli Papua.
Jayapura city is the capital of Papua Province, prone to vertical horizontalconflicts, and conflicts of elites. The focus of this study is to analyze conflict prevention policies in Jayapura City. To elaborate how the government of Jayapura City adopts Law Nr.7 2012 and MOHA Decree Nr.42 2015. This qualitative research uses the Ambiguity Conflict Model of Policy Implementation by Matland 1995 . The researcher suggests that conflict in Jayapura City is the outcome of Policy Ambiguity in interpreting goals and instrument of policies. The city government of Jayapura implements the central governments rsquo policy symbolically in forms of program and budget earmarking. The instrument used to manage the city governance and stakeholders is the capacity instrument. Success of conflict prevention policy is supported by authoritative instruments from the military police, resulting the maintenance of social and political stability in Jayapura City needed for development. The city government is able to synergize with the indigenous governance in managing conflict at the social level. Problems of policy implementation are the inability to answer the basic needs of Indigenous Papuans. "
2018
T50802
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Harry Kartiwa
"Gunung Salak merupakan ekosistem alami dan salah satu bagian dari ekosistem pulau Jawa yang masih tersisa. Gunung Salak mempunyai peranan penting dalam penyedian jasa-jasa lingkungan bagi masyarakat di Jawa Barat terutama di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (Jabotabek), dan Sukabumi. Gunung Salak juga merupakan kawasan yang secara ekonomi penting bagi peningkatan pendapatan daerah. Kelestarian manfaat ekonomi tersebut sangat tergantung pada kelestarian ekosistem Gunung Salak.
Dalam pengelolaan kawasan konservasi seringkali menglami kendala-kendala, baik internal maupun eksternal, seperti: gangguan dari pencurian kayu, perburuan liar, dan lain-lain. Masyarakat lokal (masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan Gunung Salak) maupun masyarakat Jawa Barat secara keseluruhan, berperan penting dalam pelestarian ekosistem Gunung Salak.
Tujuan dari penelitian ini adalah; 1) Mengetahui potensi social-ekonomi, sosial-budaya masyarakat lokal kawasan Gunung Salak dan potensi sumberdaya alam ekosistem Gunung Salak; 2) Mengetahui peranserta/partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan Gunung Salak; 3) Mengetahui persepsi, sikap dan prilaku masyarakat terhadap pengelolaan kawasan Gunung Salak, sebagai dasar pengembangan partisipasi masyarakat lokal dalam kegiatan pengelolaan kawasan Gunung Salak untuk menekan dan mengendalikan kerusakan ekosistem kawasan Gunung Salak; 4) Mengembangkan model/konsep partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan Gunung Salak.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif korelasional. Pengambilan data masyarakat dilakukan dengan menggunakan model Rapid Rural Appraisal (RRA). Pemilihan responden sebagai unit terkecil penelitian dilakukan secara acak sederhana / Simple Random sampling.
Partisipasi masyarakat lokal sekitar kawasan dalam kegiatan pengelolaan kawasan Gunung Salak telah dilaksanakan oleh masyarakat kampung Tapos, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, dengan program tumpangsari yang mereka lakukan di areal hutan Perum Perhutani KPH Bogor atas dasar kesepatan bersama. Program tumpangsari tersebut berhasil mengalihkan kegiatan/aktivitas masyarakat lokal yang bersifat destruktif (berburu burung, menebang potion, dan lain sebagainya) menjadi kegiatan yang bersifat konstruktif, selain itu masyarakat lokal juga memantau dan menjaga kelestarian ekosistem kawasan Gunung Salak pada umumnya, dan Elang Jawa khususnya.
Dengan diterapkannya sistem agroforestri tersebut dalam pengelolaan kawasan Hutan Lindung Gunung Salak, masyarakat dan Perum Perhutani dapat sama-sama merasakan hasilnya untuk kesejahteraan hidup mereka bersama, dalam hubungan yang sating diuntungkan satu sama lainnya. Pengembangan partisipasi masyarakat lokal sekitar kawasan dalam kegiatan pengelolaan kawasan Gunung Salak merupakan hal yang perlu diwujudkan dalam suatu tindakan pengelolaan terpadu demi terwujudnya kelestarian ekosistem Gunung Salak yang selaras dengan pembangunan yang berkelanjutan. Dari hasil analisis dan pembahasan dalam tesis ini, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1) Masyarakat lokal sekitar kawasan Gunung Salak memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya yang baiklpositif, yang dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan dan pelestarian ekosistem kawasan Gunung Salak; 2) Partisipasi masyarakat lokal sekitar kawasan Gunung Salak yang bersifat destruktif (penangkap burung) dapat diubah menjadi bersifat konstruktif (menjaga dan melestarikan Elang Jawa). Partisipasi tersebut masih dapat ditingkatkan dan dikembangkan, dad yang bersifat pasif menjadi aktif; 3) Masyarakat lokal sekitar kawasan Gunung Salak memiliki persepsi, sikap dan prilaku yang balk terhadap sumberdaya hutan ekosistem kawasan Gunung Salak, juga memiliki motivasi yang tinggi untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan kawasan Gunung Salak; dan 4) Model/konsep partisipasi yang sesuai dan tepat untuk diterapkan dan dikembangkan pada masyarakat lokal sekitar kawasan Gunung Salak adalah sistem agroforestri kompleks.
Saran penulis dalam tesis ini, adalah sebagai berikut: 1) Pengelolaan paradigma baru yang menerapkan sistem agroforestri kompleks perlu ditumbuhkembangkan dalam sistem pengelolaan di seluruh kawasan Gunung Salak khususnya dan di seluruh kawasan konservasi umumnya; 2) Pihak pengelola kawasan Gunung Salak harus mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak (kepentingan bersama), tidak hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Pelaksanaan pengelolaan tersebut harus berjalan pada alur yang sesuai dengan kaidah-kaidah ekonomi kerakyatan dan kaidah ekologis, demi terwujudnya kelestarian ekosistem kawasan Gunung Salak dan kesejahteraan masyarakat yang selaras dengan pembangunan yang berkelanjutan.

Mount Salak is one of Java Island's natural ecosystems left. It plays a vital role in providing environmental services to communities in West Java especially ones in Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi) and Sukabumi. Mount Salak?s is also economically important in generating regional income. Sustainability of economical benefit depends a great deal on the conservation of Mount Salak?s ecosystem.
Unfortunately, most of the time the management of conservation area faces many internal and external constraints such as illegal logging, illegal hunting, etc. The local community living in Mount Salak?s area as well as communities in West Java as a whole is of significant role in the conservation of Mount Salak?s ecosystem.
Objectives of the research are as follow: 1) to have knowledge on social-economic and social-culture potentials of local community living in Mount Salak?s area as well as natural resource potential of Mount Salak?s ecosystem; 2) to have knowledge on existing local community participation in managing Mount Salak?s area; 3) to have knowledge on local community's perception, attitude, and behavior toward conservation of Mount Salak, as the basis of development of local community participation in order to controlling and mitigating the degradation of Mount Salak?s ecosystem; 4) to develop local community participatory management of Mount Salak?s area.
The correlation-descriptive method was used in this research. Data from the community was gathered using Rural Rapid Appraisal (RRA) model. Respondent sampling was conducted using Simple Random Sampling technique. The community of Kampung Tapos, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor has been implementing the local community participation in the management of Mount Salak?s area, by conducting simple agro forestry (tumpangsan} in protected forest area based on the mutual agreement with Perum Perhutani KPH Bogor. This program successfully altered destructive activities (bird hunting, illegal logging, etc.) into constructive ones such as conserving of Mount Salak?s ecosystem as a whole and Javan Hawk Eagle in particular.
Implementation of simple agro forestry in the management of Mount Salak?s protected forest enables the local community and Perum Perhutani KPH Bogor to gain mutual benefit. Furthermore, the development of local community participation in the management of Mount Salak?s area needs integrated management. It is necessary in order to bring the sustainability of Mount Salak?s ecosystem into reality. Conclusion of the research are as follow: 1) Local community (community based) in Mount Salak?s area have good knowledge and potentials of social-economic and social-culture that may be useful for management and conservation of Mount Salak?s ecosystem; 2) The destructive participation of local community can be changed into constructive one and it may still be increased and developed; 3) Local community have good perception, attitude, and behavior toward biodiversity of Mount Salak?s forest as well as good motivation for participating in the management of Mount Salak?s area; and 4) The complex agro forestry system may be implemented & developed in management of Mount Salak?s area.
Based on the result above, it is suggested that: 1) implementation of agro forest system (complex agro forestry) is necessary to the management of Mount Salak?s area; 2) the executive of Mount Salak?s area management (Perum Perhutani) should have the ability to accommodate interests of every stakeholder. Management of Mount Salak?s area must meet the principles of ecology and people economy in order to bring conservation of Mount Salak?s ecosystem and community welfare into reality in accordance with sustainable development concept.
"
Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2002
T3500
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Morel, Adrian
Jakarta : World Bank Office Jakarta, 2009
303.609 MOR d
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Khairunisa Fathonah
"Tesis ini membahas modal sosial pada masyarakat daerah rawan konflik kaitannya dengan ketahanan daerah, adapun studi kasusnya di wilayah Kecamatan Johar Baru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui komposisi demografi yang meliputi asal-usul, latar belakang, pendidikan terkait dengan heterogenitas dan kebudayaan pada masyarakat Johar Baru; kondisi sumber nafkah atau kesempatan kerja yang ada di Johar Baru dapat menampung masyarakat setempat dan sumber konflik; pola kepemimpinan yang ada pada masyarakat Johar Baru; dan efektifitas modal sosial dalam penataan ketertiban bermasyarakat baik dalam lingkungan maupun antar lingkungan sosial yang terlibat, kaitannya dengan ketahanan daerah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik antar kelompok warga disebabkan oleh kelangkaan atau keterbatasan sumber daya yang ada pada masyarakat daerah rawan konflik. Modal sosial masyarakat daerah rawan konflik masih pada tahap pengikat (bonding) saja, modal sosial ada namun dalam lingkup kelompok dan wilayah sehingga belum efektif digunakan untuk penanggulangan konflik atau masalah bersama lainnya sehingga dapat melemahkan ketahanan daerah.

This thesis discusses social capital in the conflict-prone areas related to regional resilience, while the case studies in Kecamatan Johar Baru. The purpose of this study was to determine the demographic composition that includes the origin, background, education and culture associated with the heterogeneity in the Johar Baru; conditions livelihood or employment opportunities that exist in Johar Baru can accommodate the local community and a source of conflict; patterns of leadership Johar Baru of the community, and the effectiveness of social capital in structuring social order both within and between the social environment involved, related to regional resilience. This research is a qualitative descriptive design.
The results showed that the conflict between the people caused by environmental scarcity that exist in most public areas prone to conflict. Social capital of the conflict-prone areas are still at the stage of binder (bonding) alone, there is social capital, but within the groups and regions that have not been effectively used for the prevention of conflict or other joint problems that could undermine regional resilience."
Depok: Universitas Indonesia, 2013
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dini Anitasari Sabaniah
"[ABSTRAK
Tesis ini mendiskusikan tentang bagaimana perempuan agensi mengelola faktorfaktor
yang bersifat struktural dan kultural yang mendukung dan menghambat
keagensiannya pada saat konflik dan pasca konflik. Studi sebelumnya telah
membuktikan bahwa dalam situasi konflik perempuan mampu memunculkan
keagensiannya. Namun dari studi yang telah ada umumnya tidak membahas
secara komprehensif bagaimana keagensian tersebut bekerja dan apa faktor-faktor
struktural dan kultural yang mendukung maupun yang menghambat keagensian
perempuan saat dan pasca konflik.
Tesis ini merupakan hasil penelitian kualitataif dengan mengambil studi kasus di
Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah. Pemilihan Kabupaten Poso
didasarkan pada pertimbangan bahwa Poso dikenal sebagai wilayah yang pernah
mengalami konflik. Beberapa tahun terakhir situasi damai terjadi di Poso,
berangsung-angsur masyarakat Poso termasuk perempuan mulai menata
kehidupannya kembali. Gejala yang terjadi di Poso ini dinilai oleh peneliti dapat
mengungkap permasalahan dan menjawab pertanyaan penelitian.
Argumentasi penelitian ini adalah bahwa perempuan dalam situasi konflik satu
sisi dihadapkan persoalan yang sulit, namun, di sisi lain perempuan juga mampu
menjadi agensi. Studi ini menggunakan ‘Analisis Archer membedakan Agen dan
Struktur dengan pendekatan Morphogenesis’. Analisis morphogenesis Archer
menjelaskan bekerjanya ‘keagensian’ yang saling mempengaruhi dengan kultur
(struktur) melalui tiga tahap, yaitu: (1) Structural conditioning, yang merujuk
pada struktur sebelumnya yang mengkondisikan namun tidak menentukan; (2)
Social interaction, yang muncul dari tindakan yang berorientasi pada realitas dan
kebutuhan yang berasal dari agen dan mengarah pada dua hal; yakni (3) Structural
elaboration atau reproduction, yaitu sebuah perubahan dalam hubungan dalam
sebuah sistem sosial. memungkinkan menghasilkan konfigurasi sosio-kultur yang memiliki sifat
perubahan dari agen.
Hasil penelitian memperlihatkan bahwa saat dan pasca konflik perubahan
konfigurasi sosio-kultur yang terjadi adalah konfigurasi sosio-kultur yang
memiliki sifat perubahan dari agen primer (passive agents) menuju lebih banyak
lagi kumpulan agen (active agents). Active agents yang dimaksud adalah
kumpulan agen-agen yang terorganisir yang berusaha ke luar dari batas-batas
struktur dan sistem kultur serta sosio-kultur yang ada menuju ‘we’ bersama-sama
berusaha untuk mengubah struktur yang ada tersebut atau dengan kata lain
mentransformasikan dirinya untuk tujuan mencapai perubahan sosial yang
transformatif. Di dalam perubahan sosial yang transformatif sebagai hasil dari
formasi siklus morphogenesis (morphogenetic cycles) maka peran baru akan
diciptakan hingga terjadi posisi baru dimana akan lebih banyak lagi agen yang
terlibat.

ABSTRACT
This thesis discusses how women's agency manage structural and cultural
factors that enable and contrains agency during conflict and post-conflict.
Previous studies have shown that in conflict situations women are able to emerged
their agency. However, the existing studies generally do not discuss
comprehensively how it works and what is the structural factors and cultural that
support or obstruct women agency during and after conflict.
This thesis is the result of qualitative research on a case study in Poso,
Central Sulawesi Province. Poso district election based on the consideration that
the Poso region once known as a conflict area. The last few years the people of
poso have living in peace, Poso community gradually including women began to
organize their lives back. According to the researcher it is useful to examine the
phenomenon that accurs in Poso to uncover problems and answer research
questions.
The argument of this study is women in conflict situations, encountered
difficult situation, but on the other hand women also capable of being the agency.
This study uses ‘Archer’s analysis of Agen-Structure: the morphogenetic
approach’. The Archer’s analysis is explained the agency works interplay with
culture (structure) through three stages: (1) Structural conditioning, which refers
to the previous structure, but does not specify; (2) Social interaction, which
emergence from the actions oriented to the realities and needs and leads to two
things; are (3) Structural elaboration or reproduction, is a change in the
relationship in a social system.
At the stage of social interaction, agency works begins with the
emergence of self-consciousness, then the emergence of personal identity and
continued to the emergence of social identity. The third stage enables generating
socio-cultural configurations which have the changing nature of the agent.
The research findings showed socio-cultural configuration changes that
occur during and post-conflict changing nature of the primary agent (passive
agents) into collection agents (active agents). Active agents are organized agent,
that attempted to exit outside of the confines of existing structure and socioculture
systems and culture that exist towards 'we' and jointly try to change the
existing structure, or in other words to transform itself to achieve a transformative
social change. In transformative social change as a resulted of the formation cycle of morphogenesis (morphogenetic cycles) then the new role will be created until
there is a new position emerge and involving more agents., This thesis discusses how women's agency manage structural and cultural
factors that enable and contrains agency during conflict and post-conflict.
Previous studies have shown that in conflict situations women are able to emerged
their agency. However, the existing studies generally do not discuss
comprehensively how it works and what is the structural factors and cultural that
support or obstruct women agency during and after conflict.
This thesis is the result of qualitative research on a case study in Poso,
Central Sulawesi Province. Poso district election based on the consideration that
the Poso region once known as a conflict area. The last few years the people of
poso have living in peace, Poso community gradually including women began to
organize their lives back. According to the researcher it is useful to examine the
phenomenon that accurs in Poso to uncover problems and answer research
questions.
The argument of this study is women in conflict situations, encountered
difficult situation, but on the other hand women also capable of being the agency.
This study uses ‘Archer’s analysis of Agen-Structure: the morphogenetic
approach’. The Archer’s analysis is explained the agency works interplay with
culture (structure) through three stages: (1) Structural conditioning, which refers
to the previous structure, but does not specify; (2) Social interaction, which
emergence from the actions oriented to the realities and needs and leads to two
things; are (3) Structural elaboration or reproduction, is a change in the
relationship in a social system.
At the stage of social interaction, agency works begins with the
emergence of self-consciousness, then the emergence of personal identity and
continued to the emergence of social identity. The third stage enables generating
socio-cultural configurations which have the changing nature of the agent.
The research findings showed socio-cultural configuration changes that
occur during and post-conflict changing nature of the primary agent (passive
agents) into collection agents (active agents). Active agents are organized agent,
that attempted to exit outside of the confines of existing structure and socioculture
systems and culture that exist towards 'we' and jointly try to change the
existing structure, or in other words to transform itself to achieve a transformative
social change. In transformative social change as a resulted of the formation cycle of morphogenesis (morphogenetic cycles) then the new role will be created until
there is a new position emerge and involving more agents.]"
2015
T43903
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>