Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tugas karya akhir ini membahas bagaimana proses penyelundupan manusia yang dilakukan oleh sindikat internasional, terutama yang terjadi di kota Jakarta. Pelaku penyelundupan yang berada di Indonesia sebagai negara transit berkomunikasi dan berkoordinasi dengan otak penyelundupan di negara asal. Penulis menjelaskan modus operandi pelaku penyelundupan manusia yang berinisial JS, HF, dan SH. Korban penyelundupan bekerja sama dengan pelaku penyelundupan agar dapat diselundupkan ke negara tujuan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Cara penyelundupan dapat melalui jalur udara, darat, dan air, namun menempuh resiko yang berbeda pula.

---

This final assignment discusses the process of people smuggling committed by an international syndicate in Indonesia, particularly in Jakarta. The smuggling agents who are posted in Indonesia as the transit country maintain an intensive communication and close coordination with the syndicate leader from the origin country. The author describes the modus operandi of particular smuggling agents who go by initials JS; HF; and SH respectively. The smuggled participants actively participate in the process to reach the destination country in the hope to gain a better life there. The smuggling is carried out by air, land and sea in which each option has its own risk."

"Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana dari pelaku yang terlibat dalam tindak pidana penyelundupan manusia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, Penulis menjabarkan hal tersebut dengan menjelaskan bagaimana peranan orang-orang yang terlibat dalam tindak pidana penyelundupan manusia, lalu mengaitkan peranan tersebut dengan kejahatan terorganisir dan penyertaan dalam tindak pidana, untuk dapat menentukan mengenai bagaimana orang-orang yang terlibat dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas turut sertanya mereka dalam melakukan tindak pidana penyelundupan manusia. Penulis juga menjabarkan bagaimana putusan-putusan pengadilan dalam memutus dan mengadili pelaku yang terlibat dalam tindak pidana penyelundupan manusia dilihat berdasarkan peranannya dalam tindak pidana. Hasil dari skripsi ini adalah pelaku yang terlibat dalam tindak pidana penyelundupan manusia yang merupakan kejahatan terorganisir, pertanggungjawabannya adalah sebagaimana bentuk penyertaan turut serta melakukan dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Penulis juga melihat bahwa pada penerapannya, Undang-Undang Keimigrasian belum mampu meminimalisir terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia, sebab tidak adanya rumusan yang mengatur mengenai peranan dan pertanggungjawaban pidananya secara jelas. Saran yang dapat Penulis berikan adalah dilakukannya evaluasi dan analisis terhadap penerapan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan perlu dibentuk suatu Undang-Undang atau peraturan khusus yang mengatur mengenai tindak pidana penyelundupan manusia. Kemudian, Penulis juga menyarankan adanya arahan yang tegas diiringi dengan adanya kesadaran terhadap orang-orang yang memiliki kewenangan dalam memberikan peluang atau kesempatan untuk terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia untuk tidak melakukan praktik korupsi dengan menerima suap untuk meloloskan orang-orang yang akan diselundupan dengan mudah dari tempat pemeriksaan imigrasi.

---

This research discusses about the criminal liability of the perpetrators involved in the crime of people smuggling. By using juridicial-normative research methods, the author describes this by explaining the roles of people involved in criminal acts of people smuggling, linking these roles with organized crime and inclusion in criminal acts, to be able to determine how people involved can be held liable for criminal liability who take a direct part in the execution of the act of people smuggling. The author also describes how the court's decisions in deciding and trying the perpetrators involved in criminal acts of people smuggling are seen based on their role in criminal acts. The results of this thesis are the perpetrators involved in the crime of people smuggling are organized crime, the liability is as a form who take a direct part in the execution of the act as regulated in Article 120 of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration jo. Article 55 Paragraph (1) of the 1^st Criminal Code. The author also sees that in its application, the Immigration Law has not been able to minimize the occurrence of criminal acts of people smuggling, because there is no absolute formulation that regulates the roles and responsibilities of the criminal. The suggestion that the author can give is an evaluation and analysis of the application of Article 120 of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration and the need for a special law or regulation that regulates the crime of people smuggling to be established. The author also suggests that there are strict directions accompanied by awareness of people with authorities to provide opportunities for the occurrence of criminal acts of people smuggling to not commit corrupt practices by accepting bribes to pass people who will be smuggled easily from immigration checkpoint."

"Dalam penyelundupan Imigran ke Australia, Indonesia dijadikan sebagai negara transit. Sehingga, menyebabkan berkembangnya penyelundupan imigran di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan penegakan hukum dalam mengatasi masalah ini. Dalam Skripsi ini berfokus melihat penanganan penyelundupan imigran yang dilakukan oleh penyidik Bareskrim Polri dan Dirjen Imigrasi serta hambatan dalam melakukan penanganan serta keterlibatan jaringan penyelundupan. Pembahasan masalah ini dianalisis menggunakan teori rational choice untuk mengetahui motif dari penyelundupan dan teori triangle crime untuk melihat penanganan yang dilakukan oleh penyidik Bareskrim dan Imigrasi sehingga menimbulkan celah terjadinya penyelundupan imigran dan menggunakan konsep penegakan hukum, reaksi formal masyarakat terhadap kejahatan dan Crime Control yang menjelaskan penanganan yang dilakukan oleh Penyeidik Bareskrim dan Dirjen Imigrasi. Pada penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan deskriptif, yakniniya dengan mewawancarai penyidik Bareskrim dan Imigrasi yang terlibat langsung dalam penanganan penyelundupan imigran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berkembangnya penyelundupan disebabkan karna penanganan yang mengalami berbagai hambatan sehingga membuka celah bagi para jaringan penyelundupan untuk melakukan aksinya.

---

In Smuggling of Immigrant to Australia, Indonesia as Transit Country. Thus, causing the development of smuggling of immigrant in Indonesia.This thesis focuses on seeing the handling of immigrant smuggling by Police Criminal Investigation investigators and the Directorate General of Immigration and barriers in handling and involvement of smuggling networks. The discussion of this problem is analyzed using rational choice theory to find out the motives of smuggling and triangle crime theory to see the handling done by the investigator of Criminal Investigation and Immigration causing the gap of smuggling of immigrants and then using the concept of law enforcement, formal reaction to crime and Crime Control which explains the handling of the Bareskrim Investigators and the Director General of Immigration. At this writing using a qualitative approach with descriptive objectives, by interviewing investigators Bareskrim and Immigration are directly involved in the handling of smuggling immigrants. The results show that the development of smuggling is caused by the handling of various obstacles, thus opening the gap for smuggling networks to carry out their actions."

"Penelitian ini mengamati permasalahan penyelundupan manusia menuju Australia yang memanfaatkan wilayah Indonesia sebagai transit point dengan menggunakan jalur laut sehingga mendapat sebutan manusia perahu. Ini merupakan salah satu bentuk dari kejahatan lintas negara yang menempatkan imigran gelap dan pengungsi asal Asia Selatan dan Timur Tengah sebagai komoditi untuk mendapatkan keuntungan materil.Alasan penulis meneliti permasalahan ini beranjak dari keprihatinan terhadap permasalahan yang menimbulkan akibat buruk terhadap keamanan individu (yaitu hubungan gelap dan pengungsi), terhadap hubungan bilateral antara Australia dan Indonesia pada khususnya dan keamanan regional dalam lingkup yang lebih luas. Selain itu kejahatan penyelundupan manusia ini cenderung semakin berkembang. Hal ini dikarenakan besarnya keuntungan yang didapatkan oleh sindikasi kejahatan ini dibandingkan dengan penyelundupan obat terlarang dan senjata. Selain keuntungan yang besar, resiko yang ditimbulkan juga relatif lebih kecil. Karenanya diperlukan pemahaman yang dalam mengenai fenomena ini agar perkembangan dari kejahatan lintas negara ini dapat dihambat sehingga dampak-dampak buruk yang ditimbulkan dapat direduksi.Apabila dilihat dari pendekatan teori dari Carlo Morselli, kejahatan people smuggling ini merupakan sebuah organisasi kejahatan yang bersifat transnasional. Organize crime penyelundupan manusia perahu ini tumbuh karena pengantara (broker). Broker atau multiple broker membuat jaringan antara satu titik ke titik yang lain dalam upaya melancarkan aktivitas penyelundupan imigran gelap ke Australia ini. Peran broker sangat aktif dan memiliki pengaruh besar akan jalannya jaringan kriminal people smuggling. Untuk itu, broker merupakan kunci utama (key player) atas berlangsungnya aktivitas kejahatan ini. Ia menghubungkan yang tak terhubung, serta menjadi pihak yang mampu membaca situasi, dan melakukan pergerakan yang cepat, lincah, dan gesit saat melakukan perannya.

---

This research observes about people smuggling heading to Australia which being transported through the sea, or well known as boat men. This is a form of transnational crime putting black immigrants and refugees from South Asia and Middle East as commodities to gain profit.

By concerning this problem, researcher try to elaborate the impact that has been appeared due to this case related to personal safety and bilateral relationship between Australia and Indonesia, spesifically regional safety in the greater context. It is getting critical when we see that this bussiness getting bigger and more profitable compared by drug dealing and gun trading. In the other hand, this bussiness risk is relatively smaller beside other kind of crimes. Hereby, it is needed full comprehension to recognize this phenomena in order to prevent, reduce till eliminate the bad impacts of the development of this transnational crime.

From Carlo Morselli approach, this case can be seen as smugggling people that been classified as transnational organized crime. Broker plays major role in this phenomena. Broker or multiple brokers create networks between the check points to reinforce the bussiness flow into Australia. Broker actively takes control and having great impact as key player of this case. All are connected, instructed and done under the broker’s command."

"Perdagangan manusia (trafficking in persons) dan penyelundupan manusia (people smuggling) merupakan suatu bentuk perpindahan (migrasi) penduduk secara ilegal. Meskipun terdapat kesamaan dalam hal perpindahan ilegal, perdagangan dan penyelundupan manusia sesungguhnya merupakan dua hal yang berbeda. Untuk itulah dalam penelitian ini dirumuskan masalah bagaimana instrumen hukum internasional maupun nasional dalam mengkaji perdagangan dan penyelundupan manusia serta apa yang menjadi unsur utama dalam membedakan perdagangan dan penyelundupan manusia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan analisa kualitatif. Yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah perdagangan dan penyelundupan manusia yang dikaji dalam instrument hukum internasional dan nasional merupakan dua bentuk kejahatan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Yang menjadi unsur pembeda dalam dua bentuk kejahatan tersebut adalah persetujuan, tujuan dan jangkauan wilayah.

---

Trafficking in persons and people smuggling is a form of displacement (migration) of illegal residents. Although there are similarities in terms of illegal migration, trafficking and people smuggling are actually two different things. For that reason in this study formulated the problem of how international and national legal instruments in assessing of human trafficking and smuggling, and also what is the key element in distinguishing trafficking and people smuggling. This study is a descriptive study with qualitative analysis.

The conclusions in this study, the international and national legal instruments are examined in that trafficking in persons and people smuggling are the two forms of crime, are different from one another. The distinctive elements in the two forms of crime are the agreement, the purpose and coverage area."

"Perkembangan peradaban manusia senantiasa diikuti oleh perkembangan kejahatan. Perkembangan teknologi dan informasi yang pesat telah menjadi sumber kejahatan baru. Kemudahan transportasi dan perkembangan ekonomi dunia telah menyebabkan peningkatan kejahatan lintas negara hingga pada taraf yang sangat mengkhawatirkan. Transaksi dan peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terorganisir ternyata terus meningkat, sehingga diperlukan berbagai upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkoba.Hal inilah yang mendorong lahirnya Konvensi Tunggal Narkotika 1961 di New York, kemudian diamandemen menjadi Protokol 1972 tentang perubahan Konvensi Tunggal Narkotika 1962, Konvensi 1971 dan yang terakhir Konvensi 1988 yang merupakan penyempurnaan dari Konvensi 1961 yang telah diamandemen menjadi Protokol 1972 dan Konvensi 1971. Konvensi ini menganjurkan negara-negara yang turut menandatanganinya untuk membuat perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral agar ketentuan dan ketetapan dalam konvensi ini dapat dimaksimalkan dan diimplementasikan dengan baik. Tujuan penelitian untuk mengetahui strategi kerjasama bilateral yang efektif dalam pemutusan jaringan sindikat narkoba internasional. Dari bahasan ini dapat ditarik dua variabel, yaitu Strategi Kerjasama bilateral sebagai Variabel bebas, dan Pemutusan jaringan sindikat narkotika internasional sebagai Variabel terikat. Kerjasama bilateral dan Narkoba sebagai Kejahatan transnasional dijadikan sebagai bahan kajian utama dalam penulisan ini dengan menggunakan Metode Penelitian Deskriptif Analisis. Selain itu dalam menganalisis penelitian ini digunakan beberapa teori yaitu Hubungan Internasional, Kerjasama Bilateral, Transnational Organized Crime, teori ini digunakan karena adanya hubungan antara dua negara dan juga permasalahan narkoba sebagai kejahatan transnasional yang telah menjadi isu global. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa strategi kerjasama bilateral yang efektif adalah dengan membangun komunikasi yang baik antara dua negara yang melakukan kerjasama dan perlunya dilakukan evaluasi terhadap kerjasama yang dilakukan.

---

The development of human civilization constantly followed by the development of crime. The development of rapid information and technology has become the source of new crime. Ease of transportation and development of the world economy has led to an increase in transnational crime at the high level. Trades and illicit drug trafficking conducted by the organized crime apparently continues to increase, so it takes efforts to protect people from the drugs. This is what drives the issuance of the Single Convention on Narcotics Drugs 1961 in New York, and then amended to the Protocol 1972 on the changes 1962 Single Convention on Narcotic Drugs, the Convention 1971 and the Convention 1988. The Convention recommends that countries which participated to sign the Convention would make an agreement for bilateral and multilateral international in order the terms and provisions of the Convention can be properly maximized and implemented.

The purpose of the research is to find an effective strategy of bilateral cooperation in order to termination an international drug syndicate. From this research can be pulled two variables, such as, Strategy bilateral cooperation as the independent variable, and Termination international drug syndicate as a dependent variable. Bilateral cooperation Transnational Crime and Drugs as serve as the primary study material in this paper by using Descriptive Analysis Methods. Otherwise, this research used some theories, which are, International Relations, Bilateral Cooperation, Transnational Organized Crime, because of the relationship between the two countries as well as the drug problems of transnational crime has become a global issue.

The results of this research are the effective strategy of bilateral cooperation is to build a good communication between the two countries and the need to evaluate the cooperation undertaken."

"Kasus pelanggaran rokok yang paling banyak ditangani oleh kepolisian dan bea cukai di Indonesia adalah perdagangan rokok ilegal. Kasus penyelundupan rokok itu sendiri, termasuk ke dalam kejahatan terorganisir, yang mana bersifat keanggotaannya terbatas, kegiatannya bergerak di dunia bawah tanah, dan sulitnya untuk melacak kejahatan ini. Untuk memahami kegiatan kriminal dari penyelundupan rokok yang ada di Indonesia, dapat dipahami dengan menggunakan konsep modus operandi, diantaranya classword, entry, means, object, time, style, tale, pals, dan transport.

---

The most handled Infraction cigarette by police and custom are illegal cigarette trade. A cigarette smuggling case itself counted to the organzed crime, which has a limited affiliation, activites are engaged in underworld hence to track this kind of crime is difficult. To understand criminal activities of cigarette smuggling in indonesia can be understood by using the concept of modus operandi, which include classword, entry, means, object, time, style, tale, pals and transport."

"Penelitian ini membahas tentang peran aparatur intelijen keimigrasian dalam penanggulangan kejahatan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 2023. Penelitian ini menjelaskan ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan yang dihadapi oleh oleh aparatur intelijen keimigrasian. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan studi kasus, aktor tindak pidana penyelundupan manusia berada di Indonesia untuk memastikan bahwa’korban‘ dapat memasuki wilayah Indonesia dan keluar menuju negara tujuan secara ilegal atau melanggar peraturan perundang-undangan. Indonesia menjadi tempat transit bagi Orang Asing yang akan diselundupkan ke luar negeri karena lokasinya yang strategis dan minimnya deteksi penggunaan Paspor Palsu. Dari hasil penelitian, perlu adanya pelatihan dan pendidikan secara lebih spesifik untuk aparatur intelijen keimigrasian guna penanggulangan penyelundupan manusia, melalui deteksi dan cegah dini penggunaan Paspor Palsu sebagai salah satu kejahatan lintas negara yang terorganisir.

---

The purpose of this study is to determine the role of immigration intelligence in tackling people smuggling crimes at Soekarno-Hatta International Airport in 2023. This study used qualitative research methods in this study. This Study uses this method to explain and describe the analysis related to the role and function of the immigration intelligence apparatus in tackling people smuggling crimes. Based on the case study that occurred, human smuggling actors are in Indonesia to ensure that 'victims' can enter Indonesian territory and successfully exit Indonesian territory. The Indonesian state is a transit location for foreigners to be smuggled because of its strategic location and is considered to have no advanced technology in detecting fake passports. Based on the results of this study, it is necessary to apply further studies related to training and education on intelligence specifically related to immigration for Immigration apparatus assigned to the Field of Intelligence and Immigration Enforcement. "

"ABSTRAKPenulisan ini membahas mengenai implementasi penanggulangan penyelundupan manusia people smuggling yang dilakukan oleh NCB ndash; Interpol Indonesia, khususnya dalam kasus ekstradisi Sayeed Abbas Azad bin Sayeed Abdul Hamid ke Australia. NCB - Interpol Indonesia adalah salah satu bagian yang berada dalam struktur organisasi Divisi Hubungan Internasional Polri yang menyelenggarakan tugas kerja sama internasional dalam lingkup bilateral dan multilateral. Oleh karenanya, 4 variabel implementasi milik George Edward III digunakan untuk menganalisa bagaimana implementasi penanggulangan penyelundupan manusia oleh NCB ndash; Interpol Indonesia.

---

---

ABSTRACTThis study discusses about implementation of combating people smuggling by NCB ndash Interpol Indonesia particularly in extradition case of Sayeed Abbas Azad bin Sayeed Abdul Hamid to Australia. NCB ndash Interpol Indonesia is part of the International Relations Division of National Police, which organizes international bilateral and multilateral cooperation. Therefore, the four implementation variables of George Edward III will be used to analyze how the implementation of combating people smuggling by NCB ndash Interpol Indonesia."