Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konsep intervensi kemanusiaan merujuk kembali kepada great debate dalam hubungan internasional antara idealisme dan realisme. Intervensi kemanusiaan menjadi sebuah konsep yang ditawarkan oleh perspektif idealisme sebagai sebuah tanggung jawab komunitas internasional untuk membantu pemenuhan hak hidup setiap individu di negara yang tidak mampu menjalankan fungsi perlindungan terhadap warga negaranya. Pelaksanaan intervensi yang melewati batasan jurisdiksi dan otoritas pemerintah negara berdaulat bertentangan dengan prinsip dasar kedaulatan dalam hubungan internasional. Pengaruh Great Powers dalam pelaksanaan intervensi kemanusiaan juga menimbulkan kritik dari realisme yang melihatnya sebagai sebuah politik kekuatan. Hal tersebut menarik perhatian penulis untuk mengkaji lebih lanjut mengenai perdebatan-perdebatan yang muncul dalam pembahasan mengenai intervensi kemanusiaan. Tulisan ini akan memberikan pembahasan mengenai perdebatan intervensi kemanusiaan dalam keterkaitannya dengan great debate dalam hubungan internasional, serta beberapa alternatif pemikiran ideal terkait perdebatan tersebut.

---

The concept of humanitarian intervention referred back to the great debate ininternational relations between idealisme and realism. Idealism explained humanitarian intervention as a mechanism of responsibility of the international community to help every individual to meet their basic rights. International community have the obligation to help a nation which the government could not fulfilled their responsibility to protect the citizen. Despite its moral background, the practice of humanitarian intervention is breaking the rules of sovereignty and non-intervention in international relations. Critics from realism focus on the violation of sovereignty and domination of Great Powers in the implementation of the concept. The paper explored the concept of humanitarian intervention in its relations with great debate between idealism and realism in IR, along with some alternative perspectives around the debates."

"Bangsa Indonesia dan Belanda mempunyai hubungan sejarah panjang yang mengalami pasang surut, terutama sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dalam jurnal ini, dibahas pasang-surut Indonesia Belanda, kaitan penegakkan Hak Asasi Manusia dan campur tangan Belanda di dalamnya. Korpus penelitian ini adalah Pemberitaan tentang kematian aktivis HAM Indonesia, Munir Said Thalib, di dua surat kabar Belanda De Volkskrant dan NRC Handelsblad dari tahun 2004 sampai 2005. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan studi kepustakaan.

---

Indonesia and Netherlands have a strong historical relationship. The relationship of both have ups and downs since the proclamation of Independence of Indonesia. In this journal, discuss about the ups and downs os Indonesia ndash; Netherlands relations, the human rights enforcement and Dutch interference in it. The corpus for this research is the news of the death of Indonesian human rights activist, Munir Said Thalib, in two Dutch newspaper De Volkskrant and NRC Handelsblad from 2004 to 2005. This research method used qualitative method based on literature study."

"Tesis ini membahas tentang sejauhmana hak asasi manusia internasional diperhitungkan dalam hukum perdagangan internasional di World Trade Organization (WTO). Penelitian ini adalah penelitian yuridis-kualitatif. Perjanjian multilateral di WTO dikaji kesesuiannya dengan hokum hak asasi manusia dan pasal-pasal pengecualian umum sistem hukum perdagangan internasional serta perlakuan berbeda dan khusus bagi negara berkembang ditimbang sejauhmana telah memanifestasikan hak asasi manusia. Penelitian ini menyimpulkan hukum perdagangan internasional di WTO belum memberi perhatian yang serius kepada nilai hak asas manusia. Penelitian ini merekomendasikan nilai hak asasi manusia dijadikan rambu-rambu untuk mencapai keadilan global dalam liberalisasi perdagangan betapapun kompleks dan sulitnya hal tersebut terwujud

---

The current thesis discusses the extent of international human rights law being accounted within the international trade law of World Trade Organization (WTO). The current study takes on a juridical qualitative research approach: multilateral agreements at WTO are analyzed in their consistency with the human rights law as well as articles on general exemptions within the international trade law system additionally, special and differential treatments to developing countries are also assessed on the extent of their manifestation on human rights. Current findings concluded that international trade law of WTO has not provided sufficient attention towards human rights values. Therefore, the study recommends for the value of human rights law to be established as guidelines toward global justice within trade liberalization despite of the complex and intricate-natured challenges that may arise."