Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Knowledge Management berperan penting dalam membantu meningkatkan efektivitas organisasi karena dapat mendorong pengetahuan yang sudah dimiliki untuk meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan. Pada Kementerian Sekretariat Negara, sebagai lembaga yang paling dekat dengan pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan kekuasaan negara dan pemerintahan, pengetahuan menjadi hal penting dalam proses analisis data sebagai masukan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Namun demikian, hal ini belum ditunjang oleh suatu mekanisme untuk mengelola pengetahuan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun suatu knowledge management system yang dapat diterapkan di lingkungan Deputi Bidang Dukungan Kebijakan, Kementerian Sekretariat Negara. Metodologi yang digunakan adalah analisis faktor kontingensi untuk menentukan proses knowledge management yang sesuai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses knowledge management yang dapat diterapkan adalah Internalization, Socialization for Knowledge Sharing, Routines, Direction, dan Combination. Fitur yang dikembangkan adalah manajemen dokumen, kliping berita, help desk, blog, serta chatting, yang disertai fungsi pencarian pada masing-masing fitur.

---

Knowledge Management plays an important role in helping to improve the effectiveness of an organization as it can encourage existing knowledge to improve the quality of decision-making process. At the Ministry of the State Secretariat, as the institution closest to the duties of President and Vice President for running state power and administration, knowledge has become important in the process of data analysis as an input to the President and Vice President. However, this has not been supported by a mechanism for managing existing knowledge.

This study aimed to develop a knowledge management system that can be applied in environments of Deputy Minister for Policy Support.

The methodology used is the contingency factor analysis to determine the appropriate knowledge management processes.

The results showed that the processes of knowledge management that can be applied are the Internalization, Socialization for Knowledge Sharing, Routines, Direction, and Combination. Features to be developed are document management, news clippings, helpdesk, blog, and chatting, which accompanied the search function on each feature."

"Pusintek sebagai unit TIK Pusat di Kemenkeu, sesuai amanah arah pengembangan TIK Kemenkeu dalam mendukung integrasi TIK Kemenkeu dalam mewujudkan sistem informasi manajemen keuangan terpadu, bertanggung jawab dalam penyediaan dukungan TIK yang meliputi staf pendukung teknis dan Service Desk. Pusintek sudah memiliki aplikasi pengelolaan layanan TIK yang digunakan untuk mendokumentasikan laporan permintaan, laporan gangguan, dan laporan permintaan perubahan dalam sebuah sistem yang berbasiskan ITIL bernama aplikasi Sipelantik. Penerapan knowledge based untuk penyelesaian laporan incident belum optimal karena pegawai belum memanfaatkan sharing pengetahuan atau dokumen petunjuk teknis untuk penyelesaian incident pada aplikasi Sipelantik, selain itu pegawai kesulitan mencari pengetahuan yang telah ada. Tujuan penelitian ini adalah membuat rancangan KMS yang sesuai untuk Pusintek Kementerian Keuangan. Pendekatan dengan kontingensi menyediakan beberapa alternatif yang dapat diterapkan sesuai dengan karakteristik organisasi. Dengan begitu untuk mendapatkan solusi rancangan KMS yang sesuai dengan karakteristik Pusintek maka analisis yang diterapkan pada penelitian ini menggunakan analisis kontingensi dari Becerra-Fernandez dan Sabherwal. Penelitian ini menghasilkan rancangan KMS yang sesuai untuk Pusintek Kemenkeu, dimana proses KM yang dihasilkan adalah routines, socialization for knowledge sharing, exchange, dan externalization. Kebutuhan fungsionalitas sistem menghasilkan empat fitur utama untuk mendukung proses KM tersebut yaitu mengelola dokumen, forum diskusi, expert locator, dan wiki.

---

Pusintek as a Centre ICT unit of the Ministry of Finance, according mandate directions of ICT development in supporting the integration of ICT of the Ministry of Finance in realizing an integrating financial management information system, is responsible for the provision of ICT support that includes technical support staff and Service Desk. Pusintek has already own ICT service management application that used to document the report requests, bug reports, and report change request for an ITIL based system called Sipelantik application. The application of knowledge based on the completion of incident report is not optimal because the employees do not take advantage of sharing knowledge or technical guidance documents for the completion of the Sipelantik incident, other than that of employees having trouble finding the knowledge that already exists. The purpose of this study is to design an appropriate KMS for Pusintek of the Ministry of Finance. Contingency approach presents several alternatives that can be applied in accordance with the characteristics of the organization. To obtain a design solution that is suitable with the KMS Pusintek characteristics the analysis in this study will be using contingency analysis of Becerra Fernandez and Sabherwal. The research resulted in the design of appropriate KMS for Pusintek of the Ministry of Finance, which is the process of KM generated routines, socialization for knowledge sharing, exchange, and externalization. System functionality produces four main features to support the KM processes which are manage documents, discussion forums, expert locator, and wiki."

"Pihak Manajemen PNJ sedang berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil penelitian. Sebagai bentuk target pencapaian hasil penelitian maka setiap tahun ditargetkan ada dua buah penelitian yang masuk kedalam jurnal internasional atau menghasilkan sebuah paten. Dari hasil analisa yang dilakukan dengan mengunakan fish bone analysis, didapatkan bahwa salah satu penyebab masih rendahnya kualitas dan kuantitas hasil penelitian adalah karena kurangnya pengelolaan pengetahuan antar peneliti. Pengetahuan yang ada tidak dikelola dan dibagikan kepada dosen lain, sehingga hanya mengumpul pada beberapa orang dosen senior. Analisa terhadap pengetahuan yang dimiliki oleh dosen tersebut dilakukan dengan dua buah metode yaitu soft system methodology (SSM) dan Ecology of Knowledge Management. SSM digunakan untuk mengetahui bagaimana relasi antar peneliti dimana keluaran dari SSM ini akan menghasilkan sebuah konseptual sistem aktivitas manusia pada bidang penelitian. Sementara Ecology of Knowledge Management digunakan untuk memetakan aset yang berupa dokumen, informasi, dan pengetahuan yang saat ini dimiliki. Penulisan karya akhir ini menghasilkan sebuah fitur bagi pengembangan KMS antara lain yaitu survey elektronik, perpustakaan online, wiki, manajemen dokumen, forum diskusi dan chatting. Hasil akhir dari penelitian ini adalah berupa prototipe KMS untuk bidang penelitian.

---

State Jakarta polytechnic is attempting to improve the result of research both in quality and quality. As a target achievement, two researchs are targeted to published in international journals or produce a patent annually. From The fishbone anlysis outcome one of the reasons why research is poor in quality and quantity is because the lack of knowledge management among researchers. Existing knowledge is not managed properly and distributed to other, thus it is only cumulate in few senior researchers. Therefore, it is necessary to provide knowledge analysis for research activity so that it is capable to capture knowledge which are owned by researchers and could be utilized by other researchers.

Analysis of researchers knowledge is conducted by two methods which are Soft System Methodology (SSM) and Ecology of Knowledge Management. SSM is used to find out how the relations among researchers, where the SSM output will produce a conceptual human activity system in research. While Ecology of Knowledge Management is used to map an aset in the form of document, information and existing knowledge.

This final assignment generate a feature for KMS development such as electronic survey, online library, wiki, document management, discussion forum and chatting. A KMS prototype is the final result of this research."

"Anggota Koordinator wilayah Korwil Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri memiliki tugas dalam memberikan fasilitasi dan pendampingan teknis bagi Provinsi dan Kabupaten Kota selaku pelaksana pelayanan secara langsung kepada masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil anggota Korwil harus memiliki pengetahuan yang sama dalam memberikan informasi pengetahuan maupun pendampingan teknis terhadap permasalahan yang ada ditingkat Kabupaten Kota Kurangnya pemerataan pengetahuan antar anggota Korwil memberikan dampak terhadap tingkat penyelesaian kasus didaerah Penelitian ini bertujuan untuk merancang knowledge management system yang dapat diterapkan bagi anggota Korwil Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Metodologi yang digunakan adalah analisis faktor kontingensi untuk menentukan proses knowledge management yang tepat Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses knowledge management yang dapat diterapkan adalah Socialization for Knowledge Sharing Exchange Direction Socialization for Knowledge Discovery dan Externalization Fitur yang dikembangkan adalah manajemen dokumen manajemen pengalaman pengetahuan pencarian dokumen artikel berita dokumentasi artikel forum diskusi chatting dan FAQ Frequently Asked Question

---

District coordinator member of Directorate General of Population and Civil Registration of the Ministry of Home Affairs has a job in giving facilitation and assistance technical for province and regency city as implementer of servicing directly to society in demography administration sector and civil registration District coordinator member must have the same knowledge in giving information knowledge and technical of servicing to the problem of regency city The decreasing of knowledge level among district coordinator member give consequence to level of case finishing in territory The purpose of this research is for planning knowledge management system that can be used for district coordinator member Directorate General of Population and Civil Registration of the Ministry of Home Affairs The method that is used contingency factor analysis for determining knowledge management process accurately The result of research indicates that knowledge management process that can be used is socialization for knowledge sharing exchange direction socialization for knowledge discovery and externalization The feature that be developed is management of document management of experience knowledge searching document article news article documentation discussion forum question answer FAQ and chatting"

"Program reformasi birokrasi merupakan sebuah upaya perubahan menuju profil birokrasi yang diharapkan. Salah satu program pendukung reformasi birokrasi adalah manajemen pengetahuan. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sebagai penggerak dan pembina industri nasional perlu melakukan perubahan dan perbaikan birokrasi sehingga dapat meningkatkan kemampuan sektor industri dalam menghadapi persaingan global. Seiring dengan upayanya melaksanakan reformasi birokrasi, Kemenperin memiliki inisiatif pelaksanaan manajemen pengetahuan, namun belum memiliki strategi manajemen pengetahuan yang komprehensif. Fokus Kemenperin ada pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang salah satunya didukung oleh pembangunan e-government. Proses pengembangan e-government melibatkan berbagai pengetahuan yang tersebar di berbagai lokasi, baik di dalam maupun di luar organisasi. Penelitian ini berusaha merumuskan strategi manajemen pengetahuan dengan fokus pada target pengembangan e-government dalam rangka reformasi birokrasi. Perumusan strategi dilakukan dengan menggunakan kerangka kerja strategi pengetahuan Zack. Strategi yang dirumuskan antara lain: Kemenperin perlu melakukan dokumentasi pengalaman-pengalaman kerja ke dalam bentuk tertulis; Kemenperin perlu meningkatkan kesadaran pegawai untuk berbagi pengetahuan; Kemenperin perlu meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pengelolaan pengetahuan, baik antar unit kerja internal maupun dengan pihak eksternal; Kemenperin perlu memfasilitasi media penyimpanan dan pembagian pengetahuan berbasis TI yang dapat dijangkau dengan mudah oleh seluruh pegawai Kemenperin; dan Kemenperin perlu membangun komitmen manajemen dalam mendukung pelaksanaan manajemen pengetahuan.

---

Bureaucratic reform is an efforts to change towards the expected bureaucratic. Knowledge management is one of supporting program in bureaucratic reform. Ministry of Industry (Kemenperin) as a national industry movers and builders need to make bureaucracy changes and improvements to increase the ability of the industry towards global competition. Along with its efforts to carry out the bureaucratic reform, the Ministry of Industry has the knowledge management initiatives, but do not have a comprehensive knowledge management strategy yet. Ministry of Industry’s focus is improving the quality of public services, one of which is supported by the development of e-government. The development process of e-government involves a wide range of knowledge in the various locations, both inside and outside the organization.

This study seeks to formulate the knowledge management strategy with a focus on the development of e-government targets in order to reform the bureaucracy. Formulation of strategies use Zack’s knowledge strategy framework. Strategies are formulated as follows: Ministry of Industry need to document work experiences into written form; Ministry of Industry need to increase the awareness of employees to share knowledge; Ministry of Industry need to improve coordination and cooperation on managing knowledge, both with internal and external parties; Ministry of Industry need to facilitate the IT-based storage and distribution of knowledge that can be reached easily by all employees of the Ministry of Industry, and Ministry of Industry should establish management commitment to support the implementation of knowledge management."

"Indonesia sebagai internasional telah tujuan pembangunan internasional. Agar dapat mewujudkan komitmen ini, kapasitas pembangunan internal Indonesia harus diperkuat terlebih dahulu. Oleh karena itu, diperlukan sebuah organisasi negara untuk mengelola pengetahuan yang tersebar di banyak lokasi di Indonesia dan menyebarkannya ke lokasi lain untuk direplikasi. Pada gilirannya, pengetahuan yang telah direplikasi di banyak tempat dan menjadi center of excellence Indonesia dapat dibagikan ke lingkungan internasional. Organisasi semacam ini disebut oleh Bank Dunia sebagai Country- Led Knowledge Hubs (CLKH). Penelitian ini bertujuan untuk membuat solusi, model sistem, dan prototipe manajemen pengetahuan yang dapat membantu CLKH Indonesia dalam mengelola pengetahuan pembangunan demi memperkuat kapasitas pembangunan dalam negeri dan menyebarkannya ke lingkungan internasional. Pada penelitian ini ditemukan bahwa proses manajemen pengetahuan yang dibutuhkan oleh CLKH Indonesia adalah externalization, routines, internalization, dan exchange. Selanjutnya, proses manajemen pengetahuan ini diwujudkan dalam bentuk model sistem manajemen pengetahuan yang terdiri dari 14 fitur utama. Prototipe dari 14 fitur ini disajikan sebagai hasil penelitian dalam bentuk screen design sistem manajemen pengetahuan CLKH Indonesia.

---

Indonesia as one of the countries that have actively participated in international activities has stated its commitment to taking part in realizing international development goals. In order to realize this commitment, Indonesia has to increase its internal development capacity. Therefore, the existence of a state organization that governs the knowledge from every corner of the country and disseminates it to other location to be replicated is needed. In turn, knowledge that has been replicated in many locations and has become Indonesia?s center of excellence can be disseminated to international neighborhood. This kind of organization is called by World Bank as Country-Led Knowledge Hubs.

The goal of this research is to design the knowledge management solution, knowledge management system model, and knowledge management system prototype that help Indonesia?s CLKH govern the development knowledge in order to increase internal development capacity and help disseminate the knowledge to international neighborhood. In this research, it is found that knowledge management processes needed by Indonesia?s CLKH are externalization, routines, internalization, and exchange. These processes are realized as knowledge management system model in the form of 14 main features. Prototypes of these 14 features are presented as result of the research in the form of Indonesia?s CLKH knowledge management system?s screen design."

"Dalam rangka tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, Kementerian Pekerjaan Umum telah berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Salah satu aspek penting untuk keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Pekerjaan Umum adalah sumber daya aparatur. Pada beberapa tahun terakhir ini, jumlah pegawai Kementerian Pekerjaan Umum yang memasuki masa purna bakti cukup signifikan, sementara itu pegawai yang baru direkrut sejak beberapa tahun terakhir belum memiliki pengalaman yang memadai untuk menempati kekosongan tersebut. Oleh karena itu, dipandang perlu adanya suatu knowledge management system sebagai sarana untuk berbagi pengetahuan di antara seluruh pegawai Kementerian Pekerjaan Umum. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun suatu model dan strategi knowledge management system pada Kementerian Pekerjaan Umum. Langkah-langkah dalam mengembangkan model dan strategi knowledge management system ini mengacu pada Soft Systems Methodology (SSM). Perangkat pendukung yang digunakan terdiri dari value chain analysis dan PEST analysis untuk analisis kondisi internal dan eksternal organisasi yang mempengaruhi model dan strategi knowledge management system yang akan disusun.

---

In order to obtain good governance, Ministry of Public Works has committed to perform bureaucracy reformation as mentioned in President Regulation Number 81 Year 2010 about Grand Design of Bureaucracy Reformation 2010-2025. One important aspect influenced the success of bureaucracy reformation in Ministry of Public Works is human resources.

In the last few years, the number of employee in Ministry of Public Works who will pass retirement period is quite significant, meanwhile new employees, who were recruited in the last few years, still lack of knowledge and experience for the replacement. Therefore, it is important to develop a knowledge management system as a facility for knowledge sharing among all of employees in Ministry of Public Works.

This research has purpose to develop model and strategy of knowledge management system in Ministry of Public Works. The steps using in the development of model and strategy of knowledge management system are based on Soft System Methodology. The supportive tools consist of value chain analysis and PEST analysis to analyze internal and external condition of the organization which will influenced the model and strategy of knowledge management system."

"Perancangan KMS yang sesuai untuk menunjang proses penyebaran knowledge antar pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta sangat diharapkan keberadaannya oleh pegawai karena pengetahuan, dokumen, SOP, peraturan dan pengalaman di lingkungan BKD tidak terdokumentasi dengan baik sehingga menyulitkan pegawai dalam menjalankan tugasnya saat terjadi perpindahan pegawai. Pengetahuan dan pengalaman pegawai akan ikut hilang bersama dengan kegiatan pensiun, mutasi atau habisnya masa jabatan pegawai bersangkutan. Kemudian dengan adanya kegiatan mutasi pegawai antar bidang di lingkungan BKD menyebabkan beberapa pengetahuan dan informasi hilang bersama pegawai yang bersangkutan. Saat ini sebagian besar pengetahuan dan pengalaman yang digunakan dalam pekerjaan sehari-hari masih tersimpan pada setiap pegawai, belum dituangkan ke dalam dokumen ataupun sistem, sehingga tergantung pada masing-masing pegawai. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi yang dikembangkan oleh Fernandez. Hasil dalam penelitian ini adalah prioritas pengembangan proses knowledge management. Proses knowledge management yang perlu dikembangkan di BKD adalah eksternalisasi, exchange, sosialisasi untuk knowledge sharing, kombinasi, sosialisasi untuk knowledge discovery, internalisasi dan routines. Fitur-fitur knowledge management system yang dihasilkan untuk mendukung proses knowledge management tersebut terdiri dari fitur melakukan manajemen dokumen, mengikuti forum diskusi, melakukan dokumentasi pengetahuan dan melakukan pencarian. Prototipe knowledge management system yang sudah di uji coba dan telah mendapatkan respon yang positif agar diusulkan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk dikembangkan dan diimplementasikan.

---

Designing of Knowledge Management System that appropriate to support the dissemination process of knowledge among the officials of the Board of Regional Employment of DKI Jakarta Province is expected by employees because of knowledge, documents, SOP, regulation and experience in the Board of Regional Employment not well documented, so making it difficult for employees to carry out his/her duties during a transfer of employees. Knowledge and experience of employees will be lost with the activities of retirement, transfer or expiration of office employees concerned. Then with the activities of transfers of employees among the field of the Board of Regional Employment causes some knowledge and information are lost with the employee concerned. Today most of the knowledge and experience that are used in day-to-day work are still stored on each employee, not yet poured into a document or system, so it depends on each employee. The methodology that used in this research is a methodology which developed by Fernandez.

The result of this study is the development priority of knowledge management process. Knowledge management processes that need to be developed in the Board of Regional Employment are externalization, exchange, socialization for knowledge sharing, combination, socialization for knowledge discovery, internalization and routines. The features of knowledge management system that generated to support the process of knowledge management consists of features of conduct the document management, follow the discussion forum, conduct the documentation of knowledge and conduct the search. In general, the result of prototype test of knowledge management has been accordance with their respective functions and appropriate with the needs of users and potential users of KMS of the Board of Regional Employment suggested in order to be proposed to the Board of Regional Employment of DKI Jakarta Province to be developed and implemented."

"Saat ini setiap organisasi mulai menyadari bahwa organisasi juga bergantung kepada pengetahuan. Jika pengelolaan pengetahuan tidak dilakukan dengan baik maka pengetahuan dapat hilang dan tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Dampak dari pengelolaan pengetahuan dapat dirasakan pada people, proses, produk dan performa organisasi (Fernandez, 2010). Pengelolaan pengetahuan dapat dilakukan dengan menerapkan Knowledge Management Solution. Penelitian ini bertujuan untuk membuat Knowledge Management Solution yang sesuai dengan industri plastik PT ABC yang mengalami masalah dengan pengelolaan pengetahuan dan juga prototipe Knowledge Management System. Penelitian ini akan menghasilkan proses-proses knowledge management apa saja yang dapat diterpakan pada PT ABC. Dari penelitian ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah tidak terkelolanya pengetahuan pada PT ABC. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode identifikasi yang dirancang oleh Fernandez (2010) dan menggunakan metodologi throwaway prototyping sebagai metodologi untuk mengembangkan prototipe KMS.

---

Nowadays organization starts to realize that knowledge is an important asset for them. If knowledge isn't properly managed then knowledge may be lost or not use efficiently. The effect for not managing knowledge will impact to people, process, product or organization performance (Fernandez, 2010). Knowledge management can be implemented by creating a knowledge management solution. This research is focus on creating a knowledge management solutionthat can be used for plastic industry, PT ABC that has issue with knowledge management. To support the knowledge management solution, a prototype of knowledge management system is also implemented. Knowledge management process that needed by PT ABC will be identified in this research. This research is conducted by using the methodology of designing knowledge management solution from Fernandez and also prototyping methodology to design the knowledge management system."

"Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai (DIKC) merupakan unit TIK pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berkewajiban memberikan dukungan pelayanan publik yang optimal. Untuk memenuhi hal tersebut, setiap pegawai DIKC harus mendukung penuh dengan memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki. Namun pengetahuan pegawai yang tidak merata serta pola mutasi yang diberlakukan di DIKC menyebabkan beberapa permasalahan yaitu kesenjangan kemampuan antara pegawai, hilangnya sumber daya TIK yang berpengalaman dan atau sebaliknya menghambat karir pegawai yang bersangkutan. Oleh sebab itu dibutuhkan sebuah solusi untuk menjaga kualitas pelayanan DIKC meskipun pegawai yang berkompeten dimutasi dan untuk menghindari ketergantungan DIKC kepada pegawai tertentu. Penelitian ini dirancang menggunakan metode fernandez untuk menilai faktor kontingensi organisasi, Organizational Culture Assesment Instrument (OCAI) untuk menilai budaya organisasi dan knowledge audit untuk mengidentifikasi pengetahuan organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan rancangan model Knowledge Management System (KMS) yang optimal sehingga mendukung kegiatan knowledge management (KM) di DIKC. Hasil dari penelitian ini adalah prioritas proses KM yang akan diterapkan yaitu Combination, Internalization, Direction, Socialization for knowledge sharing, dan Exchange. Dari proses KM ini kemudian didapatkan fitur yang dikembangkan sebagai fitur KMS DIKC yaitu wiki, manajemen dokumen, forum diskusi, FAQ (Frequently Asked Question), dan e-learning.

---

Directorate of Information for Customs and Excise (DIKC) is an ICT unit at the Directorate General of Customs and Excise which is responsible to provide optimal support for public services. To fulfill that, every employee of DIKC must support it by utilizing their knoweledge. However, the knowledge disparity among employees and the transfer patterns that are imposed in DIKC cause some problems, i.e. capability gap among employees, deficit of experienced ICT personnel or even impediment of employees career. So we need a solution to maintain DIKC service quality although competent employees are transferred and to avoid dependence on certain employees in DIKC.

The study was designed using Fernandez's method to assess organizational contingency factors, organizational culture assessment instrument (OCAI) to assess the organizational culture and knowledge audit to identify organizational knowledge. This study aims at producing a model design of optimal Knowledge Management System (KMS) so as to support knowledge management (KM) activities in DIKC. The result of this research is a KM process priority to be applied, i.e. Combination, Internalization, Direction, Socialization for knowledge sharing, and Exchange. From this KM process, features are obtained to be developed as the KMS DIKC features, specifically wiki, document management, discussion forums, FAQ (Frequently Asked Questions), and e-learning."