Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini menjelaskan dan menguraikan mengenai Ikhwanul Muslimin di empat masa kepresidenan Mesir yang berbeda, dimulai dari permulaan terbentuknya Ikhwanul Muslimin hingga sepak terjang Ikhwanul Musliimin di masa kepresidenan terakhir Mesir, yaitu Husni Mubarak. Penulis juga hendak menguraikan kejadian yang terjadi pada Ikhwanul Muslimin dimulai dari pro dan kontra yang ada pada Ikhwanul Muslimin di Mesir, hingga reaksi setiap presiden Mesir dalam menanggapi pergerakan Ikhwanul Muslimin.

---

This writing explains and analyze Moslem Brotherhood in four period of different Egypt presidency, starts from the beginning of forming Moslem Brotherhood until their journey in the final period of Egypt presidency, Hosne Mubarak. The writer also wants to extract the event which occur to Moslem Brotherhood starts from the pro and the contra against them in Egypt, until every reaction of every president in response the Moslem Brotherhood movements."

"Tesis ini membahas perbedaan pandangan politik antara al-Azhar dan Ikhwanul Muslimin dalam kudeta terhadap Presiden Mohammad Morsi pada 3 Juli 2013 lalu, pembahasan ini menjadi menarik karena al-Azhar sebagai lembaga keagamaan yang paling berpengaruh di dunia Islam pada umumnya dan Mesir pada khususnya, ikut mendukung kudeta militer yang dipimpin oleh Jenderal Abdul Fattah al-Sisi terhadap Morsi, presiden Mesir pertama yang terpilih secara demokratis dan juga diusung oleh gerakan Islam terbesar di abad 21 yaitu Ikhwanul Muslimin. Selain itu karena belum ada penelitian yang secara khusus membahas perbedaan dua lembaga ini dalam kudeta terhadap presiden Mursi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif causal explanation, yaitu penelitian yang berusaha untuk menjelaskan penyebab dari fenomena yang diamati. Adapun metode analisis data yang akan dipakai penulis dalam penelitian ini ialah analisis isi yaitu analisis data yang dilakukan melalui kajian-kajian terhadap berbagai dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Untuk mendapatkan data yang akan dianalisis, penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa studi pustaka.Tujuan peneletian ini ada dua; teoritis dan praktis. Secara teoritis memberikan kontribusi ilmiah bagi aplikasi teori dengan kerangka konseptual mengenai gerakan Islam, demokrasi dan persatuan Islam. Dan secara praktis, tesis ini diharapkan memberikan rekomendasi ilmiah berupa kerangka kerjasama antara gerakan Islam atau antara negara dan lembaga-lembaga Islam.Juga diharapkan menjadi kontribusi bagi kehidupan beragama dan bernegara di Indonesia sebagai negara muslim berpenduduk terbesar di dunia, dengan menjadikan lembaga-lembaga agama sebagai asset negara dan pendukung nasionalisme.

---

This thesis discusses the political differences between al-Azhar and the Muslim Brotherhood in a coup against President Mohammed Morsi on July 3, 2013. The discussion becomes interesting because of al-Azhar as one of the most influntial religious institutions in the Islamic world in general and Egypt in particular, supporting the military coup led by General Abdul Fattah al-Sisi against Morsi, the first president of Egypt's who was democratically elected and also promoted by the largest Islamic movement in the 21st century, namely the Muslim Brotherhood. There is no studies that specifically addresses the differences between these two institutions in a coup against the president Mursi.

This study used qualitative methods named causal explanation, the research seeks to explain the causes of the observed phenomena. The method of data analysis will be used in this research is the analysis of the content. Analysis of the content is the data analysis was done through studies of various documents related to the research topic. To get the data, the author uses the method of data collection in the form of literature.

There are two purposes of this study; theoretical and practical. Theoretically, this study hopefully will provide scientific contributions to the conceptual framework of the Islamic movement, democracy and unity of Islam. Practically, this thesis is expected to provide scientific recommendations in the form of a framework of cooperation between the Islamic movement or between the state and Islamic institutions. This research is also expected to be a contribution to the religion and state in Indonesia as the country with the largest number of Muslim population in the world, by making the religious institutions as the country's assets and nationalism."

"Revolusi yang terjadi di Mesir tahun 2011 membawa gelombang demokratisasi di Mesir. Hal ini juga memberikan kesempatan bagi kelompok Ikhwanul Muslimin yang selama ini direpresi oleh pemerintah untuk tampil dalam politik melalui partainya Freedom and Justice Party (FJP). Melalui pemilu 2012, FJP mampu memperoleh suara hingga 45 persen dan kandidat presidennya Muhammad Mursi terpilih menjadi presiden dengan perolehan suara sebesar 51,7 persen. Namun sayangnya demokratisasi yang terjadi di Mesir hanya berlangsung sesaat. Pada tanggal 3 Juli 2013 militer melakukan kudeta terhadap Mursi. Kudeta yang terjadi di Mesir merupakan bentuk dari lemahnya kontrol sipil terhadap militer. Mursi gagal melakukan kontrol terhadap militer sehingga ia tidak bisa mencegah tindakan militer yang menurunkannya secara paksa melalui jalan kudeta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi hubungan sipil militer di masa kepemimpinan Mursi dan bagaimana faktor-faktor tersebut menyebabkan lemahnya kontrol sipil terhadap militer sehingga menyebabkan terjadi kudeta militer. Penelitian ini menggunakan beberapa teori, diantaranya adalah teori hubungan sipil militer, teori tentara pretorian, teori kudeta dan teori kepentingan internasional. Dalam tesis ini penulis menguraikan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan kontrol sipil terhadap militer sehingga menimbulkan kudeta. Faktor-faktor tersebut adalah; 1) Tipikal militer Mesir yang merupakan tentara pretorian dan doktrin yang dianut militer. 2) Kepentingan dan intervensi negara-negara asing terhadap Mesir. 3) Fragmentasi kelompok sipil di Mesir yang bersifat fratricidal (saling menjatuhkan).

---

The revolution that occurred in Egypt in 2011 brought a wave of democratization in Egypt. It also provided an opportunity for the Muslim Brotherhood, which had been repressed by the government, to perform in politics through its political wing, the Freedom and Justice Party (FJP). Through the 2012 elections, the FJP was able to acquire up to 45 percent voice and its presidential candidate, Mohammed Mursi was elected president by a vote of 51.7 percent.

But unfortunately democratization in Egypt only lasted a moment. On July 3, 2013 the military staged a coup against Mursi. The coup happened in Egypt was a form of weak civilian control over the military. Mursi failed to exercise control over the military so a military coup was inevitable, forcing him into detention.

This study aims to determine the factors that affect civil-military relations during Mursi‟s administration and how these factors lead to lack of civilian control over the military that led to a military coup. This study uses several theories, including the theory of civil-military relations, theory of praetorian army, coup theory and theory of international interest.

In this thesis, the author outlines the factors affecting the failure of civilian control over the military, giving rise to a coup. These factors are; 1) Egypt praetorian military and the doctrine it adopted. 2) The interest and intervention of foreign countries on Egypt. 3) Fragmentation of civil groups in Egypt who are fratricidal, each against other."

"Tulisan ini merupakan studi mengenai esensi kemurnian Islam dalam diskursus Islam Pribumi dan Islam Puritan yang ada di Indonesia. Berbagai peristiwa sosiologis berperiodik di wilayah Nusantara telah membuat masyarakat muslim di Indonesia kini terfragmentasi menjadi dua kelompok berbeda, berdasarkan kiblat ideal otentisitas Islam masing-masing. Sebagian ada yang menganggap bahwa esensi Islam ada pada zaman keemasan Muhammad dan berkiblat pada budaya Timur Tengah pada masa itu. Sebagian lainnya menganggap bahwa esensi Islam justru sudah hadir dan hidup di tengah transformasi sosial dan budaya di wilayah Nusantara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali seperti apa esensi dan wajah Islam di Indonesia yang seharusnya, melalui dialektika antara kedua jenis kelompok tersebut. Metode yang dipakai di dalam tulisan ini adalah studi literatur dengan pendekatan melalui hermeneutik Nasr Hamid Abu Zayd, dengan gagasannya terkait pembacaan kitab suci melalui konteks historis dan kritik teks Al-Qur’an. Esensi dan wajah Islam sesungguhnya telah hidup di Indonesia sejak awal kehadirannya di wilayah Nusantara karena Islam di Indonesia harus dapat berdialektika dengan pluralitas budaya dan masyarakatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompatibilitas gagasan Islam Pribumi dengan kondisi Indonesia, sesuai dengan pendekatan Nasr Hamid dalam melihat agama yang seharusnya dapat bersinergi dengan budaya.

---

This paper is a study of the essence of Islam in the discourse of Puritan Islam and Indigenous Islam in Indonesia. The Muslim community in Indonesia is now fragmented into two distinct groups. The first group considers that the essence of Islam must follow Middle Eastern traditions in all its aspects. The second group considers that the essence of Islam must adapt to local traditions/cultures as long as it does not conflict with the holy text of the Qur'an and Sunnah of Muhammad SAW. The purpose of this research is to explore what the essence of Islam in Indonesia should be. The method used in this paper is a literature study through Nasr Hamid Abu Zayd's hermeneutic approach with his ideas related to the reading of the Qur’an through the historical context and criticism of Quranic verses. The results of the study indicate that the essence of Indonesian Islam is Indigenous Islam because Islam should be able to synergize with all times and places and thus be able to have a dialectic with the plurality of culture and society, so that Islam can be accepted by all, including Indonesian cultures that is different from the Middle Eastern culture."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai Kesultanan Mamluk periode Bahri pada 1250-1382. Kesultanan Mamluk merupakan kesultanan yang berkuasa di Mesir, Syam dan Hijaz pada 1250 hingga 1517. Pembentukan kesultanan ini menjadi pengganti bagi Kesultanan Ayyubiyah di Mesir setelah berhasil menngulingkan Sultan Turansyah pada 1250. Kesultanan ini dibagi menjadi dua periode yakni periode Bahri pada 1250 ndash; 1382 dan periode Burji pada 1382 ndash; 1517, kedua periode ini dibedakan karena elit yang berkuasa berbeda etnis yakni Kipchak dan Sirkasia. Pada skripsi ini penulis akan membahas mengenai dua hal yang menjadi keunikan dalam kesultanan ini yakni kelompok elit penguasa kesultanan dan suksesi kepemimpinan. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data sejarah. Nama Mamluk merupakan sebutan untuk angkatan budak militer yang direkrut oleh petinggi negara untuk tujuan sebagai angkatan bersenjata. Pada kesultanan ini para Mamluk merupakan kelompok elit yang menjalankan pemerintahan dan juga menjadi angkatan militer negara. Model pemerintahan Kesultanan Mamluk merupakan kerajaan aristokrasi karena posisi sultan diperoleh melalui musyawarah oleh kelompok elit. Namun, Mamluk terdiri dari kelompok yang berbeda dikarenakan oleh setiap petinggi negara memiliki Mamluk . Fenomena ini menyebabkan suksesi kepemimpinan pada periode Bahri dalam kesultanan Mamluk sebagai perebutan kekuasaan antar kelompok Mamluk . Apabila suatu kelompok mendominasi kekuasaan dalam kesultanan sistem suksesi sultan menjadi turun temurun, namun nasib mayoritas sultan pada model suksesi ini dikendalikan oleh para elit sehingga mereka dapat dilengserkan sesuai keinginan para elit.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about Mamluk Sultanate during Bahri period in 1250 1382. The Mamluk Sultanate was the ruler of Egypt, Sham and Hijaz in 1250 to 1517. The establishment of the sultanate became a substitute for the Ayyubid Sultanate in Egypt after successfully overthrowing Sultan Turansyah in 1250. The sultanate was divided into two periods, Bahri period in 1250 1382 and Burji period in 1382 ndash 1517. These two periods were distinguished by the ruling elites ethnicities namely Kipchak and Circassian. In this thesis the author will discuss about two things that become uniqueness of this sultanate which is the ruling elite in the sultanate and leadership succession. This thesis uses descriptive qualitative method with historical data. Mamluk is a military slave recruited by state officials for military purposes. The Mamluks were an elite group that ran the government and also became the main military force of the state. The government model of the Mamluk Sultanate is an aristocratic kingdom because the position of sultan is obtained through conference by elite groups. However, Mamluk s are made up of several groups because every state official has their own Mamluk . This phenomenon led to the succession of leadership during Bahri period as a power struggle between groups of Mamluks. If a group of Mamluk was able to dominate the power, the succession of the sultan becomes hereditary but the majority of the sultans in this succession model is controlled by the elites and they can be deposed as the elites desire."

"Penelitian ini ditulis dengan tema konsep siyasah pada pergerakan Islam di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif komparatif dengan sumber pencarian data berupa studi pustaka, mengambil dari sumber acuan seperti referensi buku dan penelitian sebelumnya. Setelah penelitian, penulis menemukan kesimpulan bahwa keempat organisasi ini sepakat bahwa Islam adalah agama yang syumu>l, lengkap, menyeluruh dan komprehensif. Maka Islam membahas seluruh segi kehidupan manusia termasuk politik. Meski memiliki pandangan sama tentang syumu>liyatul Islam, Islam yang komprehensif keempat organisasi ini memiliki pandangan yang berbeda terutama dalam implementasi konsep siyasah di kehidupan sehari-hari.

---

This research is written with the concept of siyasah theme on the movement of Islam in Indonesia. This study is a qualitative research comparative with the source of data search in the form of literature study, taking from reference sources such as reference books and previous research. After the research, the authors found the conclusion that these four organizations agree Islam is syumu>l, complete and comprehensive, then Islam discusses all aspects of human life including politics. Despite having the same view of syumu>liyatul Islam¸ complete and comprehensive, these four organizations have different views, especially in the implementation of the concept siyasah in daily life. "

"Pada era Reformasi, di Indonesia dan Mesir mengemuka agenda Islamisme berupa tuntutan penguatan peran Syariat Islam ketika berlangsung amandemen konstitusi. Kajian ini menggambarkan bagaimana negara Muslim mengelola konflik ideologis antara Islamisme dengan nasionalisme dalam rangka melewati fase transisi demokrasi. Pertanyaan penelitiannya menyangkut apa argumen penguatan Syariat Islam, proses amandemen konstitusinya; dan apa faktor yang mendukung dan menghambat manajemen konflik ideologisnya. Penelitian ini menggunakan dua teori menejemen konflik antar budaya dan ideologi yakni teori demokrasi konsosiasional (Robert Dahl) dan centripetalisme (Geovanni Sartori). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data-data diperoleh dari sumber kepustakaan, wawancara dan observasi.Kesimpulannya, Indonesia berhasil melewati fase transisi demokrasi karena sukses mengelola pertentangan ideologis tersebut. Sedangkan Mesir gagal akibat konflik ideologis yang tidak terkelola dan disusul oleh kudeta militer. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkannya. Pertama, moderasi ideology. Di Indonesia, partai-partai serta ormas keagamaan telah mengalami moderasi. Di Mesir, moderasi tersebut belum terjadi. Kedua, pola persaingan Multi Polar. Di Indonesia, pertentangan politik berciri multi polar. Konflik yang terjadi antara dua kubu di Mesir semakin menajam akibat sifatnya yang dwi-polar. Ketiga, durasi waktu. Semakin lama proses amandemen semakin mudah mengelola konflik karena adanya lobi-lobi para pemimpin nasional. Keempat, akomodasi politik semua kelompok. Di Indonesia, terbangun pemerintahan yang konsosiasional. Sedangkan Mesir pemerintahan Mursi dinilai tidak representative.Teori konsosiasional (Robert Dahl) dan centripetalisme (Geovanni Sartori) memadai untuk alat analisis dalam memahami tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dan Mesir pada masa transisi demokrasi. Demokrasi konsosiasional mengandaikan keterwakilan seluruh ragam eleman masyarakat dalam kekuasaan. Pemerintahan reformasi di Indonesia yang bercorak koalisi besar membuatnya didukung semua kelompok, kuat, efektif, dan legitimasinya kuat. Mesir yang bercorak “the winner takes all” mudah dikudeta oleh militer. Centripetalisme menggambarkan pengelolaan perbedaan ideologis yang tajam antara Islamisme dengan nasionalisme, liberalism, dan ideologi kiri. Centripetalisme di Indonesia mendorongpengelompokan politik menjadi lintas identitas; ideologi, agama, bahasa, etnis, dan budaya serta memudahkan dialog, negosiasi, kompromi dan akomodasi. Sedangkan di Mesir sentrifugalisme mendorong mengerasnya pertentangan antar identitas dan berakhir dengan kebuntuan politik yang mengundang militer mengambil alih kekuasaan.

---

During the Reformation era, Indonesia and Egypt proposed an Islamic agenda—the reinforcement of Sharia role in the constitutional amendment. This study illustrates how Islamic countries manage or regulate ideological conflicts between Islamism and nationalism in order to pass through the transitional phase of democracy. There are two major questions in this study. First, what was the argument behind the enforcement of the Islamic Sharia? Second, what supported and hindered the management of ideological conflicts? This research uses the theory of consociationalism (Robert Dahl) and the theory of centripetalism (Geovanni Sartori). Furthermore, this research uses the qualitative method, and the data are collected through literary sources, interviews, and observation.

In conclusion, Indonesia succeeded in passing through the transitional phase due to its success in managing the ideological conflicts, while Egypt failed due to its failure in managing it resulted in a coup d’etat. There are various factors that caused it. The first factor is ideological moderation. In Indonesia, the parties and mass organizations have gone through moderation, while Egypt lacked moderation. The second factor is the pattern of multi-polar competition. The political conflicts in Indonesia were multi-polar while the political conflicts in Egypt were bipolar. The third factor is the duration. The longer the process of the amendment, the easier it is to manage conflicts because of the national leaders’ lobbying. Last, the political accommodation of all the groups. Indonesia has a consociational government, while Egypt is lacks representation.

The consociationalism theory (Robert Dahl) and centripetal theory (Geovanni Sartori) is used as the tool of analysis in understanding the challenges faced by Indonesia and Egypt during the transitional period. Consociational democracy is the state where all the elements of society are represented. The Indonesian government during reformation which takes the form of a coalition was strong, effective, had strong legitimacy, and was supported by all the groups. However, Egypt’s “the winner takes all” government was prone to military coup d’etat. Centripetalism illustrates the management of ideological differences among Islamism, nationalism, liberalism, and socialism-communism. In Indonesia, centripetalism supports political grouping as a form inter-identity (ideology, religion, language, ethnicity, and culture), and gives access to discussions, negotiations, compromise, and accommodations. On the contrary, Egypt’s centrifugalism worsened the conflict between the identities and led to a dead end, which resulted in the overthrowing of the government."

"ABSTRAK. Penelitian mengenai partai politik Permi ini dilakukan dari tahun 1986 hingga tahun 1957. Tujuannya untuk me_ngetahui perjuangan Permi pada masa pergerakan nasional yang semula merupakan suatu lembaga pendidikan keagamaan kemudian berubah menjadi partai politik yang radikal di Sumatera Barat. Pengumpulan data dilakukan melalui kepustakaan berupa buku-buku, arsip, majalah.den surat kabar juga melalui Wa_wancara dengan salah seorang anggota Permi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Permi merupa_kan sebuah partai politik yang radikal di Sumatera Barat yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka dengan azasn-ya Islam dan Kebangsaan serta taktik perjuangan non kooperasi. Untuk mencapai tujuannya Permi mengadakan aksi-aksinya de_ngan rapat-rapat umum dalam usaha menentang kebijaksanaan pemerintah Belanda. Oleh karena kegiatan-kegiatan Permi yang radikal pemerintah Belanda mengadakan penangkapan dan larangan berapat bagi Permi, sehingga akhirnya karena teka_nan-tekanan yang keras dari pemerintah Belanda, Permi terpaksa dibubarkan oleh pengurusnya pada tahun 1937."