Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Artikel ini membahas tentang kebijakan détente (peredaan ketegangan) pada masa pemerintahan Presiden Richard Nixon. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa Nixon. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dampak dari kebijakan détente terhadap hubungan bilateral Amerika Serikat dan Uni Soviet pada masa pemerintahan Richard Nixon. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan mengunakan data-data yang bersumber dari data primer yang berupa dokumen resmi Foreign Relation of United States dan dokumen lain yang mendukung dan berkaitan dengan politik luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan Nixon dan kebijakan détente. Kebijakan détente ini dilatarbelakangi oleh terdesaknya Amerika Serikat dalam Perang Vietnam dan krisis peluru kendali Kuba. Presiden Nixon bersama dengan penasehat keamanan nasionalnya, Henry Kissinger, membentuk grand design (rencana besar) dan grand strategy (strategi besar) dengan mengubah kebijakan lebih mengarah kepada negosiasi dengan negara-negara Komunis seperti Uni Soviet dan Cina. Puncak negosiasi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dilaksanakan dalam Moscow Summit yang menghasilkan perjanjian SALT 1 mengenai pembatasan senjata nuklir bagi kedua negara.

---

This article focuses on détente policy during President Richard Nixon's era. The background of this research is several changes in United States' foreign policy towards Sovyet Union during Richard Nixon's term. The aim of this research is to describe the effects of the détente policy to the relation between United States and Sovyet Union. This research used hitorical method and used officials documents such as Foreign Relation of United States and other related documents as primary sources. The détente policy was based on United States' loss in Vietnam War and missile crisis in Cuba. President Nixon, along with the National Security Adviser Henry Kissinger, established grand design and grand strategy by changing their policy about communist states, such as Soviet and China. The negotiation between United States and Sovyet reached its peak when Moscow Summit was held and resulted in SALT 1 Agreement on both states' limiting nuclear weapon."

"Skripsi ini membahas tentang kebijakan détente (peredaan ketegangan) pada masa pemerintahan Presiden Richard Nixon. Peredaan ketegangan dengan Uni Soviet ini dilatarbelakangi oleh kekalahan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam dan krisis peluru kendali Kuba. Presiden Nixon bersama dengan Penasehat Keamanan Nasionalnya Henry Kissinger membentuk grand design (rencana besar) dan grand strategi (strategi besar) dengan mengubah kebijakan lebih mengarah kepada negosiasi dengan negara-negara Komunis seperti Uni Soviet dan Cina. Puncak negosiasi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dilaksanakan dalam Moscow Summit yang menghasilkan perjanjian SALT 1 mengenai pembatasan senjata nuklir bagi kedua negara.

---

This study focuses on détente policy during President Richard Nixon’s era. Reducing tension towards Sovyet was caused by United States’ loss in Vietnam War and missile crisis in Cuba. President Nixon, along with the National Security Adviser Henry Kissinger, established grand design and grand strategy by changing their policy about Communist states, such as Sovyet and China. This negotiation between United States and Sovyet reached its peak when Moscow Summit was held and resulted in SALT 1 Agreement on both states’ limiting nuclear weapon."

"Watergate merupakan Skandal yang melibatkan Richard M. Nixon sebagai Presiden Amerika. Terungkapnya Skandal ini berawal dari gagalnya usaha penyadapan oleh lima orang di kantor Partai Demokrat. Dalam persidangan terdakwa mengakui bahwa secara tidak langsung ada keterlibatan Presiden Nixon. Pengunduran diri Richard M. Nixon sebagai Presiden Amerika serikat ke 37 bukan karena dampak dari Skandal Watergate. Namun pengunduran tersebut karena alasan pribadi, seperti gagalnya lobbi yang dilakukan staf gedung putih terhadap FBI dan CIA, pemberitaan media yang mengarah terhadap impeachment, tidak adanya dukungan dari Partai Republik dan pengunduran dua Staf terbaik Gedung Putih yakni Elhrilchman dan Haldeman yang terlibat dalam skandal Watergate. Akibat merasa ditinggalkan sendirian dalam menghadapi masalah Watergate, akhirnya pada tanggal 8 Agustus 1974 Richard M. Nixon mengundurkan diri sebagai Presiden Amerika ke 37. Sesuai konstitusi di Amerika maka Wakil Presiden Ford menggantikan Presiden Nixon sebagai Presiden Amerika ke 38 pada tanggal 9 Agustus 1974. Presiden Ford dengan kekuatan konstitusi Pasal 2 ayat 2 memberikan pengampunan terhadap Nixon atas segala kesalahan dan tindakan pelanggaran hukum selama dia menjabat sebagai Presiden Amerika.

---

Watergate is a scandal that involves Richard Nixon as the president of America. The scandal was revealed when five people from Republic failed to tap Democrat office. In the trial, the suspect confessed that president Nixon was involved inderictly. The resignation of Richard Nixon as the 37th president of USA was not because of the Watergate Scandal. Instead the resignation is because of private reaseon such as the failure of lobbying by white house staff to FBI and CIA, the news wich tends to view as impeachment, the absence of support from republican and the resignation of two of the best staff in white house and they are Elhrilchman and Haldeman which involved in the Watergate Scandal, Richard M. Nixon eventually resigned on the 8th of August 1974 as the 37th of America President. According to the contitution, vice presdident replaced President Nixon as the 38th President of the United States on the 9th of August 1974. President Ford with the power of constitution article 2 section 2 gave remission to Nixon for every mistakes and offense that he had done since he became president."

"Saat masa Perang Dingin, Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Presiden Harry S. Truman berusaha untuk membendung pengaruh komunisme Uni Soviet. Salah satu upaya Pemerintahan Truman saat itu adalah mengadakan hubungan politik luar negeri dengan Kuomintang dan mendamaikan pemerintahan tersebut dengan Partai Komunis Cina untuk mewujudkan unifikasi Cina. Meskipun demikian, upaya tersebut berujung pada kegagalan yang ditandai dengan dikuasainya Cina oleh PKC dan terusirnya Kuomintang ke Taiwan. Penelitian tugas akhir ini akan mengkaji kebijakan politik luar negeri yang diambil oleh Presiden Truman saat melakukan hubungan politik luar negeri dengan Pemerintah  Republik Cina selama masa jabatannya dari 1945 hingga 1953 yang dikaji melalui metode sejarah dan pendekatan politik internasional. Hasil dari penelitian adalah bahwasannya Presiden Truman berusaha untuk memperkuat kedudukan Kuomintang melalui bantuan luar negeri dan mendamaikan Kuomintang dengan PKC. Meskipun demikian, upaya tersebut tidak berhasil dan berujung pada jatuhnya Cina ke tangan komunis pada musim gugur 1949 dan terusirnya Kuomintang ke Taiwan. Selain itu, Pemerintahan Truman juga mendapat kritikan dari rakyat AS atas kegagalannya di Cina. Meskipun demikian, Pemerintahan Truman tetap melanjutkan upaya untuk melindungi Pemerintah Republik Cina dari pengaruh komunisme yang berkembang saat terjadinya Perang Korea dan intervensi Republik Rakyat Cina.

---

During the Cold War, the United States under the leadership of President Harry S. Truman tried to stem the influence of Soviet communism. One of the efforts of the Truman Administration at that time was to establish foreign policy relations with the Kuomintang and reconcile the government with the Chinese Communist Party to achieve Chinese unification. Even so, these efforts ended in failure which was marked by the control of China by the CCP and the expulsion of the Kuomintang to Taiwan. This final project research will examine the foreign policy policies taken by President Truman when carrying out foreign policy relations with the Government of the Republic of China during his tenure from 1945 to 1953 which are studied through historical methods and international political approaches. The result of the research is that President Truman tried to strengthen the position of the Kuomintang through foreign aid and reconcile the Kuomintang with the CCP. However, these attempts were unsuccessful and led to the fall of China to the communists in the fall of 1949 and the expulsion of the Kuomintang to Taiwan. In addition, the Truman Administration also received criticism from the US people for its failures in China. Nonetheless, the Truman Administration continued its efforts to protect the Government of the Republic of China from the influence of communism that developed during the Korean War and the intervention of the People's Republic of China."

"

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana terjadinya perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap program nuklir Iran pada periode pemerintahan Obama. Amerika Serikat lebih terbuka untuk berdiplomasi dengan Iran, tetapi masih mempertahankan pendekatan koersifnya. Guna memahami perubahan tersebut, penelitian ini menggunakan konsep perubahan kebijakan luar negeri oleh Jakob Gustavsson. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tujuh perubahan kebijakan luar negeri yang merupakan konsekuensi dari empat hal. Pertama, pelemahan power militer Amerika Serikat dan perubahan fokus wilayah Amerika Serikat ke Asia. Kedua, polarisasi politik domestik dan penguatan perekonomian Amerika Serikat. Ketiga, keinginan Obama untuk membatasi penggunaan militer di luar negeri dan menyelesaikan isu nuklir Iran melalui diplomasi. Keempat, dinamika pengambilan keputusan di Gedung Putih. Maka dari itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa keempat faktor ini berkontribusi terhadap tujuh perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap program nuklir Iran pada periode pemerintahan Obama. 

---

This research aims to answer how United States foreign policy towards Irans Nuclear Program change during the Obamas administration. United States is more open to diplomacy with Iran yet still maintain its coercive postures. In order to understand this problem, this research uses the concept of foreign policy change by Jakob Gustavsson. The methodology used on this research is a qualitative approach with descriptive analysis. This research shows there are seven foreign policy changes that are the results of four factors. First, United States declining military power and the shift of United States regional focus to Asia. Second, the polarized domestic politic situation and United States strengthening economic power. Third, Obamas personal preference in limiting the use of United States military power abroad and solve the Iran nuclear issue through diplomacy. Fourth, the decision-making process at the White House. Therefore, this research concludes that these four factors contribute to the seven changes of United States foreign policy towards Irans nuclear program. 

"

"Tesis ini membahas mengenai politik luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah pada masa pemerintahan Barack Obama tahun 2009-2014. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mengambil studi terhadap penarikan pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa politik luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah pada masa pemerintahan Barack Obama mengalami perubahan pendekatan dari hard power ke smart power. Tesis ini menemukan bahwa ada empat faktor yang membuat Amerika Serikat akan menarik pasukannya dari Afghanistan, yaitu : kematian Osama Bin Laden, tuntutan politik dalam negeri, kondisi ekonomi dalam negeri, dan konstelasi internasional.

---

This thesis discusses about U.S. foreign policy in the Middle East during the Barack Obama administration years 2009-2014. This study is a qualitative research by taking study of the withdrawal U.S. forces from Afghanistan. The results of this study indicate that U.S. foreign policy in the Middle East during the reign of Barack Obama is change from the hard power approach to the smart power approach. This thesis found that there are four factors that make the U.S. will withdraw its forces from Afghanistan, namely : the death of Osama Bin Laden, the demands of domestic politics, economic conditions in the country, and the international constellation."

"Ambivalensi berasal dari istilah dalam bahasa Inggris "ambivalence" yang artinya kurang lebih: Perasaan atau sikap-sikap yang bertentangan terhadap seseorang atau sesuatu yang timbul pada saat bersamaan, seperti misalnya rasa cinta dan benci (Webster's Kew World Dictionary, Second College Bdi.tipn, 1978). Sumber lain mendefinisikan Ambivalensi sebagai suatu koeksistensi dari perasaan-perasaan yang saling berlawanan terhadap seseorang, obyek atau gagasan. (En Carta, 1997)Dalam bahasa sederhana dan populer barangkali dapat diistilahkan dengan sikap "pli.n-plan", mendua, atau tidak konsisten yang punya konotasi luas. Misalnya saja sikap suatu pemerintahan terhadap negara atau negara-negara lain yang bersahabat namun pada waktu yang bersamaan juga melakukan hal-hal yang tidak menguntungkan atau bahkan merugikan negara terkait. Kalau dalam definisi pertama perasaan cinta dan benci dapat timbul secara bersamaan dalam diri seseorang?."

"Politik luar negeri Iran terhadap Amerika Serikat pada masa pemerintahan Ahmadinejad mempunyai ciri khas tersendiri yaitu konfrontatif. Politik luar negeri yang demikian ini dapat terjadi bilamana kepentingan nasional masing-masing negara tidak bisa dipertemukan atau bertentangan antara satu dengan yang lain. Konfrontatisme yang dikembangkan oleh Iran terhadap Amerika Serikat pada masa pemerintahan Ahmedinejad ini berlangsung sejak ia terpilih pada bulan Mei 2005, dan bahkan hingga dimasa awal periode kepemimpinannya yang kedua, yaitu pada setelah bulan Mei 2009. Terdapat indikator yang menunjukkan karakter konfrontasi itu antara lain disebabkan oleh sikap politik luar negeri Amerika Serikat yang cenderung berusaha mendominasi, mengembangkan unilateralisme dan menjalankan praktek hegemoni. Tipikal politik luar negeri Amerika Serikat yang demikian ini bertentangan dengan nilai dan orientasi politik luar negeri Iran yang lebih menekankan anti unilateralisme dan anti hegemoni. Konfrontatisme yang dikembangkan oleh Iran tersebut dapat dilihat ketika terjadi perdebatan pandangan yang mencolok terutama dalam memandang persoalan nuklir yang dikembangkan oleh Iran serta posisi dan status Israel sekaligus kesangsian atas peristiwa holocaust.

---

Iranian foreign policy toward the United States under the govemment of Ahmadinejad has its own characteristic, it is confrontational. Foreign policy can be happen when the nationai interests of each country cannot be reconcilable with each other. Confrontations which developed by Iran against the United States during the Ahmedinejad govemment since his election in May 2005, and even until the early days of his leadership of the second period after May 2009. There are indicators ihat show the character of the confrontation was partly due to the foreign policy stance of the United States tends to dominate, to develop a practice unilateralism and hegemony. The typical foreign policy of the United States is contrary to such values and orientation of Iran's foreign policy which emphasizes non-unilateralism and hegemony. Confrontations developed by Iran can be seen when there is a strong debate, especially in view of the nuclear issue which was developed by Iran and Israel's position as well as doubts over the Holocaust events."