Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kasus perebutan kepulauan Senkaku antara Jepang dan Cina kembali memanas sejak tahun 2010 akibat insiden tertabraknya dua kapal pengawasan maritim milik Jepang di sekitar perairan kepulauan Senkaku dengan sebuah kapal pukat milik Cina. Akibat insiden ini, Jepang dan Cina kembali mengangkat permasalahan kedaulatan kepulauan Senkaku yang belum terselesaikan sejak tahun 1970. Cina mengajukan tuntutannya atas kepulauan Senkaku dengan beberapa bukti historis, namun Jepang menganggap bahwa kasus perebutan Kepulauan Senkaku tidak pernah ada. Jepang menyatakan bahwa berdasarkan Perjanjian San Fransisco 1951 Artikel 2 dan 3, Jepang memiliki hak kedaulatan atas Kepulauan Senkaku yang diberikan oleh Amerika. Pernyataan Jepang tersebut dibantah oleh Cina dengan berbagai alasan. Karena adanya kontradiksi antara pendapat Jepang dan Cina, perlu dilakukan penelitian terhadap Perjanjian San Fransisco Artikel 2 dan 3 terkait kedaulatan Kepulauan Senkaku.

---

The Scramble for Senkaku Islands between Japan and China has resurfaced since 2010, triggered by the collision incident of two Japenese inspection vessels with a Chinese fishing trawler around Senkaku Island water. Because of the incident, Japan and China rekindle the unsettled dispute on Senkaku Islands’ sovereignty since 1970. China has claimed their sovereignty on Senkaku Islands, backed up with historical evidence. In the othe hand, Japan still consider the claim by the Chinese never happened. Japan stated that based on Treaty San Fransisco in 1951, article number 2 and 3 that Japan still has the sovereign right on Senkaku islands given by the America. This statement was rebutted by China with various reasons. Because of the difference understanding between Japan and China on the Treaty of San Fransisco, specifically on Article 2 and 3 , futher study on the treaty regarding the Senkaku islands’ sovereignty is needed."

"Penelitian ini memfokuskan konflik antara Jepang dan Tiongkok terkait teritorial kepulauan Senkaku yang dimulai sejak abad 14 dan memuncak sejak tahun 1968 hingga 2016. Pemilihan topik ini sangat menarik karena kedua negara saling memperebutkan kepemilikan kepulauan Senkaku. Substansi penelitian ini berkisar pada penjelasan dan analisis dinamika konflik yang tidak terlepas dari sumber-sumber sejarah dan legalitas teritorial yang belum dapat diselesaikan hingga kini. Penulis menganalisis berbagai sumber pustaka untuk meneliti topik ini dengan pendekatan sejarah. Dari penelusuran dan analisis data dapat disimpulkan bahwa Jepang dan Tiongkok memerlukan waktu yang cukup panjang. Walaupun ada berbagai alternatif penyelesaian yang dapat dinegosiasikan namun kedua belah pihak tidak membawa konflikini ke pengadilan internasional.

---

The focus of this research was on conflict between Japan and Tiongkok over Senkaku island, which had story started since 14th century and emerged to surface at 1968 until now, 2016. The interest of the topic was on the conflict of these two countries on their claim over Senkaku island. The main idea of the research was on historical resources and analyzes over dynamic disputed territory until now. Author used historical research method to analyze books related to the topic. Based on data analyses, Japan and Tiongkok takes long time to solve the dispute. Aside of some negotiated alternative solutions, both conflicting parties had not decided yet to solve the case at the international court."

"Tahun 2000 menandai hadirnya agenda pengentasan kemiskinan global dengan Poverty Reduction Strategy Paper PRSPs sebagai upaya untuk mengatasi krisis legitimasi neoliberal. Meskipun konsensus yang ada menggeser prioritas bantuan untuk sektor sosial, Jepang masih mengkonsentrasikan bantuannya pada sektor infrastruktur ekonomi dan produksi. Anomali ini terus berlanjut meskipun terdapat berbagai kritik mengenai ketidakefektifan bantuan infrastruktur untuk pengentasan kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat resistansi Jepang terhadap perubahan institusional bantuan luar negerinya. Dengan menggunakan kerangka path dependence, kontinuitas model bantuan Jepang dijelaskan dengan tiga faktor. Pertama adalah legitimasi gagasan pembangunan yang diakui oleh negara resipien dan masyarakat domestik, sehingga terefleksikan dalam program pengentasan kemiskinan di berbagai wilayah yang menyasar pada pembangunan infrastruktur pedesaan. Kedua adalah potensi keuntungan yang bisa didapatkan dari bantuan infrastruktur, yaitu peningkatan ekspor barang dan jasa serta destinasi investasi bagi perusahaan Jepang. Ketiga adalah inersia birokrasi dalam pembuatan kebijakannya, yang menempatkan MOFA dan METI pada posisi signifikan untuk membawa kepentingan nasional sedangkan NGO pada posisi subordinat yang sejatinya merupakan penggagas norma-norma altruisme. Namun, pada kawasan yang berbeda, terdapat derajat determinan berbeda pula dalam kontinuitas model tersebut. Pada wilayah Asia, pinjaman yen berjumlah besar untuk pembangunan infrastruktur cenderung untuk diberikan bagi negara-negara dengan tingkat pendapatan menengah. Hal ini berbeda dari negara terbelakang di Asia seperti CLMV dan negara berutang besar di Afrika yang cenderung menerima hibah karena kurangnya kredibilitas pembayaran utang. Temuan dalam penelitian ini menjadi suatu refleksi mengenai gagasan pengentasan kemiskinan bagi kajian bantuan luar negeri yang selama ini didominasi oleh tema-tema strategis donor.

---

The year 2000 marked the emergence of global poverty alleviation agenda through Poverty Reduction Strategy Papers PRSPs as an effort to solve neoliberal rsquo s legitimacy crisis. While then consensus shifted aid priority for social sector, Japan still concentrated its aid around economic infrastructure and production sector. This anomaly continues in spite of mounting criticism about the ineffective infrastructure aid to alleviate poverty. This shows Japan rsquo s resistance toward the aid rsquo s institutional change. Using the framework of path dependence, the continuity of Japan rsquo s aid model is explained through three factos. First is legitimacy of development ideas recognized by recipient countries and domestic society thus reflected on the poverty alleviation programs in various regions which targets rural infrastructure development. Second is potential gains from infrastructure aid which are increase of export of commodity and service, as well as investment destination for Japanese private sectors. Third is bureaucracy inertia on the aid policymaking, which places MOFA and METI on significant position to bring up national interest while NGOs on the subordinate, when they can promote altruistic norms. However, different regions also have different degree of determinant within the continued model. In Asia region, big amount of yen loans for infrastructure development is given to middle income countries. This is different from Asia rsquo s least developing such as the CLMV and highly indebted African countries that tend to receive high amount of grants due to less credibility of debt repayment. This research findings becomes a reflection of poverty alleviation ideas for foreign aid studies that has been dominated by donors rsquo strategic themes."

"Tesis ini membahas faktor-faktor yang berpengaruh bagi pemerintah Jepang, khususnya Kementerian Luar Negeri Jepang untuk menggelar diplomasi kebudayaan dengan menggunakan soft-power di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintah Jepang dalam menggunakan kombinasi diplomasi antara kebudayaan tradisional dengan pop, yang sebelum 1990-an tidak diperhatikan, sebagai alat diplomasi untuk mendapatkan kepentingan nasional di Indonesia. Penelitian ini menjelaskan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kombinasi diplomasi kebudayaan tradisional dan pop Jepang di Indonesia.

---

The focus of this study is to explore cultural diplomacy and soft-power of Japanese government, especially the one of the Ministry of Foreign Affairs of Japan in Indonesia. The purpose of this study is to understand what factors influenced Japanese government to use not only traditional culture but also pop culture which was not focused before 1990's as diplomacy to reach national interests in Indonesia. In this study, two kinds of factors will be explained, which are external factors and internal factors as factor which influences Japanese government to begin combination of traditional and pop cultural diplomacy in Indonesia."

"ABSTRACTNeraka Ujian (shiken jigoku), merupakan suatu fenomena yang terjadi dalam masyarakat Jepang, yang menunjukkan kejamnya persaingan dalam meraih status sosial yang hanya bisa diperoleh dengan perjuangan memasuki sekolah-sekolah terbaik melalui serangkaian ujian masuk.Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya neraka ujian dan juga dampak-dampak neraka ujian bagi masyarakat Jepang.Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan dan penyebaran angket. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa neraka ujian disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: meningkatnya kesadaran para orangtua maupun anak untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, pengaruh sistem perekrutan tenaga kerja di perusahaan Jepang, kuatnya paham gakureki (penilaian status berdasarkan latar belakang akademik) dalam masyarakat, sistem pendidikan Jepang, serta sistem pemilihan dan penetapan kurikulum dan buku teks sekolah yang dimonopoli oleh pemerintah. Sedangkan dampak-dampak neraka ujian bagi masyarakat Jepang antara lain: berkembangnya kursus-kursus persiapan ujian (juku dan yobiko), semakin meningkatnya jumlah ronin (lulusan SMU yang pernah gagal menempuh ujian masuk universitas dan akan mencoba mengikuti ujian lagi) yang menambah intensitas persaingan di tahun-tahun berikutnya. Selain itu tekanan yang berlebihan terhadap anak-anak untuk selalu mendapat nilai yang baik dapat mengakibatkan timbulnya stres, penyimpangan perilaku anak dan remaja.Sebagai tambahan, dalam skripsi ini juga dimasukkan hasil angket tentang pandangan masyarakat Jepang terhadap neraka ujian.

---

"

"The past decade has seen a highly polarized debate concerning the Japanese fiscal system, particularly the role of income tax. Several authors argue that Japanese income tax is grossly unfair to low- and middle-income taxpayers, while others depict it as the most progressive in the industrialized world. Indeed, many critics claim that it is too progressive, and some even denounce it as 'socialist'. What is sorely lacking is an account that places contemporary Japanese taxation, and the larger fiscal system, in a comparative and historical context. That is what this paper offers. We argue that Japan's tax system is neither highly redistributive from the rich to the poor nor vice versa-at least in the traditional way that redistribution is understood in most Westerntax systems. Rather, Japan stands out for the scale of its inter-regional redistribution and the debilitating politico-economic incentives that stem from it."

"In the following I propose to survey research trends in the study of Japanese early modern history, in particular the history of Japanese foreign relations at the start of the early modern period, with a focus on the system of so-called “national seclusion” (sakoku). On an earlier occasion, in an article entitled “Development of Japanese: Studies on Sakoku (Closing the Country): A Survey “in this same Acia Asiatica (No. 22, 1972), I similarly reviewed currents in “national seclusion studies’ in Japan and research trends in the study of the history of Japanese foreign relations at the start of the early modern period with respect to research from the second half of the nineteenth century through to the late 1960’s. the present article may be regarded as a sequel to this earlier paper, and dealing chiefly with articles and books published by Japanese researches between 1070 and the early 1990’s and focusing primarily on the subject of the reexamination of “national seclusion” I have set out to summarize in my own way the currents and trends in Japanese research on the history of foreign relations during this period. The reader should note at the outset, however, that it has not been my intention to present an exhaustive review of every individual study pertaining to the subject at hand."