Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintahan pada masa transisi politik dari rejim otoritarianisme menuju demokrasi harus menghadapi tantangan besar untuk menyelesaikan mgala tindakan an dilakukan oleh rejim terdahulunya, terutama yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang tergolong sebagai kejahatan internasional. Pemberian mmesti menjadi salah satu mekanisme alternatif yang dapat dilakukan untuk menjamin perdamaian dan kelancaran proses rekonsiliasi. Di Indonesia, ketentuan mengenai mmesti ini tercantum dalam Undang Undang Nomor 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Berta Kerangka Acuan Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia dan Timor Leste. Namun demikian, legalitas amesti dal andangan hukum internasional masih mengundang banyak perdebatan. Atas dasar ini, penelitian ini dilakukan dan menghasilkantiga kesimpulan pokok. Pertama, meskipun pemberian mmesti merupakan hak yang dimiliki matu negara berdaulat, namun kasus menyangkut kejahatan internasional, mesti tidak boleh menciptakan impunitas sehingga harus dilarang. Kedua, dalam masa transisi politik, pemberian amnesti secara menyeluruh dapat melanggar .Right to Knore masyarakat karena menutup dan menghentikan akses masyarakat terhadap kebenaran. Namun demikian, terdapat kemungkinan justifikasi pemberian amnesti sepanjang "Right To Know" terpenuhi. Ketiga, mekanisme pemberian dalam Undang-undang Nomor 27 tahun 2004 tentang Kebenaran dan Rekonsiliasi Berta Kerangka Acuan Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia Timor Leste bertentangan dengan hukum internasional."

"Pemilihan Umum Indonesia (PEMILU), yang pertama kalinya diadakan dengan sistem proporsional terbuka, telah dilakukan pada Mei 2004. Wakil-wakil rakyat yang terpilih, telah disahkan dan diambil sumpahnya pada bulan Oktober 2004, 11% diantaranya adalah perempuan. Persentase Wakil perempuan di DPR periode 2004 - 2009 ini merupakan cerminan hasil affirmative action peningkatan keterwakilan perempuan di legislatf, yang mana KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia) sebagai salah satu aktor yang mengusung aksi tersebut. Studi inl menyoroti bagaimana peran KPPI dalam peningkatan partisipasi perempuan di politik. KPPI didirikan pada tahun 2000 oleh sejumlah perempuan yang sebagian besar politisi dari berbagai partai politik yang berbeda. Dengan bergabung menjadi anggota KPPI, para anggotanya sepakat untuk menanggalkan identitas kepartaian mereka dan bekerja secara bersama-sama untuk menggiatkan keterlibatan perempuan dalam dunia politik dan meningkatkan partisipasi dalam pembuatan kebijakan-kebijakan melalui badan legislatif di parlemen. Langkah pertama yang diambil adalah : terlibat dalam proses pembuatan peraturan dan Undang-undang No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan umum, khususnya menyangkut kuota perempuan. Dalam proses pembuatan undang-undang tersebut, KPPI bekerjasama dengan organisasi perempuan Iainnya bersamasama untuk memberikan tekanan kepada para anggota legislatif. Untuk menyetujui Pasal 65 ayat 1 bahwa Partai Politik diharapkan menominasikan perempuan sebanyak 30% sebagai talon anggota Iegislatif. Sebelum dan sesudah UU tersebut disahkan. para anggota KPPI secara pribadi atau kolektif bekerja untuk mempengaruhi berbagai kelompok kepentingan, khususnya parpol, dalam menerapkan kebijakan tersebut. Namun hasiinya masih jauh dari yang diharapkan. Hasil Pemilu Tahun 2004 menunjukkan UU tersebut belum sungguhsungguh mendukung perempuan berpolitik. UU tersebut hanya 'menominasikan' tapi belum membuka peluang perempuan untuk dapat terpilih. Berdasarkan basil Pemilu 2004, dapat dikatakan bahwa peran KPPI sebagai sebuah organisasi yang memperjuangkan keterwakilan perempuan di politik, belum terialu signifikan dalam mendorong gerakan politik perempuan, karena masih terjebak pada peran-peran sosial-nya. Di masa yang akan datang, dibutuhkan metodologi dan strategi yang matang untuk mencapai tujuan yang ada. KPPI adalah bagian dari gerakan perempuan dan telah menjadi salah satu organisasi kepimpinan untuk perubahan politik. Secara umum apa yang telah dan akan dilakukan KPPI harus dikaji dan dievaluasi kembali demi kiprah politik perempuan. Telah banyak aspek yang dicapai apalagi KPPI mempunyai mandat untuk itu. Temuan tesis ini adalah salah satu dari usaha peningkatan efektifitas kerja/peran kPPI.

---

Indonesian first direct election has finished at May, 2004, where the elected Member of Parliaments (MP) has been legalized and take inauguration process in October 2004. Among the MPs, 11% of them are women. The Percentage of women repesentation in PR is a result from affirmative action increasing women in legisiatif, which KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia/Indonesia Women's Caucus for Politics) is one of the actor supported the action. This study focusing on how KPPI role to increase women participation in politics. KPPI was found in 2000 by women, mostly from different political party background. Joining KPPI, the member agreed to "unclothed" their party identity, and works together to encourage women to involve in politic, and to be more participate in policy making through legislative body in parliament. The first step was involved in the process of create regulation and law of election Law No.12/Th.2003, specially about women quotas. While the process, KPPI cooperate with other women's organization congregated to pressure the Legislative. In the Article 65 (1) which suggest the party to put at least 30% women in candidate list. Before and after the Law is being legalized, the KPPI members personally or collectively, work together to influence many alliances, especially in politic parties, in establishing that policy. But the outcome is still far from what is expected. The result of election 2004 shows that the Law did not really support women. The Law only "nominated" but not opening the opportunity for women to be elected. Based on the result of election in 2004, it can be said that the role of KPPI as an organization which fight for women's right in politic, has not been significant enough to encourage women's movement in politic, for they still trap in their social role. In the future, the methodology and well-form strategy is needed to reach the goal. KPPI is part of the women's movement and has been one of organization leader for political situation changes. In general, what has and will be done by KPPI must be examined and evaluated for the goodness of women in politic.There are many aspects to reach that goal and KPPI has a mandate to do it, one of which is to run the organization and continue:to urge the legislative member to give the best policy for women. This thesis is one of the effort to search and show all."

"The political realm according to the theory of Bertrand Resull is the human social interaction in power relation and in the two-side impulse, either to dominate or dominated. The ethics of politics should be the primary tool to connect the two-side impulse. Moreover, Indonesia, as one of the biggest democratic countries in the world, should have implemented the basic principles of he ethics of politics in the legal authorization of the power of the state as well as in the application of the separation of powers (Trias Politica)"

"Pemecatan Fahri Hamzah dilakukan berdasarkan rekomendasi dari BPDO dalam putusan Majelis Tahkim No.02/PUT/MT-PKS/2016 yang menyatakan bahwa Fahri Hamzah diberhentikan dari seluruh jenjang keanggotaan PKS. Akibat langsung dari pemecatan yang dilakukan antara lain hilangnya jabatan publik yang dipegang oleh Fahri Hamzah. Jabatan publik tersebut adalah Anggota dan Wakil Ketua DPR-RI. Dengan menempuh jalur hukum, Fahri Hamzah berhasil melakukan penolakan pemecatan dirinya. Keberhasilan ini didorong oleh adanya tiga faktor, yaitu faktor kepercayaan, faktor komitmen, dan faktor efikasi diri yang berasal dari teori Meredith Watts. Teori yang digunakan untuk menunjang teori tersebut adalah 1) Teori Perwakilan Politik oleh Jane Mensbridge dan Teori Tiga Bentuk Modal oleh Pierre Bourdieu. Untuk memperoleh data sebagai dasar analisis maka tulisan ini akan menggunakan teknik wawancara mendalam (in-depth interview) sebagai upaya untuk memperoleh data primer. Adapun untuk menguatkan temuan yang diperoleh dari proses wawancara, tulisan ini akan menggunakan beberapa literatur ilmiah terkait sebagai data pendukung (data sekunder) penelitian berupa data tertulis. Penelitian ini menemukan bahwa Fahri Hamzah menggunakan kekuatan hukum negara untuk mengintervensi keputusan internal PKS. Keberhasilan yang diraih Fahri Hamzah menunjukkan bahwa kombinasi dari faktor kepercayaan, komitmen, dan efikasi diri yang dimiliki, Fahri Hamzah berhasil meyakinkan pihak Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung bahwa dirinya bukan merupakan pihak yang bersalah dalam kasus ini.

---

The dismissal of Fahri Hamzah was based on a recommendation from the BPDO in the decision of the Majelis Tahkim No.02/PUT/MT-PKS/2016 which stated that Fahri Hamzah was dismissed from all levels of PKS' membership. The direct result was the dismissal from his position as the deputy chairman in DPR-RI. By taking legal action, Fahri Hamzah managed to refuse his dismissal. This success is driven by the existence of three factors, namely the trust factor, commitment factor, and self-efficacy factor derived from the theory of Meredith Watts. The theory used to support Watts' theory is 1) Political Representation Theory by Jane Mensbridge and The Three Forms of Capital Theory by Pierre Bourdieu. To obtain data as a basis for analysis, this resarch is using in-depth interviews technique in an effort to obtain primary data. As for reinforcing the findings obtained from the interview process, this research is using some related scientific literature as supporting data (secondary data) in the form of written data. This study found that Fahri Hamzah used the power of state law to intervene in PKS internal decisions. The success achieved by Fahri Hamzah shows that the combination of the trust, commitment and self-efficacy factors possessed by him could convince the District Court, High Court and Supreme Court that he was not guilty."