Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 menambahkan dua metode berkaitan dengan penyusunan Naskah Akademik, khususnya untuk mengkaji implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara yakni metode Regulatory Impact Analysis (RIA) dan metode Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology (ROCCIPI). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pentingnya metodologi RIA dan ROCCIPI dalam penyusunan Naskah Akademik dan penerapan RIA dan ROCCIPI yang sesuai dengan Lampiran I UU 13 Tahun 2022 dan yang Ideal. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif yang sepenuhnya mempergunakan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik RIA dan ROCCIPI sangkat penting untuk mengevaluasi efektifitas regulasi dengan menemukan permasalahan yang ada dan merumuskan tujuan. Metode ini juga memastikan bahwa perumus kebijakan telah mempertimbangkan semua alternatif tindakan yang tersedia dan mengkaji berbagai manfaat dan biaya regulasi,terakhir, metode tersebut mengharuskan adanya pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi regulasi. Penerapan Metoda RIA dan ROCCIPI dalam penyusunan Naskah Akademik sejak diundangkannya Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 belum maksimal. Ditemukan hanya satu Undang- Undang yang telah memakai metode RIA yakni Undang-Undang No. 13 Tahun 2022. Adapun Naskah Akademik Undang-Undang lainnya yang dianalisa, menunjukkan terdapatnya kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara namun masih secara parsial menjelaskan masalah, tujuan, dan manfaat walaupun sebagian besar bersifat normatif dan kualitatif. Kedepannya RIA dan ROCCIPI dapat diimplementasikan dalam ruang lingkup yang lebih luas dan holistik. Penerapannya dapat dengan mengubah sistematika lampiran I UU 13 Tahun 2022 dengan menyempurnakan Lampiran I yang sudah ada.

---

Law No. 13 of 2022 concerning the second amendment to Law no. 12 of 2011 added two methods related to the preparation of Academic Papers, specifically to examine the implications of implementing a new system that will be regulated in the Law on aspects of people's lives and their impact on aspects of the state's financial burden, namely the Regulatory Impact Analysis (RIA) method and the Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology (ROCCIPI). This study aims to identify and analyze the significance of the RIA and ROCCIPI methodologies in the preparation of Academic Papers and the application of RIA and ROCCIPI in accordance with Appendix I of Law 13 of 2022 and the Ideal. The form of this research is normative juridical which fully uses secondary data or in the form of written legal norms. The results of the study show that both RIA and ROCCIPI have the importance for evaluating the effectiveness of regulations by finding existing problems and formulating objectives. This method also ensures that policy makers have considered all available alternative actions and assessed the various benefits and costs of regulation. Finally, this method requires monitoring and evaluation of the implementation of regulations. The application of the RIA and ROCCIPI Methods in the preparation of Academic Papers since the promulgation of Law Number13 of 2022 is not optimal. It was found that only one law had used the RIA method, namely Law Number 13 of 2022. As for the other legal academic texts analyzed, it shows that there is a study of the implications of implementing the new system that will be regulated in the law on aspects of people's lives and their impact on aspects of the state's financial burden but still partially explains the problems, objectives, and benefits although most are normative and qualitative. In the future RIA and ROCCIPI can be implemented in a broader and holistic scope. It can be implemented by changing the systematics of Apendix I to Law Number 13 of 2022 by improving the existing Appendix I."

"Saat ini populasi di dunia hampir mencapai 7,6 milliar dengan pertumbuhan 1,1% per tahun, yang berarti 83 juta orang bertambah setiap tahunnya. Seiring dengan pertumbuhan populasi, pangsa pasar akan Internet of Things (IoT) juga meningkat secara eksponensial yang membuat kompetisi di bidang IoT semakin besar selaras dengan pertumbuhan trafik data yang mengakibatkan terjadinya krisis spektrum frekuensi radio. Saat ini teknologi LPWAN telah diimplementasikan oleh perusahaan utilitas nasional yaitu PLN dengan smart meternya yang membantu perusahaan tersebut memotong biaya operasional dan menjaga kualitas layanan kepada masyarakat. Namun saat ini regulasi atas teknologi LPWAN belum ada terutama pada alokasi spektrum frekuensi, standar perangkat teknologi LPWAN dan bisnis modelnya. Penulisan ini dimaksudkan untuk mencari alternativealternatif yang terbaik untuk teknologi LPWAN dengan stakeholder terkait dan melakukan analisis biaya hak penggunaan spectrum frekuensi radio yang sesuai untuk implementasi LPWAN.

---

Currently the world's population is nearly about 7.6 billion with a growth of 1.1% per year, which means that 83 million people are growing annually. As the population grows, the market share of Internet of Things (IoT) also increases exponentially which makes the IoT competition bigger in line with data traffic growth resulting in a radio frequency spectrum crises. Currently LPWAN technology has been implemented by the national utility company that is PLN with its smart meter that helps the company cut operating costs and maintain the quality of service to the community. However, the current regulation of LPWAN technology does not exist, especially in the allocation of frequency spectrum, LPWAN technology device standard and business model. This writing is intended to find the best alternatives for LPWAN technology with relevant stakeholders and to analyze the right cost of using the appropriate radio frequency spectrum for LPWAN implementation."

"Penelitian ini akan mengenalisis penerapan prinsip foreseeability of harm dalam perjanjian internasional dan sengketa lingkungan internasional. Berangkat dari konsep necessity, prinsip foreseeability of harm memerlukan keseimbangan antara memprediksi kemungkinan kerugian dan mengambil langkah-langkah yang wajar untuk mencegahnya, memastikan bahwa negara bertindak secara bertanggung jawab tanpa terbebani secara tidak adil oleh konsekuensi yang tidak dapat diperkirakan. Namun, dalam perkembangannya sering kali ditemukan tantangan dan hambatan dalam penerapannya yang berkeadilan, bahkan menjadi perdebatan antara hakim-hakim yang meutus suatu perkara. Ditulis menggunakan metode penelitian doktrinal dan peninjauan pustaka, tujuan utama dari penelitian ini adalah melihat perbedaan terhadap penerapan prinsip ini dari setiap perjanjian internasional dan dalam setiap sengketa berkaitan dengan lingkungan. Selain itu, penelitian ini juga melihat secara spesifik metode yang digunakan oleh setiap perjanjian internasional dan penyelesaian kasus oleh pengadilan internasional, seperti kewajiban melakukan pengkajian dampak lingkungan sebelum melakukan suatu proyek, dan lain-lain. Akhir dari penelitian ini akan memberikan kesimpulan terhadap setiap pertanyaan yang diajukan dan saran untuk penerapannya di kemudian hari.

---

This research will identify the application of the principle of foreseeability of harm in international agreements and international environmental disputes. Departing from the concept of necessity, the principle of foreseeability of harm requires a balance between predicting possible harm and taking reasonable steps to prevent it, ensuring that states act responsibly without being unfairly burdened by unforeseen consequences. However, in its development, challenges and obstacles are often found in its fair implementation, and it even becomes a debate between the judges who decide on a case. Written using doctrinal research methods and conducting a literature review, the main aim of this research is to see the differences in the application of this principle in every international agreement and in every dispute related to the environment. Apart from that, this research also looks specifically at the methods used by each international agreement and the resolution of cases by international courts, such as the obligation to carry out environmental impact assessments before carrying out a project, and so on. The end of this research will provide conclusions on each question asked and suggestions for future implementation. This research will identify the application of the principle of foreseeability of harm in international agreements and international environmental disputes. Departing from the concept of necessity, the principle of foreseeability of harm requires a balance between predicting possible harm and taking reasonable steps to prevent it, ensuring that states act responsibly without being unfairly burdened by unforeseen consequences. However, in its development, challenges and obstacles are often found in its fair implementation, and it even becomes a debate between the judges who decide on a case. Written using doctrinal research methods and conducting a literature review, the main aim of this research is to see the differences in the application of this principle in every international agreement and in every dispute related to the environment. Apart from that, this research also looks specifically at the methods used by each international agreement and the resolution of cases by international courts, such as the obligation to carry out environmental impact assessments before carrying out a project, and so on. The end of this research will provide conclusions on each question asked and suggestions for future implementation."

"Pasal 23 huruf c UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengaturbahwa salah satu lingkup diskresi adalah “peraturan perundang-undangan tidak lengkapatau tidak jelas”. Lingkup dimaksud terdiri atas 3 (tiga) unsur, yaitu (1) peraturanperundang-undangan masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut; (2) peraturan yangtumpang tindih (tidak harmonis dan tidak sinkron); dan (3) peraturan yang membutuhkanperaturan pelaksanaan, tetapi belum dibuat. Terdapat hubungan yang kontraproduktif danpenyusunan yang tidak sistematis apabila 3 (tiga) unsur tersebut dilihat menurutperspektif UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan melalui 2 (dua) metode, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Norma-norma dalam UU Nomor 12 Tahun 2011merupakan konstruksi yang memberikan pedoman agar regulator membentuk peraturanperundang-undangan secara paripurna, namun hal tersebut seolah dikesampingkan karenainterpretasi Pasal 23 huruf c UU Nomor 30 Tahun 2014. Walaupun sistem hukumnasional hendak bertransformasi ke arah progresif, namun tujuan kepastian hukum harustetap dijaga. Guna menghindari munculnya keputusan dan/atau tindakan subjektif daripejabat pemerintahan, maka Pasal 23 huruf c UU Nomor 30 Tahun 2014 perlu ditinjauulang.

---

Article 23 letter c of Law No. 30 of 2014 on Government Administration states that one

of the scopes of discretion is "incomplete or unclear regulation". It consists of three

elements, namely (1) statutory regulations need further explanation; (2) overlapping

regulations (disharmonious and out of sync); and (3) regulations require implementing

regulation, but it has not been made. Based on perspective of Law No. 12 of 2011 on

Establishment of the Regulation Legislation, the elements of "incomplete or unclear

regulation" have some anomalies. This research was conducted through two methods,

namely the statute approach and the conceptual approach. The norms of Law No. 12 of

2011 as guidance in legislative forming seem to be set aside by the interpretation of

Article 23 letter c of Law No. 30 of 2014. The principle of legal certainty must be

prioritized, even though Indonesia’s legal system is transforming into progressive law

paradigm. In order to avoid the government’s subjective decisions and/or actions, Article

23 letter c of Law No. 30 of 2014 needs to be reviewed"

"Indonesia merupakan negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia dengan produksi minyak kelapa sawit sebesar 60% dari produksi minyak kelapa sawit dunia. Salah satu produk industri kelapa sawit yang paling banyak digunakan oleh masyarakat adalah minyak goreng. Tingginya produksi dan konsumsi minyak goreng menjadikan produk ini sebagai salah satu komoditi yang esensial untuk menunjang kehidupan masyarakat. produksi minyak kelapa sawit menjadi kontroversi karena prosesnya yang menimbulkan kerusakan lingkungan seperti deforestasi, pelepasan gas rumah kaca, dan pencemaran ekosistem perairan. Selain itu, kemasan plastik minyak goreng yang terbuat dari bahan baku tak terbarukan juga menambah dampak terhadap kerusakan lingkungan. Untuk dapat mengatasi masalah ini dan menuju produksi minyak goreng yang berkelanjutan, penelitian ini menganalisis dampak lingkungan yang dihasilkan oleh produksi satu liter minyak goreng dengan menggunakan metode Life Cycle Assessment (LCA). Penelitian ini menganalisis dampak produksi minyak goreng dalam tiga jenis kemasan terhadap sepuluh kategori dampak lingkungan. Secara keseluruhan, dampak lingkungan terbesar dihasilkan oleh proses produksi minyak goreng. Proses yang paling banyak menjadi hotspot dalam kesepuluh kategori dampak adalah proses transportasi, penggunaan listrik, dan penggunaan pupuk. Jenis kemasan botol merupakan jenis kemasan yang paling banyak memiliki nilai dampak tertinggi dari sepuluh kategori yang dinilai.

---

Indonesia is the largest palm oil producing country in the world with palm oil production of 60% of the world's palm oil production. One of the products of the palm oil industry that is most widely used by the community is cooking oil. The high production and consumption of cooking oil makes this product one of the essential commodities to support people's lives. The production of palm oil is controversial because the process causes environmental damage such as deforestation, the release of greenhouse gases, and pollution of aquatic ecosystems. Alongside the problem mentioned, the plastic packaging that are made of unrenewable resources will also add some environmental problems. To be able to overcome this problem and lead to sustainable cooking oil production, this study analyzes the environmental impact produced by the production of one liter of cooking oil using the Life Cycle Assessment (LCA) method. This study will analyze the environmental impacts of cooking oil production in three types of packaging on ten environmental impact categories. The cooking oil production gives the most environmental impact. The process that have the most hotspots of all categories are transportation, electricity, and fertilizer usage. The bottle type of packaging has the highest rank of all impact categories."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia setelah terjadinya Perubahan UUD 1945, karena terjadi perubahan penting terutama pada perubahan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) baik dari segi fungsi maupun struktur. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, dan pemegang kedaulatan rakyat. Perubahan tersebut berpengaruh terhadap hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Setelah perubahan UUD 1945 Ketetapan MPR tidak dimasukkan ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan, kini dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Ketetapan MPR kembali ditempatkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Hal ini akan menimbulkan implikasi baik terhadap MPR sebagai lembaga negara, terhadap Ketetapan MPR sebagai produk hukum, maupun terhadap konsekuensi pengujian terhadap Ketetapan MPR tersebut.

---

ABSTRACTThis study is focus to The Indonesian Constitusional system after The amandements of 1945 Constitustion (UUD 1945), because there are significant reformation happened specially to the reposition of People Consultative Assemby (MPR) both function and structure. Its no longer become the highest state organ in Indonesia, neither as a holder of peoples soverignity. That MPR’s reposition also effecting the hierarchy of Indonesian Legislations. After the constitution amandements, MPR Decree was eliminated from the hiearchy. But now, by the Law number 12 year 2011 concerning Forming of Legislation, The MPR Decree back to the hierarchy. It will cause some implication, implication to the MPR as a state organ, implication to the MPR Decree as a legislation product, and implication for the review consequences to the MPR Decree itself."