Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas bagaimana brand Partai Politik (yang diadaptasi dari brand korporasi) ditampilkan di 2 (dua) media massa, yaitu portal berita daring medcom.id dan liputan6.com pada Periode Kampanye Pemilu Serentak 2019. Analisis framing juga dilakukan untuk melihat bagaimana masing-masing portal berita membingkai pemberitaan mengenai Partai NasDem. Secara deskriptif brand Partai NasDem yang muncul pada medcom.id adalah sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) yang didominasi oleh pemberitaan dengan tone positif dan tidak ada satupun pemberitaan dengan tone negatif (no negative news). Lebih lanjut, melalui penelitian ini terlihat medcom.id menjalankan peran layaknya corong kehumasan (PR Stories) bagi brand Partai NasDem. Di sisi lain, secara deskriptif brand Partai NasDem yang muncul pada liputan6.com ternyata juga didominasi oleh pemberitaan dengan tone positif namun masih memiliki 1 (satu) pemberitaan dengan tone negatif (some negative news). Liputan6.com dalam memberitakan brand Partai NasDem cenderung mengabarkan berdasarkan peristiwa (event-based) yang terjadi. Sementara terkait tokoh sebagai sub-brand yang dijadikan kutipan sumber dalam berita, baik medcom.id maupun liputan6.com menempatkan tokoh yang sama pada posisi 3 (tiga) teratas, yaitu Surya Paloh, Johnny Plate, dan Willy Aditya. Analisis framing model Pan & Kosicki yang dilakukan menunjukkan bahwa pada Artikel 1 mengenai laporan Rizal Ramli terhadap Surya Paloh, perbedaan framing sangat mencolok (salient) mengingat isu tersebut mengancam reputasi Partai NasDem. Medcom.id membingkai artikelnya dengan sangat kental menggunakan perspektif Partai NasDem, sementara liputan6.com cenderung hanya sekadar mengabarkan fakta/peristiwa. Selanjutnya, pada Artikel 2 mengenai pertemuan pejabat KPK dengan pengurus Partai NasDem, perbedaan framing juga cukup mencolok (salient) bagaimana medcom.id seolah-olah ingin menyampaikan bahwa kedatangan KPK adalah khusus untuk menjaga kualitas pemimpin dari Partai NasDem, sementara liputan6.com secara umum menyampaikan kedatangan KPK adalah untuk membahas agenda pemberantasan korupsi. Terakhir, pada Artikel 3 mengenai pujian Ketua DPR, Bambang Soesatyo, dalam acara Konsolidasi dan Perayaan HUT Ke-4 Fraksi NasDem, tidak ada perbedaan yang signifikan antara medcom.id dan liputan6.com dalam membingkai (framing) artikel berita tersebut.

---

This thesis discusses how Brand of Political Party (which adapted from corporate brand) is displayed in 2 (two) mass media, namely the online news portal medcom.id and liputan6.com during the 2019 Simultaneous Election Campaign Period. Framing analysis is also carried out to see how each news portal framed the news coverage about Partai NasDem. Descriptively, the brand of Partai NasDem that appeared on medcom.id was 238 (two hundred and thirty-eight) dominated by news with a positive tone and no news with a negative tone. Furthermore, through this research, it is seen that medcom.id plays a role more like to tell PR Stories for the Partai NasDem’s brand. On the other hand, Partai NasDem’s brand that appeared on liputan6.com was 81 (eighty one) news coverage and also dominated by news with a positive tone but still had 1 (one) news with a negative tone (some negative news). Liputan6.com in reporting the Partai NasDem’s brand tends to report based on events (event-based). Meanwhile, regarding the political figure as a sub-brand that is used as a source quote in the news coverage, both medcom.id and liputan6.com placed the same political figures in the top 3 (three), namely Surya Paloh, Johnny Plate, and Willy Aditya. Based on the results of the Pan & Kosicki model of framing analysis, the research findings show that in Article 1 regarding Rizal Ramli's report on Surya Paloh, the difference in framing is highly salient considering that the issue threatens Partai NasDem’s brand reputation. Medcom.id frames its articles very strongly using the Partai NasDem’s perspective, while liputan6.com tends to just report the fact/event as it is. Furthermore, in Article 2 regarding the meeting of KPK officials with the Partai NasDem’s management, the difference in framing is quite salient how medcom.id seems want to convey that the KPK's arrival is specifically to maintain the quality of leaders from Partai NasDem, while liputan6.com conveys that the KPK's arrival is generally to discuss the anti-corruption agenda. Finally, in Article 3 regarding the praise of the Speaker of the House of Parliament (DPR), Bambang Soesatyo, in the Consolidation and Celebration of the 4th Anniversary of the NasDem Faction (Fraksi NasDem), there is no significant difference between medcom.id and liputan6.com in framing the news article."

"Peneliti tertarik membahas dominasi media massa dan pemilihan kepala daerah sebagai upaya untuk mengetahui kinerja pers dalam meliput pemilihan kepala daerah yang merupakan pertama kali terjadi dalam sejarah demokrasi Indonesia, menyusul bergulirnya pilkada sejak Juni 2005..Tesis ini mencoba melihat pilkada sebagai representasi dari alam demokrasi yang coba ditegakkan di tanah air, khususnya di Depok. Mengangkat seputar pemberitaan Pilkada Depok dengan dua tokoh sentral yang menjadi aktor pentingnya. Badrul Kamal dan Nur Mahmudi. Unit analisis yang diteliti adalah teks berita dalam level mikro yakni berita-berita di Media Indonesia dan Monitor Depok pada periode konflik pilkada Depok yang akhirnya dimenangkan oleh Nur Mahmudi. Sedangkan untuk level Massa peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah calon kepala daerah Depok yaitu Badrul Kamal dan Nur Mahmudi, begitu juga dengan manajer kampanye keduanya, yaitu Despen Ompusunggu dan Hasan. Wawancara juga dilakukan dengan sejumlah pemimpin redaksi (Pemred) dan pemimpin umum (PU), yaitu Pemred SCTV, Pemred Monitor Depok dan PU Media Indonesia serta pihak lain yang terlibat.Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang berkaitan dengan ekonomi politik media. Teori-teori ekonomi politik mengarahkan penelitian tentang media pada analisis empiris struktur kepemilikan, kontrol media dan kekuatan pasar.Penelitian ini membatasi pada pilkada Depok, dengan pertimbangan sejak munculnyakonflik antara dua kandidat, menyusul keputusan Pengadian Tinggi (PT) Jawa Barat yang memenangkan salah satu pihak pada Agustus 2005, yang akhirnya membawa persoalan tersebut ke pentas politik nasional. Pertimbangan lainnya yang juga tidak kalah menarik untuk dicermati adalah posisi Kota Depok yang menjadi peripheral Jakarta, ibukota negara, dan kemudian melihat bagaimana pengaruh ekonomi-politik dalam kinerja media massa.Bisa dilihat bagaimana pihak-pihak berkepentingan dalam pilkada mengkonstruksi realitas bagi kepentingannya masing-masing. Serta memperlihatkan adanya saling mempengaruhi (interplay) dari para kandidat dalam memperoleh akses ke media massa dan kepentingan pers dari kacamata ekonomi-politik.Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah pradigma kritis, dengan tipe penelitian yang bersifat kualitatif. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data menggunakan beberapa metode (tringulasi metode),yaitu pada tahapan teks, wawancara mendalam (disourse practice), dan tahapan pengamatan terhadap situasi (sosiocultural practice).Di tahap teks, peneliti menelaah teks-teks berita seputar pilkada Depok di Monitor Depok, sebagai representasi pers lokal, Media Indonesia dan SCTV sebagai representasi dari pers nasional menggunakan analisis wacana Theo van Leuween; kemudian tahapan discourse practice dengan mewawancara para key informan, yakni kandidat yang bertarung di pengadilan dan pemimpin redaksi dari Monitor Depok, Media Indonesia dan SCTV; pada tahapan sosioculutral practice dengan mengamati perkembangan seputar pelaksanaan pilkada Depok. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan perspektif ekonomi-politik,dan untuk membantu mempertajam analisa digunakan Teori Representasi yang dikembangkan Theo Van Leuween, guna mempelihatkan bagaimana media menampilkan para kandidat.Hasil temuan di lapangan menunjukkan ada dua hal pokok yang bisa terlihat, yaitu bagaimana dominasi media massa dalam liputan pilkada Kota Depok dan kenyataan kuatnya pengaruh bisnis dalam mempengaruhi kinerja pers, sehingga media massa terlihat lebih sebagai institusi ekonomi. Namun lebih mengejutkan lagi adalah kenyataan rii1, bagaimana kandidat yang tidak memiliki "mesin uang" yang kuat ternyata memenangkan pertarungan walau sempat tidak mendominasi pemberitaan di media massa.Kondisi tersebut dapatlah dipahami mengingat tindakan media dalam memproduksi berita tidak terlepas dari proses-proses sosial baik pada jenjang organisasi, industri dan masyarakat. Proses memproduksi dan mengkonsumsi teks isi media perlu juga melihat suasana politik dan tekanan ekonomi kapitalis yang tercipta selama ini. Terlebih jika mengamati lebih dalam bahwa semuanya itu tidak lepas dari keberadaan masyarakat dan kapitalisme global."

"ABSTRAKPenggunaan Twitter sebagai ruang komunikasi politik pada pemasaran politik menyebabkan terjadinya pergeseran balance of power antara partai politik dan publik. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana strategi pemasaran politik dalam perspektif strukturasi adaptif di media sosial Twitter terjadi. Penelitian dilakukan dengan mengambil Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Persatuan Indonesia tahun 2019 sebagai contoh kasus. Contoh kasus Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Persatuan Indonesia diambil berdasarkan pertimbangan perbedaan strategi kampanye dari partai politik yang sama-sama baru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah strukturasi adaptif sebagai variabel independen dan strategi pemasaran politik partai sebagai variabel dependen. Data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dan sekunder yang diambil secara langsung dari media sosial partai politik terkait. Dampak dari pergeseran kekuatan tersebut adalah perubahan strategi pemasaran dari partai politik yang berubah karena melihat feedback dari aktivitas pengguna di Twitter. Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Persatuan Indonesia memiliki strategi yang sangat kontras dalam memasarkan partai politiknya karena mereka memiliki pandangan yang berbeda dalam memandang pengguna Twitter.Kata kunci: Pergeseran keseimbangan, Twitter, ruang komunikasi politik, pemasaran politik, media sosial

---

ABSTRACT

The use of Twitter as a political communication space in political marketing causes a shift in the balance of power between political parties and the public. This study explains how political party marketing strategies changed in the adaptive structuring perspective on Twitter social media. The research was conducted by taking the Partai Solidaritas Indonesia and Partai Persatuan Indonesia in 2019 as a case study. The case study was taken based on the difference between PSI and Perindo political campaign strategies, as we know that they are new political parties with different view on Twitter user. The method used in this study is a qualitative research method. The variables examined in this study are adaptive structuring as an independent variable and party political marketing strategy as the dependent variable. The data used are primary data in the form of interviews and secondary data taken directly from social media related political parties. The impact of this shift in power is an adjustment in the marketing strategies of political parties that change caused by Twitter users feedback. The Indonesian Solidarity Party and the Indonesian Unity Party have a strong contrast strategy in their political marketing.

"

"Tesis ini meneliti pemasaran politik partai politik baru di era sistem multi partai pada pemilu 2004. Studi kasus dilakukan terhadap Partai Demokrat yang merupakan partai politik baru yang berhasil masuk 5 besar diantara 24 partai politik peserta pemilu 2004. Banyak temuan dalam penelitian ini yang bisa dijadikan acuan untuk peneliti dengan minat yang sama dan praktisi politik, diantaranya Partai Demokrat juga menggunakan komponen-komponen pemasaran politik seperti iklan politik dan PR politik dalam memasarkan partai. Bahkan popularitas Susilo Bambang Yudhoyono sebagai ligur partai juga mcningkat karcna strategi pemasaran politik. Namun demikian pemasaran politik yang dilakukan Partai Demokrat tidak terencana tapi dilakukan secara improvisasi.

---

This thesis investigates thc political marketing of the new political parties in the era of multi-patty system in the general election of 2004. A case study was conducted upon the Democrat Pany (Partai Demokrat), as a new political party that made it to the top tivc among 2/l participating political parties inthe general election of 2004. Some researchers ofthe same interest as well as political practitioners referred to a number ofapproachcs described in the investigation. Democrat Party had also utilized the components of political marketing, like political advertising and political public relations in order to promote itself. The popularity of Susilo Bambang Yudhoyono as thc party ligure had even risen due to the strategy of the political marketing. However, the political marketing that the Democrat Party had performed was undcsigned. lt was done by improvisation."

"Disertasi ini membahas tentang pembubaran partai politik di Indonesia pada kurun waktu 1959 sampai 2004, baik dari sisi pengaturan hukum maupun praktik pelaksanaannya serta prospek pengaturan di masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan sejarah dan perbandingan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 1959 hingga 2004 pada masing-masing periode, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi, terdapat ketentuan yang berbeda-beda tentang pembubaran partai polilik. Pada kurun waktu tersebut juga terjadi beberapa praktik pembubaran partai politik dalam berbagai bentuk baik berdasarkan hukum yang berlaku maupun tidak. Di masa yang akan datang perlu dilakukan pengaturan yang Iebih mendetail terkait dengan alasan pembubaran, pemohon, proses peradilan, serta akibat hukum pembubaran partai politik.

---

The focus study of this disertation is the law and practices of the dissolution of political parties in Indonesia since 1959 until 2004, and how it should be ruled in the future. This research is a normative research that use historical dan comparative approach. The result is that there were laws concerning the dissolution of political parties between 1959 until 2004 for each period, Orde Lama, Orde Baru, and Reformasi. Some political parties had dissolved at that time with various ways, whether based on positive law or not. The reseacher sugest that The law conceming the dissolution of political party in the future should be more detail especially about the ground or reason of dissolution, applicant, court process, and the consequences."