Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penelitian ini adalah menemukan karakteristik sengketa pemilukada di Indonesia dengan menggunakan metode studi kasus terhadap putusan-putusan MK sejak tahun 2008 sampai 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik pelanggaran sengketa pemilukada adalah terstruktur, sistematis, masif, administratif dan substantif. Berdasarkan penelitian terhadap putusan- putusan tersebut, dapat diketahui bahwa pelanggaran tidak hanya dilakukan oleh pasangan calon peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, melainkan juga penyelenggara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah"

"Studi ini secara khusus memfokuskan pada munculnya fenomena perilaku tradisional, dalam masyarakat yang sedang mengalami proses transisi demokrasi. Studi ini menjadi penting dalam rangka menjelaskan perkembangan masyarakat pemilih, yang dapat diamati dari sikap dan perilakunya terhadap sistem politik yang sedang mengalami proses transisi tersebut.Dalam rangka memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang mengapa dan bagaimana fenomena perilaku tradisional tersebut muncul pada Pemilu 1999 yang dikenal sebagai Pemilu yang berlangsung pada era transisi demokrasi, digunakan alat analisis (tool analysis) yang dibangun dari teori-teori perilaku (behavior theory), yang dikemukakan dari para pendukung pendekatan sosiologi, psikologi, dan antropologi politik. Didukung dengan berbagai basil penelitian yang pernah dihasilkan oleh para penstudi perilaku pemilih di Indonesia Dari berbagai penjelasan teoritik yang ada, orientasi perilaku tradisional (political realignment) hanya dilihat sebagai kuatnya pengaruh nilai-nilai primordial dan ideologi. Dalam kenyataan di lapangan, orientasi perilaku tradisional pemilih pada era transisi demokrasi di pedesaan, disamping dipengaruhi oleh nilai-nilai primordialisme, ideologi, kekerabatan (kingship), juga identifikasi partai. Dengan demikian, identifikasi partai juga sangat menentukan sikap konservatif dan orientasi perilaku tradisional pemilih.Dalam kenyataan yang lain ditemukan bahwa, fenomena orientasi tradisional yang nampak di permukaan, tidak serta merta didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang tidak rasional, sebaliknya tidak semua tindakan yang nampak rasional selalu terbebas dari ikatan-ikatan tradisionalnya.Pada fenomena pertama dapat dilihat dari perilaku para elm. PKI mendukung PDIP, yang di permukaan nampak sebagai orientasi tradisional, karena terkait dengan hubungan politik masa lalu, bahwa kelompok abangan akan mendukung partai sekuler, tetapi ternyata di balik fenomena yang muncul dipermukaan tersebut, terdapat alasan yang cukup rasional, yaitu atas dasar pertimbangan situasi dan kondisi serta peluang untuk berperan dalam mengeliminasi sekat-sekat politik yang membatasi kebebasannya di masa datang, bukan semata-mata disiarkan atas orientasi sekuler dan pemilih abangan.Pada fenomena kedua, dapat ditemukan dalam dukungan dan pilihan beberapa kelompok muda Islam terhadap PAN, meskipun alasannya cukup rasional, tetapi kalau dilacak lebih jauh akan nampak adanya pengaruh ikatan-ikatan primordial yang membentuk orientasi tradisionalnya, karena dukungannya terhadap PAN juga terkait dengan kedudukannnya sebagai pendukung Islam modemis.Pada akhirnya meskipun perubahan politik telah berlangsung, tetapi dalam era transisi demokrasi, yang penuh kebebasan dan ketidakpastian tersebut, telah memperkuat sebagian besar anggota masyarakat yang memiliki afiliasi kelompok untuk mengikatkan din. pada kelompok Dalam kenyataan yang demikian, kesadaran kelompok (collective conscience) tetap kuat mempengaruhi perilaku pemilih.

---

This Study peculiarly focused at traditional behavioral phenomenon appear in societies which is experiencing of democratic transition process. This study becomes important in order to explain an improvement of voter's society, by perceived from its attitude and behavior toward a political system which is experiencing of transition process.

In order to obtaining the main understanding about why and how the traditional behavioral phenomenon emerge at General election 1999 known as General election that goes on democracy transition era, this study using a behavioral approach as its tools of analysis. This is a multidiscipline approach consist of sociology, psychology, and political anthropology. These studies also supported by various researches about voters behavior that have been conducted in Indonesia.

Explanation from various existed theory, the traditional behavioral orientation (political realignment) has strength and influence of values of primordial and ideology

Rural voters that have traditional behavioral orientation beside influenced by values of primordial, ideology, consanguinity (kingship), also a party identification. Thereby, party identification also determine conservative attitude and traditional behavioral orientation.

Another fact that has found a traditional orientation phenomenon look on the surface, do not at moments notice relied on irrational considerations on the contrary not all action which look rational always free from traditional confining on him.

First phenomenon can be seen from ex PM behaviors that support PDIP what on the surface looked as traditional orientation, because in the past PM as abangan will support secular Party, but behind this, it happen different but the reason of this part is also rational_ The main considerations are the condition and the opportunity could be taken to eliminate their limitation in the past to have freedom for the coming period. Secular orientation of abangan voters not solely the explanation of their behavior.

At second phenomenon, can be found at young Islamic group that choice and support PAN. Though its reason looks rational enough, but if we traced farther we will find the influence of primordial confining which forming traditional orientation on them. Their support to PAN also related to their principle as modernist Islam

In the end though political changing have taken place democracy transition era, that full of uncertainty and freedom, have strengthen most society member group affiliation to their group. Therefore, collective conscience remain to be strong factor influence voters behavior."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang kewenangan Penjabat kepala daerah yang mengisi kekosongan jabatan kepala daerah pada pemilukada serentak. Tujuannya adalah menganalisa sejauh mana kewenangan seorang Penjabat kepala daerah yang mengisi kekosongan jabatan kepala daerah pada daerah-daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturah Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Dearh serta peraturan terkait lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini mengemukakan tentang kewenangan yang dimiliki oleh seorang Penjabat kepala daerah serta batasan-batasan kewenangannya, atau dengan kata lain menjelaskan mengenai hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang Penjabat dalam menjalankan tugas sekalu Penjabat yang ditunjuk oleh Kementrian Dalam Negeri. Penunjukan seorang Penjabat oleh Kementrian Dalam Negeri pada prinsipnya hanya untuk meneruskan jalannya roda administrasi pemerintahan pada wilayah-wilayah yang ditinggal oleh kepala daerah definitif baik karena telah habis masa jabatan ataupun karena mengundurkan diri untuk mencalonkan kembali sebagai kepala daerah di wilayah yang berbeda.

---

ABSTRACTThis thesis talk about the authority of Ad Interim of Local Leader that fills a vacancy of Local Leader on Silmutaneous Regional Elections. The purpose is to analyze how far the authority of Ad Interim in a region that will perform the regional election based on Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Pearaturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah and Undang ?Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah and others related regulation. The method in this research is normative juridical by using primary material of law and secondary material of law. The result of this research propose about Ad Interim authority and limitation of authority, in other words it is explain about things to do and things not to do by ad interim that choosed by Home Ministry. Indication of ad interim by Home Ministry is to operate the government administration in the region has left by definitive local leader, both had expired term of office or resigned to run back as Local Leader in differentregions."

"Masa transisi demokrasi sejak pengunduran diri Presiden Soeharto tahun 1998 membawa perubahan terhadap struktur ketatanegaraan Republik Indonesia melalui empat kali perubahan (amandemen) terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan dalam sistem pemerintahan daerah. Berbeda dengan masa pemerintahan Orde Baru yang cenderung sentralistik, sistem pemerintahan daerah pada masa reformasi cenderung diarahkan pada makin menguatnya otonomi pemerintahan daerah.Penguatan otonomi pemerintahan daerah ditandai pula dengan pemilihan kepala daerah, baik gubernur, bupati, dan walikota secara langsung berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:"Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis."Pemilihan kepala daerah secara demokratis ini diwujudkan dalam bentuk pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat di daerahnya berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi:"Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan."Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung ini mulai dilaksanakan pada bulan Juni 2005, diawali dengan pemilihan bupati Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah dilangsungkan pada tanggal 2 Juni 2005. Untuk tahun 2005 terdapat 226 kepala daerah yang harus segera diganti, terdiri dari 11 Gubernur, 180 Bupati dan 35 walikota, pada tahun 2006 hingga 2008 terdapat 21 provinsi dan 202 kabupaten/kota yang harus melaksanakan pemilihan kepala daerah, dan pada tahun 2009 segera diikuti oleh 1 provinsi dan 39 kabupaten/kota. Dengan demikian, sampai dengan akhir tahun 2009 nanti seluruh rakyat di pelosok negeri secara politik akan sangat disibukkan oleh 33 pemilihan Gubernur dan 434 pemilihan Bupati/Walikota yang dilakukan secara langsung."

"The main subject of this research is to identify how the government policy is in implementing the Law No. of 2004 concerning Local Government in local government direct election (Pilkada). What the impact of local government direct election regarding the responsibility and the depose of the head of local government (kepala daerah) is; and how the future prospect relatiop between the head of local government and local parliament (DPRD) in performing the local administration as a result of the local election is.

The secondary source as the collected data is the main source in this research, collected through library research, which is supported by primary source that being fetched through interview with several respondents under purposive sampling. ln addition, all the collected data has been analyzed quantitatively. The outcome of this research is that the direct election of local govemment (pilkada) is the new paradigm of local govemment election in Indonesian history, and the government has already implemented the Law No. 32 of 2004 through law and regulation and socialized the election in order to succeed the local government election that will be started in 1 June 2005.

The impact of this election is that the head of local government only present annual final report to local parliament. Moreover, the head of local government should provide the local government administration progressive report to central government and inform this report to public. The direct impact of these tinal and progressive reports as well as the information to public is without any sanction that could depose the head of local government. The head of local government only can be ousted before the period because of violating the law.

The procedure of depose the head of local government due to the breach of law, may come from public because of the crisis concerning the leadership of the head of local government may also extend from local parliament because of the violation of the vow. Furthermore, the deposing may approach from president due to the allegation of conducting corruption, coup d'etat and terrorism.

The local government direct election (Pilkada) will provide the bright future for the performance of government administration.

The new issue found in this research is that although it is possible under Indonesian regulation, however the fact is that it is difficult for an individual to enter the local election as a personal candidate."

"Studi ini bertujuan untuk meneliti praktek politisasi anggaran di Indonesia dengan menguji hubungan antara keberadaan petahana pada pilkada serentak tingkat kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2015, 2017, 2018 dan 2020 terhadap bantuan keuangan di pedesaan. Berdasarkan data bantuan keuangan pemerintah kabupaten/kota bagi desa. Dengan menggunakan data bantuan keuangan desa yang dialokasikan pemerintah kabupaten/kota periode tahun 2013 hingga 2021, penelitian ini melakukan analisis regresi dengan menggunakan model random effect. Hasil penelitian menemukan bahwa politisasi anggaran justru terjadi pada tahun-tahun menjelang pilkada serentak. Keberadaan petahana tingkat kabupaten/kota secara signifikan berkorelasi dengan meningkatnya proporsi bantuan keuangan pada satu tahun dan dua tahun sebelum pilkada. Sebaliknya, pada tahun pilkada, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara adanya petahana dan alokasi bantuan keuangan bagi desa. Temuan ini memperlihatkan bahwa politisasi anggaran bantuan keuangan bagi desa justru terjadi di tahun-tahun sebelum pilkada.

---

This study aims to inquire the existence of the political budget cycle in Indonesia by examining the relationship between the presence of an incumbent during the simultaneous district/city level elections in 2015, 2017, 2018 and 2020 and district governments financial assistant towards villages. Using the village financial assistant data at the district/city level for the period of the year of 2013 to 2021, this study conducts a regression analysis with a random effect model. The results showed that the political budget cycle occured before the election year. The existence of an incumbent at district/city level is significantly correlated with an increase in village financial assistant in one or two years prior to the election. Meanwhile, in the election year, there is no significant relationship between the presence of an incumbent and the allocation of village financial assistant. The finding shows that the political budget cycle on village financial assistant took place in the years prior to election."

"ABSTRAKPenelitian ini menjelaskan bagaimana Proses Pembuatan Kebijakan Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang No.22 Tahun 2014. Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkait dengan mekanisme pemilihan kepala daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung yang terbagi kedalam tiga tahapan. Tahap pertama yaitu rapat Panitia Kerja Komisi II DPR-RI, tahap kedua dalam rapat pengesahan Tingkat I dan tahap ketiga dalam rapat Paripurna di DPR RI. Selain itu dalam penelitian ini juga akan menjelaskan bagaimana dinamika politik para aktor pembuat kebijakan dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang No.22 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif menempatkan pandangan peneliti terhadap suatu yang diteliti secara subjektif, dalam hal ini bagaimana proses tarik-menarik yang terjadi antara para pembuat kebijakan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang No.22 Tahun 2014 sebagai subjek penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka data primer yang digunakan adalah wawancara dan data sekunder menggunakan studi dokumen atau literatur.Untuk memahami bagaimana proses pembuatan kebijakan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 yang terjadi antara pemerintah dengan DPR-RI dapat dilihat dengan proses pembuatan kebijakan dalam tahapan formulasi kebijakan menurut Thomas R Dye. Hasil penelitian menunjukan bahwa Formulasi kebijakan berkaitan dengan berbagai macam alternatif kebijakan baik dari eksekutif, legislatif, maupun kelompok kepentingan dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang terjadi dan untuk memperbaikinya. Mereka dapat saling mempengaruhi dalam proses pembuatan kebijakan tersebut. Dalam menentukan kebijakan yang akan dipilih sangat ditentukan oleh dukungan elite politik legislatif . Hal ini terlihat dari perubahan sikap dari berbagai fraksi partai politik dalam pembuatan kebijakan tersebut. Dukungan terbesar yang diberikan oleh elite politik dalam memilih berbagai macam alternatif kebijakan tersebut akan menentukan kebijakan mana yang akan dipilih dan ditetapkan.

---

ABSTRACTThis research explains how The Policy Making Process of the Draft Law on Election of governors, regents and mayors become UU. No.22 of 2014. Discussion of Draft Law on the Election of the Governor, Regent, and Mayor of mechanisms related to local elections either directly or indirectly, which is divided into three phases. The first phase of the Working Committee meeting of the House of Representatives in Commission II, the second phase of the verification meeting first level and the third stage in the House of Representatives plenary meeting. And also explain how The political dynamics of the actors in policy making.The method of this research is a qualitative approach. Qualitative methods put our view of a studied subjectively, in this case how the The Policy Making Process of the Draft Law on Election of governors, regents and mayors become UU. No.22 of 2014 as a research subject. The techniques of data collection are using primary data and secondary data. Because this study used a qualitative approach, the primary data used were interviews and secondary data using documents or literature studies.To understanding how The Policy Making Process of the Draft Law on Election of governors, regents and mayors become UU. No.22 of 2014 between government and Parliament can be seen in the policy making process in the stages of policy formulation by Thomas R. Dye. The results of research showed that the Policy formulation related to a wide range of policy alternatives, both from the executive, legislative, and interest groups in solving social problems and to fix them. They can be influenced by each others in the policy making process. In determining the policies that will be selected is determined by the support of the political elite the legislature . This is evident from the change in attitude of the various factions of political parties in the policy making. The support provided by the political elite in choosing a wide range of policy alternatives that will determine which policy will be selected and specified."