Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Contents: Voorwoord ; Afkortingen ; Inleiding ; Decentralisatie ten tijde van de Oost indische compagnie ; Voorbereidingen tot wederinvoering der decentralisatie ; Huidige bepalingen omtrent den burgemeester ; De Burgemeester als voorzitter van den raad en van het college van B. en W. ; Verdere taak van den burgemeester ; Conclusies."

"Penelitian ini membahas mengenai dinamika politik perkotaan terkait preman di ibu kota. Peneliti melakukan penelitian di kawasan Blok M Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dan bertujuan ekplanasi. Dengan menggunakan pendekatan politik perkotaan dan keruangan, kekerasan yang ada di daerah Blok bisa diurai dalam penelitian ini. Hasil temuan yang diperoleh adalah adanya kelompok Preman di kawasan Blok M yakni Preman Surabaya, Preman Ambon, Preman Flores, Preman Palembang, Preman Bugis-Makassar, Preman Medan dan Preman Padang. Kelompok preman ini memiliki wilayah kekuasaan tersendiri yang kemudian menjadi identitas mereka. Kemudian dalam relasi dengan pengusaha dan alat negara, aktor-aktor yang terlibat menjalin hubungan yang menggantungkan diri satu sama lain. Penelitian ini mempunyai kesimpulan bahwa hubungan yang terjalin adalah kekerasan itu sendiri dan ruang bagi produksi kekerasan. Oleh karena itu produk yang dihasilkan juga tak lepas dari kekerasan.

---

This study discusses the political dynamics of urban-related gangster in the capital. Researchers conducted the study in Blok M, South Jakarta Kebayoran Baru. The method used is qualitative and aims explaination. By using the approach of urban and spatial politics, violence in the region block can be parsed in this study. The findings obtained are a group of thugs in Blok M that Surabaya gangsters, gangsters of Ambon, gangster of Flores , gangsters of Palembang, gangsters of Bugis-Makassar, gangsters of Medan and gangsters of Padang. This gangsters have its own territory and later become their identity. Then in relation to the employer and the state apparatus, the actors involved in a relationship that interdependence. And the resume of the researche that the relationship is violence itself and the space for the production of violence. Thus the resulting product is also not free from violence."

"Penelitian ini mengkaji sejauh mana proses penciptaan pengetahuan terjadi dalam proyek kolaborasi antara Pemerintah Kota Depok dengan Universitas Indonesia, ditinjau dari tiga proyek kolaborasi yang menginterpretasikan tiga rumpun keilmuan di Universitas Indonesia. Peneliti menggunakan empat dimensi utama yang ada pada SECI Knowledge Creation model, yang diintegrasikan dengan empat elemen Ba ke setiap dimensi SECI yang berkaitan, untuk kemudian dapat diimplementasikan ke dalam konteks proyek kolaborasi, yaitu dimensi Socialization and Originating Ba, Externalization and Dialoguing Ba, Combination and Systematizing Ba, dan Internalization and Exercising Ba. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif, dengan mewawancarai berbagai pihak dari setiap tim fakultas di tiga rumpun keilmuan Universitas Indonesia dan Pemerintah Kota Depok yang terlibat secara langsung dalam proyek kolaborasi antara Universitas Indonesia dengan Pemerintah Kota Depok. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses penciptaan pengetahuan pada dua proyek kolaborasi yang menginterpretasikan Rumpun Ilmu Sosial dan Humaniora, dan Rumpun Sains dan Teknologi di Universitas Indonesia tidak memfasilitasi perputaran penuh dari proses spiral SECI Knowledge Creation Model. Di mana proses penciptaan pengetahuan yang terjadi hanya dominan pada tiga kuadran pertama. Menariknya, terdapat perbedaan pola proses penciptaan pengetahuan pada proyek kolaborasi di Rumpun Ilmu Kesehatan, di mana terlihat adanya kesinambungan dan keberlanjutan dalam proses penciptaan pengetahuan yang ideal.

---

This research examines how far that the knowledge creation process occurs in collaborative projects between the Depok City Government and the Universitas Indonesia, in terms of three collaborative projects representing three scientific groups at Universitas Indonesia. Researchers use the four main dimensions in the SECI Knowledge Creation spiral model, which are integrated with the four Ba elements into each related SECI dimension, so that they can be implemented in the context of collaborative projects, namely the dimensions Socialization and Originating Ba, Externalization and Dialogueing Ba, Combination and Systematizing Ba, and Internalization and Excercising Ba. This research uses qualitative data collection techniques, by interviewing various parties from each faculty team in three scientific groups at the Universitas Indonesia and the Depok City Government who are directly involved in the collaborative project between the Universitas Indonesia and the Depok City Government. The research results show that the knowledge creation process in two collaborative projects interpreting the Social Sciences and Humanities Cluster, and the Science and Technology Cluster at the Universitas Indonesia does not provide the full spiral rotation of the SECI Knowledge Creation Model process. Where the knowledge creation process that occurs is only dominant in the first three quadrants. Interestingly, there are different patterns of knowledge creation process in collaborative projects at the Health Science Cluster, where the continuity can be seen in the ideal process of knowledge creation."

"Meer dan 10 jaar geleden werd de doorvoering van de bestuurshervorming in de Buitengewesten, omvattend de instelling van gewesten grooter dan de tegenwoordige, gepaard met staatkundige en administratieve decentralisatie, voor het eerst aan de orde gesteld. De staatkundige hervorming zal daarbij eerst op beperkte schaal worden doorgevoerd. Het was daarom een goede gedachte van schrijver en uitgevers om de tot deze staatkundige hervorming ontworpen nieuwe wetgevingin een verzameling, en voor zoover noodig voorzien van de officieele toelichting, uit te geven. Bij deze nieuwe wetgeving was de Indische wetgever gebonden aan de uniforme eischen welke Indische staatsregeling aan de staatkundige decentralisatie stelt."

"Skripsi ini membahas pemerintahan Kota Jakarta pada tahun 1945 ndash;1950 yang difokuskan pada korelasi antara kebijakan yang diterapkan saat itu dengan kehidupan masyarakat. Pemerintahan Kota Jakarta yang berdiri secara otonom sudah berlangsung sejak masa Hindia Belanda. Selama dua kali pergantian kekuasaan sebelum Proklamasi, Jakarta dipimpin oleh orang-orang yang bukan orang Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia menjadi momentum bagi Kota Jakarta untuk membentuk pemerintahannya di bawah kepemimpinan orang Indonesia. Belum sempat menjalankan segala kebijakannya, penyelenggaraan Pemerintahan Nasional Kota Jakarta mengalami hambatan oleh karena kedatangan Sekutu ke Jakarta. Sekutu mendirikan suatu pemerintahan militer yang berpusat di Jakarta. Pasca Agresi Militer I, Jakarta sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Belanda termasuk penyelenggaraan pemerintahan federal Jakarta. Perubahan kepemimpinan ini berpengaruh terhadap kebijakan atas kedudukan dan wilayah Jakarta. Penyelenggaraan pemerintahan Kota Jakarta oleh Belanda hanya berlangsung hingga pengakuan kedaulatan. Dinamika pemerintahan Kota Jakarta selama periode tersebut berpengaruh terhadap kebijakan-kebiijakan publik yang diterapkan. Kebijakan-kebijakan inilah yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat dari berbagai aspek. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah dengan sumber primer diperoleh dari Arsip Nasional Republik Indonesia dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

---

This thesis discusses the city government of Jakarta in 1945 ndash 1950 which focused on the correlation between the policies applied at the time and the life of the community. The autonomous city government of Jakarta has been established since the Dutch East Indies. During the two power changes before the Proclamation, Jakarta was led by non Indonesians. The Proclamation of Indonesian Independence became a momentum for the City of Jakarta to form its government under the leadership of Indonesians. Have not had time to run all the policies, the implementation of the National Government of Jakarta City experienced obstacles because of the arrival of the Allies to Jakarta. The Allies established a military government based in Jakarta. After Military Aggression I, Jakarta is fully under Dutch control, including the federal government of Jakarta. This leadership change influences policy on the position and the territory of Jakarta. The administration of the Jakarta Municipality by the Dutch only lasted until the recognition of sovereignty. The dynamics of the Jakarta City government during that period had an effect on the public policies that were implemented. These policies are perceived directly by the community and affect the lives of people from various aspects. The research method used is historical method with primary sources obtained from National Archives of Indonesia and National Library of Indonesia. "

"Penelitian ini melihat bagaimana peran civil society organization dalam mempengaruhi masyarakat dan Pemerintah Kota Depok dalam mengembangkan smart city. Penelitian ini berfokus pada 3 aspek smart city, yaitu smart governance, smart environment, dan smart living. Penelitian ini menggunakan konsep civil society yang dikemukakan oleh Larry Diamond dan peran civil society oleh Setiyono dan McLeads. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam. Penelitian ini mengambil 3 narasumber utama, yaitu tim pengembangan smart governance, Trash Hero Depok, dan Forum Komunitas Hijau Depok. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa civil society organization di Kota Depok memiliki peran dalam mempengaruhi masyarakat dan Pemerintah Kota Depok dalam pengembangan smart city. Masing-masing komunitas ini dapat mengisi peran strategis maupun peran praktis yang dimiliki oleh civil societyorganization dalam pengembangan smart governance, smart living, dan smart environment di Kota Depok. Dengan mengisi perannya, civil society organization di Kota Depok dapat mempengaruhi masyarakat dan Pemerintah Kota Depok menuju Depok smart city.

---

This study looks at the role of civil society organizations in influencing the community and the City Government of Depok in developing smart city. This research focuses on 3 aspects of smart city: smart governance, smart environment, and smart living. This study uses the concept of civil society proposed by Larry Diamond and the role of civil society by Setiyono. This study uses qualitative methods with in-depth interviews. This study took 3 main sources, namely Universitas Gunadarma Center for Smart and Sustainable City, Depok`s Trash Hero, and the Depok Green Community Forum. In this study it was found that civil society organizations in Depok City had a role in influencing the community and the City Government of Depok in developing smart cities. Each of these communities can fill the strategic and practical roles that civil society organizations have in developing smart governance, smart living, and smart environment in Depok City. By fulfilling its role, civil society organizations in the City of Depok can influence the community and the Government of the City of Depok towards Depok smart city."

"Dalam beberapa dekade terakhir, dampak perubahan iklim terus meningkat secara signifikan dan menimbulkan kerusakan pada sektor infrastruktur transportasi. Hal ini disebabkan oleh peristiwa bahaya iklim seperti banjir, cuaca ekstrem, dan kenaikan permukaan laut. Salah satu daerah yang paling terdampak adalah wilayah pesisir dan perkotaan seperti Jakarta di mana bahaya iklim telah mengancam keberlanjutan pembangunan akibat rusaknya infrastruktur jalan/jembatan. Oleh karena itu, institusi tata kelola adaptif merupakan strategi yang tepat untuk meningkatkan kapasitas lokal sekaligus beradaptasi dengan perubahan iklim di sektor infrastruktur transportasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivism untuk menganalisis bagaimana institusi tata kelola adaptif dapat mendukung adaptasi jalan dan jembatan di Jakarta. Teknik pengumpulan data menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dengan sepuluh informan dan tinjauan pustaka seperti peraturan, laporan kinerja pemerintah, dan dokumen kebijakan adaptasi perubahan iklim. Hasil penelitian ini adalah bahwa institusi tata kelola adaptif telah mendukung upaya adaptasi perubahan iklim di sektor infrastruktur transportasi di Jakarta. Meskipun terdapat berbagai kebijakan yang telah diterapkan untuk mencapai ketahanan, adaptasi infrastruktur transportasi masih belum terintegrasi. Pasalnya, beberapa indikator yang dikembangkan institusi tersebut belum terpenuhi, di antaranya keterlibatan aktor yang lebih luas dalam pembuatan kebijakan, tidak adanya regulasi pendanaan, insentif, dan pembelajaran institusi. Padahal itu penting untuk menghasilkan kebijakan dan regulasi adaptasi perubahan iklim melalui keterlibatan aktor yang lebih luas dan pembelajaran institusi yang baik.  Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memperkuat kerja sama yang telah terbentuk dan mengintensifkan upaya adaptasi yang konkret dan spesifik, khususnya pada infrastruktur jalan dan jembatan.

---

In recent decades, the impact of climate change has continued to increase significantly and inflict damage on the transportation infrastructure sector. This is caused by climate hazard events such as floods, extreme weather, and sea-level rise. One of the most affected areas is coastal and urban areas such as Jakarta where climate hazards have threatened the sustainability of development due to the destruction of road/bridge infrastructure. Therefore, the institution of adaptive governance is the right strategy for increasing local capacity as well as effort to adapt to climate change in the transportation infrastructure sector. This study used a post-positivism approach to analyze how the institution of adaptive governance could support the adaptation of roads and bridges in Jakarta. This research used qualitative methods through in-depth interviews with ten informants and literature reviews such as regulations, government performance reports, and climate change adaptation policy documents. The results study is that institution of adaptive governance has supported climate change adaptation efforts in the transportation infrastructure sector in Jakarta. There are various policies have been implemented to achieve resilience, but the adaptation of transportation infrastructure is still not integrated. It is because several indicators that developed the institution have not been fulfilled, such as the involvement of the multilevel actors in policymaking, the absence of funding regulations, incentives, and institutional learning. Whereas those are important to generate policies and regulations on climate change adaptation through the broader involvement of actors and good institutional learning. Therefore, the Jakarta Capital City Government needs to strengthen the cooperation that has been formed and intensify concrete and specific adaptation efforts, especially on road and bridge infrastructure."