Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"nhalt :1. Der krieg nach der lehre der scholastiker2. Das recht des krieges im europäisdien völkerrecht3. Der krieg und völkerbundsatzung4. Der Kellogg-pakt5. Das verbot der anwendung von gewalt nach der charta der Vereinten Nationen6. Die Stimson-Doktrin"

"Ekonomi neoliberal yang diusung oleh negara liberal adalah awal dari terlepasnya ekonomi dari relasi sosial. Neoliberal membuat gagasan hubungan sosial berkurang yang menyebabkan kesalahan ekonomi. Pengurangan yang dilakukan oleh ekonomi neoliberal menyebabkan ekonomi tercerabut dari relasi sosial. Penarikan ekonomi dari hubungan sosial menyebabkan penurunan status ontologis manusia dan alam. Sistem ekonomi neoliberal menyebabkan segala sesuatu dikomodifikasi dan diperdagangkan dalam mekanisme pasar yang mengakibatkan kehancuran manusia dan alam. Masalah terputusnya ekonomi dari hubungan sosial dapat diselesaikan melalui pemikiran ekonomi yang tertanam dari Karl Polanyi dan konsep masyarakat stasioner John Stuart Mill.

---

The neoliberal economy promoted by the liberal state is the beginning of the detachment of the economy from social relations. Neoliberals make the idea of ​​social relations diminish which leads to economic error. The reduction made by neoliberal economics causes the economy to be uprooted from social relations. The economic withdrawal from social relations leads to a decline in the ontological status of humans and nature. The neoliberal economic system causes everything to be commodified and traded in a market mechanism which results in the destruction of humans and nature. The problem of the disconnection of the economy from social relations can be solved through the embedded economic thought of Karl Polanyi and John Stuart Mills concept of stationary society."

"Tanggal 31 Oktober 2011 melalui prosedur pemungutan suara di Konferensi Umum UNESCO Palestina secara resmi diterima menjadi anggota baru UNESCO. Ini adalah kasus pertama suatu entitas hukum internasional yang bukan merupakan anggota dari PBB diterima menjadi anggota dari organisasi ini. Skripsi ini membahas pokok permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimanakah sistem penerimaan keanggotaan dalam organisasi internasional 2. Bagaimanakah proses penerimaan Palestina sebagai anggota UNESCO dan 3. Bagaimanakah penerimaan Palestina jika ditinjau berdasarkan hukum internasional. Secara garis besar pembahasan didasarkan pada studi literatur mengenai perkembangan doktrin sejarah dan pengaturan keanggotaan dalam organisasi internasional dengan meninjau instrumen pokok dari UNESCO itu sendiri beserta prinsip umum PBB. Selanjutnya dianalisis pula pemenuhan persyaratan keanggotaan UNESCO oleh Palestina beserta dampak dampak penerimaannya. Secara ringkas simpulan yang didapat menjawab secara positif diterimanya Palestina sebagai anggota UNESCO adalah suatu hal yang diperbolehkan dalam hukum internasional.

---

On October 31st 2011 through its General Conference voting procedures Palestine officially admitted as a new member of UNESCO. It is the first case for an international legal entity which are not a member of United Nations to be approved as a member of the organization. This undergraduate thesis tries to answer following questions :1. How does membership system in international organizations 2. How does admission of Palestine process to be a member of UNESCO and 3. How does admission of Palestine based on international law. Generally the analysis is based on literature study concerning development of doctrine histories and regulation on membership in international organizations based on UNESCO Constitution itself and United Nations general principles. Moreover the analysis also examines about requirements fullfilment by the Palestine with its implications In brief the conclusion answers in positive the admission of Palestine as a new member of UNESCO is a allowed in international law."