Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Industri migas merupakan industri strategis bagi bangsa Indonesia. Selain industri migas menyumbang sekitar 30% untuk APBN, Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan cadangan minyak terbesar di kawasan asia tenggara. Cadangan minyak ini menjadi aset yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia untuk melakukan pembangunan. Tentunya aset berharga ini tidak akan menghasilkan apa-apa jika pengeleloaan terhadap aset ini tidak dilakukan dengan baik. Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan kegiatan investasi yang lain karena Industri migas merupakan industri yang pada modal (high cost), padat teknologi (high technology), padat resiko (high risk) dan membutuhkan eksplorasi secara terus menerus untuk mempertahankan produksi.Untuk itu dalam setiap Kontrak Kerja Sama Migas di Indonesia memuat klausul pengembalian setiap biaya operasi yang dikenal dengan Cost Recovery yang diberikan dalam bentuk In-Kind. Pemberian pengembalian biaya dalam bentuk In-Kind ini menarik untuk dikaji dengan menggunakan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang mengamanatkan kepada Negara untuk memanfaatkan sumber daya alam Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada akhirnya disimpulkan bahwa Cost Recovery menghilangkan penguasaan Negara terhadap minyak bumi yang dihasilkan dari perut bumi Indonesia karena dengan bagian dari Cost Recovery mutlak menjadi milik kontraktor yang tidak dapat diintervensi pemerintah penggunaannya. Untuk itu penulis menyarankan perlunya dibuat suatu formulasi baru untuk kontrak kerja sama migas yang memuat klausula pengembalian dalam bentuk tunai atau memberikan kontrak kerja sama dengan Cost Recovery hanya untuk lapangan minyak yag tidak mampu dikelola oleh BUMN.Oil and gas industry is a strategic industry for the nation of Indonesia. In addition to oil and gas industry accounted for about 30% to the state budget, Indonesia is also known as the country with the largest oil reserves in the region southeast asia. Oil reserves is becoming a valuable asset for Indonesia to carry out the development. Surely these valuable assets will not produce anything if pengeleloaan against this asset is not done well. Oil and gas exploration and exploitation activities have characteristics very different from other investment activities due to oil and gas industry is an industry that in the capital (high cost), technology-intensive (high technology), solid risk (high risk) and requires constant exploration to maintain production . For it is in any Oil and Gas Contract in Indonesia includes a clause returns any operating expenses, known as cost recovery given in the form of In-Kind. Giving a refund in the form of In-Kind is interesting to examine the use of Article 33, paragraph 3 of the UUD 1945 which mandates the State to exploit Indonesia's natural resources for the greatest prosperity of the people. Ultimately concluded that Cost Recovery eliminating control of Indonesian government on oil which produced from the bowels of the Earth Indonesia because the of split that conractor gain from Cost Recovery is absolutely belongs to a contractor who cannot interfered by government. According to the conclusion authors suggest that Indonesian government need created a new formulation for the oil and gas cooperation contracts which contain clauses of return in the form of cash or providing a cooperation contract with Cost Recovery only in oil field that cannot be able to be managed by the BUMN."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perubahan cash flow terhadap perubahan cash holding, khususnya untuk melihat ada atau tidak adanya perubahan cash holding yang asymmetric pada perusahaan yang sedang menghadapi cash flow positif maupun negatif. Sampel yang digunakan adalah perusahaan non-keuangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode 2003-2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika cash flow positif, maka cash holding perusahaan akan meningkat. Sedangkan ketika cash flow negatif maka cash holding perusahaan akan menurun. Sehingga tidak adanya perubahan cash holding yang asymmetric ketika cash flow positif maupun negatif.

---

This research aims to analyze the impact of incremental cash flow to incremental cash holding, specifically in regards to the possible asymmetric change of cash holding in positive and negative cash flow situation. Samples are taken from nonfinancial companies listed in Indonesian Stock Exchange between 2003-2012. The result shows that when cash flow is positive there is an increase in cash holding. Moreover, in the event of negative cash flow, cash holding will decrease. Therefore, there is no asymmetric change of cash holding when cash flow positive or negative."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai sumber pendapatan apa saja yang dapat mempengaruhi belanja modal pemerintah daerah dan bagaimana pengaruhnya. Objek penelitian adalah Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia periode penelitian 2008-2012. Hasil pengujian membuktikan bahwa satu-satunya sumber pendapatan yang berpengaruh positif terhadap belanja modal hanyalah DAK. Sementara PAD, DAU, dan DBH berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Di samping itu belanja pegawai juga berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa pemerintah daerah cenderung menggunakan dana yang bersifat block grant lebih besar untuk kepentingan operasionalnya daripada membiayai belanja modal.

---

ABSTRACTThis study aims to obtain empirical evidences about what source of income that may affect capital expenditure of local government. Object of this study is regencies/municipalities in Indonesia for period 2008-2012. The result of the calibration proves that the only source of income which has positive effects to capital expenditure is Special PurposeGrant (DAK), when Local Own Source Revenue (PAD), General Purpose Grant (DAU), and Shared Fund(DBH) affects negatively. In addition, personnel expenditure also holds negative effects to capital expenditure. The conclusion of this study is that local governments tend to use greater block grant funds for the benefit of its operations rather than for funding capital expenditure."

"Memperhatikan peran dan manfaat dana pensiun yang cukup strategis bagi negara serta mempertimbangkan pentingnya jaminan kesejahteraan bagi pekerja dihari tua, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Dengan perkembangan Dana Pensiun menjadi badan hukum yang terpisah dari badan hukum pendiri, diharapkan dapat menjamin pengembangan dana yang menjadi hak peserta Dana Pensiun. Di sisi lainnya, diharapkan pengelolaan Dana Pensiun dapat menjadi lebih baik, terencana dan profesional sehingga hasilnya akan mcmberikan banyak manfaat baik kepada individu peserta, perusahaan dan juga negara.Melalui penulisan tesis ini, penulis mencoba menggali dan menelaah perkembangan investasi Dana Pensiun Indonesia periode tahun 1996-2001, melalui rumusan masalah yang diajukan, yaitu:1. Apakah terdapat pengaruh deposito dan saham secara signifikan terhadap hasil investasi pada DPPK PPMP?2. Apakah terdapat pengaruh hasil investasi DPPK PPMK terhadap Rasio Kecukupan Dana (RKD)?3. Apakah terdapat pengaruh hasil investasi DPPK dan DPLK terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)?4. Apakah terdapat perbedaan pengelolaan investasi DPPK PPMP sebelum dan sesudah krisis moneter?Penelitian dilakukan melalui pengumpulan data yang dilakukan dengan pengambilan sampel sebanyak 146 dari 267 populasi Dana Pensiun PPMP yang ada di Indonesia berdasarkan laporan dari Direktorat Dana Pensiun - Departemen Keuangan. 146 Dana Pensiun tersebut mcrupakan Dana Pensiun yang tetap ada sejak tahun 1996 sampai 2001 dan mempunyai laporan yang lengkap baik laporan keuangan maupun laporan investasinya.Data diolah dengan analisis korelasi, regresi liner sederhana dan berganda serta uji komparatif yang diproses melalui program uji statistik 1 software pengolahan data SPSS versi 11.5.Berdasarkan analisis data tersebut di peroleh:a. Hasil perhitungan regresi dan korelasi antara jenis investasi dengan hasil investasi diperoleh bahwa dalam model pengelolaan investasi di Indonesia khususnya untuk Dana Pensiun PPMK pada jenis investasi Deposito, Saham dan Tanah-Bangunan mempunyai hubungan yang signifikan dengan Hasil Investasi. Persamaan regresi linear:Hasil Investasi = 0,193 Deposito + 0,198 Saham + 0,106 Tanah & Bangunan. Jenis investasi lainya mempunyai hubungan yang secara statistik tidak signifikan dalam memberikan kontribusi kepada hasil investasi (kinerja keuangan). Walaupun dari rata-rata alokasi investasi dari tahun 1996-2001 investasi saham menempati urutan ke lima secara besarnya jumlah investasi, akan tetapi secara data empiris didapat bahwa investasi saham memberikan kontribusi yang lebih besar dibanding dengan jenis investasi lainnya.b. Rasio kecukupan dana (RKD) yang merupakan alat ukur kesehatan dari dana pensiun tidak dapat diberikan kontribusi yang baik dari Total Investasi. Hal ini didapat dari uji statistik yang menyatakan bahwa Total Investasi DPPK PPMP tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap RKD. Data rill juga menunjukkan masih cukup banyak dana pensiun Indonesia mempunyai RKD dibawah 100%.Total investasi ini perlu untuk ditingkatkan kinerjanya sehingga mendapatkan hasil investasi yang mcmadai untuk menopang RKD.c. Total Investasi Dana Pensiun baik dari DPPK dan DPLK mempunyai hubungan yang signifikan atau memberikan kontibusi yang berarti bagi Produk domestik bruto Indonesia. Hal ini berarti kehadiran Dana Pensiun memberi penambahan pada peningkatan PDB dan mempunyai peran yang berarti bagi negara serta berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.d. Pengelolaan investasi DPPK PPMP pada saat sebelum krisis moneter dibandingkan dengan saat sesudahnya, berdasarkan uji statisik analisis perbadingan rata-rata paired samples T-Tess didapat bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada model atau alokasi investasinya. Dari uji ini diketahui bahwa pola investasi dana pensiun di Indonesia dapat dikatakan mempunyai bentuk yang seragam.Saran atau usulan penulis:a. Berdasar kesimpulan pada point a. di atas dan dengan kondisi dimana kondisi suku bunga yang terus menurun, maka perlu untuk ditidaklanjuti pola investasi kepada penempatan saham dengan tentunya mencermati dan mendalami seluk beluk berinvestasi saham di pasar modal Agar dapat diperoleh basil investasi melalui capital gain atau deviden sesuai harapan.b. Karena hasil dari Total Investasi tidak signifikan terhadap RKD yang berarti terdapat variabel lain yang mcmpengaruhi, maka perlu bagi Dana Pensiun memperbaiki faktor manajemen termasuk perhitungan aktuarisnya yang akan berpengaruh pada RKD.c. Untuk lebih meningkatkan peran Dana Pensiun dan agar kinerjanya dapat lebih ditingkatkan, Pemerintah diharapkan dapat memberikan pembinaan dan bantuan agar kendala-kendala yang dihadapi pengelola Dana Pensiun dapat diatasi.

---

Pay attention the strategic role and the benefit of Pension Fund for the nation, as well as considering the importance of prosperity guarantee for the employee in the retirement time, Indonesian Government issued the Undang-Undang (Regulation) No. I I 1992 regarding the Pension Fund. By the progress of Pension Fund to become a Legal Entity that separate from the Founding Legal Entity (Company), expected that it can assure the fund improvement that belongs to the right of Pension Fund member. On the other side, it was expected that the management of Pension Fund can be better, well planning and more professional, so the result of Pension Fund will give much benefit to the personal that joint the program, company and also the nation.

By this thesis, the writer tries to excavate and research the progress of Indonesian Pension Fund investment period of year 1996-2001, by the formulation of the propose cases, as follows:

1. Is there any significant effect of deposit and shares to the investment result on the DPPK PPMP?

2. Is there any effect of DPPK PPMK investment result to the Fund Fulfillment Ratio (Rasio Kecukupan Dana 1 RKD)?

3. Is there any effect of DPPK and DPLK investment result to the Product Domestic Bruto (PDB)?

4. Is there any difference in the DPPK PPMP investment management before and after the monetary crisis?

The research was done by collecting data that taken with the amount 146 samples of 267 PPMP Pension Fund population that exist in Indonesia, base on the report of Direktorat Dana Pensiun (Pension Fund Devision) - Departemen Keuangan (Finance Department). The 146 Pension Fund is the Pension Fund Entity that still exist since the year 1996 up to 2001, and having the complete report both financial and investment report.

Data was evaluated by analysis of correlations, simple and multiple regressions, and also the comparative test that processed by the statistic test program 1 software of data management SPSS version 11.5.

Base on the analysis of data revealed that:

a. Correlation and regression calculation result between the investment type and the investment result is revealed that in Indonesian investment management model especially for PPMK Pension Fund, the investment in the Deposit, Share and Land-Buildings have the significant correlation with the Investment Result. The linear regression equation is:

Investment Result = 0,193 Deposit + 0,198 Shares + 0,106 Land & Building. The other investment type by statistic has no significant correlation in giving contribution to the investment result (financial performance). Even though, by the average of investment allocation since year 1996-2001, the investment of shares is in the fifth position by the amount of investment, but by the empirical data was obtained that the investment type of shares give more contribution than the other investment type.

b. Fund Fulfillment Ratio (Rasio Kecukupan Dana 1 RKD) that is the tools to measure the health of Pension Fund could not give or supported by good contribution of Total Investment. This condition was obtained from the statistic test that mention the Total Investment of DPPK PPMP have no significant effect to Fund Fulfillment

Ratio. The real Data is showed that there are many Pension Fund in Indonesia that have the Fund Fulfillment Ratio bellow 100%. This Total Investment needs to be improved for its performance so it can get the appropriate investment result to support the Fund Fulfillment Ratio.

c. Total Investment of DPPK and DPLK Pension Fund have the significant correlation or give the significant contribution to Indonesian Product Domestic Bruto (PDB). This mean that the existence of Pension Fund give the effect of PDB and Pension Fund have significant role for the nation and for the improvement of people prosperity.

d. DPPK PPMP investment management before compare to after the monetary crisis, base on statistic test average comparation analysis paired samples T-Test obtained that there is no significant differences of the investment allocation or model. By this test also obtained that the Indonesian investment pattern can be said that they have the same type of form.

Writer's suggestion:

a. Base on the conclusion at the above point a. and with the condition where the bank rate continuously decrease, therefore it is to be consider to make the investment pattern on the shares and of course by paying attention and getting to know well the way of investment in the stocks exchange in order to obtain the capital gain or dividend of stocks as considerable expectation.

b. Because the result of Total Investment is not significant to RKD, that means there are the other variable which influenced therefore the Pension Fund need to improve the factor or management including the actuary calculation which will give effect to RKD.

c. To improve more the Pension Fund role and to increase the performance, Government is expect to coach and helps to solve the barrier that faces by the Pension Fund management."

"Tujuan penulisan tesis ini adalah menghitung perkiraan pelarian modal dari Indonesia, mengetahui dan menguji secara empiris faktor-faktor yang menyebabkan pelarian modal, mengetahui pengaruh kebijaksanaan deregulasi terhadap pelarian modal dengan menggunakan metodologi ekonometrika sebagai alat analisis. Analisis dilakukan dengan metode regresi OLS (Ordinary Least Square). Hasil Regresi yang diperoleh lalu dites/ uji statistik untuk membuktikan apakah asumsi klasik regresi linier dipenuhi.Ruang lingkup waktu penelitian dari tahun 1983-1999. Data yang digunakan adalah data sekunder bersumber dari Bank Indonesia, International Financial Statistics, Balance of Payments, dan Biro Pusat Statistik. Data diolah dengan menggunakan program Eviews 3.0.Pendekatan estimasi pelarian modal yang diadaptasi adalah model Cuddington (1986). Model ini dimodifikasi dengan menambahkan variabel dummy stabilitas politik dan tujuh bolas dummy kebijaksanaan yang mendorong investasi. Menggantikan faktor inflasi domestik dengan faktor selisih inflasi domestik dengan inflasi luar negeri (infsel). Menggantikan faktor tingkat bunga aset finansial domestik dan luar negeri dengan faktor selisih tingkat bunga aset finansial domestik dengan tingkat bunga aset finansial luar negeri (irrd).Hasil estimasi pelarian modal dari Indonesia sepanjang periode penelitian tahun 1983-1999 adalah sebesar US$ 8637 juta. Faktor yang mempengaruhi pelarian modal dari Indonesia adalah selisih inflasi domestik dengan inflasi luar negeri (infsel) yang berarah negatif dan pada (t-3) arahnya positif, selisih tingkat bunga aset finansial domestik dengan luar negeri yang berarah negatif dan pada (t-3) arahnya positif, ekspektasi nilai tukar arahnya positif, dan pada (t-4) arahnya negatif, dan stabilitas politik yang berarah negatif. Arah negatif berarti menghambat pelarian modal dan arah positif berarti mendorong pelarian modal. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelarian modal ini signifikan pada 5%. Faktor yang mempengaruhi pelarian modal mempunyai pengaruh kuat secara individu tetapi tidak secara keseluruhan yang ditunjukkan dengan R2 yang kecil (0.34).Kebijaksanaan yang mendorong investasi ternyata tidak signifikan secara individu. Tiga kebijaksanaan yang mempunyai signifikansi tertinggi adalah D11 (SK BKPN No. 171SK11991) tentang pemilikan saham asing pada PMA/PMDN, D5 (Paket Kebijaksanaan 15 Januari 1987, SK Menteri Perdagangan No. 37IKPIII11987, SK Menteri Perindustrian No. 36/M/SK/11/1987) tentang tata niaga impor kelompok industri tertentu serta bea masuknya yang disempurnakan, pemberian wewenang khusus pengusaha Kawasan Berikat Nusantara, penyederhanaan izin usaha industri mesin dan mesin listrik, dan Ds (SK Menteri Keuangan No. 10681KMK 0011988) tentang izin pendirian bank campuran baru dalam bentuk usaha patungan dengan penyertaan pihak asing sampai 85%."

"Paradigma baru sistem penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam kerangka otonomi daerah telah menimbulkan perubahan, yang signifikan terhadap tugas dan fungsi pemerintah di daerah dalam bidang investasi. Otonomi dalam implementasinya memberikan kewenangan yang cukup luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya, termasuk menyangkut masalah investasi. Untuk menggerakkan kegiatan investasi, pemerintah daerah perlu mengadakan koordinasi dengan seluruh instansi terkait, para pelaku usaha, perbankan, serta pemerintah Kabupaten/Kota, perlu juga menciptakan iklim investasi yang kondusif dan stabil untuk meletakkan dasar investasi yang berkelanjutan, mewujudkan kerja sama internasional yang mengutamakan kepentingan nasional/daerah dengan mengadakan kegiatan promosi yang aktif. Investasi di daerah akan berjalan dengan baik apabila ada supremasi hukum yang menjamin tegaknya kepastian dan transparansi dengan didukung lahirnya produk peraturan daerah yang tidak menghambat investasi."

"Hipotesis pasar modal efisien (efficient capital market hypothesis, ECMi) dan model penentuan harga harta modal (capital asset pricing model, CAPM), mengajukan hipotesis bahwa dalam jangka panjang tidak terdapat peluang untuk memperoleh tingkat penghasilan abnormal (abnormal rate of return). Pengujian empiris dengan pendekatan studi portfolio menghasilkan berbagai anomali yang tidak dapat dijelaskan dengan kedua model. Anomali pengaruh ukuran menunjukkan bahwa tingkat penghasilan abnormal dapat diperoleh secara konsisten pada investasi berkapitalisasi pasar kecil.Penelitian ini bertujuan menguji CAPM dalam bentuk hubungan antara tingkat penghasilan dan risiko dengan menambahkan faktor ukuran investasi sebagai variabel penjelas selain risiko. Pengaruh ukuran dihipotesiskan sebagai karakteristik di luar risiko yang berkorelasi dengan tingkat penghasilan. Dengan memasukkan variabel ukuran, CAPM dirumuskan sebagai hubungan berganda tingkat penghasilan dengan risiko dan ukuran.Hasil analisis terhadap investasi di Bursa Efek Jakarta perioda 1995 s.d. 1999 menunjukkan bahwa tingkat penghasilan rata-rata secara terpisah maupun bersama-sama berkorelasi positif dengan risiko (beta) dan negatif dengan ukuran (chi) investasi sebagaimana hipotesis CAPM dan pengaruh ukuran. Masuknya faktor ukuran kedalam model tidak menghapus peran beta.Selain itu, diperoleh temuan tambahan bahwa kecenderungan penilaian berlebih (overpricing) berhubungan positif dengan ukuran. Dari temuan tambahan ini dapat disimpulkan bahwa anomali pengaruh ukuran berkaitan dengan underpricing pada investasi berukuran kapitalisasi kecil."