Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"A. Latar Belakang MasalahDalam perkembangan bangsa~bangsa di kawasan Asia Tenggara, untuk berhimpun dan bersatu - kits mencatat.L dr nya Association of Southeast-Asia disingkat ASA dalam umun 1961 terdiri hanya dani Malaya, Thailand dan Pilipina tanpa ikut sertanya Indonesia. Pada tahun 1963 lahirlah MAPHILINDO yang anggota-anggotanya terbatas kepada Ma1aya, Fi1ipina dan Indonesia, suatu persekutuan atas dasar kebersamaan suku Melayu. Usaha dan upaya ASA dan MAPHILINDO antuk menghimpun bangsa dan nsgara di Asia Tenggara tersebut,dan di mana dalam ASA,`Indonesia tidak ikut Serta dan dalam MAPHILINDO, Thailand tidak ikut, telah menemui kegagalan untuk tetap berhimpun dan bersatu dalam msncapai~cita-cita nya. Usaha yang ketiga kalinya untuk menghimpun dan ber- satu dalam cita-cita antara banqsa-bangsa di Asia Tenggara akhirnya berhasil dengan ditakrirkannya ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) di Bangkok dalam tahun 1967. Apakah kegagalan ASA dan Maphilindo akan menimpa ASEAN;u1a di tahap-tahap perkembangan selanjutnya, menjadi bahan pemikiran saya untuk menulis disertasi .says ini, faktor-faktor mana mungkin menghambat atau mengqairahkan usaha lanjut ASEAN, baik dalam kaitan intra ASEAN maupun ekstra ASEAN. Apakah pembenahan ini harus di mulai dahulu dari segi institusionalnya dan berakhir pada tahap-tahap efisiensi dan kecepatan implementasi keputusan-keputusan ASEAN, apakah ini dalam tingkat pengambilan keputusan - keputusan dalam Seniors Officials Meeting (SOM), ASEAN Ministerial Meeting (AMM), bahkan dalam KTT antara Kepala-kepala pemerintahan sendiri. Apakah mungkin ada pendapat, bahwa ASEAN sebagai suatu organisasi internasional belum berfungsi secara optimal, dibanding dengan organisasi internasional seperti globalisasi Masyarakat Eropa yang telah dilengkapi dengan seperangkat hukum dan peraturan-peraturan pelaksana yang sudah merupakan "Living reality" bagi kemasyarakatan para anggota yang telah bergabung. sebagai bahan pembanding, dapat dibaca karangan ilmiah P.J.F. Kaptein dan P.Verloren Themaat berjudul "Inleiding tot het Recht van de Europese Gemeenschappen", dan karangan ilmiah M.van Emple "Vernietiging en nietigheid van onrechmatige Overheidshandelen in de Europese Gemeenschapgaf. Ma1ahan dalam Masyarakat Eropa, peradilannya telah begitu maju, sampai seorang hakim administrasi Masyarakat Eropa dapat membatalkan tindakan-tindakan hukum yang telah diambil oleh sebuah komisi (Kaptein, 1970:109). Apakah dalam batang tubuh ASEAN secara struktural, suatu keputusan yang telah diambil oleh tahap SOM dapat dibatalkan oleh AMM dan di "konsensuskan? dalam taraf yang tertinggi.MasalahSetelah mengetahui latar belakang masalahnya, kini dicari jalan mana yang sekiranya dapat mempercepat terlaksananya tujuan pokok ASEAN, sehingga pada suatu kurun waktu tertentu nanti ASEAN benar-benar merupakan kehendak bersama dari para anggotanya. Kehendak bersama dari para anggota ASEAN, sekiranya nanti dapat mewujudkan suatu identitas seperti telah dibakukan dalam butir 6 tentang stabilitas politik (Deklarasi ASEAN concord, Denpasar, l976). ASEAN yang dicetuskan di Bangkok (1967), situasi Han kondisinya lain dengan tahun 1989. Observasi realitas, identifikasi fakta fakta dan restrukturalisasi ASEAN seyogyanya menjadi perhatian setiap kali ada pertemuan para pemimpin ASEAN. Pada akhir penulisan disertasi ini, yaitu dalam Bab V (kesimpul an dan saran-saran), saya mencoba memberi jawabannya. Berpedoman kepada kerangka konseptual dan teoritis yang diuraikan dalam Bab ID, serta metodologi penelitian dan penulisan dalam Bah IE, diharapkan dapat ditemukan latar belakang serta saran pemecahannya. Masalahnya akan di batasi pada wawasan organisasi dan administrasi ASEAN seperti organisasi internasional sebagai subyek hukum internasional, segi-segi hukum organisasi internasional, organisasi internasional dalam kaitannya dengan administrasi internasional dan hukum administrasi internasional, hukum administrasi, hukum internasional, stabilitas regional dan kemantapan hukum, perekonomian regional untuk kemakmuran yang dibahas dalam Bab II."

"Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA merupakan integrasi ekonomi untuk menciptakan ekonomi ASEAN yang stabil dan memiliki daya saing tinggi, yang didalamnya terdapat arus barang, jasa, investasi, dan aliran modal yang lebih bebas, pembangunan ekonomi yang adil, serta pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi. Thesis ini menganalisis kesiapan birokrasi Kabupaten Karawang dalam pengimplementasian MEA ditinjau dari kerangka 7S McKinsey: style, skill, systems, structure, staff, strategy, dan shared values. Penelitian mengacu pada paradigma kualitatif dan postpositivism, dimana pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara mendalam. Pemerintah Kabupaten Karawang belum memiliki kesiapan birokrasi yang ideal dalam pengimplementasian kebijakan MEA karena 1 belum ada visi yang secara khusus menggambarkan tujuan Kabupaten Karawang dalam memanfaatkan MEA, 2 belum optimalnya pemenuhan sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, 3 belum optimalnya komitmen dari para stakeholders dalam pengimplementasi-an MEA, dan 4 belum optimalnya perumusan kebijakan maupun regulasi yang terintegrasi dengan seluruh stakeholders. Pengimplementasian MEA di Kabupaten Karawang dapat dimulai dengan perumusan kebijakan dan regulasi yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan pengimplementasian MEA mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

---

The ASEAN Economic Community AEC is an economic integration within ASEAN region to create stable and prosperous ASEAN economic region with competitive economies, in which the economy contains high flow of goods and services, good investment rate, strong upward trend in capital flows, equitable economic development, and the alleviation of poverty and socio economic disparities. The thesis analyzes the readiness of the Bureaucracy of Karawang Regency Officials in implementing the AEC in accordance with the 7S McKinsey framework covering seven variables including style, skill, systems, structure, staff, strategy, and shared values. The research is based on the qualitative paradigm and postpositivism theory, in which the data collection techniques include document studies and in depth interviews. Building upon the results of research, the bureaucracy of Karawang Regency Officials is not ideal yet to implement the policies regulating the AEC because of 1 the lack of local government vision that specifically describes the objective of Karawang Regency in the framework of the AEC, 2 bad fulfillment of human resources within Karawang Regency government, 3 lack of commitment from several stakeholders in Karawang Regencey in implementing the AEC, and 4 lack of policies and regulations integrating all local stakeholders in implementing the AEC. The implementation of the AEC in Karawang Regency needs full commitment from Karawang Regency bureaucrats starting from the lawmaking process regulating issues related to the AEC implementation including planning, implementation, and evaluation of the AEC implementation."

"SEAN has undertaken the complex task of creating a single economic entity for Southeast Asia by 2015 in the form of the ASEAN Economic Community (AEC), but without regulators or supranational institutions, its implementation has been an inconsistent process. Through comparisons with the EU and NAFTA, this book illustrates the shortcomings of the current system, enabling readers to understand both the potential of regional economic development in ASEAN and its foundational and institutional deficiencies. The authors' analysis of trade in goods and services, investment, and dispute resolution in the AEC indicates that without strong regional institutions, strong dispute resolution or a set of norms, full and effective implementation of the AEC is unlikely to result. The book offers clear solutions for the ASEAN institutions to help the AEC reach its full potential. Written by two leading practitioners, this insightful book will interest policymakers, students and researchers"--"