Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Praktek Kerja Profesi Apoteker di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat bertujuan agar mahasiswa mengetahui peran dan fungsi Apoteker dalam hal tata cara perizinan, pembinaan, dan pengawasan tenaga kefarmasian, sarana pelayanan kesehatan farmasi, makanan dan minuman serta pengelolaan dan pengendalian perbekalan farmasi dan alat kesehatan di Suku Dinas Kesehatan. Tugas khusus yang diberikan yaitu Analisis Sasaran Mutu Perizinan Tenaga dan Sarana Kefarmasian di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat Periode Januari 2012 – Maret 2014. Tugas khusus diberikan dengan tujuan agar mahasiswa mengetahui ketercapaian sasaran mutu perizinan tenaga dan sarana kefarmasian serta faktor – faktor yang menghambat proses perizinan tenaga dan sarana kefarmasian di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat.

---

Apothecary Internship at Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat aims to make students know the role and functions of pharmacists in licensing procedures, guidance, and supervision of pharmacist, pharmaceutical health care facilities, food and beverage as well as the management and control of pharmaceuticals and medical devices in health dept. Special task given the Quality Objectives Analysis of Licensing Pharmacy Staff and Pharmaceutical Health Care Facilities at Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat period January 2012 - March 2014 Special assignments given in order for the student to know the achievement of quality objectives pharmacy staff and pharmaceutical healt care facilities licensing and the factors that inhibits licensing process at Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat."

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengupayakan pembangunan kesehatan dalam suatu Sistem Kesehatan Daerah yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Suku Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur sebagai salah satu lembaga pemerintahan bertugas melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pengembangan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat khususnya di Jakarta Timur agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Upaya pembangunan kesehatan memerlukan sarana dan prasarana serta sumber daya professional, salah satunya adalah apoteker. Peran dan fungsi apoteker dalam Suku Dinas Kesehatan berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman, dan aplikasi cara perizinan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dari pelayanan kesehatan, termasuk sarana dan tenaga kesehatan.

---

Jakarta Provincial Government efforts health development in a Regional Health System organized by the Provincial Health Office and District Health Office tribe /city. East Jakarta Health Sub-Department as one of the government agencies has responsibilities to carry out development activities, supervision, control, and development health care which are equitable and affordable by people, especially in East Jakarta in order to manifest highly health status. Health development require infrastructure, resource, and professional, one of which is the pharmacist. The role and function of the pharmacist in the Sub-Department of Health relating to knowledge, understanding, and application licensing, as well as coaching, supervision, and control of health care, including health facilities and personnel."

"Perkembangan ketatanegaraan Indonesia bergeser dari sentralisasi menuju desentralisasi yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, dimana sistem otonomi daerah menjadikan Pemerintah Pusat melakukan pendelegasian wewenang kepada Pemerintah Daerah. Suku dinas kesehatan merupakan unit kerja dinas kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesehatan masyarakat. Suku dinas kesehatan ini dapat menjadi wadah bagi apoteker yang merupakan sumber daya manusia yang berperan dalam pelayanan kesehatan, untuk menjalankan tugas profesi kefarmasiannya di lingkup pemerintahan. Tugas dan fungsi seksi Sumber Daya Kesehatan (SDK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 150 Tahun 2009.

---

Regency autonomy system make central governments have to delegate part of their authority to the regional government. Suku Dinas Kesehatan is a working unit of Department of Health in development and control of people’s health. Suku Dinas Kesehatan can be a place for apothecary to take roles in health services, especially in Sumber Daya Kesehatan (Health Resources) section. Sumber Daya Kesehatan/ Health Resources (SDK) section’s function and authority is arranged in a government official regulation, which is Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 150/2009."

"Praktek Kerja Profesi Apoteker di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat bertujuan untuk memahami tugas dan fungsi Suku Dinas Kesehatan Kota Jakarta Timur dan juga memahami tugas pokok dan fungsi dari bagian tenaga kesehatan, bagian standarisasi mutu kesehatan dan bagian farmasi, makanan dan minuman yang termasuk di dalam seksi sumber daya kesehatan (SDK). Sedangkan tujuan dari tugas khusus yang berjudul pembuatan konsep petunjuk pelaksanaan konseling pada pasien diabetes melitus dan komplikasinya di Puskesmas Kecamatan Kembangan adalah untuk digunakan sebagai acuan atau pedoman bagi apoteker dalam rangka pelayanan konseling kepada pasien dan keluarganya dan dapat meningkatkan kompetensi apoteker dalam pelayanan konseling di sarana kesehatan.

---

Pharmacists Professional Practice in Health Agency of East Jakarta Administration aims to understand the duties and functions of parts of East Jakarta Health Office and also to understand the duties and functions of the part of health personnel, parts standardization and quality health pharmacy, food and beverage included in the resources in the health section (SDK). While the purpose of the special assignment entitled draft of guidelines on counseling patients with diabetes mellitus and its complications in Kembangan sub-district health center is to be used as a reference or guide for pharmacists in counseling services to patients and their families and to improve the competence of the pharmacist in counseling services at health facilities."

"Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini adalah untuk memahami tugas pokok dan fungsi serta bagian dari Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat serta memahami peran apoteker di dalamnya. Tugas khusus yang diberikan adalah Pembuatan Standar Prosedur Operasional Gudang Besar di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat.

---

The aim of pharmacist internship program is to understand the duties and functions of Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat and the role of the pharmacist in Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat. Specific task that given in pharmacist internship program is creating standard operating procedures of drug warehouse at Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat. Keywords: Drug Warehouse, Pharmacist"

"Praktek Kerja Profesi Apoteker di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat bertujuan untuk mengetahui tugas dan fungsi Suku Dinas Kesehatan Kota Jakarta Barat, mengetahui tugas dan fungsi seksi Sumber Daya Kesehatan (SDK), mengetahui tata cara perizinan tenaga kesehatan kefarmasian, sarana kesehatan, serta pengelolaan perbekalan farmasi. Sedangkan tujuan dari tugas khusus adalah untuk mengetahui dan memahami kegiatan Pelayanan Informasi Obat (PIO) yang dilakukan Apoteker di Puskesmas Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat.

---

Pharmacist Professional Practice in Health Departement West Jakarta Administration aims to determine the duties and functions of the City Health Departement West Jakarta, knowing the duties and functions of the Health Resources Section (HRS), knowing licensing procedures pharmacy health workers, health facilities, as well as the management pharmaceuticals. While the purpose of the special task is to know and understand the activities of Drug Information Service (PIO) who performed Pharmacists in District Health Clinics Kembangan, West Jakarta."

"Setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang telah dijamin oleh negara seperti yang tertera pada Undang-Undang Republik Indonesia. Salah satu hak tersebut yaitu tiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, serta terjangkau. Berdasarkan hak tersebut, pemerintah pusat berkewajiban untuk memenuhinya yaitu dengan cara melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap sarana dan tenaga pelayanan kesehatan. Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat merupakan instansi pemerintah yang memiliki tanggungjawab dalam pelaksanaan binwasdal (pembinaan, pengawasan, dan pengendalian) upaya-upaya kesehatan di Jakarta Barat. Apoteker berada di Seksi Sumber Daya Kesehatan dimana memiliki 3 kegiatan utama yaitu berhubungan dengan tenaga kesehatan, farmakmin (farmasi, makanan, dan minuman), dan standarisasi mutu kesehatan. Sasaran mutu dari seksi SDK adalah jumlah obat kedaluwarsa 0% dan waktu yang dibutuhkan untuk proses perizinan paling lama 15 hari kerja. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Sistem pengelolaan obat di puskesmas adalah perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, pencatatan dan pelaporan, dan evaluasi.

---

Every Indonesian citizen has rights and obligations that have been guaranteed by the state as indicated on the Law of the Republic of Indonesia. One of the right is every citizen is entitled to health care that is safe, quality, and affordable. Based on this right, the central government is obliged to fulfill it by doing coaching, supervision and control of facilities and health care personnel. Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat is the government agency that has responsibility for the implementation of binwasdal (coaching, supervision, and control) health efforts in West Jakarta. Pharmacists are in the Section of Health Resources which has three main activities related to health personnel, farmakmin (pharmaceutical, food, and beverages), and health quality standards. Quality objectives of SDK Section is the number of expired drugs is 0% and the time required to process permits a maximum of 15 working days. Puskesmas is a districts/cities technical unit health that are responsible for organizing health development in a work area. Medication management systems in health centers are planning, procurement, receipt, storage, distribution, recording and reporting, and evaluation."

"Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah terjadi perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi (otonomi daerah). Penanganan bidang kesehatan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan/tanggung jawab Pemerintah Daerah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kota. Suku dinas kesehatan kota administrasi merupakan unit kerja dinas kesehatan pada kota administrasi dengan tugas pokok, yaitu pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesehatan masyarakat yang meliputi fungsi pelayanan perizinan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian (binwasdal) terhadap sarana kesehatan dan tenaga kesehatan serta melaksanakan perencanaan, pengendalian d an penilaian program kesehatan masyarakat. Seksi Sumber Daya Kesehatan (SDK) merupakan salah satu unit fungsional Sudinkes yang bertugas dalam kegiatan pengelolaan sumber daya kesehatan yang meliputi fungsi dalam perizinan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap sarana apotek, pedagang eceran obat, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) serta perizinan tenaga kesehatan. Seksi SDK di Sudinkes Jakarta Barat dipimpin oleh seorang Apoteker yang bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan pengelolaan perbekalan farmasi, penyimpanan obat, pengelolaan perbekalan farmasi dan alat kesehatan, serta perizinan sarana farmakmin dan tenaga kesehatan.

---

Since the enactment of Law No. 32 Year 2004 on Regional Government, there has been a change in the system of government from centralized to decentralized (regional autonomy). Handling the health sector is one of the obligatory functions under the authority / responsibility of Local Government, both at the provincial and city level. Suku Dinas Kesehatan kota administrasi is is a unit of work on the city health department that has responsibility to implementation of development activities and the development of public health that includes the functions of licensing services, guidance, supervision and control (binwasdal) to health facilities and health personnel and carrying out the planning, control and assessment of public health programs. Health Resources Section (SDK) is a functional unit Sudinkes in charge of health resource management activities that include function in licensing, coaching, supervision, and control of the means of pharmacies, drug retailers, Micro Traditional Medicine (UMOT), and Household Food industry (IRTP) and licensing of health personnel. SDK Section in Sudinkes West Jakarta led by a pharmacist who is responsible for the entire implementation of the management of pharmaceuticals, drug storage, management of pharmaceuticals and medical devices, as well as licensing farmakmin facilities and health personnel."

"Pemberlakuan otonomi daerah di Indoensia, membuat Pemerintah daerah dilimpahi wewenang oleh Pemerintah Pusat tugas dibidang kesehatan dengan membentuk badan berwenang di masing-masing daerah untuk mengurus bidang kesehatan. Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) merupakan gabungan dari Suku Dinas Pelayanan Kesehatan dan Suku Dinas Kesehatan Masyarakat oleh Pemerintah DKI Jakarta. Tugas dari Suku Dinas Kesehatan salah satunya yaitu memberikan perizinan untuk sarana dan tenaga kesehatan yang telah memenuhi syarat. Suku Dinas Kesehatan juga bertugas melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap sarana pelayanan kesehatan. Apoteker memiliki peran dan fungsi dalam Suku Dinas Kesehatan berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman, dan aplikasi mengenai perizinan, serta kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dari pelayanan kesehatan, termasuk sarana dan tenaga kesehatan sebagai salah satu sumber daya manusia pada bidang ilmu yang berperan dalam pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, Fakultas Farmasi UI bekerja sama dengan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat dalam menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker dari tanggal 5 - 30 Mei 2014. Tugas Khusus dengan judul Pemetaan Apotek di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat sampai dengan Periode Mei 2014 bertujuan untuk mengetahui penyebaran apotek yang terdaftar di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat yang terbagi ke dalam delapan kecamatan di bawah pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat hingga periode Mei 2014.

---

Implementation of regional autonomy in Indonesia, making the local government authority endowed by the Central Government in the health sector with the task of forming competent authorities in each region for the health care field. Tribe Department of Health (Sudinkes) is a combination of the Sub-Department of Health Services and Tribal Public Health Agency of DKI Jakarta Government. The task of the Sub-Department of Health one of them is giving permits to facilities and health personnel who are qualified. Tribe Health Department is also tasked to provide guidance, supervision and control of health care facilities. Pharmacists have a role and functions of the Sub-Department of Health with regard to knowledge, understanding, and application of the licensing, as well as development activities, supervision, and control of health care, including health facilities and personnel as one of the human resources in the field of science that play a role in service health. Therefore, Faculty of Pharmacy, University of Indonesia coorporating with Tribal Health Office of West Jakarta Administration City organized Pharmacist Internship Program on May, 5th to 30th 2014. Specific Assignment titled Mapping Regional Pharmacy in West Jakarta Administration for the Period May 2014 aims to determine the spread of the pharmacy listed on the Tribe Health Department of West Jakarta Administration is divided into eight districts under the guidance, supervision, and control of Tribal Health Office of West Jakarta Administration City until the period of May 2014."

"Praktik Kerja Profesi Apoteker di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat bertujuan agar dapat mengetahui, memahami, dan mampu menerapkan mengena i tugas dan fungsi Suku Dinas Kesehatan, khususnya Seksi Sumber Daya Kesehatan. Tugas Khusus yang diberikan berjudul analisis distribusi dan pemetaan perizinan apotek di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat tahun 2012-2013. Metode yang digunakan yaitu penelusuran database perizinan apotek di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat dengan melakukan perhitungan jumlah dan pemetaan apotek yang terdapat pada 8 kecamatan menggunakan program Microsoft Office Excel. Dari data perizinan apotek, terdapat 89 apotek dengan jumlah tertinggi terdapat pada Kecamatan Cengkareng dengan persentase sebesar 23,60%, sedangkan terendah terdapat pada Kecamatan Tambora dengan persentase sebesar 3,37%.

---

Pharmacists Professional Practice at Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat aims to identify, understand and be able to apply duties and functions of Suku Dinas Kesehatan, especially Seksi Sumber Daya Kesehatan. Specific assignment has given titled distribution analysis and mapping of licensing pharmacies in the area of Kota Administrasi Jakarta Barat 2012-2013. The method used is processing database of pharmacy licensing in Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat by calculation and mapping of pharmacies contained in 8 districts using Microsoft Office Excel. From pharmacy licensing data, there are 89 pharmacies with the highest number found in Cengkareng with a percentage of 23.60%, while the lowest was on Tambora with a percentage of 3.37%."