Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Reformasi birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda negara dan pemerintahan di Indonesia dalam kerangka upaya merealisasikan sebuah tata pemerintahan yang baik (good governance). Dalam kaitan itu maka perlu pelaksanaan reformasi birokrasi secara komprehensif dalam tiap-tiap aspeknya dan bukan lagi sekedar pembenahan parsial. Kementerian PANRB telah ditunjuk sebagai leading sector dalam pelaksanaan reformasi birokrasi 2010-2025. Namun demikian, apakah Kementerian PAN-RB memiliki kapabilitas dalam melaksanakan program reformasi birokrasi nasional? Problematika faktual yang dihadapi oleh Kementerian PAN-RB sebagai prime mover untuk melaksanakan reformasi birokrasi di Indonesia setidaknya: a) Keterbatasan sumber daya manusia b) keterbatasan otoritas c) keterbatasan dukungan pendanaan d) besarnya program reformasi yang harus dilaksanakan. Sedangkan conceptual framework bagi sebuah institusi yang mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang dinamis (dynamic governance) sesuai dengan perubahan lingstranya maka institusi tersebut harus memiliki kapabilitas able people dan agile process dengan karakateristik thinking ahead, thinking again dan thinking across sebagaimana dinyatakan oleh Neo dan Chen. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menjawab 2 (dua) pertanyaan pokok, yaitu: 1) Bagaimana kesiapan kapabilitas Kementerian PAN-RB dalam melaksanakan Program Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) ditinjau dari aspek able people dan agile process? 2) Bagaimanakah kendala di Kementerian PAN-RB dalam melaksanakan Program RBN ditinjau dari aspek able people dan agile process? Analisis terhadap people, process dan karakteristik thinking ahead, thinking again dan thinking across di Kementerian PAN-RB menemukan "kesenjangan" antara realitas aktual di kementerian dengan yang seharusnya dimiliki secara konseptual yaitu tersedianya able peole dan agile process guna melaksanakan berbagai program reformasi birokrasi dalam sebagai bagian dari upaya strategis Kementerian dalam melaksanakan dynamics governance. Ditengah kekurangmaksimalan able people serta agile process-nya, Kementerian PAN-RB tetap dapat mendesain dan melaksanakan program-program reformasi birokrasi yang strategis, komprehensif, integral dan masif. Hal ini dapat terjadi karena terdapat faktor yang sangat penting yaitu enabling macro policy environment yang terdiri dari: a) kepemimpinan yang transformasional b) policy community dan c) policy network.Penelitian ini merekomendasikan bagi Kementerian PAN-RB untuk memperkuat able peple melalui penguatan talent scouting, people development, leadership dan people retaining. Untuk memperkuat agile process melalui peningkatan mengantisipasi masa depan, mengalokasi sumber daya serta menyusun program kerja dan unit kerja yang terintegrasi, baik secara horizontal maupun vertikal. Untuk kesinambungan program reformasi birokrasi nasional, Kementerian PAN-RB disarankan untuk segera memfinalisasi Roadmap RBN 2015-2019, RPJMN 2015-2019 serta blueprint untuk World Class Bureaucracy 2025."

"Penelitian ini membahas pengaruh reformasi birokrasi dan remunerasi secara parsial maupun simultan terhadap perilaku koruptif di Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 170 responden yang disebar kepada pegawai negeri sipil (PNS) di Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis melalui analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa secara parsial hanya reformasi birokrasi yang berpengaruh signifikan terhadap perilaku koruptif, namun secara simultan reformasi birokrasi dan remunerasi berpengaruh signifikan terhadap perilaku koruptif di Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

---

Focus of this study is to determine the influence of bureaucracy reforms and remuneration partially or simultaneously to corruptive behavior at The Coordinating Ministry for People's Welfare. Sample in this study amounted to 170 respondents were distributed to the employees of The Coordinating Ministry for People's Welfare. Data analysis methods used are quantitative analyzes using the validity and reliability test, the assumption of classical test, and a multiple linear regression analysis. Results of this study revealed that partially only bureaucracy reforms has a significant influence to corruptive behavior, but simultaneously bureaucracy reforms and remuneration has a significant influence to corruptive behavior at The Coordinating Ministry for People's Welfare."

"Skripsi ini membahas penerapan reformasi birokrasi yang memiliki peranan penting terhadap program Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 pada setiap Instansi Pemerintah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fokus dalam skripsi ini adalah pada pencapaian program penguatan akuntabilitas kinerja yang di laksanakan di Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariat Negara RI. Peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program penguatan akuntabilitas kinerja di Sekretariat Presiden dengan tujuan penelitian melihat efektivitas dalam pelaksanaan program-program akuntabilitas terkait dengan adanya salah satu capaian kinerja yang memiliki nilai buruk. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah positivis dengan menggunakan metode pengumpulan data dan informasi berupa wawancara mendalam dengan lima informan yang memiliki pengetahuan dalam penelitian ini. Hasil dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masih adanya ketidakefektifan dalam pelaksanaan program penguatan akuntabilitas kinerja di Sekretariat Presiden namun dalam pencapaian kinerja sudah akuntabel karena memiliki peningkatan nilai capaian kinerja.

---

This thesis discusses the implementation of bureaucracy reform program leads to both Grand Design 2010-2025 Reforms on any Government Agencies in the Republic of Indonesia. The focus of this thesis is the strengthening of accountability in the achievement of program performance that is implementing in the Secretariat of the President Ministry of State Secretariat RI. Researcher interested in knowing how to strengthen implementation of performance accountability in the Secretariat of the President with the aim of research looking at the effectiveness of the implementation of accountability programs relating to the achievement of performance that one has a bad grade.

The research method used in this thesis is to use a positivist method by collecting data and information in the form of in-depth interviews with five informants who are have much knowledges in this study. The results of this study can be concluded that there still make an ineffectiveness in strengthening program implementation of performance accountability in the Secretariat of the President however in the achievement of performance have been accountable for the achievement of performance improvement."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinantransformasional terhadap komitmen karyawan dalam menjalankan reformasibirokrasi. Penelitian dilakukan di salah satu organisasi sektor publik di Jakartadengan jumlah sampel sebanyak 163 yang merupakan pegawai dari organisasitersebut. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur kepemimpinantransformasional adalah kuesioner Multifactor Leadership Questionnaires(MLQ5X), dan kuesioner komitmen perubahan yang dikembangkan olehHerscovitch dan Meyer (2002) untuk mengukur komitmen karyawan terhadapreformasi birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen karyawanterhadap reformasi birokrasi dipengaruhi secara signifikan oleh kepemimpinantransformasional. Kepemimpinan transformasional juga berpengaruh secarasignifikan terhadap komponen affective commitment to change dan normativecommitment to change, sedangkan kepemimpinan transformasional tidakberpengaruh secara signifikan terhadap continuance commitment to change. Hasilpenelitian ini menyarankan untuk melakukan analisis lebih lanjut mengenaipengaruh gaya kepemimpinan yang lain yaitu, kepemimpinan transaksional,laissez-faire, servant leadership, dan change leadership terhadap komitmenkaryawan dalam menjalankan reformasi birokrasi.

---

ABSTRACTThis research aims to analyze the influence of transformational leadership towardcommitment to bureaucracy reformation. The research was held in one of the publicsector organization in Jakarta with the 163 employees of the organization used for thesample. The Multifactor Leadership Questionnaires (MLQ) was used to measuretransformational leadership and questionnaires developed by Herscovitch and Meyer(2002) was used to measure commitment to bureaucracy reformation. The results showedthat commitment to bureucracy reformation was significantly influenced bytransformational leadership. The transformational leadership also has significantinfluence on affective and normative commitment to change, whereas transformationalleadership has no significant influence on continuance commitment to change. The studysuggests conducting more analyses about the influence of other leadership style(transactional, laissez-faire, servant leadership, and change leadership) towardcommitment to bureaucracy reformation."

"Reformasi Birokrasi merupakan hal yang wajib dilakukan oleh seluruh Kementerian maupun Lembaga Pemerintah non Kementerian di Indonesia, tidak terkecuali LIPI. Di dalam Road Map (Peta Jalan) Reformasi Birokrasi LIPI 2015-2019 disebutkan sasaran ke tiga Reformasi Birokrasi adalah terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Oleh karena itu perlu diidentifikasi berbagai peran strategis yang telah dilalukan oleh satuan kerja dalam hal ini perpustakaan khusus (PDII) dalam memberikan layanan publik. Makalah ini menguraikan peran strategis yang dilakukan oleh PDII LIPI dalam eangka implementasi Reformasi Birokrasi (RB) di LIPI. Kajian dilakukan menggunakan metode content analysis. Hasil kajian menunjukkan bahwa peran strategis PDII LIPI untuk mengimplementasikan Reformasi Birokrasi di lingkungan LIPI adalah: 1) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Sertifikasi Profesi dan Uji Kompetensi; 2) Meningkatkan Kualitas Layanan PDII LIPI melalui ISO 9001:2008 yang diperbaharui menjadi ISO 9001:2015; 3) Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan; 4) Meningkatkan Kerjasama Layanan antar Stakeholder; 5) Menanamkan nilai-nilai yang dianut di PDII (IDAMAN).Berdasarkan hasil dan pembahasan disimpulkan bahwa PDII LIPI telah melakukan sebanyak lima peran strategis dalam Implementasi Reformasi Birokrasi Lembaga Induknya yaitu LIPI."

"The use of technology in reforming the government bureaucracy, namely e-Bureaucracy in the regency of Jembrana raises the assumption that the modernization of the bureaucracy can be supported by the social system based on cultural values. It is assumed that the implementation of e-Bureaucracy since the leadership of Regent I Gede Winesa was able to reform the bureaucracy in Jembrana. However, the latest research of his successor?s leadership suggests that there is the potential for failure of e-Bureaucracy, ranging from a decrease in function of the J-Net tower, the non-functioning of the rural internet office, and the return to manual service.The results showed that there are two basic problems in the implementation of e-Bureaucracy. First, the lack of sustained internal reform in Jembrana. This condition is caused by the euphoria with the past government and by the lack of innovation by the Jembrana bureaucratic apparatus. This situation is caused by the limited delegation of power in the bureaucratic structure in Jembrana. Secondly, community participation is not really being optimized as the basis of external reform. The lack of community participation is caused by the strong top-down approach from government and the lack of empowerment building by local NGO. The study uses a qualitative approach supplemented with literature study, in-depth interviews, and focus group discussions (FGD).

---

Proses reformasi birokrasi dengan metode e-Bureaucracy di Kabupaten Jembrana memunculkan satu asumsi bahwa modernisasi birokrasi dapat tertunjang oleh sistem kemasyarakatan berbasis pada nilai budaya. Secara normatif, ada asumsi bahwa penerapan e-Bureaucracy sejak masa Bupati I Gede Winesa mampu mereformasi birokrasi Kabupaten Jembrana. Namun, hasil penelitian terbaru pada masa Bupati Putu Artha menunjukkan bahwa ada anomali potensi kegagalan e-Bureaucracy, mulai dari penurunan fungsi menara J-Net, tidak berfungsinya Kantor Internet Desa, hingga pelayanan birokrasi secara manual.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua masalah dasar dalam implementasi e-Bureaucracy. Pertama, lemahnya reformasi internal birokrasi Kabupaten Jembrana. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh euforia masa lalu dan lemahnya daya inovasi aparat birokrasi Jembrana. Lemahnya inovasi disebabkan oleh belum optimalnya prinsip pendelegasian dalam struktur birokrasi di Jembrana. Kedua, belum optimalnya partisipasi masyarakat sebagai basis reformasi eksternal. Penyebabnya adalah kuatnya pendekatan top-down pemerintah kabupaten kepada sistem kemasyarakatan yang ada dan masih belum optimalnya prinsip pemberdayaan masyarakat oleh LSM lokal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan studi literatur, wawancara mendalam, dan focus group discussions (FGD)."

"This article briefly and simply explains about the bureaucracy reform in BKN. BKN as government institution that has responsibility in civil service management in Indonesia, should be the first in conduting the bureaucracy reform , especially the improvement of the civil service reform in Indonesia. At least, there are four conditions which are needed by a government institution leader in implementing bureaucracy reform successfully, that are vision, competence, commitment and courageous."