Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Disertasi ini membahas komunikasi cagar budaya pada remaja, khususnya informasi cagar budaya yang disajikan dalam narasi underdog, topdog, dan faktual di kawasan Trowulan. Tujuan penelitian dalam disertasi ini adalah untuk membuktikan pengaruh informasi cagar budaya peninggalan Majapahit dalam bentuk narasi tersebut pada sikap, intensi berkunjung, dan kebanggaan publik. Penelitian ini menggunakan disain eksperimen 3 x 2 beetwen partisipan.Temuan dari penelitian ini membuktikan bahwa pengaruh informasi cagar budaya dalam bentuk narasi topdog secara langsung meningkatkan sikap dan intensi berkunjung partisipan pada peninggalan Majapahit di Trowulan. Selain itu, informasi cagar budaya dalam bentuk narasi topdog juga meningkatkan kebanggaan partisipan terhadap Indonesia.

---

This dissertation discusses the communication of cultural heritage in adolescents, particularly cultural heritage information presented in the narrative of the underdog, topdog, and factual in Trowulan. The objective of the research in this dissertation is to verify the influence of information on Majapahit cultural heritage in the form of narration on public attitude, visit intention, and pride. The research used 3x2 experiment design between participants.The findings of the research verified that the influence of cultural heritage information in the form of topdog narration directly increased the participants? attitude and visit intention on the Majapahit relics in Trowulan. Additionally, topdog narration formed cultural heritage information also increased the participants pride on Indonesia."

"Studi ini membahas mengenai interpretasi nilai penting dan pemanfaatan cagar budaya pada Gedung A.A. Maramis. Gedung ini merupakan bangunan peninggalan pemerintahan kolonial Belanda yang mulai dibangun pada masa pemerintahan Daendels. Saat ini Gedung A.A. Maramis yang dikelola oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam kondisi tidak difungsikan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui nilai penting yang terdapat pada Gedung A.A. Maramis sebagai acuan dalam melakukan pemanfaatan cagar budaya sebagai salah satu upaya pelestarian cagar budaya. Penelitian ini dirancang dengan metode analisis deskriptif, yaitu mendeskripsikan bangunan dan nilai penting yang terdapat pada bangunan menggunakan definisi nilai penting dari Raharjo dan Muluk serta Pedoman Penilaian Kriteria Penetapan Cagar Budaya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Studi ini menghasilkan identifikasi lima nilai penting yang terdapat pada Gedung A.A. Maramis yang terdiri dari nilai sejarah, nilai ekonomi, nilai politik, nilai pengetahuan, dan nilai keutuhan. Upaya pemanfaatan yang dapat dilakukan berdasarkan penelitian ini terdiri dari dua yaitu, pemanfaatan bangunan sebagai perpustakaan dan pemanfaatan bangunan sebagai museum.

---

This study discusses the interpretation of important values and utilization of cultural heritage in A.A. Maramis Building. This building is a relic of the Dutch colonial government that began to be built during the reign of Daendels. Currently, Gedung A.A. Maramis managed by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia is not functioning. The purpose of this research is to know the important value contained in A.A. Maramis Building as a reference in utilizing cultural heritage as one of the efforts to preserve cultural heritage. This research was designed with descriptive analysis method, which is to describe the building and important values contained in the building using the definition of important value of Raharjo and Muluk as well as Guidelines for Assessment of Criteria for The Establishment of Cultural Heritage by the Ministry of Education and Culture. This study resulted in the identification of five important values contained in the A.A. Maramis Building consisting of historical values, economic values, political values, knowledge values, and wholeness values. Utilization efforts that can be done based on this research consists of two, namely, the utilization of buildings as libraries and the utilization of buildings as museums."

"Dengan pertumbuhan modernisasi yang pesat dan ekspansi kota-kota, ketegangan antara pelestarian warisan budaya dan kebutuhan untuk memenuhi tuntutan kontemporer menjadi semakin nyata. Tekanan modernisasi ini sering membutuhkan pembangunan infrastruktur baru, kawasan perumahan, dan fasilitas komersial, yang mengakibatkan pengabaian atau penghancuran situs warisan otentik. Kehilangan keasliaan dapat memutus hubungan komunitas dengan masa lalu mereka serta merusak karakter unik yang mendefinisikan warisan sebuah kota. Studi ini bertujuan untuk menyelidiki efektivitas strategi adaptive reuse, dalam mempertahankan keaslian bangunan bersejerah yang sekaligus mengakomodasi kebutuhan modern dengan fokus pada Pantjoran Tea House di Glodok, Jakarta sebagai studi kasus. Dengan mengacu pada konsep >Shearing Layers oleh Stewart Brand dan konsep adaptive reuse oleh Sally Stone, yakni metode adaptation, addition, dan subtraction, revitalisasi Pantjoran Tea House secara efektif menjaga nilai autentisitas bangunan dengan mempertahankan material, desain, tata letak, dan konstruksi aslinya. Studi ini juga menggarisbawahi pentingnya melestarikan warisan tak benda, seperti praktik teh tradisional Tionghoa, untuk memastikan akurasi historis dan pengalaman yang autentik bagi pengunjung. Hasil studi ini memvalidasi bahwa penggunaan strategi adaptive reuse dapat secara efektif menutup kesenjangan antara pelestarian dan modernisasi dengan mengarahkan pada pengembangan kota-kota modern yang tetap menghormati warisan sejarahnya.

---

With the rapid growth of modernization and the expansion of cities, the tension between the preservation of cultural heritage and the necessity to meet contemporary demands becomes more evident. This modernization pressures often requires the construction of new infrastructure, residential areas, and commercial facilities, resulting in the neglect or destruction of authentic heritage sites. The loss of authenticity can disconnect communities from their past and undermine the unique character that defines a city's heritage. This study aims to investigate the effectiveness of adaptive reuse strategies in preserving the authenticity of historical buildings while accommodating contemporary needs, focusing on Pantjoran Tea House in Glodok, Jakarta, as a case study. Building upon Stewart Brand's concept of Shearing Layers and Sally Stone's frameworks for adaptive reuse, particularly the methods of addition and subtraction, the revitalization of the Pantjoran effectively preserved the building's authenticity by maintaining its original materials, design, layout and workmanship. The study also highlights the importance of preserving intangible heritage, such as traditional Chinese tea practices, to ensure the historical accuracy and authenticity of the visitor experience. The findings further confirm that adaptive reuse can successfully bridge the gap between preservation and modernization by guiding the creation of modern cities that honour their historical roots."

"Pembangunan infrastruktur jalan tol pada dasarnya merupakan kewajiban pemerintah, namun dalam hal ini pihak swasta dapat membangun proyek infrastruktur tersebut dengan skema kerjasama pemerintah dan swasta. Kerjasama pemerintah dan swasta muncul karena biaya untuk membangun infrastruktur jalan tol tidak sedikit. Disisi lain, kInvestasi asing dalam pembangunan jalan tol sangat dibutuhkan karena saat ini investasi dalam negeri masih kurang. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pengaturan kerjasama pemerintah dan swasta secara umum di Indonesia, pengaturan kerjasama pemerintah dan swasta dalam bidang jalan tol di Indonesia, serta prosedur investasi yang dilakukan oleh pihak asing dalam kerjasama pemerintah dan swasta pada bidang jalan tol. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai pengaturan kerjasama pemerintah dan swasta secara umum menjelaskan mengenai pengaturan kerjasama pemerintah dan swasta dalam bidang jalan tol, serta menjelaskan mengenai prosedur investasi yang dilakukan oleh pihak asing dalam kerjasama pemerintah dan swasta pada bidang jalan tol di Indonesia. Penelitian ini disusun dengan metode penulisan hukum normatif. dengan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa investasi asing dalam konsesi pengusahaan jalan tol dapat dilakukan dengan syarat tertentu.

---

Basically, the development of toll road infrastructure is the government obligation, but in some case the private sector can build the infrastructure in the public private partnership framework. Public-private partnerships arise because the substantial cost in infrastructure development. Foreign investment toll road is needed because the current domestic investment is still lacking. This paper discusses about the regulation about public private partnership in Indonesia, regulation about public private partnership in toll road sector in Indonesia, and the procedure of foreign investment in toll road sector in Indonesia. The aim of this paper is to explain the regulation about public private partnership in Indonesia, regulation about public private partnership in toll road sector in Indonesia, and the procedure of foreign investment in toll road sector in Indonesia. This research use the normative legal writing method and the qualitative analysis method. The research concludes that foreign investment in toll road concession can be performed under certain conditions."

"ABSTRAKPelestarian sebuah cagar budaya adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh manusia. Namun dalam pelaksanaannya, melestarikan sebuah Bangunan Cagar Budaya memiliki tantangannya sendiri. Dengan statusnya sebagai cagar budaya, keaslian bangunan perlu dipertahankan untuk melestarikan nilai-nilai penting di dalamnya. Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya untuk digunakan pada masa kini menyebabkan kebutuhan penyesuaian terhadap bangunan. Fenomena ini menghasilkan pertanyaan mengenai apa yang harus di jaga dan apa yang dapat diubah dalam sebuah proses pelestarian Bangunan Cagar Budaya. Pada skripsi ini, analisis identifikasi elemen bangunan dilakukan untuk mengetahui cara kerja bangunan agar dapat memenuhi fungsinya. Analisis tersebut menghasilkan cara untuk melakukan penyesuaian terhadap Bangunan Cagar Budaya dengan mempertahankan nilai otentisitas desain yang di miliki bangunan tersebut.

---

ABSTRACTConserving a cultural heritage is an obligation for humanity. But, in practice, conserving a heritage building has its own challenge. With its status as a cultural heritage, its authenticity has to be maintained in order to preserve the values embedded within it. Utilizing the heritage building in the present resulting in unavoidable changes towards the building. This phenomenon evokes a question on what should be kept, and what could be changed in a process of conserving a heritage building. This paper did an identification analysis of building elements to determine the how a building functions. The analysis discovers the ways of building adaptation while maintaining its design authenticity."

"Benteng Nieuw Victoria di Kota Ambon merupakan benteng peninggalan bangsa Portugis di bumi Maluku. Benteng yang dibangun pada tahun 1575 M tersebut, mengalami proses budaya dan narasi kesejarahan yang panjang hingga saat sekarang ini kompleks di dalam Benteng Nieuw Victoria dijadikan lahan markas militer Kodam XVI Pattimura Ambon. Masih sedikit literatur yang membicarakan tentang bagaimana pengelolaan terhadap Benteng Nieuw Victoria Kota Ambon dan seperti apa peran stakeholder (pemangku kepentingan) dalam usaha pelestariannya. Tesis ini berusaha mengisi celah yang ada dalam menampilkan informasi, nilai-nilai penting apa saja yang dapat diuraikan pada Benteng Nieuw Victoria di Kota Ambon dan bagaimana usaha untuk menelaah persepsi dari berbagai stakeholder tersebut demi kelestarian dan pengelolaan yang baik. Tidak luput juga melihat dinamika pengelolaan di lapangan antara banyak pihak yang bersinggungan dengan benteng tersebut seperti Pemerintah Provinsi Maluku (Pemprov)/ Pemerintah Kota Ambon (Pemkot), Komando Daerah Militer (Kodam) XVI Pattimura, Akademisi, Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia ( IAAI) Komisi Daerah (Komda) Sulawesi Maluku dan Papua (Sulampapua), dan masyarakat lainnya. Diperoleh sebuah pemahaman dan formulasi tertentu terhadap studi ini yaitu terdapat sebuah kenyataan di lapangan bahwa ada suatu tinggalan warisan budaya (heritage) masih digunakan secara luas oleh militer. Pertimbangan oleh beragam stakeholder lainnya terkait pengelolaan dan pemanfaatan semisal kemungkinan melakukan take over (pengambilalihan) oleh pemerintah baik Pemprov maupun Pemkot terhadap Benteng Nieuw Victoria guna memudahkan pengawasan dalam upaya pelestarian dan pemanfaatan sebesar-besar untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Materi spesifik yang coba diujikan dalam tesis ini adalah bagaimana melihat sebuah korelasi (hubungan) antara usaha pencarian nilai-nilai penting (studi signifikansi) dengan upaya pelestarian yang hendak diskemakan oleh pemerintah terhadap Benteng Nieuw Victoria, apakah telah memenuhi setiap unsur-unsur dan tahap-tahap pelestarian yang diamanatkan oleh Undang-Undang Cagar Budaya (UU. CB). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara pengumpulan data meliputi observasi (pengamatan) terhadap objek benteng dan masyarakat yang tinggal di sekitar benteng, melakukan studi pustaka, serta mengadakan wawancara untuk menggali harapan dan keinginan pelbagai pihak. Pengolahan datanya menggunakan teknik coding dan triangulasi.

---

Fort Nieuw Victoria in Ambon City is a fortress of the Portuguese in the Maluku (Moluccas Province). The fortress, built in 1575 AD, undergoes a long historical cultural process and historical narrative to the present day complex within the Fort Nieuw Victoria used as the military headquarters of Kodam XVI Pattimura Ambon. There is still little literature on how to manage Fort Nieuw Victoria and what the role of stakeholders in conservation efforts. This thesis seeks to fill in the gap in information display, what significance values can be described in Fort Nieuw Victoria in Ambon and how to examine the perceptions of various stakeholders for the sake of good preservation and management. Also particularly, see the dynamics of management in the field between many parties who intersect with the fort like; Provincial Government of Maluku/ Municipal Government of Ambon, Military Regional Command (Kodam) XVI Pattimura, Academics, Association of Indonesian Archaeologists (IAAI) Regional Commission Sulawesi Maluku and Papua (Sulampapua), and other communities. There is a certain understanding and formulation of this study that is a reality a heritage remains still widely used by the military. Consideration by various other stakeholders related to the management and utilization such as the possibility of taking over by the government of both the Provincial Government and the Municipal Government towards Fort Nieuw Victoria in order to facilitate supervision in the effort of conservation and utilization for the benefit of science and culture. The specific material that is tried to be tested in this thesis is how to look at a correlation between the quest for significance values and the conservation efforts that the government is trying to protect against Fort Nieuw Victoria, whether it has fulfilled every element and stage a conservation stage mandated by the Undang-Undang Cagar Budaya. This research method uses qualitative approach by collecting data include observation to the object (fort) and the people who lived around the fort, do literature study, and conduct interviews to explore the arguments and hopes of various parties. Data processing using coding and triangulation techniques."

"Terdapat konsekuensi hukum terkait pengalihan dan pengubahan bentuk bangunan cagar budaya yang dikuasai secara pribadi, yang tidak bisa dilakukan tanpa izin pemerintah yang berwenang. Sengketa TUN berkaitan dengan penetapan status bangunan cagar budaya tanpa izin ditemukan di Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung Nomor 121/G/2019/PTUN.Bdg dengan pihak penggugat para ahli waris Alrmarhum ES melawan Bupati Sumedang. Tesis ini berbasis metode penelitian doktrinal, dengan mengangkat dua pembahasan masalah yakni permasalahan mengenai kesesuaian penerbitan penetapan status bangunan cagar budaya pada putusan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta perlindungan hukum yang dapat dilakukan pemilik bangunan yang ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tanpa persetujuan. Sesuai peraturan perundang-undangan yaitu UU Administrasi Pemerintahan dan UU PTUN serta UU Cagar Budaya, penetapan status cagar budaya pada putusan PTUN Bandung Nomor 121/G/2019/PTUN.Bdg cacat prosedur dan substansi. Tersedia penyelesaian sengketa TUN melalui upaya administratif (antara lain berupa keberatan dan banding administrasi) dan gugatan ke PTUN. Masih dapat ditemukan kekosongan hukum dalam penetapan bangunan cagar budaya sehingga seharusnya pemilik dilibatkan dalam proses penetapannya dan selain diberitahukan penetapannya pada pemilik tanah status cagar budaya juga harus dicatatkan dalam buku tanah. Hal ini menjadi sorotan guna terselenggaranya kepastian hukum sebagai perlindungan hak kepada penguasa bangunan. Peraturan perundang-undangan hanya mengatur tentang pendaftaran cagar budaya, sehingga pengaturan mengenai pendataan dan publikasi cagar budaya perlu diatur lebih lanjut dan membutuhkan kerjasama antara BPN dan Dinas Budaya. Penting juga untuk memperhatikan keterlibatan profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam peralihan hak atas bangunannya.

---

Legal consequences exist related to the transfer and change of form of privately controlled cultural heritage buildings. The dispute relating to determining the status of cultural heritage buildings was found in the Bandung State Administrative Court (PTUN) Decision Number 121/G/2019/PTUN.Bdg between the bulding owner against the Regent of Sumedang. Based on doctrinal research methods, this thesis spotlights specifically about the conformity of publication of the determination of the status of cultural heritage buildings based on applicable laws and regulations and the legal protection that can be done by cultural heritage building owner without owner’s approval. Based on the Government Administration Law and PTUN Law as well as the Cultural Heritage Law, the determination of cultural heritage status in the Bandung PTUN decision Number 121/G/2019/PTUN.Bdg is procedurally and substantively flawed. TUN settlements are available through administrative measures (including approval and administrative appeals) and lawsuits to the PTUN. Legal vacuum exists in determining cultural heritage buildings, so apart from involvement of the owner in the determining process and notifying the owner with the result, the status of cultural heritage land must also be recorded in the land book. This is highlighted in order to emphasize legal certainty as a protection for the rights of building owners. Legislative regulations only regulate the registration of cultural heritage, so regulations regarding data collection and publication of cultural heritage need to be regulated and require cooperation between BPN. It is also important to pay attention to the involvement of the Notary profession and Land Deed Officials."

"The regulations regarding the Restoration of Cultural Heritage were established from the restriction of its removal. The main treaty providing the norm to restore the removed Cultural Heritage from the State of origin is 1970 UNESCO Convention on the Means of Prohibiting Illicit Import, Export, and Transfer of Ownership of Cultural Property. Through this convention, State, as a subject in international law, was given a set of Rights and Obligations to claim for its Restoration. Indonesia as a developing State has its own interest in the Restortion of Cultural Heritage after its independence, including from Netherlands. Through this thesis, the author analyses the practice in the case of the Restoration from Netherlands to Indonesia, Indonesian Law No. 11 of 2010 on Cultural Heritage, and the urgency of Indonesia to become a State party to 1970 UNESCO Convention on the Means of Prohibiting Illicit Import, Export, and Transfer of Ownership of Cultural Property.

---

Ketentuan mengenai Pengembalian Benda Cagar Budaya muncul dari ketentuan pelarangan pemindahan atasnya. Perjanjian Internasional yang terutama dalam mengatur Pengembalian Benda Cagar Budaya kepada Negara asal adalah 1970 UNESCO Convention on the Means of Prohibiting Illicit Import, Export, and Transfer of Ownership of Cultural Property. Dalam konvensi tersebut Negara sebagai subyek hukum internasional yang diberikan seperangkat Hak dan Kewajiban untuk mengajukan klaim Pengembalian. Indonesia sebagai Negara berkembang memiliki kepentingan Pengembalian Benda Cagar Budaya dari Negara-Negara maju pasca kemerdekaan, salah satunya dari Belanda. Penulisan ini melakukan analisis terhadap praktik Pengembalian yang selama ini telah dilakukan oleh Belanda ke Indonesia, UU Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010, dan kepentingan Indonesia menjadi Negara peserta Konvensi 1970 UNESCO Convention on the Means of Prohibiting Illicit Import, Export, and Transfer of Ownership of Cultural Property."

"Bangunan cagar budaya adalah bangunan yang telah ditinggalkan pendahulu kita untuk menjadi warisan mengingat nilai - nilai yang dimilikinya. Oleh karena itu penting untuk melestarikannya untuk generasi sekarang dan yang akan datang, termasuk melalui pelestarian, restorasi, rekonstruksi dan adaptasi. Adaptasi, atau adaptive reuse, adalah cara untuk mengadaptasi bangunan cagar budaya dengan fungsi baru sesuai kebutuhan saat ini dan biasanya melibatkan intervensi baru. Begitu pula yang dihadapi Stasiun Manggarai saat ini, yaitu proyek konstruksi besar yang membangun gedung baru di sekitar bangunan cagar budaya Stasiun Manggarai untuk mengakomodasi fungsi - fungsi barunya. Intervensi baru ini menarik perhatian karena menggunakan material, gaya arsitektur, dan spesifikasi teknis modern. Dengan demikian, muncul bagaimana adaptive reuse seharusnya dilakukan dalam bangunan cagar budaya dan bagaimana Stasiun Manggarai menyesuaikannya. Oleh karena itu, dengan mempelajari dan menganalisis teori-teori adaptive reuse, sejarah dan perkembangan Stasiun Manggarai, serta mewawancarai orang-orang yang terlibat dalam pembangunannya dapat menjawab apa yang terjadi dan apa yang akan dilakukan dengannya.

---

Architectural heritages are buildings that have been passed from our predecessor to be a legacy considering the multi values it has. Thus it is important to conserve it for the present and future generations, and it includes preservation, restoration, reconstruction and adaptation. Adaptation, or adaptive reuse, is a way to adapt an architectural heritage with new functions as the current needs require and usually involves new interventions. It is the case with what Manggarai Station is currently facing, which is a big project of construction where it builds new buildings all around the Manggarai Station's heritage building to accommodate its new functions. This new intervention attracts attention because it uses modern material, style, and technical specifications. Accordingly, it raises how adaptive reuse should have been done in architectural heritage and how Manggarai Station adjusted to it. Therefore, by studying and analyzing theories of adaptive reuse and Manggarai Station's history and developments, also interviewing people involved in its construction can answer what happened and what will be done with it."