Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini menjelaskan upaya penataan sumber-sumber agraria yang lebih adil, atau dikenal dengan istilah reforma agraria, di wilayah perkebunan Jember, Jawa Timur tahun 1942-74. Perkebunan adalah produk dari sistem kolonialisme yang tidak saja bentuk struktur agrarianya tidak adil tapi juga cenderung eksploitatif. Inilah yang menjadi alasan dilakukan proses perubahan struktur agraria di wilayah perkebunan dari corak kolonial ke nasional. Partisipasi masyarakat perkebunan sangat penting untuk dijadikan patokan dalam penataan tersebut. Sepanjang periode disertasi ini, masyarakat perkebunan bukanlah sebagai suatu objek yang statis dan mekanis. Studi ini memanfaatkan sumber lisan, tulisan serta foto untuk melihat struktur agraria di wilayah perkebunan. Perubahan struktur agraria, dinamika sosial, politik, dan ekonomi serta sejarah perkebunan Jember dari perspektif masyarakat perkebunan menjadi fokus studi ini.

---

known as agrarian reform in Jember plantation area, East Java, 1942-1974. Plantation was a product of colonialism system which did not only engender unfair agrarian structures, but also tended to be exploitative. This condition became a reason for conducting process of changing of agrarian structure in plantation area, from colonial to national pattern. During the period of this dissertation, plantation societies were not a static and mechanistic object. This study uses oral, written, and photographs sources for viewing agrarian structure in plantation area. The changes of agrarian structure, the dynamics of social, politic, and economic, and the history of Jember plantation from the perspectives of plantation societies become the focus of this study."

"Dalam upaya mengatasi ketimpangan kepemilikan tanah, dilakukan program reforma agraria yang mencakup penataan aset dan penataan akses. Selanjutnya, untuk meningkatkan efektivitas program reforma agraria, diintegrasikan model penataan aset dan penataan akses di lokasi yang sama. Sebagai percontohan, implementasi Kampung Reforma Agraria (KRA) pertama diwujudkan di Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang dengan membagikan tanah kepada 225 subjek. Namun, setelah lima tahun pelaksanaan reforma agraria berjalan, masih ada sejumlah subjek yang belum menempati lokasi KRA. Hal tersebut mengindikasikan adanya keengganan sebagian subjek untuk tinggal di lokasi yang sudah ditetapkan. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis profil dan karakteristik tempat tinggal subjek Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang belum menempati tanah yang sudah diberikan di KRA dan pengaruh kedua hal tersebut terhadap preferensi spasial mereka terkait kebijakan Reforma Agraria. Dengan mewawancarai sejumlah 23 subjek TORA yang belum menempati lokasi TORA dalam kondisi belum melakukan peralihan hak atas tanahnya, diketahui bahwa sebesar 52,5% menyatakan ingin berpindah ke KRA sedangkan 47.5% sisanya tidak ingin menempati tanahnya di KRA. Berdasarkan analisis karakteristik fisik tempat tinggal subjek TORA, jarak fisik dari tempat tinggal subjek saat ini ke KRA dan tingkat kerawanan banjir tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap preferensi mereka. Preferensi spasial subjek untuk memilih antara tempat tinggalnya saat ini atau lokasi barunya di KRA cenderung dipengaruhi oleh karakteristik non fisik tempat tinggalnya dan juga status hukum tanahnya yang dimiliki saat ini. Subjek yang sudah memiliki tanah dan tinggal dengan satu KK dalam satu rumah cenderung memilih menetap di lokasi yang sudah ditempatinya sejak lama karena adanya keterikatan dengan tempat tinggalnya. Sedangkan subjek yang saat ini berstatus menumpang dan yang tinggal dengan lebih dari satu KK dalam satu rumah cenderung memilih untuk menempati tanahnya di KRA karena perasaan tidak nyaman akan keterbatasan kontrol terhadap ruang dalam huniannya.

---

An agrarian reform program encompassing asset and access arrangement was implemented to address the inequality in land ownership. Furthermore, asset and access arrangements are integrated in the same location to increase the effectiveness of the agrarian reform program. The first Kampung Reforma Agraria (KRA) implemented the pilot project in Mekarsari Village, Panimbang District, Pandeglang Regency, by distributing land to 225 subjects. However, after five years of implementing agrarian reform, some subjects still have not occupied KRA locations. This condition indicates the reluctance of some subjects to live in the designated location. This research aims to analyze the profile and characteristics of the residences of Land Objects of Agrarian Reform (TORA) subjects who have not yet occupied the land granted in the KRA and how these two factors influence their spatial preferences regarding agrarian reform policies. By interviewing 23 TORA subjects who had yet to occupy the TORA location and transfer their land rights, the results show that 52.5% wanted to move to KRA. In contrast, 47.5% did not want to occupy their land in KRA. Based on the analysis of the physical characteristics of TORA subjects' residences, the physical distance from the subjects' current residence to the KRA and the level of flood vulnerability did not exert a significant influence on their preferences. The non-physical characteristics of their residences, as well as the legal status of the land they currently own, appear to influence the spatial preferences of the subjects in choosing between their current residence and a new location in the KRA. Subjects who already own land and live with one family in one house tend to opt to settle in the location they have occupied for a long time due to their attachment to their current residence. In contrast, subjects with boarding status who live with more than one family member in one house tend to choose to occupy their land in the KRA, driven by their discomfort with the limited control over space in their current residence."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pemantauan dan evaluasi program reforma agraria oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara dan studi literatur. Dalam menganalisis peneliti menggunakan teori Gorgens dan Kusek mengenai sistem pemantauan dan evaluasi program. Berjalannya program reforma agraria dinilai lambat dikarenakan beberapa hambatan, sehingga penting untuk melihat sistem pemantauan dan evaluasi program reforma agraria. Hasil dari penelitian ini adalah masih belum berjalannya dua dari 12 komponen sistem pemantauan dan evaluasi. Dua komponen tersebut adalah struktur dan penjajaran organisasi atas kegiatan pamantauan dan evaluasi serta survei secara berkala. Sementara itu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemantauan dan evaluasi program reforma agraria seperti sumber daya anggaran, teknologi, perubahan nomenklatur, dan partisipasi masyarakat.

---

ABSTRACTPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pemantauan dan evaluasi program reforma agraria oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara dan studi literatur. Dalam menganalisis peneliti menggunakan teori Gorgens dan Kusek mengenai sistem pemantauan dan evaluasi program. Berjalannya program reforma agraria dinilai lambat dikarenakan beberapa hambatan, sehingga penting untuk melihat sistem pemantauan dan evaluasi program reforma agraria. Hasil dari penelitian ini adalah masih belum berjalannya dua dari 12 komponen sistem pemantauan dan evaluasi. Dua komponen tersebut adalah struktur dan penjajaran organisasi atas kegiatan pamantauan dan evaluasi serta survei secara berkala. Sementara itu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemantauan dan evaluasi program reforma agraria seperti sumber daya anggaran, teknologi, perubahan nomenklatur, dan partisipasi masyarakat."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk memahami aspek ekonomi politik dalam pelaksanaan reforma agraria dan perhutanan sosial di Indonesia secara kualitatif dengan metode deskriptif-analisis, tinjauan literatur dan didukung dengan wawancara intensif. Reforma agraria merupakan agenda penting di masa pemerintahan Joko Widodo karena tercantum dalam Nawacita, untuk mencapai pemerataan ekonomi. Akan tetapi pasang surut dalam proses pelaksanaanya membuat program ini menjadi terhambat terlebih konflik agraria yang seharusnya berkurang dengan adanya reforma agraria dan perhutanan sosial RAPS ini justru semakin bertambah setiap tahunnya. Tujuan untuk melakukan pemerataan ekonomi ini dihambat dai faktor internal para pelaksana reforma agraria dan perhutanan sosial RAPS. Lemahnya koordinasi dan perbedaan tingkat kepentingan antara tujuan negara dengan para pelaku pelaksanaan reforma agraria dan perhutanan sosial RAPS membuat program ini berjalan masih jauh dari harapan meskipun sudah menunjukkan progress yang cukup baik. Warisan buruk pemerintahan sebelum-sebelumnya juga berpengaruh dalam pelaksanaan saat ini. Dalam Penelitian, penulis membahas sisi sejarah dan ekonomi politik reforma agraria dan perhutanan sosial RAPS dari pasca kemerdekaan hingga pemerintahan Presiden Joko Widodo 2014-2019.

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to understand the political economics of Indonesian agrarian reform and social forestry. Analysis was conducted qualitatively with descriptive analytic method, literature review, and supported with intensive interview. Agrarian reform is an important agenda of Joko Widodo rsquo s administration as it is included in Nawacita with the purpose to achieve equality in economic development. However, the ebbs and flows in its implementation process undermine the program. Moreover, the agrarian conflict ndash which is supposed to be decreasing as a result of implementing agrarian and social forestry reform RAPS ndash is increasing annually. The process in achieving the goal of achieving equality in the economic development has been furthermore undermined by internal factors of those in charge of implementing the agrarian and social forestry reform RAPS. Despite of having showed good progress, weak coordination and different interests between the state and the actors involved in the RAPS continue to be the core problems that undermine the success of the program. Inheritances of bad practices from previous governments also play a role in present day implementation. In this study, the writer analyzes the historical and political economy side of the RAPS from the post independence era to the era of Joko Widodos administration 2014 2019. "

"Skripsi ini membahas tentang relasi kekuasaan yang terbentuk antara Negara dan Modal dalam Politik Agraria di Masa Reformasi. Lebih khusus, penelitian ini menjelaskan bentuk relasi kekuasaan antara Negara dan Modal dengan melihat pada dua indikator yaitu pada Kebijakan dan Konflik Agraria. Untuk membahasnya, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan instrumen observasi wawancara mendalam dan studi dokumen untuk pengumpulan data. Temuan dari penelitian ini adalah relasi kekuasaan Negara dan Modal dalam politik agraria di Indonesia di masa reformasi masih kuat walaupun melalui strategi yang seolah olah berpihak pada rakyat, seperti kebijakan redistribusi lahan di Kecamatan Cipari. Bentuk relasi kekuasaan yang terjadi adalah accumulation by dispossession (akumulasi dengan cara perampasan), bahwa kebijakan redistribusi lahan di Kecamatan Cipari merupakan salah satu bentuk perampasan dengan strategi baru yaitu melakukan legalisasi aset.

---

This undergraduate thesis describes about power relation which built between State and Capital in Agrarian Politics in the Reformation Era. More specifically, this research describes the type of power relation between State and Capital with focus in two indicator that is the policy and agrarian conflict. The method used in this research is qualitative with observation, in-depth interview and document study as instruments to collect the data. This research found that power relation between State and Capital in Agrarian Politics in the Reformation Era is still strong although through the strategi as if it stands for the peasant, like the policy of land redistribution in the Subdistrict of Cipari. The type of the power relation is accumulation by dispossession which means that the policy of land redistribution in the Subdistrict of Cipari is one of the dispossession, with the new strategi that is the legalization of asset."

"Ketimpangan kepemilikan tanah disebabkan oleh akses yang tidak setara terhadap tanah. Studi ini mengkaji dampak akses ke tanah terhadap total pengeluaran rumah tangga petani. Kebijakan reforma agraria diasumsikan membuka akses dan memperluas akses ke tanah untuk kelompok rumah tangga petani yang tidak memiliki tanah dan memiliki tanah tetapi ukuran tanah yang sangat kecil. Melalui pendekatan state-led dan market-led, penelitian ini memberikan kategorisasi akses ke tanah ke dua hal yaitu variabel access opening dan access expansion dengan masing-masing cakupan sampel. Pada pendekatan state-led, pembukaan akses dilihat dalam bentuk redistribusi tanah ke petani yang tidak memiliki tanah dan perluasan akses dilihat dari bentuk redistribusi tanah ke petani yang merupakan petani gurem. Pendekatan market-led mengacu pada pembukaan akses melalui skema sewa dan perluasan akses melalui skema penguatan hak milik melalui sertifikat hak milik (SHM). Melalui metode two period difference-in-difference (DID), penelitian ini menganalisis dampak pembukaan dan perluasan akses terhadap total pengeluaran rumah tangga petani dengan menggunakan data IFLS 2007 dan 2014. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan signifikan dalam total pengeluaran rumah tangga petani akibat adanya pembukaan dan perluasan akses mengacu pada skema distribusi tanah (pendekatan state-led), serta tidak terdapat perbedaan signifikan melalui pendekatan market-led terutama perluasan akses ke tanah. Kebijakan reforma agraria perlu dilakukan dengan penekanan redistribusi tanah kepada petani yang tidak memiliki tanah dan petani gurem.

---

Inequality of land ownership is caused by unequal access to land. This study examines the impact of land access on total farmer’s household expenditure. The Agrarian reform policy is assumed can open access and expand access to land for groups of farmer households who do not own land and own land but the size of the land is very small. Through state-led and market-led approaches, this research provides a categorization of access to land in two ways, namely access opening and access expansion variables with each sample coverage. In the state-led approach, the opening of acces is seen in the form of land redistribution to farmers who do not own land and the expansion of access is seen in the form of land redistribution to smallholders. The market-led approach refers to opening access through a rental scheme and expanding access through a scheme to strengthen property right through ownership certificates. Using the two period difference-in-difference (DID) method, this study analyzes the impact of opening and expanding access to the total expenditure of farmer household using IFLS 2007 and 2014 data.  The results show that there is significant differences in the total expenditures of farmer households due to the opening and expansion of access reffering to the land distribution scheme (state-led approach), and there are varying results significant difference through the market-led approach. Agrarian reform policies need to be carried out by emphasizing the implementation of land redistribution to landless and small farmers."