Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini merupakan kajian yang dapat mengungkap relasi segi tiga antara pasar, publik dan negara sebagai tiga kesatuan utama dalam pengembangan demokratisasi dan regulasi media di Indonesia. Dengan demikian penelitian ini mau menjawab; pertama-pertama bentuk kumparan dinamis proses demokratisasi sosial dalam dunia penyiaran dan relasi kepentingan negara, publik dan industri penyiaran dalam sebuah sistem komunikasi bermedia di Indonesia. Penelitian ini memakai paradigma kritis dengan metode penelitian hermeneutika kritis atas teks UU Penyiaran no 32 tahun 2002 dan membandingkannya dengan revisi UU penyiaran yang sekarang sedang dibahas oleh DPR.Penelitian ini menemukan bahwa semangat demokratisasi media, mengarusutamakan publik serta masyarakat sebagai subjek utama aktivitas media penyiaran dan penjaminan nilai konstitusional yang rasional tetap menjadi perhatian utama dalam seluruh rumusan revisi UU no 32 tahun 2002. Dan ini merupakan concern utama pembuatan dan amandemen UU yang berpusat pada "Bonum Commune".

---

This research aims to find out the triangle relations between the market, the public and the state in media regulation. This study will answer; forms of the dynamic process of social democratization in the broadcasting regulation, relations interests of the state, public and industry in a mediated communication systems in Indonesia. The research use critical paradigm and critical hermeneutics research method over the text of the Broadcasting Act No. 32 of 2002. It will be compared to a revised broadcasting law that is now being debated by Parliament.The findings are that the spirit of the democratization of media, the public and the mainstream society as the main subject and the broadcast media activity guarantee rational constitutional values remain a major concern in the whole formula revision of Law No. 32 of 2002. This is the main concern of making and amending laws centered to "Bonum Commune"."

"Disertasi ini menunjukkan pemerintah (Kementerian Komunikasi dan Informatika) secara konsisten dan berkelanjutan berupaya meneguhkan otoritasnya sebagai pemegang kendali utama dalam penataan produksi, distribusi, dan konsumsi informasi penyiaran. Di berbagai masa pemerintahan berbeda, pemerintah berupaya mengendalikan penyiaran dengan melahirkan regulasi yang memperkuat posisinya untuk menentukan ruang gerak dunia penyiaran. Upaya ini dilakukan karena pemerintah menyadari arti penting informasi sebagai sumber daya politik dan ekonomi. Secara berkelanjutan pula, upaya ini didukung industri penyiaran. Dalam proses menghasilkan kebijakan, pemerintah umumnya tidak melibatkan Komisi Penyiaran Indonesia dan masyarakat sipil. Pemerintah melakukan proses politisasi hukum, langkah yang dalam sejumlah hal bertentangan dengan UU Penyiaran. Berbagai kebijakan dibelokkan sesuai dengan kepentingan pemerintah. Kepentingannya dijalankan dengan pola budaya neopatrimonial. Regulasi dibuat dengan mengabdi pada kepentingan penguasa. Pemerintah mengarahkan aturan yang ada ada tidak untuk menjamin tujuan yang secara rasional sudah ditentukan, melainkan untuk kepentingan dominasi.

---

This research shows that the Indonesian government (ie. The Ministry of Information and Communication) has consistently and continuously tried to strengthen its power as the chief controller in regulating the production, distribution and consumption of information in the Indonesian broadcasting system. In various different historical period, the government has shown its insistence to become the main regulator of the broadcasting system by issuing series of regulation that enhance government position in delimiting the stakeholders playing field. This tendency can only be interpreted as a clear evidence on the government recognition on the importance of information as a very significant economic and political resources. This effort was also supported by the broadcasting industry. In the process of developing the broadcasting policies, the Ministry never invited the Indonesian Broadcasting Commission and the civil society in general to to voice their concern. Throughout the process, the government took various measures that can be viewed as ?the politicization of law? which contradicted the real substance of the law itself. Various policies were distorted according to the government interest that was also supported by the industry.This government interest is conducted within neopatrimonial culture. Regulations were written to serve the interest of the rezime who are in power. The government direct the present regulations not to achieve the mutual objective that has rationally decided but for the sake of domination."

"Disertasi ini membahas tentang industri media radio siaran yang keberadaannya tidak lepas dari pengaruh dinamika industri media secara keseluruhan. Perubahan yang terjadi pada industri media akan mempengaruhi para pelaku industri radio. Demikian pula sebaliknya, perkembangan bisnis radio akan mempengaruhi berbagai aspek dalam industri media. Selanjutnya, industri media yang berkembang saat ini semakin memperlihatkan bahwa media merupakan suatu entitas bisnis semata karena dijalankan dengan cara-cara tertentu untuk pencapaian keuntungan. Padahal media seharusnya tetap menjalankan fungsi utamanya sebagai sarana menyebar informasi, pendidikan, hiburan dan pengawasan. Di sisi lain, kondisi industri media yang memperlihatkan turunnya prosentase iklan dan jumlah pendengar radio di Indonesia menyebabkan industri media radio di Indonesia sampai pada tren pengelolaan radio secara berjaringan yang merupakan respon atas dinamika industri media tersebut. Pada prakteknya, tren berjaringan yang ada lebih mengarah kepada konsep spasialisasi yang dapat dipahami sebagai perluasan kekuasaan korporasi dalam industri komunikasi. Dalam pandangan ekonomi politik media, organisasi induk memiliki pengaruh dan kekuatan untuk menguasai organisasi jaringannya. Tetapi jika kita melihat praktek berjaringan pada media radio maka kita akan menemui kekuatan jaringan yang dapat mempengaruhi radio induknya. Karenanya, studi strukturasi ditawarkan untuk melihat relasi radio induk dan jaringan serta dinamika yang terjadi dalam industri radio sebagai respon atas perubahan yang terjadi pada industri media di Indonesia. Melalui teori strukturasi akan dilihat dualitas yang terjadi. Dua kelompok-kepemilikan yaitu Masima Radionet dan Mahaka Media dipilih sebagai obyek penelitian, melalui jaringan radio yang dimiliki yaitu jaringan radio Prambors FM dan Gen FM. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma kritis ini menemukan bahwa dinamika industri media radio saat ini tidaklah stagnan melainkan terus berubah dengan munculnya struktur baru yang merupakan hasil interaksi yang ada. Selain itu makna berjaringan yang diamanatkan dalan undang-undang tidak tercermin dalam praktek berjaringan yang dijalankan saat ini. Karenanya perlu sinergi antara berbagai aturan yang berhubungan dengan industri media di Indonesia agar media tidak semata-mata digunakan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Perlu dilakukan penguatan terhadap agen dalam hal ini masyarakat agar keberadaan mereka dapat memberikan pengaruh terhadap struktur yang ada, sehingga masyarakat tidak hanya sebagai obyek tetapi dapat menjadi pihak yang mampu menyuarakan kepentingan dan kebutuhannya terhadap keberadaan media.

---

This dissertation is focused on discussing about media industry of broadcasting radio of which its existence is affected by the dynamics of the entire media industries. Changes occuring in media industry will affect the actors of radio industry. On the contrary, development of radio business will also influences various aspects in media industy. Furthermore, recent development of media industry has shown that media is definitely a business entity, since it is conducted in such a way as profit-making enterprise. Actually, media should firmly stick with its main function as vehicle to disseminate information, education, entertainment and social control. Besides, recent media industry in Indonesia has shown decreasing percentage of advertisement and number of radio listeners.

As respond to the recent dynamics of media industry, the trend of managing broadcasting radio tends to change towards networking-based radio management. In practice, the existing networking-trend is leading towards the concept of spatialization meaning which is understood as an expansion of corporation capability in communication industry. From the perspective of political economy media, main organization tends to have influence and power to cope its network organization. However, in fact, the practices of networking-radio media, it can be seen that the power of neworking can affect its main radio organization. Due to this phenomena, study of structuration is offered to see the relation between main radio organization and its networks including the dynamics happening in radio industry as a respond to the changes in media industry in Indonesia. Two group-ownership media enterprises, Masima Radionet and Mahaka Media were chosen as objects of research, through their own radio networks, the so called Prambors FM and Gen FM.

The research, designed using qualitative approach with critical paradigm, has found that the dynamics of the recent radio media industry keeps changing, not in stagnant condition, due to the appearance of new structure as a result of the existing interactions among the radio networks. Besides, the essence of networking media, instructed by broadcasting law and regulation, is not wellimplemented in recent networking radio media practices For this reason, it is essential to syncronize various regulations related to media industry in Indonesia in order to optimize the usage of media for public and social benefit not merely for the individual and certain-community interests. This is important to make societies be alert of their existence and hopefuly can give influence to the existing structure. Moreover, the essence of this study is to make societies not merely as an object but also as an agent capable to convey societal interests and needs through the existence of media."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dominasi kepentingan pemodalbesar dalam pembentukan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor22 Tahun 2011 mengenai penyiaran digital di Indonesia. Dalam prosespembentukannya pemerintah menggunakan kekuasaannya melakukan sejumlahlangkah yang bertentangan dengan Undang-Undang Penyiaran bahkan mekanismepembentukan regulasi. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis yangmemandang pembentukan Permen terkait penyiaran digital menjadi bagian dariupaya terencana pemilik modal untuk melanggengkan penjajahan ekonomi danpolitik. Teori strukturasi Anthony Giddens dikaitkan dengan konsep strukturasiekonomi politik Vincent Mosco menjadi teori utama dalam penelitian ini.Pendekatan penelitian kualitatif dengan desain penelitian studi kasus digunakanuntuk memberikan deskripsi secara lengkap. Data dikumpulkan melaluiwawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melaluiPeraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2011 pemilikmodal besar mengontrol beberapa kebijakan pemerintah dengan membentukmodel baru lembaga penyiaran yang tidak disebutkan didalam Undang-UndangPenyiaran. Bentuk lembaga ini hanya melegalkan penyiaran eksisting saja,sehingga melanggengkan dominasi dengan lingkup yang lebih luas yaitu padapenyiaran digital serta berusaha mematikan kelompok-kelompok kecil. Penelitianini juga menunjukkan bahwa kebijakan penyiaran digital mampu menghasilkanserangkaian keuntungan ekonomi yang membuka ruang luas bagi ekspansi modal.Selain kepentingan ekonomi, kebijakan penyiaran digital juga ditentukan olehberagam agen yang turut mempengaruhi proses pengambilan keputusan diIndonesia.

---

ABSTRACTThis study aimed to describe the dominance of large capital interests in theestablishment of Information and Communication Minister Regulation Number22 of 2011 regarding digital broadcasting in Indonesia. In the process ofgovernment formation using his power a number of measures that are contrary tothe Broadcasting Act and even the formation mechanism of regulation. Thisresearch uses a critical paradigm that sees the formation of a ministerial regulationrelated to digital broadcasting to be part of a planned effort to perpetuate theoccupation of the owners of capital and political economy. Structuration theoryof Anthony Giddens structuration linked to the concept of political economyVincent Mosco into a major theory in this study. Qualitative research approachwith a case study design is used to provide a complete description. Data werecollected through interviews and document study. The results showed that throughthe Minister of Communication and Information Technology Number 22 of 2011owners of big capital controls several government policies by establishing newmodels of broadcasters that are not mentioned in the Broadcasting Act. Forms ofthis institution only legalize the existing broadcasting only, thus perpetuating thedominance of a broader scope, namely on digital broadcasting and try to shut offsmall groups. This study also shows that digital broadcasting policy capable ofproducing a series of economic benefits that opens ample room for expansioncapital. In addition to economic interests, digital broadcasting policy is alsodetermined by a variety of agents that influence the decision making process inIndonesia."

"[Di tengah struktur ekonomi politik media penyiaran televisi yang cenderungmemihak pada keuntungan golongan tertentu, praktek yang mengarah padakepentingan industri dan mengabaikan tanggung jawab sosial pada publik, sertalemahnya peran regulator dalam mengatur penyiaran televisi agar sesuai dengansemangat demokratisasi penyiaran, keberadaan lembaga pemantau media (mediawatch) yang diinisiasi oleh masyarakat sipil dapat menjadi suatu alternatifkekuatan untuk mendorong keberpihakan media terhadap kepentingan publik.Situs www.remotivi.or.id adalah media alternatif yang dibentuk Remotivi untukmenyampaikan gagasan alternatif tentang wajah pertelevisian nasional diIndonesia. Melalui pendekatan penelitian kualitatif, peneliti bermaksud menjawabpertanyaan bagaimana Remotivi menggunakan situs web Remotivi.or.id sebagaimedia alternatif untuk menyuarakan kepentingan publik dalam persoalandemokratisasi penyiaran televisi di Indonesia. Dari hasil penelitian ditemukanbahwa internet dapat dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat sipil untukmelakukan kritik terhadap televisi dan mendorong keberpihakan televisi kepadakepentingan publik. Fungsi internet dirasakan para pegiat Remotivi untukmembentuk pesan yang merepresentasikan gagasan kritis mereka, menjaringdukungan, serta mendorong perubahan wajah televisi di Indonesia melaluiadvokasi., In the midst of the political economic structure of television broadcasting mediatend to favor certain groups gain, practices lead to industrial interests and ignorethe social responsibility to the public, and the weakness of the regulator's role inregulating television broadcasting in order to conform with the spirit of thedemocratization of broadcasting, the existence of media monitoring agency(media watch), initiated by civil society can be an alternative force to push themedia bias against public interest. Site www.remotivi.or.id is formed Remotivialternative media to convey the idea of an alternative on the face of nationalbroadcasters in Indonesia. Through a qualitative research approach, researchersintend to answer the question of how to use the website Remotivi Remotivi.or.idas an alternative medium for voicing the public interest in the issue ofdemocratization of television broadcasting in Indonesia. From the results of thestudy found that the Internet can be used by civil society groups to undertake acritique of television and encourage partisanship television to the public interest.Function internet activists felt Remotivi to form messages that represent theircritical ideas, solicit support, and encourage the changing face of television inIndonesia through advocacy.]"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas shelf registration sebagai cara alternatif untuk melakukan penawaran umum saham. Beberapa penelitian empiris menunjukkan shelf registration dapat mengurangi biaya kepatuhan terhadap peraturan penawaran umum saham dan biaya modal. Penelitian ini membahas bagaimana aspek hukum praktek shelf registration di Amerika Serikat dan Jepang serta apakah peraturan tentang Penawaran Umum Berlanjut Obligasi atau Sukuk (Peraturan Bapepam No. IX.A.15) di Indonesia cukup mengakomodasi penerapan metode shelf registration saham ataukah Otoritas Jasa Keuangan perlu membuat regulasi baru. Penelitian yuridis normatif ini mengunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Berdasarkan hasil penelitian penulis berpendapat bahwa metode shelf registration perlu diterapkan di pasar modal Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan penawaran umum yang dilakukan Emiten. Penulis juga merekomendasikan bagaimana ketentuan mekanisme shelf registration saham yang seharusnya.

---

ABSTRACT

This undergraduate thesis discusses shelf registration as an alternative method for stock offering. Several empirical studies indicated shelf registration can reduce compilance cost and capital cost. The purpose of this study is to understand the law aspect of United States' and Japan's shelf registration practice and whether existing regulation about Continuous Offering of Bond or Sukuk (Bapepam Rule IX.A.15) in Indonesia is sufficient to accommodate shelf offering of stock or Financial Service Authority need to make a brand new regulation. This juridical normative study use statutory approach and comparative approach. Based on study result, researcher suggest that shelf registration method should be implemented in Indonesian capital market to gain greater efficiency and flexibility in issuer's public offering. Researcher also suggest how the regulation of shelf registration mechanism of stock should be."

"Penelitian ini merupakan studi kasus terhadap program televisi anak bermuatan edukasi, yaitu program “Jalan Sesama”. Penelitian berfokus pada analisis dinamika yang dihadapi “Jalan Sesama” dalam proses produksi dengan sistem co-production dan distribusi program melalui industri penyiaran televisi. Proses penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data berupa wawancara serta dokumentasi rekaman arsip. Hasil penelitian menemukan gambaran proses dinamika yang di dalamnya terdapat sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh program “Jalan Sesama”. Permasalahan itu ditemukan dalam tahap praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan distribusi program. Permasalahan dalam tahap praproduksi adalah kesulitan merumuskan konsep tentang nilai-nilai yang merepresentasikan Indonesia. Permasalahan dalam tahap produksi adalah tantangan untuk dapat merumuskan ide cerita bermuatan edukasi dengan tetap menjaga aspek yang menghibur dan menyenangkan bagi anak. Permasalahan dalam tahap pascaproduksi adalah memastikan bahwa program yang diproduksi memiliki dampak positif bagi anak serta memenuhi kriteria karya audiovisual yang berkualitas. Selanjutnya, penelitian ini menemukan permasalahanutama yang cukup signifikan dalam tahap distribusi program. Permasalahan yang dihadapi adalah kondisi media penyiaran televisi di Indonesia yang masih sangat berorientasi komersial. Sementara “Jalan Sesama” adalah program edukasi yang bersifat non-profit oriented dan tidak menyetujui adanya penayangan iklan. Permasalahan lainnya timbul karena peran lembaga penyiaran publik yang tidak dapat diharapkan oleh adanya kebijakan tertentuyang tidak wajar dalam biaya tayang program. Permasalahan yang ada semakin rumit ketika peran pihak regulator dan regulasi yang mengatur bidang penyiaran televisi di Indonesia saat ini, belum memadai untuk mendukung keberlanjutan program televisi anak bermuatan edukasi seperti “Jalan Sesama”.

---

This research is a case study about children educational content television program which is “Jalan Sesama” program. This research focused on the analysis of the dynamic in the production process by co-production system and the program distribution through the television broadcasting industry. This research conduct by qualitative approach and collecting data method by the depth interview and archives documentation recording. This research find a picture of dynamic process in “Jalan Sesama” production which contain several problems. The problems are include the pra-production, production, postproduction, and distribution process. The problem in preproduction program is the difficulties to formulate the concept about any values that representing Indonesia. The problem in production process is how to formulating the educational story idea with constantly keep the fun and pleasure aspect for children. The problem in postproduction process is to ensure that the program which has been produced give positive impact for children and fill the criteria of qualified audiovisual creation. The another problem that more significant find in the process of program distribution. The problem is the condition of television broadcasting industry landscape that commercial oriented. While “Jalan Sesama” is the educational program that has non-profit oriented and do not agree with the commercial advertising. The role of public television station also cannot be hoped, because there is a certain policy that not proper for the airing program cost. The challenge become more complex when the role of regulator and regulation who is regulate the television broadcasting sector do not have serious action to support the continuity of children educational television program as “Jalan Sesama"