Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 76301 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Milla Sepliana Setyowati
"Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengkaji persaingan pajak di negara-negara anggota ASEAN selama periode 1990 - 2012 karena adanya fenomena penurunan tarif pajak penghasilan badan. Negara yang diteliti adalah enam negara ASEAN-6 yang dianggap cukup merepresentasikan ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods, diawali dengan analisis kuantitatif deskriptif atas perbandingan tarif statuter PPh Badan yang berlaku (statutory tax rate), perhitungan tarif efektif PPh Badan -baik Effective Marginal Tax Rate (EMTR) maupun Effective Average Tax Rate (EATR)- berdasarkan formula Devereux, serta pengalihan pengenaan PPh Badan kepada jenis pajak lainnya yang dianggap sebagai bentuk pengalihan penerimaan pajak untuk menutupi kekurangan penerimaan akibat penurunan tarif PPh Badan. Selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan ekonometri dari data panel negara ASEAN-6.
Dalam mengkaji persaingan pajak, penelitian ini tidak hanya melihat dari aspek tarif pajak, melainkan juga mempertimbangkan aspek lainnya seperti sistem pengenaan pajak, administrasi pajak, dan insentif pajak yang diterapkan di negara ASEAN-6. Berdasarkan analisis berbagai aspek, penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak terdapat cukup bukti mengenai indikasi persaingan pajak di kawasan ASEAN.
Dengan memperhatikan beberapa aspek dalam kajian persaingan pajak, terlihat bahwa daya saing Indonesia di bidang perpajakan berada di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Aspek yang lebih banyak mendapat perhatian investor adalah terkait dengan peraturan dan administrasi pajak, sedangkan tarif pajak Indonesia masih dinilai cukup kompetitif.
Tahapan harmonisasi kebijakan pajak yang dilakukan negara anggota ASEAN dalam rangka mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015 -dengan merujuk pada tahapan harmonisasi pajak yang disampaikan Velayos- menunjukkan telah terjadi tahap konvergensi, yaitu gerakan reaktif masing-masing negara karena terpengaruh kebijakan negara lain, khususnya dalam hal tarif PPh Badan. Tahap harmonisasi tersebut mulai berkembang pada awal tahap kerjasama, dengan adanya beberapa kesepakatan berupa pemberian bantuan timbal balik untuk kepentingan bersama, meskipun belum cukup efektif. Perkembangan kerjasama di bidang perpajakan diwujudkan dalam bentuk kesepakatan pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan serta komitmen untuk melaksanakan standar transparansi internasional.

This research was conducted in order to review tax competition in the ASEAN member countries during the period 1990 - 2012, due to corporate tax rate declining phenomenon. Samples of this study were six ASEAN countries, namely Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam, which sufficient to represent ASEAN. This research used a mixed methods approach, starting from quantitative descriptive analysis of statutory corporate income tax rate, calculation of the effective rate of corporate income tax - both Effective Marginal Tax Rate (EMTR) and Effective Average Tax Rate (EATR) - based on the Devereux?s formula, and revenue shifting of corporate income tax to other taxes are considered to cover decreasing of corporate income tax revenue. Further, analysis used panel data of ASEAN-6 countries.
In reviewing tax competition, this research is not only examined tax rates aspect, but also consider other aspects such as the tax system, tax administration, and tax incentives applied by the ASEAN-6. Based on the analysis of various aspects, this research did not found sufficient evidence regarding indications of tax competition in the ASEAN region. Regarding some tax aspects, it appears that Indonesia's competitiveness in the field of taxation under Singapore, Malaysia, and Thailand. The more attractive aspect for investor is tax regulation and tax administration, while Indonesian tax rate is quite competitive.
Tax harmonization of ASEAN member countries in order to realize the ASEAN Economic Community in 2015 -refer to the stage of tax harmonization conveyed by Velayos- show a convergence stage, which there were reactive action of each country, influenced by other countries policy, particularly in terms of corporate income tax rates. Tax harmonization phase develop in the early stages of cooperation, with the presence of several agreements for the provision of mutual assistance, though not effective yet. Cooperation in the field of taxation, including information exchange agreements for tax purposes and commitment to implement international standards of transparency.;This research was conducted in order to review tax competition in the ASEAN member countries during the period 1990 - 2012, due to corporate tax rate declining phenomenon. Samples of this study were six ASEAN countries, namely Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam, which sufficient to represent ASEAN. This research used a mixed methods approach, starting from quantitative descriptive analysis of statutory corporate income tax rate, calculation of the effective rate of corporate income tax - both Effective Marginal Tax Rate (EMTR) and Effective Average Tax Rate (EATR) - based on the Devereux?s formula, and revenue shifting of corporate income tax to other taxes are considered to cover decreasing of corporate income tax revenue. Further, analysis used panel data of ASEAN-6 countries.
In reviewing tax competition, this research is not only examined tax rates aspect, but also consider other aspects such as the tax system, tax administration, and tax incentives applied by the ASEAN-6. Based on the analysis of various aspects, this research did not found sufficient evidence regarding indications of tax competition in the ASEAN region. Regarding some tax aspects, it appears that Indonesia's competitiveness in the field of taxation under Singapore, Malaysia, and Thailand.
The more attractive aspect for investor is tax regulation and tax administration, while Indonesian tax rate is quite competitive. Tax harmonization of ASEAN member countries in order to realize the ASEAN Economic Community in 2015 -refer to the stage of tax harmonization conveyed by Velayos- show a convergence stage, which there were reactive action of each country, influenced by other countries policy, particularly in terms of corporate income tax rates. Tax harmonization phase develop in the early stages of cooperation, with the presence of several agreements for the provision of mutual assistance, though not effective yet. Cooperation in the field of taxation, including information exchange agreements for tax purposes and commitment to implement international standards of transparency."
Depok: Universitas Indonesia, 2014
D1949
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Adhitya Noorma Febrianto
"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis kriteria yang digunakan oleh negaranegara anggota ASEAN dalam memberikan Tax Holiday, perbedaan dan persamaan kriteria yang digunakan, kekurangan dan kelebihannya, serta mengetahui kriteria yang dapat diterapkan di Indonesia. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa seluruh negara anggota ASEAN menerapkan kriteriakriteria tertentu dalam pemberian fasilitas Tax Holiday. Kriteria-kriteria yang diterapkan tergantung pada kebijakan masing-masing negara. Dengan menerapkan kriteria-kriteria tersebut dalam memberikan fasilitas Tax Holiday, pemerintah setempat dapat menjaring investasi yang benar-benar dibutuhkan dalam memajukan perekonomian negara di masa datang, terutama apabila seluruh kriteria diterapkan secara konsisten. Namun demikian, penerapan kriteria-kriteria tersebut menimbulkan diskriminasi antar industri.

This study aims to analyze the criterias implemented by ASEAN member countries on the granting of Tax Holiday, the similarities and the differences of those criterias, pluses and minuses, and to determine criterias that can be implemented in Indonesia. The result of this study concludes that ASEAN member countries are implementing certain criterias on granting the Tax Holiday depending on their national interest. By implement those criterias, governments have greater opportunities to attract the most qualified investment. In other hand, the implementation of those criteria reflects discrimination policy of government in industrial sectors."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Wildan Aliefaldi Ghozali
"ABSTRAK
Penelitian ini membahas terjadinya tren penurunan tarif pajak penghasilan badan atau corporate income tax (CIT) yang terjadi dalam lingkup global. Secara regional, hal tersebut juga terjadi di Asia Pasifik. Maka dari itu, adanya indikasi bahwa tarif CIT yang diberlakukan di suatu negara dipengaruhi oleh negara lain. Kebijakan pajak memiliki peran penting dalam menstimulus perekonomian dengan pemotongan pajak yang memiliki pro dan kontra. Menggunakan metode ekonometri panel data, hasil estimasi menunjukkan adanya korelasi yang kuat antara tarif CIT suatu negara dengan tarif CIT negara lain. Selain itu, terdapat juga faktor lain seperti tingkat inflasi dan liberalisasi perdagangan. Dengan demikian, kebijakan pajak tidak hanya dapat berpatokan pada tarif pajak negara lain tetapi juga mempertimbangkan kondisi di dalam negara itu sendiri. Di samping itu, pada faktanya persaingan pajak dapat berdampak pada FDI.

ABSTARCT
This study discusses the downward trend in corporate income tax (CIT) rates that occur globally. Regionally, this happens in the Asia Pacific. Therefore, there are indications that CIT rates imposed in a country are influenced by other countries. Tax policies have an important role in stimulating the economy with tax cuts even which has pros and cons. Using the econometric panel data method, the estimation results show a strong correlation between CIT rates of a country and other countries CIT rates. In addition, there are also other factors such as inflation rates and trade liberalization. Thus, tax policy can not only to be based on the tax rates of other countries but also consider the conditions within the country itself. In addition, in fact tax competition can impact on FDI.
"
2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ridha Yusra Oktaviola
"Penelitian ini menganalisis pengaruh cash holding, leverage, dan tingkat pajak terhadap nilai perusahaan yang berkendala keuangan dan tidak berkendala keuangan. Selain itu, beberapa variabel kontrol juga dimasukkan seperti asset tangibility, ukuran perusahaan (size), dan profitability. Sampel yang digunakan adalah yang sudah terdaftar di BEI pada periode 2006-2011. Hasil yang didapat adalah cash holding, leverage, dan profitability menunjukkan hubungan signifikan terhadap nilai perusahaan yang berkendala keuangan sedangkan pada perusahaan yang tidak berkendala keuangan, leverage, tingkat pajak, asset tangibility, profitability,dan ukuran perusahaan menunujukkan hubungan siginifkan terhadap nilai perusahaan.

The aims of this research to analyze the effect of cash holding, leverage, and tax rate toward firm's value with financial constraints and financial unconstraints. This research also uses control variables such as asset tangibility, firm size, and profitability. Sample of this research are companies which listed in BEI within period 2006-2011. The finding of this research is cash holding, leverage, and profitability affect financially constrained firm value significantly. Whereas leverage, tax rate, asset tangibility, profitability and firm size affect financially unconstrained firm's value significantly."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S47631
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Melinda Ardhias
"Karya tulis ini membahas mengenai pelaksanaan pajak yang dijalankan perusahaan berikut aturan-aturannya dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan studi kasus penulis pada PT ABC, telah dianalisis bahwa dalam pelaksanaan pajak, perusahaan sudah berusaha mengikuti peraturan perpajakan, namun pada pelaksanaan PPh pasal 21 masih belum optimal, dan masih terdapat risiko hutang pajak terkait PPh pasal 23. Hal yang dianalisis lebih lanjut ialah mengenai perhitungan dan pencatatan pajak perusahaan, apakah sudah optimal atau belum, dan bagaimana cara untuk mengoptimalkannya. Penulis juga menganalisis efek atas risiko hutang pajak, dan saran-saran yang sebaiknya dilakukan perusahaan untuk mengoptimalkan pajaknya.

This paper discusses about the company tax implementation along with the regulation, based on the applicable Indonesian law. Based on the case study of PT ABC, the author analyzed that in tax implementation, the company has been complying the tax regulation, yet the company still can optimize their tax implementation related to article 21 and also there are still tax exposure occurred related to article 23. The author further analyzed about the company tax recording and calculation, are they already in it?s optimal or not, and how to optimizing it. The author also analyzed regarding the tax exposure effect, and the recommended suggestion for the company to optimize their tax implementation."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S44273
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fikri Rosano Arrachman
"ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara tarif Value Added Tax (VAT) dan penerimaan antar negara di dunia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ordinary Least Square (OLS) dengan model efek tetap menggunakan sampel unbalanced data panel 128 negara periode 1970-2016. Hasilnya, penelitian ini mengkonfirmasi teori kurva Laffer bahwa bahwa tarif VAT memiliki hubungan U-Shaped terbalik terhadap penerimaan. Dengan mengeksplorasi lebih lanjut dampak informality terhadap tarif maksimal VAT, maka ditemukan bahwa besarnya informality akan mengurangi fleksibilitas pemerintah untuk meningkatkan tarif VAT.

ABSTRACT
This research aim to look at the relationship between Value Added Tax (VAT) rate and revenue among countries in the world. Research methods used in this research is the Ordinary Least Square (OLS) with a fixed effect model using a sample of unbalanced panel data 128 countires of period 1970-2016. The result of this study shows that VAT rate has a reversed U-shaped relationship to VAT revenues, confirming the Laffer Curve theory. Exploring further on the effect of informality to maximum VAT rate, we found that higher informality will reduce government flexibility in its effort to increase VAT rate."
Depok: Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
T49903
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Debora Novayanti
"Salah satu sumber pendapatan negara yaitu pajak. Pajak merupakan iuran yang bersifat wajib bagi setiap warga negara kepada negara. Bagi Wajib Pajak, pajak merupakan beban. Wajib Pajak dapat meminimalkan beban pajak dengan melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan sarana memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar sesuai dengan peraturan perpajakan, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Perencanaan pajak sangat berperan dalam meminimalkan pajak terutang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peranan perencanaan pajak pada PT. A yang dilakukan secara legal agar tidak merugikan negara dan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak sangat berperan dalam pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan.

One source of funding that the state taxes. Taxes is a compulsory fee for every citizen to the state. For tax payers, the tax is a burden. Tax payers can minimize the tax burden by making tax planning. Tax planning is first step in tax management. Tax Management is a means to satisfy tax obligations correctly and according to tax regulation, but the amount of tax paid can be kept to a minimum to obtain the expected profit and liquidity. Tax planning was instrumental in minimizing the tax payable. This research was conducted to determine the role of tax planning at PT.A is done legally so as not to harm the state and the company. The results showed that tax planning is very involved in the income tax to be paid company.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Adiena Amalia
"Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan pengaruh kepemilikan institusional terhadap Book Tax Differences pada perusahaan publik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan 82 sampel perusahaan publik yang memenuhi kriteria penelitian. Kepemilikan Institusional diproksikan dengan sesuai persentase kepemilikan saham oleh institusi perusahaan. BTD diproksikan menjadi tiga komponen yaitu, total BTD, perbedaan permanen, dan perbedaan temporer.
Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh negatif signifikan pada total BTD, yang berarti semakin tinggi kepemilikan institusional, semakin rendah total BTD. Untuk perbedaan permanen, kepemilikan institusional berpengaruh secara positif signifikan terhadap variabel tersebut, yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional semakin tinggi perbedaan permanen. Dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap perbedaan temporer, yang berarti semakin tinggi kepemilikan institusional, semakin rendah perbedaan temporer.

The purpose of this research is to find the effect of institutional ownership on Book Tax Differences of registered company in Indonesia for year 2011. This research uses 82 registered companies which fulfill sample criteria. Level of Institutional ownership is measured by the percentage of share?s ownership by institutional companies. BTD is measured into three components, which are, Total BTD, permanent differences and temporary differences.
The results showed a significant negative effect on total BTD, which means the higher institutional ownership, the lower the total BTD. For permanent differences, institutional ownership is positively significant effect on these variables, indicating that the higher the institutional ownership, the higher permanent differences. Institutional ownership is also has a significant negative effect on temporary differences, which means that the higher institutional ownership, the lower level of temporary differences.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S47310
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Silaban, Reinhard
"Era reformasi menuntut pemerintahan yang transparan, kredibel dan akuntabel sebagai perwujudan dari hal tersebut pemerintah diharapkan mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sebagai salah satu instansi pemerintah dibawah Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyadari pentingnya peningkatan kualitas layanan. Hal ini tercermin dalam visi Direktorat Jenderal Pajak yaitu: "Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat." Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu (KPP PMA Satu) sebagai salah instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Pajak berusaha dan turut andil dalam mewujudkan visi dan misi DJ P. Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, sudah selayaknya DJP memantau secara konsisten tingkat kepuasan Wajib Pajak atas layanan yang diberikan.
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kualitas layanan KPP PMA Satu menurut persepsi Wajib Pajak, mengetahui tingkat kepuasan Wajib Pajak terhadap kualitas layanan KPP PMA Satu dan mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor (dimensi-dimensi) yang mempengaruhi kualitas layanan KPP PMA Satu.
Penilaian kualitas layanan KPP PMA Satu dengan mengembangkan dan menggunakan konsep dan terori Service Quality (Servqual) yang dikembangkan oleh Parasuraman dkk., yaitu: Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurances dan Empathy. Layanan pajak merupakan salah satu layanan publik yang tidak berorientasi pada laba dan asumsi yang dipakai pada penelitian ini, KPP PMA Satu merupakan layanan publik tanpa ada pesaing.
Dalam penelitian ini dilakukan terhadap 80 responden (Wajib Pajak) dengan menggunakan dengan menggunakan teknik sampel acak sederhana (simple random sampling) dan metode pengumpulan data yaitu observasi, kuesioner, wawancara dan studi kepustakaan.Kuesioner ditujukan untuk mengukur tingkat kepuasan Wajib Pajak, yaitu dengan membandingkan harapan dan persepsi Wajib Pajak. Sebelum dilakukan perhitungan servqual dilakukan uji validitas data dan uji reliabilitas data. Analisis data dan perhitungan servqual dengan menggunakan analisis statistik deskriptif.
Hasil penelitian menunjukan tidak ada satupun dimensi layanan yang memperoleh mean skor tingkat kepuasan lebih dari atau sama dengan 4 ( O ). Hal ini menandakan bahwa layanan KPP PMA Satu belum memenuhi harapan dari Wajib Pajaknya. Oleh karena itu, KPP PMA Satu masih harus berusaha terus-menerus untuk meningkatkan kualitas layanan pada setiap dimensi layanan. Faktor-faktor (dimensi) yang paling panting atau berpengaruh terhadap kualitas Iayanan KPP PMA Satu adalah (a) Wajib Pajak mendapatkan kepastian hukum dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (dimensi Reliability) (b) Pegawai cepat tanggap dalam menangani keluhan Wajib Pajak (dimensi Responsiveness) dan (c) Pegawai menjaga kerahasiaan informasi dan data Wajib Pajak (dimensi Assurances). Nilai standar deviasi yang besar pada statistik deskriptif kinerja menandakan belum standarnya layanan yang diberikan oleh KPP PMA Satu kepada Wajib Pajaknya.
Agar kualitas layanan KPP PMA Satu dapat ditingkatkan, maka disarankan KPP PMA Satu lebih memfokuskan dan memperhatikan Iayanan pada dimensi Reliability yang berkaitan dengan kepastian hukum karena hal tersebut merupakan unsur utama yang diinginkan oleh Wajib Pajak yang membawa image yang baik bagi KPP PMA Satu. Secara keseluruhan kualitas layanan KPP PMA Satu masih jauh dari harapan para Wajib Pajak, terutama untuk dimensi Reliabilty dan Responsiveness, Perlu komitmen para pegawai KPP PMA Satu untuk memberikan pelayanan prima dan mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak dan perbaikan budaya organisasi KPP PMA Satu agar lebih kondusif dalam memberikan layanan kepada Wajib Pajak antara lain memperpendek jarak kekuasaan, tleksibel dan luwes dalam memberikan layanan. Untuk meningkatkan motivasi kerja para pegawai, perlu Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan mengenai penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) kepada para pegawai.
KPP PMA Satu diharapkan meningkatkan layanan kepada Wajib Pajak dengan cara konsisten menerapkan aturan perpajakan yang berlaku terhadap semua Wajib Pajak, mengirimkan para pegawai untuk dididik dan dilatih baik dalam intern Direktorat Jenderal Pajak maupun di Iuar Direktorat Jenderal Pajak agar dapat menguasai aturan perpajakan, bahasa asing, teknik-teknik komunikasi yang baik dan efektif dan paham kegiatan industri Wajib Pajak, mengefektifkan sistem layanan on-line untuk mempercepat proses layanan dan mempermudah dan menyederhanakan sistem dan prosedur layanan agar mudah dimengerti oleh Wajib Pajak. KPP PMA Satu diharapkan mengoptimalkan pelaksanaan standar pelayanan yang telah diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sehingga layanan yang dirasakan oleh Wajib Pajak sama (fair).

Era of Reformation urges transparent, credible and accountable government, so as the form of that government is wished to be able to provide an excellent service to society. As one of government institution under Department of Finance, Directorate General of Taxes realizes the importance of service quality. This thing is explained in vision of Directorate General of Taxes that 'to be a public model that performs a world class tax system and management, trustworthy, and becoming a pride to the public'. Tax Service Office for Foreign Investment One as one of the office under Directorate General of Taxes tries to realize vision and mission of Directorate General of Taxes. To reach that vision and mission, Directorate General of Taxes monitors Taxpayer's satisfaction level.
The purpose of this research is to know the service quality of Tax Service Office for Foreign Investment One according to taxpayer's opinion, to know Taxpayer's satisfaction level upon service quality of Tax Service Office for Foreign Investment One and to identify as well as to analyze the factors which influence the service quality of Tax Service Office for Foreign Investment One.
The value determination of the service quality of Tax Service Office for Foreign Investment One with developing and using concept and theory of Service Quality (Servqual) which is created by Parasuraman and others i.e.: Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurances, and Emphaty. Tax service is one of public service that not orients to profit and assumes which is used in this research, Tax Service Office for Foreign Investment One's service is public service without competitors.
This research is conducted to 80 (eigthy) respondences (Taxpayers) with use simple random sampling and data collecting method that observation, questioners, interview, and library study The questioners purpose is to measure Taxpayer's satisfaction level, with comparing taxpayers hope and opinion. Before servqual calculating, data validity test and data reliability test had done first. Analyze of data and servqual calculating use descriptive statistic analyze.
The research result indicates that there is no one service dimension, which obtain mean score of service quality exceed or same 0 (>=Q). This research marks that Tax Service Office for Foreign Investment One's quality does not fulfill the wish of taxpayers. So Tax Service Office for Foreign Investment One still to improve service quality in every dimensions of service. The important factors upon Tax Service Office for Foreign Investment One's service quality are (a) Taxpayers get law certainty to fulfill the tax obligations (Reliability dimension) (b) The official can solve complaints from taxpayers immediately (Responsiveness dimension) and (c) The official can save information secret and taxpayer's data (Assurances dimension). The great deviation of standard values in descriptive statistic of performance marks the Tax Service Office for Foreign Investment One's service does not fulfill standard yet.
In order the service quality of Tax Service Office for Foreign Investment One can be increased, so we suggest Tax Service Office for Foreign Investment One to make a focus and cares a service in reliability dimension which connects to law certainty because that thing is the main point which is wished by taxpayer. Generally the quality of Tax Service Office for Foreign Investment One does not fulfill the wish of taxpayer, especially in Reliability and Responsiveness dimension. The officials of Tax Service Office for Foreign Investment One should have a commitment to provide an excellent service and to realize vision and mission of Directorate General of Taxes in order to be more conducive to provide an excellent service to taxpayers with reducing power range, flexible and smooth in providing service. To improve working motivation of officials, Directorate General of Taxes creates a policy about a reward or punishment.
Tax Service Office for Foreign Investment One is wished to increase the service to taxpayer consistently with implementing taxation rules to all taxpayers, send the officials to be trained both in internal of Directorate General of Taxes and external of Directorate General of Taxes in order to know taxation rules, foreign languages, communication technics, on line system of service. Tax Service Office for Foreign Investment One is wished to make optimal service procedures, which implemented by Directorate General of Taxes in order taxpayer, can feel the service taxpayer.
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004
T14111
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Simorangkir, Ari M.
"Tugas Karya Akhir ini membahas ekstensifikasi pajak daerah, yaitu potensi Game Online dan kelayakannya untuk dijadikan sebagai obyek Pajak Hiburan. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif dan tanpa menggunakan uji statistik. Hasil penelitian ini menyarankan Game Online layak untuk dijadikan sebagai obyek Pajak Hiburan, karena memenuhi kriteria dari definisi hiburan, yakni adanya: pertunjukkan, permainan, dan keramaian.

The focus of this study is about the feasibility of game online to be the object of entertainment tax, in relation with the extensification of local tax. The purpose of this research is to find out the feasibility of game online to be taxable. Tjis research is Quantitative descriptive. The researcher suggest that game online is feasible to be taxed with entertainment tax, because of it has full fill the definition criteria of entertainment, which is there are show, games or the crowdness."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>