Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Disertasi ini meneliti secara empiris brand politik pemimpin politik (dhi. bakal calon presiden Republik Indonesia 2014) dalam konteks komunikasi politik dan keterkaitannya dengan kepemimpinan yang berbasis pada identitas sosial. Konsep brand merupakan konsep ilmu pemasaran yang diterapkan dalam berbagai ranah, termasuk politik. Oleh karena itu terdapat kebutuhan untuk mendapatkan gambaran mengenai konsep ini dalam konteks komunikasi politik yang semakin mengalami personalisasi dan mediatisasi. Personalisasi dan mediatisasi merupakan realitas komunikasi politik yang mendorong kemunculan pemimpin politik sebagai brand. Penelitian ini menelaah brand pemimpin politik sebagai pesan di media massa, khususnya media massa cetak yang mewakili 5 (lima) kelompok bisnis media besar yang ada di Indonesia. Analisis konten media dilakukan untuk melihat visibilitas dan asosiasi yang melekat pada brand 12 (duabelas) bakal calon presiden RI paling populer di media, yaitu (dalam urutan abjad) Aburizal Bakrie, Dahlan Iskan, Gita Wirjawan, Hatta Rajasa, Jokowi, Jusuf Kalla, Mahfud MD, Marzuki Alie, Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto, Pramono Edhie Wibowo dan Wiranto. Brand sebagai pesan di media kemudian menjadi dasar untuk mendapatkan gambaran tentang brand pemimpin politik di benak publik, yaitu pemilih di 5 (lima) wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini menemukan bahwa konsep brand pemimpin politik bersifat cair dan rentan terhadap isu maupun persaingan politik. Selain itu, terdapat 2 (dua) dimensi dasar pembentuk ekuitas brand pemimpin politik, yaitu: elektabilitas dan partisipasi. Tingkat pengenalan (awareness) dan prototipikalitas (keterwakilan identitas sosial pemilih dalam sosok pemimpin) menjadi kondisi yang diperlukan (necessary condition untuk pembentukan ekuitas brand pemimpin politik. Sedangkan kepribadian (brand personality) dan asosiasi (brand association) merupakan kondisi yang turut memperkuat meski tidak mutlak (contributory condition) dalam pembentukan ekuitas brand pemimpin politik.

---

This dissertation empirically examines the political brand of political leaders (ie. 12 Indonesia presidential candidates to be) in the context of political communication and in association with social identity. Brand is a marketing concept applied in politics. Therefore it has to be reviewed due to the new context, the new politics and in the midst of mediatization. Personalization and mediatization are the factors that encourages the emergence of political leaders as a brand.

This study examines the political leaders as messages in the mass media, particularly the print media representing five (5) business major media groups in Indonesia. Media content analysis was used to examine the visibility and association of the top 12 Indonesia presidential candidates to be in the media, namely (in alphabetical order) Bakrie, Dahlan Iskan, Gita Wirjawan, Hatta Rajasa, Jokowi, Jusuf Kalla, Mahfud MD, Marzuki Alie, Megawati, Prabowo, Pramod Edhie Wibowo and Wiranto. Brands as media messages then become the basis for getting an overview of political leaders brands in the public minds, ie. voters in Jakarta.

This study found that the concept of political brand are fluid and susceptible to political issues and competition. In addition, there are two basic dimensions of brand equity for political leaders, namely: electability and participation. Brand awareness and prototypicality are two necessary conditions for political leaders brand equity while brand personality and brand association are contributory conditions."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh isu pragmatisme yang diperbincangkan oleh media massa menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan manifestasi ajaran pragmatisme yang tampil melalui cara perilaku pragmatis ? dalam pesan politik calon legislator pada pemilu 2014. Subjek penelitian ini adalah para calon anggota legislatif DPRD DKI Jakarta 2014 dari gender, partai dan dapil yang berbeda dan media yang digunakan oleh caleg untuk mengirim pesan politik tersebut kepada masyarakat. Subjek penelitian ini diteliti menggunakan konsep komunikasi politik untuk melihat bagaimana komunikator politik mengirimkan pesan politiknya. Penelitian ini juga menggunakan konsep pragmatisme dan komunikator politik pragmatis untuk melihat apakah para informan merupakan seorang komunikator politik yang pragmatis. Selanjutnya pesan politik yang dikirim caleg sebagai komunikator politik diteliti untuk melihat apakah pesan tersebut merupakan pesan politik pragmatis. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana data diperoleh melalui hasil wawancara dan studi dokumentasi yang diteliti menggunakan Analisis semiotika Barthes. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa komunikator politik pragmatis menghasilkan pesan politik pragmatis dalam perpolitikan yang liberal.

---

This research is motivated by pragmatism issues are discussed by the media ahead of the General Election 2014. This study aims to explain the manifestation of the doctrine of pragmatism that appear through pragmatic behavior ? in the political message legislative candidates in the legislative election 2014.

The subjects of this research are legislative candidates city council 2014 from different gender, political party and different constituencies and media used by candidates to send a political message to the public. The subjects studied using the concept of political communication to see how the political communicator to send political messages. This study also uses the concept of pragmatism and pragmatist political communicators.

This research is qualitative research. Research data was obtained through interviews and documentation studies that examined use Barthes semiotic analysis. The results of this analysis indicate that pragmatic political communicator produce pragmatic political messages in liberal politics."

"Penelitian ini mendeskripsikan strategi komunikasi politik melalui media sosial yang dilakukan oleh calon independen Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Faisal Basri dan Biem Benjamin. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Faisal-Biem telah menyampaikan pesan-pesan berulang di media sosial dengan metode informatif dan edukatif, namun kurang persuasif. Secara garis besar, strategi komunikasi politik yang dilakukan cukup optimal terutama dalam membangun citra politik sebagai pemain baru di kancah perpolitikan. Elemen-elemen penting dalam pembentukan citra sudah saling terintegrasi dan dibangun secara bersamaan dalam strategi yang dilakukan oleh Faisal-Biem. Citra independen dan bersih yang dikomunikasikan melalui media sosial telah diwujudkan dengan sistem penggalangan donasi online. Pemeliharaan citra tersebut dilakukan dengan penciptaan hubungan, meski masih tergolong statis. Tidak hanya independensinya, dominasi media sosial pada strategi yang dilakukan oleh Faisal-Biem juga telah menambahkan warna baru bagi demokrasi dan juga menjadi pembelajaran politik terutama dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2012. Meski peran media konvensional belum tergantikan, namun keberadaan media sosial dapat menjadi senjata pelengkap dalam berkomunikasi dan membentuk citra politik. Penelitian ini hanya fokus kepada pemaparan strategi komunikasi politik dan pembentukan citra, untuk itu diperlukan penelitian lebih lanjut pada pasca-pemilihan untuk mengukur tingkat keberhasilannya.

---

This study describes the political communication strategy through social media conducted by independent candidates for DKI Jakarta gubernatorial election, Faisal Basri and Biem Benjamin. This is a descriptive qualitative research, focus on Faisal-Biem?s strategy in communicating and building political image. Faisal-Biem had successfully delivered political verbal text messages with redundancy, informative and educative methods, but less persuasive. However, the political communication strategy in building political brand as a newcomer in the political arena was well managed. Essential elements in the personal branding concept have been integrated well with each other and built simultaneously. The online donations system became a realization of their independent image. Not only their independence, but the dominant use of social media in their strategy has brought a new atmosphere as well as a political education for the democracy system in Indonesia. Although the role of the conventional media has not been replaced, the existence of social media could be an effective complementary weapon in communicating and forming political brand. Further research after the Jakarta gubernatorial election is needed to measure the success rate."

"Tesis ini bertujuan menjelaskan kecenderungan isi debat dan fungsional debat kandidat calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 putaran pertama. Putaran pertama ini terdiri dari 3 seri debat yang dilakukan masing-masing pada tanggal 13 Januari untuk seri yang pertama, kemudian seri kedua 27 Januari dan terakhir pada tanggal 10 Februari 2017. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif-deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori fungsional dalam wacana kampanye politik Functional Theory of Political Campaign Discourse yang dikembangkan oleh seorang professor ilmu kmunikasi dari Amerika, William L. Benoit. Hasil penelitian ini akan menunjukkan kecenderungan masing-masing kandidat apakah lebih fokus dalam fungsi acclaim, attack atau malah defense. Teori ini juga akan menunjukkan kecenderungan topik yang digunakan oleh masing-masing kandidat apakah lebih mengedepankan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan policy atau berkaitan dengan karakter character .Kata Kunci: Analisis Isi; Komunikasi Politik; debat; functional theory; Benoit

---

This thesis aims to explain the tendency of functional and debate content on DKI Gubernatorial Election 2017. There are 3 series of debate on the first round. The first debate was on January 13th, the second on 27th and last was on February 10th 2017. This is quantitative descriptive research. The theory used in this research is the functional theory of political campaign discourse developed by a professor of communication science from America, William l. Benoit. The results of this study will show the tendency of each candidate whether more focused in the function acclaim, attack or even defense. This theory will also indicate the tendency of the topics used by each candidate whether to prioritize matters relating to the policy or related to the character.Keywords Content Analysis Political Communication Debate Functional Theory Benoit"

"Penyelenggaraan pemilihan legislative 2014 di ramaikan oleh pengusaha multimedia yang terjun ke politik praktis. Salah satunya adalah Hary Tanoe selaku pemilik MNC Group. Hal ini sangat menarik untuk diamati ketika media cetak SINDO di bawah kepemilikan Hary Tanoe menjalankan peran politiknya sebagai corong pencitraan tokoh Hary Tanoe, Wiranto dan Partai Hanura. Dengan menggunakan paradigma kritis, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui sejauh mana Hary Tanoe memanfaatkan media cetak SINDO untuk kepentingan politik praktisnya. Fokus penelitian ini mencoba untuk mengetahui komunikasi politik pencitraan apa yang ada dalam teks dan konteks media cetak SINDO, terutama dalam pemberitaan teks politik selama masa kampanye pileg terbuka 2014. Analisis wacana kritis, literasi dokumen dan juga in-depth interview digunakan sebagai metode untuk memperoleh data tentang dominasi kekuasaan di dalam struktur media cetak SINDO dan tentang citra apa yang sedang dibangun oleh Hary Tanoe, Wiranto dan Hanura. Secara metodologis, penelitian ini melakukan multilevel analysis untuk mendapatkan analisi yang komprehensif dan kontekstual. Dalam hal ini peneliti menempatkan diri sebagai partisipan yang dijembatani nilai-nilai tertentu sehingga proses transformasi sosial tercapai. Secara epistemologi, peneliti masih merasa banyak kekurangan, di antaranya tidak mencakup sisi konsumsi teks. Sejatinya konsumsi teks diperoleh melalui in-depth interview dengan khalayak pembaca Koran SINDO terkait berita politik selama periode masa kampanye terbuka pemilihan legislative 2014. Melalui teori critical discourse analysis milik Fairclough, peneliti menemukan bahwa terdapat sejumlah realitas yang tersembunyi atau realitas maya dibalik sebuah teks pemberitaan politik media cetak SINDO selama kampanye terbuka pileg 2014. Tesis ini juga menunjukkan bahwa kepemilikan media akan sangat mempengaruhi produksi teks media tersebut untuk kepentingan politik praktis. Penelitian ini menyimpulkan eksistensi pemberitaan politik media SINDO selama masa kampanye terbuka pileg 2014 sangat dipengaruhi oleh menghegemoninya kapitalis monolitik Hary Tanoe melalui berbagai penguasaan struktur dan modal dalam industri media. Akibatnya, seluruh ekspresi kebebasan jurnalis media cetak SINDO tidak lagi dapat dilihat sebagai peristiwa yang mengacu atau merepresentasikan realitas sosial.

---

Legislative Elections 2014 is filled with multimedia entrepreneurs who jumped into practical politics. One of them is Hary Tanoe, the owner of MNC Group. It is an interesting thing to see when SINDO print media, under the ownership of Hary Tanoe, run its political role as the "image cover" of Hary Tanoe himself, Wiranto and Hanura Party. By using the critical paradigm, this study intends to determine how far Hary Tanoe used SINDO print media for his own practical political purpose. The focus of this research is trying to figure out what kind of Political Imagery Communication that is used within the text and the context of SINDO, especially in political news during the campaign of Legislative Elections 2014. Critical discourse analysis, document literacy and also in-depth interviews are used as a method to obtain data about the power dominance in the structure of SINDO and what image is being built by Hary Tanoe, Wiranto and Hanura Party.

Methodologically, this study uses multilevel analysis to obtain a comprehensive and contextual analysis. In this study, the researcher put herself as a participant that is bridged by certain values so that the process of social transformation is achieved. Epistemologically, the researcher still has some minuses, some of them is the absent of the text consumption side. It should be obtained through in-depth interviews about the political news with the reader of SINDO during the open campaign period of legislative elections 2014. Through Fairclough’s critical discourse analysis theory, researcher found that there are a number of hidden realities or virtual realities behind a SINDO’s text of political news during the open campaign period of legislative elections 2014. The thesis also shows that media ownership would greatly affect the production of media texts for political interests.

This study concluded that the existence of political news of SINDO during the open campaign period of legislative elections 2014 is strongly influenced by the hegemony of Hary Tanoe’s monolithic capitalist through various dominations of structure and capital in the media industry. As the result, the entire freedom express of SINDO’s journalists is no longer be seen as an event that refers to or represents social reality."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan di lapangan banyaknya hubungan atau relasi yang terputus di antara para aktor politik dimana hubungan yang terputus tersebut menciptakan ruang kosong yang disebut dengan celah struktur (structural holes). Penelitian ini bertujuan untuk melihat celah struktur di dalam jaringan komunikasi politik di Indonesia dalam studi kasus pemilihan Presiden 2014. Untuk mendapatkan hasil penelitian diatas digunakan metodologi gabungan atau biasa disebut dengan mix methods dengan paradigma post positivis. Dari analisa terhadap temuan lapangan di dapatkan hasil bahwa celah struktur (structural holes) di dalam jaringan komunikasi politik di Indonesia tercipta dari relasi yang luas, yang memiliki tujuan tertentu yang jelas, bersifat formal, kolektif serta oleh aktor yang memiliki jabatan formal di partai politik. Sedangkan aktor yang diuntungkan (tertius gaudens) merupakan orang yang memiliki jabatan formal tinggi di partai politik serta memiliki kesamaan pekerjaan sebagai anggota parlemen.

---

The background of this research is caused by the reality in the field reality that there are relations which have been disconnected among political actors, and that those disconnected communications create empty space called as structural holes. This research aims to observe at the structural holes in the political communication network in Indonesia in the case study of the 2014 Presidential General Election. To obtain the research result, a mixed method is used, and it is usually called a mixed method with post positivism paradigm.

From the analysis towards the field findings, the results obtained are that the structural holes in the political communication network in Indonesian have been created from a wide relation, having certain clear, formal, and collective objectives and conducted by actors having a formal position in a political party. Nevertheless, the actor gaining the advantages (tertius gaudens) are those who have persons who have a high formal position in a political party and have a similar job as a Parliament member."

"Pemilu Presiden (Pilpres) 2009 yang baru saja dilaksanakan menunjukan sakali lagi bahwa ada perubahan dalam pola perebutan kekuasaan. Komunikasi politik melalui pencitraan kandidat seolah menjadi menu wajib baik bagi Challenger maupun Incumbent. Pencitraan tersebut dijabarkan dalam retorika politik yang erat hubungannya dengan media, iklan politik dan survei. Hal tersebut sangat terkait dengan era komunikasi yang terbuka, sehingga para pemilih dan warga negara sangat mudah mengetahui apa yang sedang dan akan dilakukaon para pemimpinnya. Retorika politik yang diketahui akan digunakan warga negara untuk modal memilih para pemimpinnya ataupun menanyakan kembali tugas para pemimpin setelah mereka menjabat. Retorika poHtik yang ditakukan para challenger dan incumbent tentunya harus sesuai dengan keinginan masyarakat pemilih jika ia ingin terpilih atau dipilih kembali oleh warganya. Untuk itu tulisan ini mengemukakan beberapa pertanyaan bagaimana strategi komunikasi politik challenger dan incumbent dalam mencarl dan mempertahankan kekuasaan, selain itu retorika politik apa yang digunakan oleh challenger dan incumbent terutama yang berhubungannya dengan penggunaan media, iklan politik serta efek survei yang terjadi. Berangkat dari keinginan untuk menjawab pertanyaan tersebut maka penulis memilih sosok Susilo bambang Yudhoyono (SBY).

---

The Presidential Election on 2009 has just done a while ago, it showed, once again, that there is a slight change in power taking patterns. Political communication by candidate image has becomes a regular and compulsory menu for Challenger and/or Incumbent. The image has been explained in political rhetoric that it has close correlation to media, surveys and political campaign. This is highly correlated to open-ended communication era, so voters and citizens can easily find out what have been done and what will be done by their leader. Known political rhetoric shall be used by citizens in order to vote their leader or to re­ questioning the tasks of their leader when he/she hold his/her position.

Political rhetoric that being made by challenger and incumbent shall certainly be adjusted to voters' needs if they want to be re-elected by their voters. Therefore, this writing is discussing several questions on what are political communication strategies for challengers and incumbent in order to take and restore their power, beside of that, what are used political rhetoric by challengers and incumbent, in particular to correlate with the usages of media, political campaign and survey effects which have been occurred. From this perspective, in order to reply questioned mentioned above, writer selects the figure of Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "

"Penelitian ini mendeskripsikan model komunikasi politik yang dilakukan oleh humas politik pasangan Anies Baswedan - Sandiaga Uno dalam pertarungan politik Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Model komunikasi politik sebagai satu panduan utama dalam setiap langkah komunikasi politik pasangan calon, melahirkan turunan bagan sebagai strategi komunikasi politik maupun penyusunan komunikasi strategis. Penelitian dengan pendekatan kualitatif serta desain deskriptif ini, memberikan sebuah hasil penelitian yang menunjukan proses perumusan sebuah model komunikasi politik yang melahirkan strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh tim pemenangan Anies-Sandi dalam kontestasi pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Meski terjadi simplifikasi dalam kajian strategi komunikasi politik yang hanya berfokus pada optimalisasi dan evaluasi penggunaan media sebagai pintu informasi dengan muatan komunikasi politik, dalam pelaksanaannya tim pemenangan melalui Media Center Anies-Sandi memberikan pandangan bahwa landasan strategi komunikasi politik berangkat dari sebuah rancangan dalam merumuskan sebuah Grand Design atau paradigma sebagai penentu alur komunikasi politik yang efektif, efisien dan tepat sasaran serta melahirkan tujuan komunikasi yang sesuai dengan apa yang telah dirancang sebelumnya. Penelitian hanya berfokus pada pemaparan mengenai perumusan model komunikasi politik dan strategi komunikasi politik pada masa pilkada DKI Jakarta tahun 2017.

---

This study describes the political communication model wich conducted by the political public relations of  Anies Baswedan-Sandiaga Uno in the 2017 DKI Jakarta Regional Election. Political communication model as a main guide in each step of political communication of the candidate, defining the strategy of politics and strategic communication. This research with a qualitative approach and descriptive design give the result that shows the process of formulating a political communication model  bring forth political communication strategy conducted by Anies-Sandis political PR in the 2017 DKI Jakarta regional election and contestation. Despite has a simplification in the study of political communication strategies which only focuses on optimizing and evaluating the use of media as an information with political communication content, in the implementing the winning team through Media Center Anies-Sandi gives the view that the foundation of political communication strategy departs from a design in formulating a Grand Design or paradigm as a determinant of political communication effective, efficient and right on target made up the goals that are in accordance with what has been previously designed. The research only focuses on the presentation of the formulation of the political communication model and political communication strategy in the 2017 DKI Jakarta regional election."

"Tesis ini membahas mengenai perbandingan komunikasi politik antara tokoh politik pria dan wanita di dalam media online Indonesia untuk periode Oktober 2013 di dalam pemerintahan demokratis. Dalam tesis ini ditemukan hasil bahwa perbedaan isi pemberitaan antara tokoh politik pria dan wanita di dalam media online tidak semata-mata hanya diakibatkan oleh ideology patriarkhi semata yang berkembang di dalam masyarakat, namun juga bisa diakibatkan oleh beberapa faktor lain diantaranya seperti kebijakan parpol, proses pembuatan berita di dalam media digital yang lebih cenderung bersifat bebas dikarenakan siapapun bisa memberikan pemberitaan apapun tanpa ada yang akan melakukan pengecekan kembali, dan adanya persepsi masyarakat mengenai keterlibatan perempuan dalam bidang politik yang cenderung negatif. Dengan adanya kondisi tersebut, maka membuat proporsi pemberitaan pria dan wanita memang cenderung berbeda dimana pemberitaan tokoh politik pria lebih besar dibandingkan dengan tokoh politik wanita. Oleh karena itu, harus ada pembahasan lebih lanjut lagi terkait dengan fungsi dari masing-masing pihak diantaranya media massa, tokoh politik, dan parpol dalam rangka membentuk komunikasi politik yang efektif di masa pemerintahan demokratis hingga mampu terwujudnya pendidikan politik bagi masyarakat melalui informasi yang disampaikan.

---

The focus of this study is to compare the political communication between male and female politicians by Indonesia’s online media during October 2013 period in democratic government. Based on the result, it has founded that the differences between male and female politicians concerning their political communication by online’s media was not only triggered by patriarchal ideology but also by other factors such as political party policy, the process of news manufacture in digital media where in digital media people can post anything and no one able to check it, and public perception about women in politics. Those factors could have an effect in our news proportion regarding to Indonesia’s politician where males politician receive bigger proportion than females politician. Therefore, there should be further discussion related to the function of each, including the media, politicians, and political parties in order to form an effective political communication in the establishment of a democratic government in order to increase the political education among people."

"Studi ini mengkaji penggunaan media sosial dan partisipasi politik pada pemilihan Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2012. Media sosial menjadi salah satu alat distribusi informasi politik pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012. Studi sebelumnya menunjukkan penggunaan media sosial dalam politik meningkat. Penggunaan media sosial memiliki hubungan positif terhadap efikasi politik, partisipasi politik dan partisipasi secara online. Ranah jejaring sosial di internet khususnya melalui media sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap pemilih. Potensi media internet untuk mempengaruhi pemilih dalam pengambilan keputusan berkembang dalam beberapa pemilu. Apakah pemilih menggunakan media sosial dalam proses memutuskan pilihan politik, menjadi pertanyaan dalam penelitian ini.Dalam penelitian ini penulis mengadaptasi model Elaboration Likelihood Model yang dikembangkan oleh Richard Petty dan Jhon Cacioppo. Model rute mental yaitu rute central dan rute peripheral yang ditemukan oleh Petty dan Cacioppo penulis coba kembangkan dalam model pengambilan keputusan pemilih dalam pemilihan umum. Menggunakan metode survei online dan purposive sampling serta stratified simple sammpling berdasarkan usia. Data kemudian dianalisis secara diskriminan guna mencari faktor pembeda dalam penggunaan media sosial terhadap proses menentukan pilihan politik.Adapun hasil penelitian menunjukkan Pemahaman informasi politik melalui media sosial merupakan variabel pembeda terhadap partisipasi politik. Fungsi Diskriminan dalam penelitian ini dapat digunakan untuk memprediksi apakah pengguna media sosial akan menggunakan hak suara mereka dalam pemilihan umum atau tidak. Fungsi Diskriminan dalam penelitian ini dapat digunakan untuk memprediksi apakah pengguna media sosial akan menggunakan hak suara mereka dalam pemilihan umum atau tidak.

---

This study examines the use of social media and political participation in the election of Jakarta Governer race in 2012. Social media became one of popula political information distribution tool on the race. Previous studies have shown the use of social media in politics increased. The use of social media also has a positive relationship to political efficacy, political participation and participation online. The realm of social networking on the internet, especially through social media has a great influence on voters. The potential of the internet media to influence voters in the decision-making flourished in the election. Do voters use social media in the process of deciding political choice, a question in this study.In this study the authors adapted the Elaboration Likelihood Model developed by Richard Petty and John Cacioppo. Authors try to develop the decision-making model of voters in the general election by adapting the central and the peripheral route that developed by Petty and Cacioppo. Using an online survey method and purposive sampling and simple stratified sampling by age. Discriminanat Analysis used in this study to determine the use of social media to the process political choice.The research results demonstrate understanding of political information through social media is a differentiator variables to political participation. Discriminant function in this study can be used to predict whether social media users will use their right to vote in elections or not. Discriminant function in this study can be used to predict whether social media users will use their right to vote in elections or not."