Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini mempelajari pengaruh kebijakan cukai terhadap produksi sigaretkretek mesin dengan menggunakan data panel 75 perusahaan dari 2009 ? 2012.Teknik yang digunakan adalah pendekatan panel dengan model fixed effect. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa kebijakan cukai berdampak negatif terhadapproduksi rokok dan kebijakan harga rokok berpengaruh positif terhadap produksirokok. Hasil penelitian tambahan menunjukkan bahwa perusahaan kecil danmenengah menerima dampak lebih besar daripada perusahaan besar dalam halpenurunan produksi akibat kenaikan tarif cukai. Sedangkan perusahaan kecil danmenengah mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga rokok. Hasil penelitianini menganjurkan Pemerintah agar tetap melanjutkan kebijakan cukai sekarang,sistem cukai dengan layer, untuk melindungi perusahaan kecil dan menengah

---

ABSTRACTThis study investigates the impact of excise policy on machine-rolled clovecigarette production using a panel data set of 75 firms from 2009 to 2012. Using apanel approach technique with a fixed effect model, I found that excise tariffs havea negative impact on cigarette production. I also found that cigarette price has apositive impact on cigarette production. Additional experiments show that smalland medium firms suffer more than large firms in terms of production decreasesdue to an increase in excise tariff, whereas small and medium firms benefit froman increase in cigarette prices. These findings suggest that governments shouldcontinue the current excise policy, which is a tiered specific excise system, inorder to protect small and medium firms"

"Sigaret Kretek Tangan (SKT) dan barang kena cukai pada umumnya membuat pemerintah ambigu dalam membuat kebijakan. Di satu sisi, pemerintah diamanatkan Undang-undang untuk melakukan pembatasan dan pengawasan terhadap konsumsi dan di sisi lain memanfaatkannya sebagai ladang penerimaan cukai untuk negara. Produksi SKT untuk konsumsi diduga dipengaruhi oleh kebijakan cukai (harga jual eceran minimum dan tarif cukai yang berbeda untuk masing-masing golongan: besar, menengah, kecil, dan kecil sekali), pendapatan nasional jumlah penduduk usia merokok, jumlah produksi tahun sebelumnya, dan krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahu s 1998 sampai dengan 2000. Penelitian membuktikan bahwa harga dan tarif memberikan pengaruh negatif terhadap produksi SKT dengan elastisitas yang berbeda untuk tiap-tiap golongan strata produksi. Sedangkan pendapatan nasional riil dan jumlah penduduk usia merokok memberikan pengaruh yang positif terhadap produksi.Struktur pasar yang tersegmentasi membuat golongan besar dengan 3 produsen bertahan mendominasi pasar melakukan strategi mempertahankan pasarnya dengan jalan promosi dan inovasi sehingga barang hasil produksinya semakin terdiferensiasi. Di ujung lain, pada golongan kecil sekali jenis barangnya hampir homogen sehingga mereka berusaha memproduksi sebanyak mungkin pads tingkat harga golongan kecil sekali sampai dengan batas produksi yang diijinkan. Kebijakan pemerintah mengakibatkan tiga besar produsen SKT golongan besar tetap mendominasi pasar akan tetapi dalam tiga tahun terakhir jumlah produksinya terus menurun. Dari sisi jumlah produsen dan jumlah produksi total per tahun, golongan kecil sekali rnengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Sudah saatnya pemerintah tegas melakukan kebijakan terhadap barang kena cukai tersebut. Kebijakan pemerintah harus sesuai dengan tujuan Undang-undang. Oleh sebab itu, penuls mengusulkan kenaikan tingkat harga jual eceran minimum dan tarif cukai yang signifikan agar tingkat produksi menurun."

"[Banyak studi empiris terdahulu yang menyajikan hasil penelitian mengenai dampak kenaikan harga rokok akibat kenaikan tarif cukai terhadap konsumsi rokok dan pendapatan pajak pemerintah. Namun, hanya sedikit dari studi tersebut yang meneliti dampak pengurangan tarif cukai terhadap konsumsi rokok dan pendapatan pajak pemerintah. Dengan menggunakan data Pemesanan Pita Cukai dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan metode Difference in Difference,penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan pemerintah, yaitu pengurangan tarif cukai rokok untuk perusahaan skala kecil yang memproduksi rokok buatan tangan, Pemerintah mengklaim bahwa kebijakan yang mulai berlaku efektif pada 1 Juli 2010 tersebut disahkan dalam rangka menjawab isu terkait ketenaga kerjaan sebagaimana tertuang dalam Road Map Industri Tembakau. Namun, hasil empirispenelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan produksi rokok, meskipun tanda koefisiennya sudah sesuai dengan prediksi dan klaim pemerintah.;Prior economic studies provided empirical results regarding the impacts of cigarette price increase owing to excise tax increase on cigarette consumption and tax revenues. However, few papers have ever investigated the effects of excise tax cut on those two outcomes. By using data from Excise Banderole Order from Ministryof Finance of Republic of Indonesia and Difference in Difference (DID) method, this study aims at examining the government’s tax-reduction policy for small-sized hand-made cigarette companies. The government claims that the policy, which came into force on July 1st, 2010, was enacted in order to address labor issue as outlined in the Road Map of Tobacco Industry. However, the empirical result showsthat the policy does not have significant effect in increasing cigarette production, though the coefficients’ signs are as expected and confirm the government’s claim, Prior economic studies provided empirical results regarding the impacts of cigaretteprice increase owing to excise tax increase on cigarette consumption and taxrevenues. However, few papers have ever investigated the effects of excise tax cuton those two outcomes. By using data from Excise Banderole Order from Ministryof Finance of Republic of Indonesia and Difference in Difference (DID) method,this study aims at examining the government’s tax-reduction policy for small-sizedhand-made cigarette companies. The government claims that the policy, whichcame into force on July 1st, 2010, was enacted in order to address labor issue asoutlined in the Road Map of Tobacco Industry. However, the empirical result showsthat the policy does not have significant effect in increasing cigarette production,though the coefficients’ signs are as expected and confirm the government’s claim]"

"Peranan penerimaan cukai dalam menyumbang penerimaan pajak tetap penting, yaitu bila pada Tahun Anggaran 1969/1970 penerimaan cukai merupakan 18,8% dari penerimaan pajak maka pada Tahun Anggaran 1997/1998 turun menjadi 8,2% dan pada Tahun Anggaran 1998/1999 diharapkan naik menjadi 10,6%, atau terus meningkat dari Rp 32,5 milyar pada Tahun Anggaran 1969/1970 menjadi Rp 5.335,8 milyar pada Tahun Anggaran 1997/1998 dan pada Tahun Anggaran 1998/1999 ditargetkan Rp 7.755,9 milyar. Dari jumlah tersebut ternyata penerimaan cukai hasil tembakau memegang peranan sangat penting yaitu pada Tahun Anggaran 1997/1998 Rp 5.138,6 milyar atau 96,3% penerimaan cukai adalah dari cukai hasil tembakau. Pada Tahun Anggaran 1998/1999 ditargetkan 94% penerimaan cukai atau Rp 7.290,5 milyar dari cukai hasil tembakau. Dari jumlah ini 79,3% berasal dari cukai sigaret kretek buatan mesin (SKM). Cukai atas hasil tembakau dipungut berdasarkan tarif cukai dan harga jual eceran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dua unsur ini dipakai sebagai dasar perencanaan dan penetapan target penerimaan cukai hasil tembakau. Untuk mencapai target penerimaan cukai hasil tembakau pada setiap tahun anggaran maka dua unsur tersebut dipakai sebagai dasar perhitungan, ditambah dengan unsur data produksi tahun sebelumnya. Dalam realisasinya ternyata produksi SKM selalu naik sehingga target penerimaan cukai tercapai meskipun ada kenaikan pembebanan (tarif dan/atau harga jual eceran) cukai. Permasalahannya bagaimana menetapkan tarif dan harga jual eceran SKM dalam usaha meningkatkan penerimaan negara di sektor cukai dengan tetap memelihara insentif bagi pengusaha untuk menaikkan produksi. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana proses kebijakan penetapan tarif cukai dan harga jual eceran SKM dilakukan dan berapa sumbangan penerimaan cukai SKM kepada penerimaan negara. Ternyata 90% penerimaan cukai hasil tembakau berasal dari SKM hasil produksi 4 pabrik besar yaitu PT. Gudang Garam, PT. Djarum, PT. Bentoel dan PT. H.M. Sampoerna. Berdasarkan hal tersebut sampel yang diambil dalam penelitian adalah secara purposive yaitu 4 pabrik ini ditambah dengan satu pabrik golongan kecil PT. Menara Kartika Buana serta 5 Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi 5 pabrik tersebut ditambah dengan Direktorat Cukai pada Kantor Pusat DJBC sebagai perumus kebijakan di bidang cukai. Dari hasil penelitian terbukti bahwa meskipun ada kenaikan beban cukai, produksi SKM selalu meningkat sehingga penerimaan cukai juga meningkat. Peningkatan produksi SKM secara keseluruhan terutama terjadi pada 3 dari 4 pabrik golongan besar tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka disarankan untuk memperluas tax base dengan cara memberi insentif kepada pabrik-pabrik hasil tembakau lainnya berupa beban cukai yang lebih ringan sehingga mereka dapat meningkatkan produksi dan menaikkan beban cukai pada SKM produksi. PT. Gudang Garam. Tujuannya agar setiap pabrik hasil tembakau penghasil SKM dapat meningkatkan produksi SKM dan kontribusinya dalam penerimaan cukai."

"Menurut lembaga survei Wealth Health Organization (WHO), Indonesia menduduki peringkat ketiga di dunia sebagai jumlah perokok terbanyak. Untuk mengurangi eksternalitas negatif yang timbul dari penggunaan rokok elektrik, pemerintah mengeluarkan kebijakan cukai rokok elektrik pada tahun 2018. Peningkatan konsumsi rokok elektrik di Indonesia membuat pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan berupa kenaikan cukai rokok elektrik pada tahun 2023 dan 2024. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan cukai rokok elektrik di Indonesia dengan negara Filipina dan Malaysia, dan evaluasi dari kebijakan kenaikan cukai rokok elektrik di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan post positivis. Metode penelitian dari penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa negara Filipina memiliki kebijakan cukai rokok elektrik berdasarkan kandungan nikotin, sementara di Indonesia berdasarkan jenis. Negara Malaysia memiliki tarif tetap atas liquid, sementara di Indonesia tarif spesifik berdasarkan jenis. Negara Filipina dan Malaysia masing-masing memiliki tarif cukai atas liquid yang lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Terdapat empat pilar kebijakan cukai rokok elektrik di Indonesia, yaitu pengendalian konsumsi, penerimaan negara, keberlangsungan tenaga kerja, dan pengendalian rokok elektrik ilegal. Kebijakan kenaikan cukai rokok elektrik menurut evaluasi kebijakan Dunn, sudah memenuhi kriteria efisiensi dan keadilan. Namun, belum memenuhi kriteria evaluasi efektifitas, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan.

---

According to the Wealth Health Organization (WHO) survey institute, Indonesia is ranked third in the world with the highest number of smokers. To reduce negative externalities arising from the use of e-cigarettes, the government issued an e-cigarette excise policy in 2018. The increasing consumption of e-cigarettes in Indonesia prompted the government to make policy adjustments in the form of an increase in excise duty. on electronic cigarettes in 2023 and 2024. This research was conducted to determine the comparison of excise taxes. e-cigarettes in Indonesia with the Philippines and Malaysia, as well as an evaluation of the policy to increase excise duty on e-cigarettes in Indonesia. This research was conducted using a post positivist approach. The research method used in this research is a qualitative method. The results of this research show that the Philippines has an excise policy on e-cigarettes based on the nicotine content, while in Indonesia it is based on the type. Malaysia has a fixed tariff for liquids, while in Indonesia the tariff is specific based on the type. The Philippines and Malaysia each have higher liquid excise rates than Indonesia. There are four pillars of e-cigarette excise policy in Indonesia, namely controlling consumption, state revenue, workforce sustainability, and controlling illegal e-cigarettes. According to Dunn's policy evaluation, the policy to increase excise tax on e-cigarettes meets the criteria of efficiency and fairness. However, it does not meet the evaluation criteria of effectiveness, adequacy, responsiveness and accuracy."

"Perubahan iklim merupakan salah satu masalah yang dihadapi Indonesia, terbukti bahwa emisi karbon terus meningkat, mencapai dua kali lipat jumlahnya dari tahun 2000. Kekhawatiran internasional dari meningkatnya emisi karbon menghasilkan perjanjian internasional berupa Paris Agreement, yang mengikat setiap negara dengan Nationally Determined Contribution (NDC), suatu target penurunan emisi karbon yang harus dicapai. NDC milik Indonesia mewajibkan penurunan jumlah emisi karbon sebesar 29% pada tahun 2030. Sebagai salah satu upaya penurunan emisi karbon, maka direkomendasi kebijakan yang memberdayakan instrumen pasar berupa carbon pricing. Salah satu instrumennya adalah pajak karbon yang dapat diimplementasikan dapat bentuk cukai, yaitu cukai karbon. Implementasi cukai karbon dapat dilakukan dengan melakukan ekstensifikasi Barang Kena Cukai. Maka, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah cukai karbon dapat memenuhi karakteristik legal cukai yang perlu dipenuhi, bagaiamana upaya pemerintah untuk mewujudkan cukai karbon, serta potensi peningkatan penerimaan negara dari cukai karbon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cukai karbon dapat memenuhi karakteristik legal cukai. Sampai saat ini, upaya pemerintah masih pada tahap awal dan belum fokus pada cukai karbon. Cukai karbon diperhitungkan berpotensi meningkatkan penerimaan negara sebesar 37-176 triliun Rupiah.

---

Climate change is one of the problems that Indonesia faces, proven that carbon emission keeps increasing, reaching twice its amount since 2000. The international concern from the increasing of carbon emission resulted an international agreement that is Paris Agreement, which ties each country with Nationally Determined Contribution (NDC). Indonesia’s NDC obligate a decrease of carbon emission amount to 29% by 2030. Therefore, as means to decrease carbon emission, there’s a policy recommendation by utilizing market instruments in a form of carbon pricing. One of the instruments is a carbon tax that could be implemented in form of excise, which is carbon excise. The implementation could be done through an extensification of excise goods. Therefore, the purpose of this research is to analyze whether carbon excise could fulfill the legal characteristic of excise, how is the government’s effort to actualize carbon excise, and also carbon excise’s potential to raise government revenues. The result of this research shows that carbon excise could fulfill the legal characteristic of excise. Government’s effort is still on the early stage and there’s no focus yet towards carbon excise. It is calculated that carbon excise has the potential to raise government revenues up to 37-176 billion Rupiah."

"Dalam praktik desentralisasi, Dana Bagi Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) diberikan kepada daerah penghasil cukai dan/atau tembakau dengan tujuan sebagai salah satu sumber pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penggunaan utama dana ini oleh pemerintah daerah adalah untuk penyediaan supply side sektor kesehatan diantaranya pengadaan fasilitas kesehatan. Peningkatan anggaran DBH CHT setiap tahunnya belum diiringi dengan memadainya jumlah fasilitas kesehatan. Menggunakan data sekunder tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2018-2020, studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kebijakan DBH CHT terhadap jumlah fasilitas kesehatan di daerah. Metode analisis yang digunakan dalam studi ini adalah model regresi Negative Binomial. Hasil validasi awal menunjukan bahwa daerah penerima DBH CHT mengalami peningkatan jumlah fasilitas kesehatan dibandingkan daerah nonpenerima. Hal ini didukung dengan hasil regresi yang menunjukan bahwa DBH CHT mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan jumlah fasilitas kesehatan di level kabupaten/kota. Diharapkan proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kebijakan DBH CHT dapat dikelola dan diawasi dengan lebih baik agar manfaatnya dapat dirasakan dalam peningkatan pelayanan kesehatan di masyarakat.

---

In the implementation of decentralization, the Tobacco Product Excise Sharing Fund (DBH CHT) is given to excise and/or tobacco producing regions with the aim of being one of the sources of funding for the National Health Insurance (JKN) program. The main use of these funds by local governments is to provide the supply side of the health sector including the provision of health facilities. The annual increase in the DBH CHT budget has not been followed by an adequate number of health facilities. Using secondary data at the provincial and district levels in Indonesia in 2018-2020, this study aims to determine how the DBH CHT policy influences the number of health facilities. The analytical method used in this study is Negative Binomial regression model. The result of the initial validation shows that the DBH CHT recipient regions have increased the number of health facilities compared to non-recipient regions. This is supported by the regression results which show that the DBH CHT have a positive impact on increasing the number of health facilities at the district levels. It is hoped that the process of planning, budgeting and implementing the DBH CHT policy can be better managed and monitored so that the benefits can be felt in improving health services in the community."

"Untuk menggenjot penerimaan cukai sebagai upaya untuk mencapai tanget penerimaan cukai yang diamanatkan oleh APBN, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menfokuskan pada kebijakan cukai hasil tembakau. Kebljakan cukai hasil tembakau terdiri dari dua variabel yaitu variabel tarif cukai dan variabel harga jual eceran yang secara bersama-sama menjadi variabel Beban Cukai.Namun demikian pemerintah juga harus cermat dalam menerapkan kebijakan cukai hasil tembakau jangan sampai penurunan produksi yang diakibatkan oleh kenaikan beban cukai justru akan menurunkan juga penerimaan cukai secara keseluruhan.Penulis ingin menganalisa apakah kebijakan cukai hasil ternbakau yang mengenakan tarif cukai SKT, SKM, dan SKT tersebut berpengaruh terhadap penurunan produksi hasii tembakau jenis Sigaret Putih Mesin. Jangan sampai kebijakan menaikkan tarif cukai justru akan menurunkan penerimaan cukai terutama dari rokok jenis SPM karena bagaimanapun juga penerimaan cukai masih dibutuhkan oleh pemerintah untuk membantu pembiayaan negara.Tujuan dari penelitian ini adalah:1. Untuk mengetahui pengaruh pengenaan tarif cukai terhadap harga rokok.2. Untuk mengetahui pengaruh pengenaan tarif cukai SPM terhadap produksi Sigaret Putih Mesin (SPM).3. Untuk mengetahui pengaruh pengenaan tarif cukai SKM terhadap produksi Sigaret Putih Mesin (SPM).4. Untuk mengetahui pengaruh pengenaan tarif cukai SKT terhadap produksi Sigaret Putih Mesin (SPM)."