Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Menurut teori mikroekonomi, risk aversion dapat menghalangi seseorang membuat keputusan yang optimal dalam situasi yang beresiko. Jika seseorang percaya bahwa menjadi wira usaha memiliki resiko lebih tinggi daripada menjadi karyawan, maka dalam derajat risk aversion tertentu, orang tersebut tidak akan menjadi wira usaha, meskipun memiliki potensi yang cukup. Dalam situasi seperti ini, asuransi dapat membantu meningkatkan jumlah wira usaha baru. Penelitian ini menggunakan data tingkat keluarga dari Panel Study of Income Dynamics, dan sebagai institusi asuransi, digunakan kode kepailitan (Bankruptcy Code) Amerika Serikat, spesifiknya, pengecualian aset rumah (Homestead Exemption). Hasilnya adalah, peningkatan pengecualian aset rumah sebesar sepuluh poin persentase meningkatkan kemungkinan kepemilikan bisnis sebesar 1.5 poin persentase, setelah tahun 2005. Penelitian ini juga menemukan bahwa efek tersebut hanya terjadi pada bisnis berbadan hukum korporasi (Incorporated Business).

---

Microeconomic theory suggests that risk aversion may result in people to take less optimal decision in a situation associated with risk. If people believe that being selfemployed is riskier than being wage-employed, then at some point, risk averse wageemployed won?t become self-employed even if it is optimal to do so. In this case, introducing some sort of insurance scheme may increase people?s participation in selfemployment activity. I use the family level data from Panel Study of Income Dynamics, and I exploit provisions in the United States? bankruptcy code, specifically the homestead exemption level, as the insurance institution. I find that the increase of exemption level by ten percentage point increases the probability of owning a business by 1.5 percentage points, after the year 2005. I also find that the effect is explained by the incorporated business."

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia dengan hukum kepailitan yang berlaku di Amerika Serikat. Metode penelitian skripsi ini berbentuk yuridis normatif, dengan sifat eksplanatoris deskriptif. Skripsi ini mengangkat tema analisa perbandingan atas hukum kepailitan antara Indonesia dengan Amerika Serikat didasarkan kepada kepentingan atau kebutuhan Indonesia terutama dalam hukum ekonomi Indonesia, dalam hal untukmelihat kelemahan, kekurangan, juga kelebihan, terutama yang terdapat dalam hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia. Hal ini perlu dilakukan karena dalam kasus kepailitan yang telah terjadi selama ini membuktikan bahwa perlindungan hukum terhadap debitur dalam kasus kepailitan dapat dikatakan kurang memadai. Sebagai contoh yaitu putusan hakim terhadap permohonan kepailitan PT Prudential Life Assurance dan PT Telekomunikasi Selular Tbk. Dimana dalam putusannya, hakim pengadilan niaga memutus pailit kepada kedua perusahaan tersebut yang masih memiliki aset yang lebih dari cukup untuk melunasi kewajibannya kepada para kreditur. Hasil dari penelitian adalah tidak hanya terdapat perbedaan tetapi juga persamaan antara Undang-undang kepailitan Indonesia dengan Bankruptcy Code Amerika Serikat. Selain itu, penerapan hukum kepailitan di Indonesia dapat dikatakan belum memenuhi asas keseimbangan dimana debitur belum mendapatkan perlindungan atas kepentingannya dalam kasus kepailitan.

---

This thesis discusses about comparative studies on Bankruptcy Law between Bankruptcy Law in Indonesia and Bankruptcy Law in United States of America. This research uses the form of juridical normative method, with descriptive explanatory nature. The theme of this thesis is based on the need or how importance to Indonesia government, especially on the economic law to renewing the regulation of Bankruptcy Law, in this case to find the weakness, deficiency, and the excess of the regulation in Indonesia Bankruptcy Law. It is necessary, because what has happen so far, proving that Indonesia Bankruptcy Law giving less protection to the debtor. For example on PT Prudential Life Assurance and PT Telekomunikasi Selular Indonesia bankruptcy cases, where in both cases, bankruptcy judges declaring bankruptcy to both companies, even though there are some proves with both companies that they have enough assets to pay their debt to creditors. The result of this study is that there are not only differentiations in bankruptcy regulation in Indonesia, but also there are some similarities between both bankruptcy regulations. In addition, the bankruptcy law implementation in Indonesia can be said having lack on protection to the debtors due to bankruptcy process cases."

"We use unique data from the private Keio Household Panel Survey to explore profiles of the self-employed in Japan, separately for men and women. We analyze labor market conditions at the time of work force entry as well as personal markers such as age, education, work experience, assets, and family situation. The most persistent finding is that Japan’s labor market continues to be ‘sticky’. For the period 1963–2004, those in self-employment tended to be less educated, older, and less likely to have gathered prior experience through job-hopping. Having a self-employed father also loomed large. In contrast, for 2004–2007, younger age together with assets and possibly young children are associated with self-employment. While the profiles for women with only a high school degree and all men are similar , results for women with a college degree differ consistently, suggesting that educated females face a different choice set in entering self-employment. Finally, we support the determinative nature of Japan’s job market: entering the labor force at a time of weak local labor market conditions significantly increases the odds of becoming self-employed and remaining so in the long run."

"Kegiatan ekonomi antar negara membukakan pintu para investor untuk dapat menanamkan investasinya di negara lain. Seiring dengan meningkatnya kegiatan transaksi ekonomi internasional, terbuka besar kemungkinan munculnya masalah kepailitan lintas negara. Maka dari itu, instrumen hukum kepailitan di sebuah negara harus ditingkatkan. Dalam menghadapi masalah kepailitan lintas negara, beberapa negara telah mencari jalan keluar seperti halnya Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah menciptakan UNCITRAL Model Law 1997, dan European Union yang telah menciptakan peraturan regional yang disebut dengan Council Regulation (EC) No. 1356/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings. Permasalahan kepailitan lintas negara juga dapat diatasi dengan perjanjian bilateral seperti yang dilakukan Singapura dengan Malaysia dalam Mutual Recognition and Mutual Enforcement of Republic of Singapore and Malaysia on Cross-Border Insolvency. Indonesia merupakan salah satu negara yang belum memiliki satupun peraturan yang mengatur mengenai kepailitan lintas negara. Skripsi ini akan membahas mengenai kemungkinan diterapkannya pengaturan mengenai kepailitan lintas negara di Indonesia dengan meninjau pengaturan kepailitan lintas negara yang dilakukan Singapura dengan perjanjian bilateral bersama Malaysia, dan juga langkah Singapura dalam mengadopsi UNCITRAL Model Law melalui studi kasus. Selain itu, Skripsi ini juga membahas mengenai pengaturan regional kepailitan lintas negara yang diciptakan oleh European Union.Economic activity between countries opens opportunities for investors to be able to invest in other countries. Along with the increase of international economic transactions, there is possibility of the emergence of Cross-Border Insolvency inssues. Therefore, bankruptcy instruments in a country must be improved. In dealing with Cross-Border Insolvency, several countries have sought solutions. The United Nations created the UNCITRAL Model Law on 1997, and the European Union created a regional regulation called Council Regulation (EC) No. 1356/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings. The Cross-Border Insolvency issues can also be settled by bilateral agreements such Mutual Recognition and Mutual Enforcement of the Republic of Singapore and Malaysia on Cross-Border Insolvency which conducted by Singapore and Malaysia. Indonesia does not yet have a single regulation that governs Cross-Border Insolvency. This study will discuss the possibility of applying Cross-Border Insolvency instruments in Indonesia by reviewing the Cross-Border Insolvency Instruments undertaken by Singapore with bilateral agreements with Malaysia, and also Singapore's steps in adopting the UNCITRAL Model Law through case studies. In addition, this study also discusses regional regulation on Cross-Border Insolvency created by the European Union"

"Latar Belakang. Artritis Reumatoid AR merupakan penyakit kronik, sistemik. Depresi sering menyertai pasien AR sebanyak 20-30 . Derajat aktivitas penyakit AR dapat mempengaruhi terjadinya depresi. Tujuan. Mengetahui prevalensi depresi pada pasien AR dan mengetahui hubungan antara derajat aktivitas penyakit dengan depresi pada pasien AR. Metode. Penelitian ini merupakan studi potong lintang yang dilakukan dengan memeriksa pasien AR di poliklinik rematologi RSCM yang memenuhi kriteria inklusi dengan consecutive sampling selama periode Januari sampai Maret 2017. Pasien dinilai derajat aktivitas penyakitnya dengan menggunakan DAS 28 dan diminta untuk mengisi kuesioner BDI. Analasis statistik dilakukan dengan menggunakan metode chi-square. Hasil Penelitian. Pada studi ini, didapatkan hasil bahwa prevalensi depresi pada pasien AR di RSCM adalah 35,9 dengan interval kepercayaan 95 sebesar 30 ndash; 42 . Derajat aktivitas penyakit memiliki hubungan yang bermakna dengan depresi pada pasien AR. p = 0,001. Kesimpulan. Prevalensi kejadian depresi pada pasien AR di RSCM pada adalah sebesar 35,9 . Derajat aktivitas penyakit memiliki hubungan yang bermakna dengan depresi pada pasien AR.

---

Background. Rheumatoid Arthritis RA is a chronic, systemic disease that cause synovial inflammation and progressive destruction to cartilages and deformities. Prevalence of depression in RA patients is 20 to 30 . Disease activity is considered to have relation with depression.

Objective. To identify the prevalence of depression in RA patients and to identify association between disease activity index and depression in RA patients.

Method. A cross sectional study of 145 RA patients that fulfilled the inclusion and exclusion criteria was held in Rheumatology Outpatient Clinic at RSCM from January to March 2017. Evaluation of DAS 28 and BDI was done to the patients. Chi square method was used to analyse the statistic.

Results. The prevalence of depression in RA patients at RSCM is 35,9 with 95 confidence of interval 30 42 . There is significant relation between disease activity with depression in rheumatoid arthritis patient p 0,001.

Conclusion. The prevalence of depression in RA patients at RSCM is 35,9 . There is significant relation between disease activity with depression in RA patients. "

"Skripsi ini membahas mengenai kepailitan Sindu Dharmali yang berkedudukan hukum sebagai personal guarantor. Dewasa ini, perjanjian utang-piutang seringkali diikuti oleh perjanjian jaminan, salah satunya adalah personal guarantee. Dengan adanya perjanjian jaminan ini, personal guarantor dibebankan tanggung jawab untuk memenuhi perikatan debitor manakala debitor itu sendiri tidak memenuhinya. Apabila personal guarantor tersebut juga tidak dapat memenuhinya, maka kreditor dapat mengajukan permohonan kepailitan terhadap personal guarantor tersebut. Di Indonesia sendiri belum ada peraturan yang mengatur secara tegas mengenai kepailitan guarantor, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat mengenai guarantor yang dapat dipailitkan. Namun apabila mengacu pada ketentuan KUHPerdata dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maka personal guarantor dimungkinkan untuk dipailitkan. Salah satu kasus kepailitan terhadap personal guarantor adalah kasus yang dibahas dalam tulisan ini yaitu kasus kepailitan Sindu Dharmali dalam Putusan No. 04/PAILIT/2012/PN.NIAGA.SMG.

---

This thesis discusses the bankruptcy of Sindu Dharmali whose legal position as personal guarantor. Nowadays, debt agreement often followed by guarantee agreement, for example is personal guarantee. With this guarantee agreement, personal guarantor is charged with responsibility to fulfill the debtor rsquo s engagement when he does not fulfill it. If the personal guarantor also can not fulfill it, then the creditor may propose bankruptcy against the personal guarantor. In Indonesia, there has been no firm regulation regarding guarantor bankruptcy, thus causing differences of opinion regarding guarantor who bankrupted. But if it refers to the provisions of Indonesian Civil Code and Indonesian bankruptcy law, then the personal guarantor is possible to bankrupt. One of the personal guarantor bankruptcy cases is the case discussed in this thesis, the bankruptcy case of Sindu Dharmali in the Supreme Court Decision No. 04 PAILIT 2012 PN.NIAGA.SMG."

"Pailit merupakan upaya akhir bagi debitor yang berada dalam keadaan insolven dimana ia tidak lagi mampu melakukan kewajiban kepada para kreditornya. Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 merupakan peraturan terakhir yang diamandemen Indonesia namun masih memiliki beberapa perbedaan mendasar dengan Jepang, Malaysia, dan Singapura tentang insolvency test yang dijadikan tolak ukur pengajuan pailit. Hukum yang seyogyanya dijadikan sandaran demi memenuhi nilai keadilan bagi debitor dan kreditor secara proporsional, dalam hal ini akan dibahas dengan membandingkan hukum kepailitan dan insolvency test. Dengan melihat Undang-Undang Kepailitan Jepang, Malaysia, dan Singapura, tulisan ini dibuat untuk mengambil kelebihan yang ada pada hukum Negara lain serta melihat kekurangannya untuk dijadikan pegangan dalam memperbaiki Hukum Kepailitan Indonesia kearah yang lebih baik. Dengan demikian diharapkan hukum dapat memenuhi perannya sebagai pedoman dalam memberikan nilai keadilan, serta utilitas pengadilan dalam memutus perkara dengan waktu yang efisien dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

---

Bankrupt ought to be last resort for debtor who could not pay his debt to his creditors as it became due and payable and he has been stated as insolvent. Bankruptcy Act Number 37 of 2004 is the last amended statute in Indonesia. This Act has fundamental difference with Bankruptcy Law of Japan, Malaysia, and Singapore concerning about insolvency test which is used as legal task for bankruptcy petition. Justice for both of debtors and creditors should rely on Bankruptcy Law in such case as mentioned. In this matter, insolvency test is an important point to be considered in bankruptcy law.

Discussion between Japan, Malaysia, Singapore, and Indonesia Bankruptcy Law is purposed to analyze law and to compare insolvency matters in each laws. Through this analytic discussion, taking excess points and also to prevent short points of law is the priority to improve Indonesia Bankruptcy Law. Thus law can fulfill its duties as reference to produce just norm, show utility of court in deciding case, and also give an efficient proceedings to support economic growth."

"Tesis ini membahas Kasus Kepailitan PT Dirgantara Indonesia yang berstatus sebagai BUMN berbentuk Persero berdasarkan ketentuan UU Kepailitan dan permasalahan terkait aset PT Dirgantara Indonesia, termasuk ke dalam aset Negara atau aset perusahaan tersebut serta diperlukannya tes kemampuan untuk membayar utang dan kesehatan keuangan (solvency test) dalam kasus Kepailitan PT Dirgantara Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain perskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa langkah terbaik yang dapat dilakukan adalah mengubah ketentuan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dengan menghilangkan kata-kata “terbagi atas saham”; MA Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi harus konsisten dengan putusannya, khususnya mengenai putusan MA dalam memandang status aset BUMN; UU Kepailitan harus segera direvisi dengan mencantumkan tes kemampuan untuk membayar utang dan kesehatan keuangan (solvency test) sebagai salah satu syarat mengajukan Kepailitan.

---

The focus of this study is discusses the Bankruptcy case of PT Dirgantara Indonesia, which are shaped as the state-owned company based on the Bankruptcy Law and problems related with assets of PT Dirgantara Indonesia, including assets of the State or assets of the company and the needs of test for the ability to pay debt and financial health (solvency test) in the Bankruptcy case of PT Dirgantara Indonesia. This research is qualitative research with perskriptif design. Research results suggest that the best step that can be done is to change the provisions of the Explanation of Article 2, paragraph (5) of Bankruptcy Law with erase the words “divided into shares”; Mahkamah Agung as a State Supreme Court must be consistent with the decision, especially about the decision of the Supreme Court considered the status of the state-owned company assets; Bankruptcy Law should be revised to include tests of test for the ability to pay debt and financial health (solvency test) as one of the requirements to Bankruptcy."