Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia di bawah kepemimpinan Soeharto adalah sebuah periode sejarah bangsa dimana seluruh potensi nasional (kementerian dan lembaga) tersubordinasi dalam konteks politik saat itu. ABRI yang merupakan salah satu elemen paling vital dalam menjalankan roda pemerintahan Orde Baru dan pendukung utama Golkar dengan konsep Dwi Fungsinya akhirnya terlibat jauh dalam urusan-urusan politik. Dengan itu, seluruh institusi intelijen yang berada di bawah naungan ABRI baik secara langsung dan tak langsung terpolitisasi oleh kepentingan Soeharto sebagai pengguna intelijen (user) dan penentu kebijakan (policy maker). Dalam sebuah negara yang dikelola secara otoriter dengan kepemimpinan yang diktator akhirnya menjadikan institusi intelijen sebagai sebuah lembaga "intelijen politik", selain itu, seluruh institusi intelijen mengalami "militerisasi" dengan tidak adanya diferensiasi intelijen yang membawa negara dalam bentuk "negara intelijen". Politisasi institusi intelijen di masa orde baru terjadi dari berbagai spektrum baik dari sudut pandang pengguna, analis, aktivitas maupun organisasi intelijen. Di periode ini, intelijen bekerja sesuai dengan preferensi politik pribadi pengguna intelijen. Untuk menghindari politisasi dan penyalahgunaan intelijen, diperlukan sebuah mekanisme yang dapat mengatur pengawasan terhadap badan intelijen sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi. Netralitas dan penguatan struktur lembaga intelijen dapat dilakukan dengan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh parlemen sesuai yang telah dimandatkan undang-undang. Pengawasan oleh badan pengawas intelijen akan bekerja untuk mengawasi aktivitas, operasi dan penganggaran yang terkait dengan intelijen.

---

Indonesia under Suharto was a historic period in which all of national potential (ministries and agencies) subordinated in the current political context. Armed Forces (ABRI) which is one of the most vital element in running the New Order regime and the Golkar major supporter of the concept of Dwi Fungsi deeply involved in political affairs. With that, the entire intelligence institutions under the auspices of the Armed Forces (ABRI), both directly and indirectly by the interests of Suharto as politicized intelligence users and policy makers.

In an authoritarian state run by a dictator leadership eventually make intelligence institutions as an institution 'political intelligence', other than that, the whole experience intelligence institutions 'militarization' in the absence of differentiation of intelligence that brings the state in the form of 'intelligence state'. Politicization of intelligence in the new order of the various spectrum occurs from the standpoint of users, analysts, and the activities of intelligence and organizations. In this period, intelligence work in accordance with the user's personal political preferences.

To avoid politicization and misuse of intelligence, we need a mechanism that can manage the oversight of intelligence services in accordance with the principles of democracy. Neutrality and strengthening the structure of the intelligence agencies can be mechanisms of control by the appropriate parliamentary legislation mandated. Supervision by the oversight body will work to oversee intelligence activities, operations and budgeting related to intelligence."

"In 2019, the Indian parliament enacted the Citizenship Amendment Act (CAA), which gives a fast-track citizenship for immigrants of Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi, and Christian faiths from Afghanistan, Bangladesh, and Pakistan. The BJP, a populist party with Hindutva as the ideological foundation to establish a Hindu homeland in India, propelled communal rhetoric that triggered significant protests from Muslim groups, citing discrimination against Muslim immigrants. This article explores how the BJP politicizes religious identity within the context of the CAA. It delves into the involvement of Muslim and student groups, as well as opposition parties, in Parliament to influence CAA policy dynamics. Despite massive protests, the BJP effectively utilized its popularity to implement the CAA, intensifying concerns among Hindu voters and mobilizing their political support. This article underscores that the politicization of religious identity results in majoritarian policies that pose a threat to democratic principles when populist in power.

---

Pada tahun 2019, parlemen India mengesahkan Amandemen UU Kewarganegaraan (CAA) yang mempercepat pemberian status kewarganegaraan bagi imigran dengan agama: Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsi, dan Kristen, yang berasal dari Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan. Dengan retorika komunal elit politik Bharatiya Janata Party (BJP), kebijakan ini menimbulkan gelombang protes kelompok Muslim karena dianggap diskriminatif terhadap imigran Muslim di India. Artikel ini membahas bagaimana BJP sebagai partai populis dengan ideologi Hindutva yang ingin membentuk tanah air Hindu di India, melakukan politisasi identitas agama dalam konteks CAA. Lebih lanjut, penulis membahas mengenai keterlibatan kelompok Muslim dan mahasiswa hingga partai oposisi dalam parlemen dalam memengaruhi dinamika kebijakan CAA. Walaupun menimbulkan protes besar, BJP berhasil memanfaatkan popularitasnya untuk memajukan agendanya, termasuk penerapan CAA, memperburuk persepsi ancaman di kalangan pemilih Hindu, dan memicu mobilisasi politik bagi pemilih Hindu. Tulisan ini menekankan bahwa politisasi identitas religius oleh aktor politik populis membentuk kebijakan mayoritarian yang membahayakan hak-hak minoritas dan demokrasi secara keseluruhan."

"Perkembangan lingkungan strategis baik dalam konteks global maupun nasional telah menempatkan intelijen pada posisi yang sulit dan situasinya pada saat ini sangat kontras apabila dibandingkan dengan situasi pada masa Orde Baru. Intelijen dapat digunakan sebagai alat untuk mengurangi kekhawatiran terhadap ancaman bangsa dan negara. Intelijen merupakan bagian dari sistem keamanan nasional yang berfungsi baik untuk memberikan deteksi dini, peringatan dini, maupun pencegahan dini melalui pengumpulan informasi, analisis strategis, dan/atau kegiatan-kegiatan kontra-intelijen melalui cara-cara cerdas termasuk operasi tertutup. Dengan fokus utama untuk mencegah pendadakan stratejik dan taktis, intelijen dimaksudkan demi terpeliharanya keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan segenap bangsa. Faktor kegagalan yang paling dominan pada kasus-kasus ini terjadi karena adanya kegagalan Intelijen yang diakibatkan oleh kegagalan kepemimpinan dan kebijakan dalam mengambil keputusan. Hal ini membuktikan bahwa peran badan intelijen sebagai penyedia informasi dengan pengambil kebijakan dalam hal ini presiden, Panglima TNI, Kapolri dan pejabat serupa sangat penting dan harus bersinergi.

---

.Development of the strategic environment in the context of both global and national levels has put the military including intelligence units in a difficult position at the moment and the situation is in stark contrast when compared with the situation in the New Order. Intelligence can be used as a tool to reduce concerns about the threat of the nation and the state. Intelligence is part of a national security system that serves both to provide early detection, early warning, and early prevention through information gathering, strategic analysis, and or the activities of counter intelligence through clever ways including covert operations. With the main focus to prevent strategic and tactical element of surprise, intelligence intended for the maintenance of the territorial integrity, sovereignty, and the safety of the entire nation. The most dominant factor in the failure of these cases occur because of the failure of intelligence due to the failure of leadership and policy decision making. This proves that the role of intelligence agencies as providers of information to policy makers in this case the president, the commander of the TNI, the chief of Police and officials alike are very important and should be synergize."

"The globalization of information in the early 21 st century has made the country, government and the world community closer and connected quickly. The world has become borderless, so what's happening in the world's first and second world will soon be known to the third world. Moreover globalization of information makes a success of democratization and decentralization in the country and the decentralization encourage democratization in other countries, including indonesia. This study aims to explain the impact of globalization on the political administration of government informantion post-new order indonesia. the method used is descriptive, qualitative study of literature.The findings suggest that the globalization of information have changed the political admnistration post-new order indonesia become more democratic and decentralized. Visible indication of democratization elections (precidential and legislative elections as well as representatives) and local elections (local elections and local legislative members) and governance base on good governance, while decentralization seems indicative of an increase of area and district and city up to 69.6 with the details of the province increased 26,9, the district 76,8 , the city government increased 60,3 %.This increase will impact in the improvement of government management,public service management and welfare citizens."

"Sejak 1968 hingga 1970an investasi Korea Selatan di Indonesia lebih condong kepada industri kedutanan dan perkayuan khususnya dalam produksi kayu gelondongan. Namun pada 8 Mei 1980 Pemerintah Indonesia memberlakukan larangan ekspor kayu gelondongan secara bertahap dan secara total pada 1985. Pada akhir 1980an terjadi peningkatan investasi Korea Selatan di industri manufaktur yang mengakibatkan perubahan kecenderungan pola investasi Korea Selatan di Indonesia menjadi industri manufaktur.Beranjak dari itu, penelitian ini hadir untuk mengungkap bagaimana perubahan pola investasi Korea Selatan di Indonesia dari industri kehutanan dan perkayuan menjadi industri manufaktur serta apakah larangan ekspor kayu gelondongan tahun 1980an juga turut mempengaruhi perubahan tersebut. Dengan menggunakan metode sejarah, penelitian ini menemukan bahwa faktor utama dalam perubahan pola investasi Korea Selatan adalah pertama, rangkaian deregulasi pemerintah Indonesia selama 1980an yang mengubah kecenderungan anti-ekspor menjadi berorientasi ekspor. Kedua, adanya peningkatan biaya produksi dan maraknya aksi demo buruh di Korea Selatan selama akhir 1980an yang mendorong kedatanga berskala besar perusahaan manufaktur Korea Selatan ke Indonesia. Selain itu juga ditemukan apabila kebijakan larangan sekpor kayu gelondongan tahun1980 mempengaruhi perubahan minat investasi Korea Selatan di industri kehutanan dan perkayuan di Indonesia.Since 1968 to the 1970s South Korean investment in Indonesia was more inclined into forestry and timber industries, especially in log production. However, on May 8^th 1980 the Indonesian government imposed a gradual ban on logging exports and totally banned in 1985. While in the late 1980s there was an increase of South Korean investment in the manufacturing industry which affected changes of South Korean investment pattern to be inclined in manufacturing industry. Starting from that, this research exists to reveal how the change in South Korean investment patterns in Indonesia from the forestry and timber industry to the manufacturing industry and whether the 1980 log export ban also influenced the change. Using historical methods, this study found that the main factor in changing South Korean investment patterns was first, deregulation policy of the Indonesian government during the 1980s that changed the trend of anti-exports to become export-oriented. Second, an increase in production costs and the rise of labor demonstrations in South Korea during the late 1980s that led to the large-scale South Korean manufacturing companies coming to Indonesia. It was also found that the 1980 ban on log exports affected South Korean investment interest in the forestry and timber industries in Indonesia."

"Skripsi ini berjudul Politik dan Buku di Indonesia pada Masa Orde Baru 1971-1989: Pelarangan Terhadap Tetralogi Pramoedya Ananta Toer, skripsi ini membahas permasalahan dalam munculnya pelarangan buku di Indonesia, melihat faktor-faktor munculnya kebijakan pelarangan buku yang memengaruhi dunia perbukuan di Indonesia, serta tindakan pelarangan buku yang tidak sesuai dengan ideologi pemerintah melalui peraturan dan kebijakan yang berlaku. Salah satu tindakan pelarangan buku yang beredar di tengah masyarakat adalah buku tetralogi karya Pramoedya Ananta Toer. Metode Peneltian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode sejarah yakni heuristik, kritik sumber sehingga didapatkan fakta sejarah dalam mengonstruksi penelitian ini. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap interpretasi data, tahap yang terakhir adalah historiografi. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah arsip, surat kabar, majalah sezaman, jurnal ilmiah, dan buku-buku yang mendukung dalam penelitian ini. Pelarangan buku sudah ada sejak masa kolonial Belanda hingga masa pemerintahan Orde Baru. Pada masa pemerintahan Orde Baru, pelarangan buku terlihat sangat mencolok yakni bersifat represif, pelarangan juga terjadi pada karya-karya kreatif lainnya pada masa itu. Dari pelarangan buku ini, terlihat bahwa pelarangan buku merupakan bentuk kecemasan pemerintah, kecemasan pemerintah tersebut mewarnai sejak masa kolonial hingga masa Orde Baru. Sesungguhnya setiap gagasan yang tertuang, tidak perlu dicemaskan oleh pemerintah, nyatanya hal ini semakin ditegaskan oleh pemerintah sebagai salah satu bentuk hegemoni kekuasaan dengan menyatakan untuk menjaga stabilitas keamanan negara. Kecemasan tersebut tergambar sebagai langkah yang politis dari pemerintah.

---

This thesis Politics and Books in Indonesia in the New Order Period 1971 1989 The Prohibition against Tetralogy Pramoedya Ananta Toer, discusses the problems of the emergence of book bans in Indonesia, looking at the factors of the policy of book banning that affect the world of book keeping. The book banning act by New Order conducted against the prohibition of books that are inconsistent with the ideology of government through re enacted policies. One of the act of banning books circulating in the community is a book tetralogy of Pramoedya Ananta Toer.

The method of research used in this research is to use historical method of heuristic, source critic to get historical fact in construct this research. Then the third stage is the data interpretation stage, the last stage is historiography. The sources used in this study are archives, newspapers, contemporary magazines, scientific journals, and supporting books in this study. Book banning has existed since the Dutch colonial period until the reign of the New Order. During the New Order period, the banning of the book was so striking that it was repressive, the ban also occurred in other creative works of the time.

From the prohibition of this book, it appears that the banning of books is a form of government anxiety, the government's anxiety colored since the colonial period until the New Order era. Indeed every idea that is stated, no need to worry about by the government, in fact this is increasingly affirmed by the government as one form of hegemony of power by declaring to maintain the stability of state security. The anxiety is reflected as a political step from the government."

"Pada masa Orde Baru terjadi berbagai peristiwa penting yang melibatkan interaksi antara Islam dan Kristen di Indonesia. Peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan terjadinya ketegangan antara Islam dan Kristen di Indonesia. Para pemimpin dari kedua belah pihak terlibat dalam pergumulan. H.M. Rasjidi muncul sebagai tokoh intelektual Muslim yang memberikan pandangannya mengenai hubungan kedua agama. Tesis ini membahas pandangan H.M. Rasjidi mengenai relasi Islam dan Kristen pada masa Orde baru. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana latar belakang pemikiran H.M. Rasjidi, bagaimana Rasjidi melihat relasi Islam dan Kristen serta bagaimana pandangan Rasjidi mempengaruhi wacana relasi Islam dan Kristen di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari tahapan heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Sumber-sumber yang digunakan adalah arsip-arsip, karya-karya H.M. Rasjidi yang tersebar dalam bentuk buku, makalah, dan artikel di media massa, serta pemberitaan media massa sezaman.  Pendekatan yang digunakan adalah teori strukturasi dari Anthony Giddens yang memandang adanya dualitas struktur. Penelitian ini menemukan bahwa pandangan H.M. Rasjidi dipengaruhi oleh struktur Islam dan Barat. Adapun pandangan H.M. Rasjidi mengenai relasi Islam dan Kristen pada masa Orde Baru adalah terjadinya penyebaran agama Kristen kepada orang-orang Islam dengan menyalahgunakan diakonia. Selain itu terjadi kesalahpahaman orang Kristen terhadap orang Islam yang menyebabkan umat Kristen selalu menghalangi keinginan umat Islam untuk menerapkan Syariat Islam. Rasjidi menjunjung tinggi kebebasan beragama sebagai  kebebasan menjalankan suatu agama dalam satu komunitas tanpa diganggu oleh upaya penyebaran agama lain. Pandangan Rasjidi memiliki pengaruh baik di kalangan Muslim maupun non Muslim.

---

During The New Order Era, there were various important events involving the interaction between Islam and Christianity in Indonesia. These events reflect the tension and mistrust between the two religions. Numerous leaders from both religions took part in the struggle. H.M. Rasjidi emerged as a Muslim intellectual figure who gave his views on the relationship between the two religions. This thesis discusses Mohammad Rasjidi's views on the relationship between Islam and Christianity in Indonesia during the New Order era. The problem raised in this research is how the background of H.M. Rasjidi's thinking, how Rasjidi saw the relationship between Islam and Christianity and how Rasjidi's views influence the discourse on the relationship between Islam and Christianity in Indonesia. This study uses historical methods consisting of heuristic, criticism, interpretation and historiography. This thesis takes sources from archives and literature written by Mohammad Rasjidi, in the form of books, papers, and articles in the mass media, as well as mass media reports. This study uses a structuration approach from Anthony Giddens which views the duality of structure. This research found that H.M. Rasjidi’s view was influenced by Islamic and Western structures. According to H.M. Rasjidi, the interaction between Islam and Christianity in New Order era was characterized by the abuse of diakonia in order to spread Christianity among Muslims. In addition, there was miscommunication between Christians and Muslims. In addition, there were misunderstandings between Muslims and Christians  which caused Christians to always hinder the wishes of Muslims to implement Islamic law. Rasjidi upholds religious freedom as the freedom to practice a religion in one community without being disturbed by efforts to spread other religions. Rasjidi uphelds religious freedom as the freedom to practice a religion in one community without being disturbed by efforts to spread other religions. Rasjidi's views had influenced both Muslims and non-Muslims."