Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini berfokus pada peran imigrasi Indonesia di forum ASEAN dalam rangka penanggulangan terorisme di kawasan Asia Tenggara. Dalam penelitian ini akan menggambarkan kerjasama yang telah dilakukan imigrasi Indonesia di forum ASEAN dan menemukan kendala-kendala yang menyebabkan kerjasama belum berhasil dengan baik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Metode yang digunakan adalahdengan wawancara dan studi kepustakaan. Teori yang digunakan untuk menganalisis adalah teorimengenai Hubungan Internasional yang menganalisis kerjasama internasional yang terjalin dan teori Ketahanan Nasional yang menggambarkan bagaimanakah kerjasama internasional dapat mempengaruhi ketahanan nasional. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa : imigrasi Indonesia mempunyai peran dalam menangani masalah penanggulangan terorisme di kawasan Asia Tenggara walaupun bersifat tidak langsung, beberapa kerjasama telah terjalin dengan negara lain namun kurang berjalan dengan maksimal karena terbentur beberapa kendala.

---

This study focuses on the role of immigration in Indonesia ASEAN forum in order to counter-terrorism in Southeast Asia. In this study will describe the collaboration that Indonesian immigration in ASEAN forum and find the constraints that lead to cooperation has not been successful.

This study is a descriptive qualitative research design. The method used was to interview and study of literature. The theory is used to analyze the theory of International Relations who analyze international cooperation that exists and National Resilience theory that describes how international cooperation can affect national security.

From the results, it can be concluded that: Indonesian immigration has a role in dealing with counter-terrorism in Southeast Asia though indirect, some cooperation has been established with other countries but less run with the maximum due to hit some obstacles."

"Terorisme adalah ancaman bagi keamanan dan perdamaian dunia. Pemberantasan terorisme telah menjadi fokus kerja sama negara-negara di seluruh dunia. Pendanaan terorisme merupakan kejahatan lintas batas negara, maka negara anggota ASEAN bekerjasama dalam pemberantasannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum internasional dalam pemberantasan pendanaaan terorisme oleh negara anggota ASEAN dan implementasinya di negara Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Filipina. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis-normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan 1 wawancara dengan dua nara sumber yaitu Wakil Ketua dan Asisten Penghubung Kerjasama Internasional Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan PPATK ; 2 studi kepustakaan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa kerja sama lintas batas negara dalam pemberantasan dana terorisme adalah bagian tidak terpisahkan dari strategi keseluruhan dalam penanggulangan terorisme di masing-masing negara ASEAN.

---

Terrorism is a threat to world peace and security. The effort to counter terrorism has become the focus of cooperation among countries around the world. Thus, terrorism financing has its cross broader dimension. ASEAN member countries need to cooperate to counter terrorism financing. This study aims to determine the form of cooperation in suppressing terrorism financing among ASEAN member countries and its implementation in Indonesia, Singapore, Malaysia and the Philippines.

This research uses juridical normative research approach. The data were collected by 1 interviewing two resource persons namely Vice Chairman and International Liaison Assistant for Indonesian Financial Transaction Report and Analysis Center INTRAC 2 studying literature. The results of this study indicate that cross border cooperation in combating terrorism financing is an integral part of the overall strategy in countering terrorism in ASEAN member countries."

"This article tries to explain two things. Firstly, the relations between the terrorist movements operating in United States and those working in the region of Southeast Asia. In the search, if is found that the second links itself to the first through the training done in Afghanistan, in the time of Cold War, when the Mujahiddins armed themselves to fight against Sovyet invasion. The spirit of defending Islam was thus imparted from the first to the second. The global war on terrorism fro United States was, consequently, also covering Southeast Asia. Secondly, this paper also tries to] describe the responses from the states in this region in handling the antiterrorism campaign fro United States. The different responses emerge when the Muslim-dominated countries in this region, -, like Indonesia, which also need to consider the domestic political dynamics in accepting United] States' proposals, are compared to those which have a long historical relations in security] cooperation with United States, like Phillipines and Thailand."

"Tesis ini membahas sekuritisasi isu terorisme di Australia pasca kejadian terorisme pada 11 September 2001 atau lebih dikenal dengan peristiwa 9/11. Penelitian ini akan memberikan gambaran proses dari fenomena sekuritisasi isu terorisme Australia yang kemudian digunakan untuk menganalisis tujuan dari sekuritisasi tersebut dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif secara deduktif dengan data-data sekunder. Kerangka analisis yang digunakan dalam tesis ini adalah kerangka sekuritisasi isu. Kerangka sekuritisasi menjelaskan proses konstruksi ancaman dan justifikasi ancaman melalui mekanisme speech act yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi (securitizing actor) kepada audiens (audience) yang dibantu oleh kondisi pendukung (facilitationg condition). Dalam kajian sekuritisasi, ada empat komponen sekuritisasi yang terlibat dalam proses speech act antara lain; ancaman nyata (existential threat), objek referensi (referent object), situasi darurat (emergency situations) dan tindakan khusus (extraordinary measures). Kajian sekuritisasi kemudian akan dianalisis untuk memberikan penjelasan tentang tujuan sekuritisasi dengan konsep strands of securitization. Hasil penelitian secara umum menunjukkan keberhasilan sekuritisasi yang dilakukan oleh Perdana Menteri John Howard dan jajaran pemerintahannya sebagai aktor utama dalam sekuritisasi melalui mekanisme speech act. Sekuritsasi isu terorisme terjadi dipengaruhi oleh adanya berbagai isu sebagai kondisi pendorong seperti kejadian 9/11, Bom Bali, pemilu di Australia, invasi Afghanistan dan Irak, hingga kemunculan terorisme domestik berbasis jihadis yang dikenal dengan istilah Home-Grown Terrorist (HGT). Selanjutnya keberhasilan proses tersebut menjawab tujuan utama dari proses yaitu untuk mengkonstruksikan ancaman terorisme sebagai agenda keamanan, inisiatif kontra-terorisme untuk memitigasi ancaman di masa depan, fungsi deterrence untuk menghalau tindakan terorisme berkembang di Australia, dan menciptakan mekanisme kontrol terhadap isu terorisme di Australia.

---

This thesis discusses about securitizations of terrorism in Australia post September 11, 2001 terrorist attack or broadly known as 9/11. The purposes of this study are to describe securitization on the matter of terrorism in Australia and analyze the purposes of securitization occured in the first place. This study utilizes a deductive analysis of qualitative methods supported by secondary data. The analytical framework of this study uses the securitization theory.

The securitization study initially focused on designation of threat and justification of an action with speech act mechanism by the securitizing actors towards the audience under the facilitating condition applied. In the securitization theory, there are four components of securitization involved in the speech act mechanism such as; existential threat, referent object, emergency situations and extraordinary measures. The discussions about securitization will help the study to conclude the objectives securitization on terrorism happened within the strands of securitization model.

This study argues that the successful securitization conducted by Prime Minister John Howard and his cabinet as the main actor of securitization affected by certain phenomena such as; 9/11, Bali Bombing, Australian Elections, Afghanistan and Irak Invasion, and jihadis domestic terrorisme known as Home Grown Terrorist (HGT). It also answers the purpose of the securitization for constructing the threat for security agenda, preemptively building the counter-terrorisme initiative to mitigate terrorism threat in the future, creating the detterence effect, and lastly to gain control over terrorism issue in Australia."

"[ABSTRAKTesis ini berfokus pada eksistensi ASEAN Regional Forum (ARF) di tengah trenbilateralisme kawasan Asia Tenggara. Tujuan penelitian ini adalah untukmenganalisis strategi yang digunakan pemerintah negara-negara di kawasan AsiaTenggara dan negara-negara ekstra-regional khususnya Tiongkok dan AmerikaSerikat di ASEAN Regional Forum (ARF). Aktor-aktor tersebut saling menjaga satusama lain untuk terlibat secara konstruktif di kawasan berbasis norma-normakooperatif yang dapat membantu mereka untuk mencapai kepentingan nasional danmencegah munculnya hegemoni intramural di wilayah Asia Pasifik. Penelitian inimenggunakan pendekatan kualitatif. Selain itu, penelitian ini menggunakan kerangkaTeori Balance of Influence yang diwujudkan kedalam strategi Hedging untukmenganalisis fenomena yang terjadi. Penelitian ini menemukan bahwa meskipunberada di tengah-tengah tren bilateralisme, aktor-aktor yang terlibat didalam ARFtetap mempertahankan forum ini karena model dialog dan penyelesaian ARF telahberhasil menjaga perimbangan kekuatan-kekuatan ekstra-regional di kawasan.

---

ABSTRACTThis research focuses on the existence of ASEAN Regional Forum (ARF) within theBilateralism Trend in Southeast Asia. The purpose of this study was to analyze thestrategy of Southeast Asian governments and extra-regional powers used (especiallyChina and US) to keep each other constructively and cooperatively engaged in theregion and to promote rule and norm-based arrangements and principles that helpthem to achieve their national interest and deny intramural hegemony in the AsiaPacific region. This study used qualitative approach. In addition, this study uses theframework of Balance of Influence Theory that embodied into Hedging Strategy toanalyze the phenomenon that occurs. This study found that despite the bilateralismtrends, the actors that involved in the ASEAN Regional Forum (ARF) decided toretain this forum because its dialogue and settlement models have managed tomaintain the balance of extra-regional state power in Southeast Asia., This research focuses on the existence of ASEAN Regional Forum (ARF) within theBilateralism Trend in Southeast Asia. The purpose of this study was to analyze thestrategy of Southeast Asian governments and extra-regional powers used (especiallyChina and US) to keep each other constructively and cooperatively engaged in theregion and to promote rule and norm-based arrangements and principles that helpthem to achieve their national interest and deny intramural hegemony in the AsiaPacific region. This study used qualitative approach. In addition, this study uses theframework of Balance of Influence Theory that embodied into Hedging Strategy toanalyze the phenomenon that occurs. This study found that despite the bilateralismtrends, the actors that involved in the ASEAN Regional Forum (ARF) decided toretain this forum because its dialogue and settlement models have managed tomaintain the balance of extra-regional state power in Southeast Asia.]"

"ABSTRAKKajian ini berusaha mengemukakan kebijakan yang dilakukan ASEAN dan kepentingan negara-negara besar di bawah Asia Pasifik dalam upaya membangun masalah-masalah keamanan di kawasan tersebut. Kajian ini untuk menjelaskan bagaimana ARF pada saat ini sebagai realisasi yang paling dekat dalam konsep keamanan kooperatif. Dengan menjelaskan konsep itu sendiri dan usulan Australia tentang keamanan kooperatif dengan menjelaskan bagaimana ARF dibangun berdasarkan pengalaman ASEAN sebagaimana ASEAN mengadopsi usulan Australia tentang keamanan kooperatif begitu juga upaya-upaya yang telah di lakukan ARF. Kajian ini melihat bahwa situasi keamanan pasca perang dingin di negara-negara besar, yang menimbulkan ketakutan dan ketidakpastian dan hal ini membuktikan bahwa kawasan Asia Pasifik masih kurang mempunyai kerangka multilateral, adanya perlombaan senjata serta isu-isu teritorial dan kedaulatan. ASEAN menyadari perlu mempraktekkan sejumlah elemen dari keamanan kooperatif dalam hubungan antar negara. Australia dengan didukung oleh negara-negara besar telah sepakat untuk menjadikan PMC dalam mempromosikan usulan-usulan mereka. Oleh karena itu ARF memberikan bobot politis untuk merealisasikan pemikiran keamanan kooperatif.Kajian ini menyimpulkan bahwa ARF merupakan realisasi dari konsep keamanan kooperatif. Keamanan kooperatif menjadi konsep yang paling baik bagi isu-isu keamanan di kawasan Asia Pasifik dan ARF sebagai wahana terbaik untuk membahas isu-isu tersebut. Kajian ini juga merekomendasikan bahwa ARF harus mengembangkan peranannya melalui dialog-dialog yang tidak resmi serta pertukaran informasi untuk mencapai ketahanan dan keamanan di kawasan. Hal yang terpenting adalah apabila ARF mampu mencapai hasil yang nyata."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk memahami respon negara terhadap ancaman terorisme melalui proses kerja sama transnational crime yang dilakukan oleh negara tersebut. Peneliti berharap dapat memberikan kontribusi terhadap bangunan ilmu dalam kajian terorisme terutama terkait dengan aplikasi teori kerja samadalam penanggulangan terorisme. Melalui penelitian ini, peneliti ingin memberikan gambaran bahwa teori kerja sama di bidang Transnational Crime dapat digunakan untuk mengkaji permasalahan terorisme dari sudut pandang yang berbeda dari perspektif kejahatan lintas batas yang pada akhirnya tidak menutup kemungkinan untuk digunakan sebagai panduan pembelajaran bagi negara dalam merespon ancaman terorisme internasional

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to understand the state's response to the threat of terrorism through a cooperative process of transnational crime committed by the state. Researcher hope to contribute to the science in the study of terrorism, related to the application of the theory of cooperation in counter-terrorism. Through this study, researcher wanted to give an idea that the theory of cooperation in the field of Transnational Crime can be used to study the problems of terrorism from a different point of view from the perspective of cross-border crime, in the end it is possible to use as a study guide for the country in response to the threat of international terrorism."

"ABSTRAKPenelitian ini berfokus pada analisis perencanaan Kerja Sama Direktorat Kerja Sama dan pengembangan tahun 2007 dalam melaksanakan kegiatan kerja sama dalam memenuhi segala kewajiban Indonesia dalam World Intellectual Property Organization (WIPO) dan World Trade Organization (WTO). Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif.Penelitian menggunakan analisis perencanaan menurut stoner. Responden dalam penelitian ini berjumlah 100 orang yang terdiri dari 50 orang responden dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dan 50 orang lain dari Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Departemen Luar Negeri, Konsultan dan Sentra HKI Universitas Indonesia.Dari analisis terhadap basil kuesioner, disimpulkan bahwa : 1) Masih banyak pegawai di Direktorat Jenderal HKI yang belum mengetahui proses perencanaan di Direktorat Jenderal MI; 2) Begitu pula dengan responden dari pihak eksternal yang rata-rata belum mengetahui kegiatan di Direktorat Kerja sama dan Pengembangan;.. 3) Kegiatan Kerja Sama Intemasional dilaksanakan untuk memenuhi kewiban Indonesia sebagai anggota WTO dan WIPO; 4) Dengan Analisis SWOT maka Ditjen HKI dapat mengetahui kelemahan dan kekuatan yang ada pada organisasinya; 4) Proses Perencanaan hares dilakukan oleh Ditjen HKI, berdasarkan hasil analisa data didapat perbedaan antara pihak internal dan eksternal mengenai kegiatan di Direktorat Jenderal HKI.

---

ABSTRACT

The Focus of this study is about international cooperation planning analisis at Directorate Cooperation and Development in the year of 2007 in case doing the cooperation in a Indonesia respect to the WIPO and WTO as a member. This is a Kuantitatif Research.

This Research is using planning analisis by Stoner. 100 Responden in this research which 50 responden from Directorate General Intellectual Property Rights and 50 responden are from Trade Department, Foreign Department, Intellectual Property Consultant and Intellectual Property Clinic from University of Indonesia.

From the quesioner, The following are the research results: 1) Employee in Directorate General Intellectual Property Rights does not knowing about the planning in their office; 2) From the Employee of Ekstemai they do not knowing about the system in Directorate General of Intellectual Property Rights; 3) The International Cooperation was built because Indonesia as a member of WIPO and WTO and must respect to the WTO and WIPO agreement; 4) By the SWOT analisis data Directorate General of intellectual Property Rights must do the planning program because from planning analisis we know the strongess and the weakness of our organization."