Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skrpsi ini membahas kedudukan hukum Badan Perwakilan Anggota (BPA) sebagai lembaga tertinggi di Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dalam mengatasi masalah gagal bayar di perusahaan tersebut. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah 1.Bagaimana kedudukan Badan Perwakilan Anggota secara hukum dalam mengatasi masalah gagal bayar Perusahaan Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 ? 2.Bagaimana pengaruh keberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama terhadap Kedudukan dari Badan Perwakilan Anggota dalam Perusahaan Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 ? 3.Bagaimanakah peran Otoritas jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas kegiatan di sektor perasuransian dalam mengatasi masalah gagal bayar di Perusahaan Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 ?. Adapun metode peneliltian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah secara hukum perusahaan dengan bentuk usaha bersama dan kedudukan Badan Perwakilan Anggota belum secara khusus dan tegas diatur dalam undang-undang. Akan tetapi terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama yang membahas terkait dengan hal tersebut dan memberikan pengaruh terhadap kedudukan Badan Perwakilan Anggota. Dalam permasalahan ini peran Otoritas Jasa Keuangan dinilai sangat penting. Saran yang dapat disampaikan dari penelitian ini adalah segera dibentuk Undang-Undang yang mengatur secara khusus perusahaan dengan bentuk usaha bersama, khususnya perusahaan asuransi dan diaturnya kedudukan Badan Perwakilan Anggotaatau yang saat ini disebut sebagai Rapat Umum Anggota dalam peraturan perundang-undangan secara tegas. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan diharapkan mampu untuk bersikap lebih tegas kepada pihak-pihak terkait.

---

This thesis discusses the legal position of Badan Perwakilan Anggota (BPA) as the highest institution in the AJB Bumiputera 1912 company in overcoming the problem of default in the company. The main problem in this thesis is 1.What is the position of Badan Perwakilan Anggota legally in overcoming the problem of default of the AJB Bumiputera 1912 Company? 2.What is the effect of the enforcement of Government Regulation Number 87 of 2019 concerning Insurance Companies in the Form of mutual on the Position of Badan Perwakilan Anggota in the AJB Bumiputera 1912Company? 3.What is the role of the Otoritas Jasa Keuangan as a supervisory agency for activities in the insurance sector in overcoming the problem of default in the AJB Bumiputera 1912 Company? The research method used in writing this research is normative juridical. The result of this research is that legally a company with a mutual business form and the position of Badan Perwakilan Anggota has not been specifically and explicitly regulated by law. However, there is a Government Regulation Number 87 of 2019 concerning Mutual Insurance Companies which discusses related to this matter and has an influence on the position of Badan Perwakilan Anggota. In this matter, the role of the Otoritas Jasa Keuangan is considered very important. Suggestions that can be conveyed from this research is to immediately form a law that specifically regulates companies with mutual, especially insurance companies and regulates the position of Badan Perwakilan Anggota or what is currently referred to as Rapat Umum Anggota in the laws and regulations strictly. In addition, Otoritas Jasa Keuangan is expected to be able to be more assertive with related parties."

"Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap warga negara maka pemenuhannya menjadi hal yang penting. Pelayanan kesehatan yang bermutu, terutama pelayanan kesehatan di bidang Perumahsakitan membutuhkan biaya yang tinggi, keterbatasan pembiayaan kesehatan yang berasal dari Pemerintah , menuntut adanya mobilisasi sumber dana dari masyarakat dan swasta. Salah satu cara yaitu melakukan kesesuaian antara pelayanan yang diberikan dengan tarif pelayanan yang dibebankan pada masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran kemauan pasien membayar pelayanan kesehatan (WTP) di Instalasi rawat jalan RSD Ciawi serta hubungannya dengan karakteristik pasien, kemampuan membayar (ATP), persepsi pasien terhadap manfaat dan mutu pelayanan. Penelitian ini merupakan penelitian crossectional dengan pendekatan deskriptif-analitik. Pengumpulan data menggunakan cara wawancara terpimpin dengan panduan daftar pertanyaan yang telah disusun kepada responden yang merupakan pasien atau pendampingnya.Pengukuran atas kemauan membayar menggunakan metode Contingent valuation method (CVM), dengan tehnik pengukuran menggunakan modifikasi dari tehnik bidding game, dengan pendekatan pada preferensi individu. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan membayar pasien atas pelayanan kesehatan di poli rawat jalan RSD Ciawi rata-rata tinggi, namun kemauan membayar atas pelayanan yang dirasakan saat ini rendah, artinya pasien belum merasa puas atas pelayanan yang diterima, dan masih mengharapkan adanya peningkatan mutu layanan. Dan hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kemauan membayar dipengarui oleh : tingkat pendapatan, pengalaman berobat, persepsi terhadap mutu layanan, dan kemampuan membayar. Oleh karena itu penelitian ini menyarankan perlu adanya peningkatan mutu layanan sehingga ada kesesuaian dengan tarif yang diberlakukan pada pasien. dan penetapan tarif yang berdasarkan analisis unit cost, harus benar-benar mempertimbangkan kemampuan dan kemauan membayar masyarakat, bukan keterpaksaan membayar (Forced to pay).

---

Health is one of human basic needs that have to be met by every citizen. Quality medical services, particularly medical treatments at a hospital, are relatively expensive for most Indonesian. Limited government budgets on health sector have resulted in a fund mobilization from government to community and private sectors. However, the community and private sectors demand quality health services at reasonable rates.

Objectives of this research are twofold: (1) to obtain the information on the patients? willingness to pay for the health services provided by the Clinic of the Ciawi?s Regional Hospital (RSD Ciawi) and (2) to analyze the interrelationships among patients characteristics, their ability to pay and their perceptions on the benefits and quality of health services.

The research is a crossectional research with the approach of descriptive analytic. The data was collected by a guidance interview with the guiding questions for the respondents as the patients or the companions. The measurement is based on the ability in paying with the contingent valuation method (CVM) the technique used the measurement which is a modified from the bidding game technique to the preference individual approach.

The result of the research shows that the patients? ability in paying their obligation on the health service at the treatment?s installation in RSD Ciawi is averagely higher. While the payment based on the service today is lower than before. It means that the patients feel unsatisfied with the service and they still hope to get better improvement in service. The result of the research found that the patient?s ability in paying the finance obligation has influenced some factors : the patient's income, the experience in getting the treatment, the perception on service quality and the ability of payment. Therefore, the result of this research suggests that the improvement of the quality on service and the adjustment on the cost to the patients. The charge cost is based on the analysis unit cost so that it must be considered the ability and the people? willingness to pay and it is not the feeling of forced to pay."

"Tujuan Penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui apakah jabatan sebagai Notaris dapat dirangkap sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, serta untuk mengetahui alasan hukum (Ratio Legis) mengenai pendapat bahwa Notaris sebagai Pejabat Umum tidak dapat dirangkap sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sejalan dengan dikeluarkannya Surat Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU2.UM.01.01-369 Tertanggal 22 Desember 2010 Perihal Notaris Sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dan disertai dengan Surat Direktur Kerja Sama dan Pengembangan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor HKI.5-HM.02.03-110.455 tertanggal 27 Desember 2010 perihal Konsultan HKI.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang sumbernya dapat diperoleh dari bahan pustaka dan studi dokumen, serta penulis mengadakan wawancara kepada narasumber atau informan untuk menambah informasi untuk penelitian ini. Tesis ini membahas mengenai apakah jabatan Notaris dapat dirangkap sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sejalan dengan dikeluarkannya produk hukum Tata Usaha Negara petunjuk (Regelingen) dan keputusan Tata Usaha Negara (Beschiking). Namun, produk hukum Tata Usaha Negara tersebut cacat hukum karena dibuat tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan merupakan bentuk kesewenang-wenangan Pejabat Tata Usaha Negara.Hasil penelitian menyarankan bahwa sebaiknya professional lebih fokus terhadap kewenangan dan/atau kewajiban masing-masing, dan karena berhubungan dengan suatu produk hukum Tata Usaha Negara maka sebaiknya Pejabat Tata Usaha Negara lebih cermat dalam menerapkan hukum demi tegaknya tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

---

Objective of this thesis was to determine whether the position as a Notary may be concurrently as Intellectual Property Rights Consultant, as well as to find out the reasons of law (ratio legis) of the opinion that the Notary as Acting General can`t concurrently as Intellectual Property Rights in line with the issuance of the Director of Civil Directorate General of General Law Administration of the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU2.UM.01.01-369 22nd of December, 2010 regarding Notary As Intellectual Property Rights and accompanied by a letter of the Director of Cooperation and Development of the Directorate General of Intellectual Property Rights No. HKI.5- HM.02.03-110.455 27th of December, 2010 regarding IPR Consultant.The method used in this research is a normative juridical research, which can be obtained from the source material library and study documents, as well as the authors conducted an interview to the informant or informants to add information for this study. This thesis discusses about whether the office of Notary may be concurrently as Intellectual Property Rights laws in line with the release of the State Administrative instructions (Regelingen) and the decision of the State Administration (Beschiking). However, the laws of the State Administration legally flawed because it was not made under the provisions of applicable law and is a form of arbitrariness Administrative Officer.Results of the study suggest that there should be professional focus towards authority and / or obligations of each, and because it deals with a legal product Administrative then you should Officers Administrative more careful in applying the law in order to uphold the purpose of the law is fairness, certainty and expediency."

"ABSTRAKPosisi tidur semifowler merupakan salah satu tindakan positioning dengan mengatur posisi tidur dengan cara meninggikan bagian kepala, bahu, punggung 20-30 derajat dari permukaanhorisontal tempat tidur.Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh posisi tidur semifowler terhadapkualitas tidur klien gagal jantung. Penelitian ini menggunakan design kuasi eksperimen denganmenggunakan sampel 38 responden, 19 responden mendapatkan intervensi atau perlakuandengan posisi tidur 20 derajat sedangkan 19 responden mendapatkan intervensi atau perlakuan30 derajat. Instrumen yang digunakan untuk mengukur kualitas tidur dengan PSQI ( ThePittburg Sleep Quality Index) dengan sedikit modifikasi instrumen dari peneliti. Hasil uji coba instrumen menghasilkan validitas dan reliabilitas instrumen denga alpha Cronbach`s 0.72 untuk semua komponen.Data responden langsung di kumpulkan oleh peneliti di RSUD Banyumas. Data yang terkumpuldan memenuhi kriteria dianalisa secara univariat dan bivariat menggunakan Uji t testindependent,uji Anova, chi square dan regresi linier sederhana.Hasil penelitian menunjukan adanya pengaruh antara posisi tidur semifowler terhadap kualitas tidur klien gagal jantung ( p value = 0.032 alpha 0.05 ). Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat bagi peningkatan pelayanan dan pendidikan serta perkembangan ilmu keperawatanuntuk mencapai pelayanan yang prima.Disarankan pula hasil penelitian ini bisa dijadikan evidence based praktice dalam memberikan pelayanan di Rumah sakit.

---

ABSTRACTSemi fowler position is one of the nursing interventions to improve shortness of breath ordyspnea in patiens with heart failure. This position is provided to patients by letting head,shoulder, and back lay on the bed with 20 to 30 degree high from the normal bed position. It isexpected to be beneficial also on quality of sleep. However, not so many researches were doneto support that this position correlated with patient`s quality of sleep.The purpose of this study is to identify the effect of semifowler sleeping position on quality ofsleep with heart failure. A quasi experimental study was conducted and 38 subjects participatedin the study. Each half of the subjects grouped into two different sleeping positions which were20 degree and 30 degree high. A modified instrument of The Pittburg Sleep Quality Index(PSQI) was utilized to measure the qulity of sleep. The study was conducted at BanyumasGeneral Hospital, Central Java.The t-test independent, Anova, Chi square, and simple linear regression were employed toanalyses the data. The findings demonstrated that there is a significant diferent between two semifowler sleeping position in patients with heart failure (p value 0.032; alpha 0.05) which could beinterpreted as the set of position become important to improve the quality of sleep of patientswith heart failure.The recommendation of study is to use this result as foundation to improve nursing care to thepatients; nursing education curriculum, and to implement the result of the study as an approachto create evidence based practice"

"Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur secara tegas profesi-profesi yang dilarang dirangkap oleh jabatan notaris. Putusan dalam penelitian ini, Notaris CA terbukti melakukan pelanggaran berupa tindakannya merangkap sebagai Direktur Perseroan Terbatas, mencantumkan pekerjaannya sebagai pemberi jasa hukum serta melakukan pekerjaan yang menurut undang-undang dilarang dirangkap oleh jabatan notaris. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan akta yang dibuat oleh notaris yang melakukan rangkap jabatan serta analisa terhadap sanksi yang dijatuhkan kepada Notaris CA dalam putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 06/B/MPPN/X/2018 sudah sesuai dengan UUJN dan peraturan terkait lainnya. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan penelusuran bahan berdasarkan studi kepustakaan dan data sekunder. Tipe penelitian yang digunakan deskriptif analisis. Analisa penelitian ini menggunakan analisis kualitatif atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil analisa adalah bahwa rangkap jabatan notaris mengakibatkan kedudukan akta yang dibuat dalam kurun waktu tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan karena tidak terpenuhinya Pasal 1868 dan Pasal 1869 KUHPerdata mengenai tidak berwenangnya pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta tersebut dibuat harus mempunyai wewenang untu membuat akta tersebut. Pelanggaran atas hal tersebut dapat dikenakan sanksi jabatan yang dilakukan secara berjenjang melalui Majelis Pengawas yang terdiri atas MPD, MPW, MPP dan Menteri. Apabila terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga melalui proses gugatan ke pengadilan umum untuk membuktikan apakah notaris melanggar ketentuan-ketentuan dalam UUJN serta penilaian terhadap akta tersebut. Selanjutnya penjatuhan sanksi pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan yang diberikan MPPN dirasa kurang tegas karena notaris yang diberhentikan sementara tersebut dapat diangkat kembali sebagai notaris ketika masa hukuman berakhir. Berdasarkan hasil penelitian, perbuatan Notaris CA termasuk dalam perbuatan pelanggaran berat dalam Pasal 12 UUJN huruf c dan d yang dapat mengakibatkan notaris tersebut dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan efek jera juga terhadap notaris lain yang berniat untuk melakukan rangkap jabatan.

---

Notary Public Law (UUJN) strictly regulates the professions that are prohibited from being concurrently with the notary position. In the decision of this study, Notary Chairul Anom was proven to have committed a violation in the form of acting concurrently as a Director of a Limited Liability Company, listing his job as a legal service provider and carrying out work that according to law is prohibited from concurrently serving as a notary public. The problems raised in this study are about how the position of the deed made by a notary who carries out concurrent positions and analysis of the sanctions imposed on Notary Chairul Anom in the decision of the Notary Central Supervisory Council Number 06/B/MPPN/X/2018 is it appropriate with UUJN and other related regulations. To answer these problems, a normative juridical research method was used by tracing materials based on literature studies and secondary data. The type of research used is descriptive analysis. This research analysis uses a qualitative analysis of primary legal materials and secondary legal materials. The result of the analysis is that the dual position of notary cause the position of the deed made during that period only has the power of proof as an underhanded deed because Article 1868 and Article 1869 of the Civil Code regarding the inability of a public official by or before whom the deed was made must have the authority to make the deed. Violation of this can be subject to office sanction which are carried out in stages through the Supervisory Council consisting of MPD, MPW, MPP and the Minister. If there are parties who feel aggrieved, they can claim fees, compensation, and interest through a lawsuit process to the general court to prove whether the notary has violated the provisions of the UUJN as well as an assessment of the deed. Furthermore, the imposition of a temporary dismissal for 6 (six) months given by MPPN is deemed less firm because the temporarily dismissed notary can be reappointed as a notary when the sanction ends. Based on the results of the study, the actions of Notary Chairul Anom are included in serious violation in Article 12 of UUJN letter c and d which can result in the notary being dishonorably dismissed from his positions, so that this can also have a deterrent effect on other notaries who intend to do duplicates position."

"Skripsi ini membahas tentang Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. Melalui penelitian dapat diketahui bahwa KPPU merupakan lembaga negara independen yang mempunyai kewenangan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. KPPU saat ini bekerja dengan baik dalam menjalankan tugasnya. Terhadap putusan yang dikeluarkan oleh KPPU hanya bersifat sanksi administratif. Sistem Kepegawaian yang dimiliki oleh KPPU terbagi menjadi dua (2) kategori, yaitu, PNS dan non- PNS. Para pegawai yang bekerja dalam KPPU yaitu para pekerja honorer. Dalam Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Skripsi ini menyimpulkan bahwa pada dasarnya kewenangan yang dimiliki oleh KPPU sudah disebutkan sangat jelas pada Pasal 36 dalam Undang-udang.

---

This thesis discuss about the KPPU's position in the Indonesian governance system. Through this thesis, it is found that the commission is an independent state institution that has the authority to assist the executive, legislative and judiciary bodies. The Commission is currently working well in executing their duties. The decision issued by KPPU merely administrative sanctions. The employment system in KPPU is divided into two (2), that is, ivil servants (PNS) and non- civil servants (non- PNS). The employees who work in the KPPU are honorary workers. This research used the normative legal research method. This research concluded that the authorities owned by the commission have been very clearly stated in article 36 of Law Number 5 of 1999 about Antimonopoly Law, but in carrying out the powers, there are limitations that cannot be exceeded by the commission."