Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 167225 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Andi Ayuningtias Fitria Ningrum
"Penelitian tesis ini menganalisa tentang kegagalan kerjasama keamanan maritim ASEAN dalam menghadapi permasalahan illegal fishing di perbatasan wilayah maritim Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara. Permasalahan ini dibahas sebab kawasan maritim ASEAN merupakan salah satu jalur perdagangan strategis internasional yang dilewati sekitar 70% kapal perdagangan yang melalui wilayah maritim ASEAN. Begitu pentingnya wilayah maritim ASEAN sehingga negara-negara anggota ASEAN mempunyai tanggung jawab untuk melindungi wilayah maritim dari berbagai ancaman keamanan laut, seperti pencurian ikan atau illegal fishing.
Pencurian ikan atau illegal fishing di kawasan Asia Tenggara paling banyak terjadi berada di laut Indonesia. Sebagai negara maritim terbesar di ASEAN, Indonesia merasa dirugikan dalam sektor politik, ekonomi, sosial, dan keamanan negara. Pencurian atau penangkapan ikan secara ilegal memperlihatkan adanya pelanggaran batas kedaulatan laut yang dilakukan oleh negara-negara lain khususnya di negara-negara kawasan Asia Tenggara, seperti: Thailand, Malaysia, Vietnam, Filipina. Di samping itu, kasus pencurian ikan yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN tersebut di perairan Indonesia menunjukkan bahwa kerjasama-kerjasama keamanan maritim ASEAN mengalami kegagalan.
Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan gagalnya kerjasama keamanan maritim ASEAN, diantaranya adalah ketidaktegasan peraturan dalam kerjasama tersebut, perbedaan pandangan negara-negara ASEAN mengenai permasalahan pencurian ikan, ketidakmampuan ASEAN dalam menjaga wilayah laut regional ASEAN dan faktor ekonomi. Disamping itu, kegagalan kerjasama maritim ASEAN disebabkan pula oleh kegagalan pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan kasus pencurian ikan.

This thesis analyzes the failure of the ASEAN maritime security cooperation in addressing illegal fishing in Indonesian maritime border with other Southeast Asian countries. This issue is discussed because ASEAN maritime region is one of the international strategic paths, which is passed by 70% of international trade by sea. Therefore the ASEAN maritime border is crucial. ASEAN countries have a responsibility to protect maritime security and to overcome threats, such like illegal fishing.
Illegal fishing in Southeast Asian maritime region is one of the most popular problems that happen in the Indonesian seas. As the largest maritime country in ASEAN, Indonesia has suffered illegal fishing in terms of the political, economic, social, and national security. Illegal fishing is an infrigement of the sovereignty. In Indonesian case, the illegal fishing has been done by ships with flags from Thailand, Malaysia, Vietnam, and the Philippines. The fact that the illegal fishing has been done by ASEAN countries shows that the ASEAN maritime security cooperation has failed.
There are several factors that lead to the failure of the cooperation, such as the inconsistence of regulation in the ASEAN maritime cooperation, the difference of thoughts among ASEAN countries on illegal fishing, ASEAN inability to protect ASEAN region border, and economic factor. In addition, the failure of ASEAN maritime cooperation happens due to the inability of the Indonesian Government to tackle illegal fishing.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
T42309
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ahmad Virgaus
"Tesis ini membahas Peran Intelijen TNI Angkatan Laut Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Illegal Fishing. Tesis ini mengajukan konsep pencegahan dan pemberantasan dengan metode intelligent cycle dan metode lidpamgal. Penelitian ini menggunakan qualitative method, diawali pendekatan deskriptif menganalisis intelijen TNI AL, dilanjutkan pendekatan studi kasus untuk menganalisis operasi intelijen yang dilakukan oleh TNI AL dalam memberantas illegal fishing. Metode analisa yang digunakan menggunakan SWOT dan PEST untuk menentukan kemampuan dan kendala dari TNI AL.
Hasil penelitian menunjukkan potensi illegal fishing yang terjadi di perairan Indonesia cukup besar dan kerawanannya tinggi. Pencegahan tindak kejahatan inipun dapat dilakukan dengan strategi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan oleh intelijen TNI Angkatan Laut.

This thesis discusses the Navy Intelligence Role In Preventif and Eradicatiff Illegal Fishing. This thesis proposes the concept of prevention and eradication with intelligent methods and prelimitation investigation, maintain security and preparing support cycle. This study uses qualitative method, starting descriptive approach to analyze the role of the Navy, followed by a case study approach to analyze intelligence operations conducted by the Navy in combating illegal fishing. SWOT and PEST analysis method used to determine the capabilities and constraints.
The results show the potential for illegal fishing that occurred in Indonesian waters is quite large and having high vulnerability. Crime prevention strategies can be done using the fill maximum capacity of investigation, security and intelligence-raising by the Navy.
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2016
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rahmadiani
"perikanannya di Indonesia. Maka dari itu, tidak heran bahwa banyak kapalkapal asing yang berlomba-lomba masuk ke perairan ini untuk melakukan penangkapan ikan, baik secara legal maupun ilegal. Pada penelitian ini berfokus pada bagaimana praktik illegal fishing dilakukan di kawasan perairan ini selama periode tahun 2004 hingga 2011 dengan berbagai modus dan juga adanya keterlibatan agen negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yakni dengan wawancara dan observasi serta didukung dengan data sekunder. Pisau analisis yang digunakan adalah kejahatan transnasional, white collar crime, corporate crime, dan organized crime.
Hasil menunjukkan bahwa terdapat empat bentuk illegal fishing yang terjadi di daerah ini yakni penangkapan dengan jaring yang tidak sesuai SIPI, penangkapan tanpa dokumen yang sesuai, penangkapan yang tidak sesuai fishing ground, dan penangkapan tanpa pelaporan ke pelabuhan pangkalan. Selain itu juga ditemukan bahwa terdapat praktik penegakkan hukum yang tidak bersih oleh Angkatan Laut karena mereka membebaskan banyak kapal pelaku illegal fishing di perairan ini.
Aru and Arafura seas are one of the richest seas in Indonesia in term of the fishing resources. Thus, many vessels from outside the country come to these sea to catch fish, whether legally or illegally. This research focuses on illegal fishing practice in these seas in 2004 until 2011 with different modus and the involvement of nation agent. The method used in this research is the qualitative approach, which includes interview, observation, and supported by secondary data. These illegal fishing cases are analyzed using several concepts, which are transnational crime, white collar crime, corporate crime, and organized crime.
The result shows that there are four types of illegal fishing happened in this area, namely catching fish without proper net according to SIPI regulation, catching fish without the required documents, offending the fishing ground, and catching fish without reporting to the port. Additionally, this research also found that there is a corrupt law enforcement by the navy because they set free the illegal fishing offender in Aru and Arafura seas.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
S56388
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Eko Teguh Prayudianto
"ABSTRAK
Latar belakang penelitian ini menanggapi tingginya angka kerugian yang dialami akibat maraknya praktek illegal fishing di wilayah perairan Indonesia. Peran Pemerintah melalui Badan Koordinasi Keamanan Laut bertugas mengkoordinasikan kegiatan dan pelaksanaan tugas di bidang keamanan laut yang meliputi kegiatan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dianggap belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya kuantitas pelanggaran illegal fishing dibandingkan dengan jenis pelanggaran lainnya, berdasarkan data Badan Keamanan Laut selama kurun periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya praktek illegal fishing, mengetahui peran Bakorkamla sebagai koordinator instansi terkait dalam melakukan pengawasan terhadap praktek illegal fishing, serta bagaimana upaya ke depan Bakamla untuk mengatasi pelanggaran di laut khususnya praktek illegal fishing dalam rangka mendukung ketahanan nasional.
Penelitian kualitatif ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan cara studi pustaka, dan wawancara mendalam.
Hasil penelitian menunjukan kurangnya pengawasan dari instansi yang berwenang sebagai faktor penyebab tingginya pelanggaran illegal fishing di Indonesia, yang dilandasi oleh kurangnya koordinasi yang dilakukan antar instansi yang berwenang pada perkara illegal fishing. Peran Bakorkamla dalam upaya pengawasan terhadap praktek illegal fishing belum maksimal dilakukan, dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana untuk melakukan pengawasan di laut, serta peran sebagai koordinator yang tidak dapat dilakukan secara maksimal oleh Bakorkamla yang dikarenakan masih tingginya ego sektoral dari instansi terkait yang seharusnya dapat di koordinasikan. Upaya ke depan Bakamla untuk mengatasi permasalahan di laut, khususnya pelanggaran illegal fishing yaitu mengkoordinasikan seluruh instansi yang terkait di laut untuk melakukan pengawasan secara tersinergi, serta mengintegrasikan Pusat Komando dan Pengendalian (Puskodal) yang dimiliki stakeholder kedalam BIIS (Bakamla Integrated Information System) agar seluruh perangkat dari stakeholder yang ada dapat saling mengisi untuk mengawasi seluruh perairan Indonesia, dalam rangka mendukung ketahanan nasional.

ABSTRACT
The background of this research is to respond to the high number of losses due to rampant illegal fishing in Indonesian waters. The Government Role through the Maritime Security Coordinating Board is tasked to coordinate the activities and the execution on the field of maritime security which includes guarding, surveillance, prevention, and enforcement to every law violations in Indonesia waters territorial that still considered not optimal. This evidence showed from the high quantity of illegal fishing compared to other types of offenses, according the data from Maritime Security Agency during the period January 1st to December 31th, 2014.
The main purpose of the research is to determine the causes of illegal fishing, and to identify Bakorkamla role as the coordinator from all the relevant agencies in conducting surveillance against illegal fishing, and what effort that Bakamla will have to do to handle the violation at the sea especially on illegal fishing practices in order to support national resilience.
This qualitative research is using descriptive method of analisys from literature and in depth interviews.
The research results showed that there?s an oversight from the competent authority as the factor that is causing the high violation of illegal fishing in Indonesia, which is based on the lack of coordination between the authorized agencies on handling illegal fishing. Bakorkamla role in efforts to supervise the practice of illegal fishing is not maximized, due the lack of facilities and infrastructures to conduct surveillance at the sea, also the role as coordinator can?t optimally done by Bakorkamla because of the high sectoral ego from other relevant agencies wich should be coordinate as a team. Bakamla future efforts to overcome the problem at the sea, in particular violations of illegal fishing which is to coordinate all the involved institutions on the sea to conduct surveillance in an intregated manner, as well as integrating Central Command and Control (Puskodal) from all the stakeholders into BIIS (Bakamla Integrated Information System). So all the devices from existing stakeholders can be complementary to oversee Indonesian waters, in order to support national resilience.
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2015
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan. Badan Litbang Diklat Kumdil. Mahkamah Agung RI, 2012
346.046 PEN
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Andi Lidya Mitha Andhiny
"Kekayaan komoditas laut Indonesia dilihat oleh banyak pihak yang tidak bertanggung jawab sebagai kesempatan untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya lewat aktivitas illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU Fishing). Sebagai sebuah praktik menyalahi hukum, IUU Fishing menyebabkan berbagai dampak buruk bagi suatu negara, mulai dari ekonomi, sosial, keamanan, hingga lingkungan. Sebagai badan yang secara khusus menangani keamanan maritim Indonesia, Bakamla bersama beberapa agen pemerintah lainnya melakukan Operasi Nusantara. Sebagai sebuah operasi gabungan, Operasi Nusantara menekankan pada sistem deteksi dini dan peringatan, atau dengan kata lain mempraktikkan intelijen. Penelitian inibertujuan mengidentifikasi pengumpulan dan analisis data maupun informasi intelijen serta bagaimana kemudian Bakamla melalui Operasi Nusantara mengolahnya. Selain itu, penelitian ini juga berusaha mengevaluasi aktivitas intelijen Bakamla melalui analisis SWOT. Untuk dapat mencapai obyektif tersebut, digunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam terhadap personilyang terlibat langsung di dalam Operasi Nusantara Bakamla. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Opnus Bakamla memiliki faktor pendukung berupa posisinya sebagai pemegang komando operasi dan hubungan baiknya dengan masyarakat sipil, serta faktor penghambat berupa kondisi alam yang setiap saat dapat menjadi musuh dan lemahnya SDM. Bakamla masih sangat bergantung pada peran manusia (HUMINT) dalam aktivitas intelijennya. Namun demikian, ketergantungan Bakamla terhadap HUMINT belum diimbangi dengan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai, sehingga pada beberapa kesempatan strategi yang dirumuskan oleh pimpinan operasi tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Peran Bakamla dalam pemberantasan IUU fishing memang tidak dapat ditampik, akan tetapi masih terdapat ruang untuk melakukan peningkatan agar operasi yang dilakukan Bakamla dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

The abundance of Indonesian marine commodities is seen by many irresponsible parties as a way to maximize profits through illegal, unreported and unregulated fishing (IUU Fishing) activities. As a practice, IUU Fishing leads to various adverse effects, ranging from economic, social, security, to environmental. As an agency that deals specifically with national’s maritime security, together with other stakeholders, Bakamla runs the Nusantara Operation (Opnus). As a joint operation, Nusantara Operation emphasizes on early detection and warning system, or in other words practicing intelligence. The purposes of this study is to identifying the collection and analysis of intelligence data and how then Bakamla through the Nusantara Operation process it. Besides that, this study also attempts to evaluate Bakamla's intelligence activities through SWOT analysis. To achieve these goals, this research conducted a series of in-depth interviews with the officers involved in the Nusantara Operation. The findings of this study indicate that Bakamla has a supporting factor in the form of its position as the command holder of operations and good relations with civil society, as well as inhibiting factors such as natural conditions that can become enemies at any time and weak human resources. Bakamla is still heavily dependent on the human roles in its intelligence activities (HUMINT). However, the quality and quantity of Bakamla’s human resources itself is still very limited to carry out adequate intelligence activities. The role of Bakamla in combating IUU fishing in Indonesia is undeniable, however there are still many room for improvement so that the operations performed by Bakamla can run more effective and efficient.
"
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2018
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Raka Momon Saputra
"ABSTRAK
Nama : Raka Momon SaputraNPM : 1406518276Program Studi : KriminologiJudul Tesis : Perspektif Penjeraan Dalam Rangka Kebijakan Kriminal Penenggelaman Kapal Pencuri IkanKegiatan illegal Fishing yang paling sering terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia adalah pencurian ikan oleh kapal-kapal illegal asing KIA yang berasal dari beberapa negara tetangga. Tesis ini bertujan untuk mengetahui kebijakan kriminal penenggelaman kapal pencuri ikan dalam perspektif penjeraan serta merancang kebijakan kriminal penenggelaman kapal pencuri ikan agar tetap mampu memberikan efek jera dimasa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. kegiatan pencuri ikan lebih banyak dilakukan oleh kapal illegal asing dengan perbandingan 63 KIA dan 37 kapal illegal Indonesia KII . Jenis pelanggaran yang sering dilakukan adalah tidak memiliki dokumen perizinan dan menggunakan alat tangkap tidak sesuai dengan dokumen perizinan. Wilayah terbanyak kegiatan IUU fishing di WPP-NRI 711 meliputi perairan selat karimata, laut natuna, dan laut cina selatan. Penenggelaman kapal pencuri ikan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintahan saat ini adalah suatu tindakan yang sangat tegas dan efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari menurunnya tingkat eksploitasi illegal terhadap sumber daya ikan sekitar 30-35 . Pemikiran penggentarjeraan menurut Winters et al, 2014, bahwa proporsionalitas adalah kekuatan penghukuman yang proporsional dengan tingkat keseriusan kejahatan. Severity adalah kekuatan penghukuman serta kecepatan penghukuman yang diberikan setelah kejahatan terjadi, akan semakin berpengaruh terhadap pelaku kejahatan. Kepastian penghukuman harus merupakan tindakan yang pasti dijatuhkan dan tidak dapat dihindari. Merancang kebijakan kriminal penenggelaman kapal pencuri ikan, agar mampu memberikan efek jera dimasa yang akan datang adalah dengan sebanyak mungkin mengembangkan MoU dengan negara-negara lain. Dibuatkan aturan-aturan yang jelas dari MoU tersebut dan selanjutnya dilakukan deklarasi dengan negara-negara tetangga.

ABSTRACT
ABSTRAC Name Raka Momon SaputraNPM 1406518276Study program CriminologyThesis Title Perspectives deterrent In Order Policy Criminal Sinking Ship Thieves Fish Illegal Fishing activity which is most often occurs in the area of fisheries management Indonesia is illegal fishing by foreign vessels illegally KIA , which comes from several neighboring countries. This thesis aims to determine the criminal policy of sinking fish thieves in the perspective of deterrence and designing criminal policies sinking fish thieves in order to remain able to provide a deterrent effect in the future. This study used a qualitative approach. Illegal fishing activity is mostly done by illegal foreign vessels with a ratio of 63 KIA and 37 illegal vessels Indonesia KII . The type of offense are often done are not to have licensing documents and using gear not in accordance with the authorization document. The region most IUU fishing WPP NRI 711 is includes Karimata Strait, Natuna Sea, and South China Sea. Sinking of the fish thieves that have been implemented by the current administration is an act that is very firm and effective. It can be seen from the decline in the level of illegal exploitation of the fish resources approximately 30 35 . Thought deterrence deterrent according to Winters et al, 2014, that proportionality is the power of punishment proportionate to the seriousness of the crime. Severity is the power of condemnation, as well as the speed of the judgment is given after the crime occurred, will increasingly influence the perpetrators. Certainty of punishment should be a definite action was dropped and can not be avoided. Designing the criminal policy of sinking the illegal fishing vessels, in order to provide a deterrent effect in the future is to develop as much as possible Indonesia MoU with other countries. Made the rules clear of the MoU and then performed a declaration with neighboring countries."
2017
T47355
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Novita Mayasari
"Penelitian ini membahas pola wilayah kesuburan laut dan hubungannya dengan produksi ikan tangkap di Selatan Jawa Barat pada April hingga Juli 2010. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan keruangan yaitu melakukan interpretasi data citra satelit MODIS untuk melihat karakteristik wilayah front thermal dari sebaran suhu permukaan laut dan konsentrasi klorofil-a serta arah arus permukaan laut yang selanjutnya dilakukan penampalan untuk mendapatkan pola wilayah kesuburan laut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola wilayah kesuburan laut di daerah penelitian yaitu semakin ke lautan lepas yaitu Samudera Indonesia tingkat kesuburannya menurun. Sedangkan produksi ikan tangkap tidak mengikuti pola wilayah kesuburan lautnya.

The objective of this research is to describe the pattern of sea water fertility and the relationship to the production of fishing ground in the Southern of West Java on April until July 2010. The method used in this research is descriptive analysis with spatial approach using interpretation satellite imagery data of MODIS to find out sea surface temperature distribution, chlorophyll-a concentration, sea surface current, and then used overlay technique to find the pattern of sea water fertility. The result of this research showed that the pattern of sea water fertility decline toward the Indonesian Ocean, while fishing ground production did not follow the pattern of sea water fertility."
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2011
S205
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Tjia, Robert
"ABSTRAK
Lautan Indonesia yang luasnya 5,8 juta kilometer persegi terdiri dari 0,3 juta kilometer persegi perairan teritorial, 2,8 juta kilometer persegi perairan Nusantara, dan 2.7 juga kilometer persegi Zone Ekonomi Eksklusif. Perairan yang luas ini ditaburi lebih dari 17.500 pulau-pulau besar dan kecil, sehingga patutlah apabila Indonesia terkenal sebagai salah satu dari sekian banyak negara kepulauan (archipelago state) atau negara pantai (coastal state) yang ada di bumi ini, sesuai istilah yang ada setelah Konferensi Hukum Lautan Intemasional (Haeruman 1985).
Bagian yang paling rawan di wilyah lautan ini adalah teritorial tempat adanya terumbu karang dan hutan bakau. Kerawanan itu disebabkan oleh tingkat eksploitasi sumber daya alam yang sudah sangat tinggi, karena daerah pesisir merupakan bagian wilayah lautan Indonesia yang paling produktif (Soerjani dkk 1987).
Salah satu perwakilan ekosistem terumbu karang yang potensial terdapat di kawasan Pulau Bunaken perairan bagian Utara kotamadya Manado Propinsi Sulawesi Utara.
Menyadari betapa penting dan bernilainya potensi sumber daya alam kelautan tersebut, maka sejak tahun 1980 Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Utara mulai melakukan tindakan-tindakan dan upaya-upaya pengamanan dan perlindungan agar kekayaan Nasional tersebut dapat dilestarikan dan dimanfaakan bagi Pembangunan Nasional pada umumnya dan kesejahteraan masyarakat sekitar pada khususnya, Tindakan dan upaya Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Utara terlihat pada Surat Keputusan Gubemur KDH Tingkat l Sulawesi Utara No. 224 Tahun 1980 tentang Perlindungan, Pengamanan, Pengelolaan, dan Pengembangannya terhadap Obyek Wisata Taman Lout Manado yang selanjutnya disebut Taman Laut di Bunaken, Mando Tua, Siladen, Montehage sekitarnya dan batas-batasnya. Untuk memperkuat Surat Keputusan Gubemur tersebut di atas ditindak lanjuti dengan beberapa surat Keputusan dan pengumuman Gubemur. Untuk upaya-upaya konservasi Departemen Kehutanan R.I. sejak tahun 1986 telah menunjuk Pulau Bunaken dan pulau pulau di sekitamya sebagai Cagar Alam Lout, melalui S.K. Menteri Kehutanan No. 238/Kpts-11/86. Pada Tahun 1989 Bunaken Manado Tua (Sulawesi Utara), Way Kambas (Lampung) dan Aopa Watumahoe (Sulawesi tenggara) dideklarasikan sebagai Taman Nasional berdasarkan SK. Menteri Kehutanan No. 444/Menhut-II/ 1989. Pengukuhan lebih lanjut dalam bentuk produk hokum ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati don Ekosistemnya.
Konsep konservasi menurut Atmawidjaya (1985) adalah upaya manusia untuk mengelola lingkungan guna menjamin manfaat yang maksimal bagi manusia sekarang dan mendatang. Konservasi sumberdaya alam adalah pemanfaatan sumber daya dam diperuntukan sebesar-besamya bagi kesejahteraan rakyat secara berkesinambungan dengan menjamin keberadaan potensi dan keseimbangan tata lingkungannya dan kemungkinan bahaya kerusakan, kepunahan dan penurunan kualitas dan kuantitasnya (Direktorat PPA-Dephut 1982).
Dalam Strategi dan Program Konservasi di Indonesia, pada strategi ke 2 disebutkan meningkatnya perlindungan ekologi yang menunjang sistem kehidupan, memeliharan pengawetan keanekaragaman sumberdaya dan plasma nutfah, serta menjamin kelestarian pemanfaatannya. Penjabaran strategi ke 2 meliputi antara lain terrnasuk pengelolaan taman nasional.
Sebagai konsekuensi dengan dikembangkannya Pulau Bunaken menjadi Taman Nasional Laut timbul masalah pemanfaatan yaitu di satu sisi adanya upaya pemerintah melakukan perlindungan dan pemanfaatan sesuai dengan program konservasi yang ada, di sisi lain adanya ketergantungan masyarakat terhadap ekosistem terumbu karang sebagai sumber dan tempat mata pencaharian hidup menunjukkan bahwa 85 % penduduk setempat mempunyai ketergantungan terhadap ekosistem terumbu karang, karena itu penangkapan ikon merupakan pilihan utama sebagai mata pencaharian hidup mereka.
Penelitian ini berusaha mempelajari sistem mata pencaharian hidup masyarakat setempat dengan melihat bagaimana dampak pengembangan Taman Nasional Laut terhadap pola-pola penangkapan ikan dalam sistem mata pencaharian hidup di dalam kerangka sistem budaya masyarakat setempat.
Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa dampak upaya pengembangan Taman Nasional terhadap sistem mata pencaharian hidup masyarakat setempat sebagai nelayan tidak berubah, namun di sisi lain telah menimbulkan perubahan pola-pola penangkapan ikan di sekitar kawasan terumbu karang ke kawasan laut lepas.
Hal ini dapat dianggap sebagai hasil positif dari upaya konservasi dalam melestarikan ekosistem terumbu karang sebagai aset nasional. Namun di sisi lain, despot dikatakan kehadiran Taman Nasional Laut Bunaken dengan aktivitas industri kepariwisataannya sejauh ini belum memberi atau menciptakan peluang bagi penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat.
Untuk meningkatkan kesejahteraan masyrakat setempat khususnya para nelayan diperlukan suatu partisipasi nyata dari berbagai pihak, khususnya pihak-pihak yang terkait langsung dengan upaya pengembangan Taman Nasional Laut dengan memberi kemudahan-kemudahan berupa dana, teknik keterampilan sesuai kebutuhan yang ada, kursus-kursus keterampilan industri kecil dan sebagainya. Dengan demikian, setidak-tidaknya dapat mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya alam yang dilarang undang-undang untuk dieksploitasi, masyarakat merasa diperhatikan al-au dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan kepariwisataan dan Lain-Iainnya sehingga akan timbul rasa kesadaran dan tanggung jawab masyrakcrt untuk ikut menjaga dan melestarikan lingkungan hidupnya.

ABSTRACT
The Indonesian ocean covers an area approximately of 5.8 million sq km. it is consists of 0,3 million sq km of littoral coastal area, 28 million sq km ofNusantara coastal area and 2.7 million sq km of the Exclusive Economical zone. In this great expense of seawater lies 17.500 islands of varying sizes. it can be expressed that Indonesia is one of the archipelago states or coastal states in the world, based on the terms of the Law of the Sea Treaty (Haeruman 1985).
The most indispensable area of the Indonesian ocean is the coral reef and mangrove area in the territorial coastal area. The critical condition mainly is due to the high level of marine resource exploitation, while coastal area is the most productive area in Indonesia Ocean (Soerjani et al 1987). One of those potential coral reef ecosystems is Bunaken Islands coastal area, which lies in the north part of the city of Manado in the North Sulawesi province. Due to the Bunaken islands important resources potential, since 1980 the provincial government of North Sulawesi had been executed the required action to and to conserve those resources of the national interest and the welfare of the local community since 1980.
The North Sulawesi Governor decree No. 244/1980 has established the administrative boundary of Bunaken Islands included Manado Tua, Siladen and Montehage as the Marine Tourist Destination Area and set the policies for the development, management and protection, for those areas. Since 1986 The Indonesia Forest Ministry also had been directing conservation policies of Bunaken Islands, by declaring Bunaken Islands first as an Coastal Protected area with the regulation from the Forest Ministry No. 382/Kpts-ll/86, and 444 Menhut-II/ 1989. On the National level, the supporting law were UU No 5/1982 about Conservation of Natural Resources.
The concept of conservation had been proposed by Atmawidjaja (1985) as the act of managing the environment to guarantee the maximum benefit for the meantime and the future. Nature conservation in this view were the action for the sake of the people in the sustainable way by protecting the resources from the possibility of degradation, destruction and misuse in the qualitative and quantitative terms (Directorate PPADephut 1982).
The second strategy from Indonesia National Conservation Program and Strategy had stressed the improvement of ecological protection which supported living system, maintenance of resources including genetic diversities to assure the sustainable use. The implementation of the second strategy also encompassed the management of National Park.Bunaken islands development as a National Marine Park has brought two important issues. First, is the issue of conservation and development of the resources as park of conservation program. Second, the issue of people dependencies on the coral reef ecosystem as the main source of their living. In his research, Rondo (et al 1985) had found that 85 % of local people seek their living as fishermen. They were dependent on the coral reef ecosystem as the source of fish for their catches.
This research were done to study the changes in the system of livelihood of Bunaken island people. The main focus were impacts assessment from the development of Bunaken Islands as a Marine National Park on the fishing patterns of local people as part of their local cultural system.
Research findings had implied that Bunaken Islands Marine Park development had not produced changes on their trades as fishermen. But the development had influenced their ways of fish catching, as inferred by the changing place where they pursue the fish. After development, the fish men seek their catch in the open sea, not in the coral reef area anymore as before the development.
Analysis about the research findings suggested that the development of Bunaken Island as Marine National Park had bring positive results, in the from of conservation of coral reef as national asset. The development also has sprouted tourism activities as circumstantial job opportunities. But, local people still could not take advantage from this condition. Participation from many sectors still must be sought to make the people more prepared for the available opportunities, such as small-scale credit for business capital, additional courses to upgrade their skill and abilities, ect..
In the future, it can be hoped that by creating favorable condition the people could be directed to lessen their dependency for marine resources exploitation gradually. By involving the people, it can be hopped that they shall be more responsible in safeguarding their environment.
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1993
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Firdaus
"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hasil tangkapan dan laju tangkap pada perikanan pukat tarik (mini trawl), tugu (trapnet) dan kelong (setnet). Data hasil dan upaya penangkapan serta waktu penangkapan dari setiap unit perikanan tersebut, telah digunakan dalam analisis hasil tangkapan dan laju tangkap secara kuantitatif yang menggambarkan komposisi hasil tangkapan dan nilai laju tangkap dari ketiga unit perikanan tangkap tersebut di Kota Tarakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam operasi penangkapan pukat tarik memiliki 2 (dua) target tangkapan, yaitu ikan pepija (nomei hc) dan udang (shrimp) dalam 2 (dua) musim penangkapannya. Ikan nomei juga menjadi target tangkapan pada pengoperasian perikanan tugu (trapnet) dan ikan-ikan pelagis kecil di sekitar pantai dan muara menjadi tangkapan utama perikanan kelong (setnet). Pengoperasian pukat tarik dengan target tangkapan ikan nomei memiliki nilai laju tangkap sebesar 16,1 kg/jam dan pada perikanan tugu memiliki nilai laju tangkapan sebesar 1,67 kg/jam. Nilai laju tangkap dari pengoperasian kelong sebesar 5,39 kg/hari dan perikanan pukat tarik dengan udang sebagai target tangkapan, memiliki nilai laju tangkap sebesar 2,05 kg/jam.

This paper purposed to assessment for fishing catch and catch rate of the dragged gear on shrimp, trapnet and setnet fisheries in Tarakan. Catch and effort data (number and species), fishing time of capture unit, were used in analysis qualitative fishing catch and catch rate to describe catch compotition and catch rate from three unit capture fisheries in Tarakan. The result of research showed that in the operation draged gear on shrimp have two main catch are nomei fish and shrimp. on the their two fishing season. Nomei fish as to be a main catch on the trapnet fisheries and pelagic fishes that estuary and coastal of waters as to be a main catch on the setnet fisheries. Dragged gear on shrimp operation with nomei fish as a main catch have catch rate of value are 16.10 kg/hour and trapnet fisheries are 1.67 kg/hour. Catch rate of value from setnet fisheries are 5.39 kg/day and dragged gear on shrimp operation with shrimp as a main catch have a catch rate of value 2.05 kg/hour."
Depok: Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia, 2010
AJ-Pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>