Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keterbatasan lahan permukiman dan pertumbuhan jumlah penduduk di Provinsi DKI Jakarta mendorong adanya penyediaan rumah melalui pembangunan hunian vertikal. Pemerintah menjanjikan pembangunan rumah susun, rumah sakit, dan bus khusus untuk kaum buruh dan pekerja. Kementerian Perumahan Rakyat bekerja sama dengan PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) berencana membangun rusunawa di lingkungan PT. KBN yang ditujukan khusus untuk buruh. Harga sewa yang ditetapkan nantinya diharapkan sesuai dengan kemampuan buruh selaku calon penghuni. Kemampuan dapat ditinjau dari kemampuan membayar secara rasional dalam membayar biaya sewa tempat tinggalnya selama ini (Abillity to Pay-ATP) maupun kemampuan berdasarkan persepsi kelompok sasaran penghuni rusunawa (Willingness to Pay-WTP). Penelitian ini mencoba mengestimasi nilai ATP dan WTP buruh terhadap sewa rusunawa, mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya nilai ATP dan nilai WTP dan mengkaji faktor yang mempengaruhi kesediaan buruh untuk tinggal dan membayar sewa rusunawa. Metode yang digunakan untuk mengestimasi nilai ATP adalah menggunakan analisis statistik deskriptif, sedangkan estimasi nilai WTP dengan menggunakan Contingent Valuation Method (CVM). Untuk memperoleh faktor yang mempengaruhi besarnya nilai ATP dan WTP digunakan metode analisis regresi linier berganda. Sedangkan untuk memperoleh faktor yang mempengaruhi kesediaan buruh untuk tinggal dan membayar sewa rusunawa digunakan metode analisis regresi logit. Berdasarkan hasil perhitungan nilai ATP dan WTP buruh terhadap sewa rusunawa, diperoleh nilai ATP sebesar Rp. 335.050 per bulan dan nilai WTP sebesar Rp. 287.654 per bulan. Dengan menggunakan analisis regresi berganda, diperoleh faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya nilai ATP buruh terhadap sewa rusunawa adalah jumlah tanggungan dan pendapatan per bulan. Faktorfaktor yang mempengaruhi kesediaan buruh untuk tinggal dan membayar sewa rusunawa adalah lama tinggal buruh di tempat tinggal saat ini. Besarnya nilai WTP buruh terhadap sewa rusunawa dipengaruhi oleh jumlah tanggungan, pendapatan per bulan, dan jarak tempat tinggal ke tempat kerja.

---

Limited area settlement and population growth in DKI Jakarta Province stimulate the development of vertical housing. Government pledge to develop vertical housing (flats), hospital, and transportation particularly for workers (labor). Ministry of Housing cooperate with PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) planned to develop rent vertical housing for labor in PT. KBN area. The fix rental cost is expected appropriate with worker's ability as prospective resident. Ability can be reviewed from ability to pay of current rental cost (Ability to Pay) nor ability based on perceptions of vertical housing target group (Willingness to Pay).

The research is trying to estimate the ATP and WTP's value of labor to pay rental cost of vertical housing, to analyze influencing factors of ATP and WTP's value, and to analyze influencing factors of WTP's labor to pay rental cost of vertical housing. To estimate ATP and WTP's value of labor to pay rental cost of vertical housing is used descriptive statistics and Contingent Valuation Method (CVM). In analyzing influencing factors of ATP and WTP's value is used multiple regression analysis. Logit regression analysis is used to analyze influencing factors of WTP's labor to pay rental cost of vertical housing.

Based on estimation of ATP and WTP's value of labor to pay rental cost of vertical housing, the value of ATP is Rp. 335.050 per month and the value of WTP is Rp. 287.654 per month. By using multiple regression analysis, it concludes that influencing factor of ATP's value of labor to pay rental cost of vertical housing a WTre number of dependents and income. Some factors influencing the willingness to pay of labor to pay rent of vertical housing are length of stay in current residence. P's value of labor to pay rental cost of vertical housing are influenced by number of dependents, income, and distance from home to workplace."

"ABSTRAKPenelitian ini memiliki tujuan untuk menguji pengaruh total rewards terhadap retensi karyawan dengan mempertimbangan work engagement sebagai variabel mediasi. Penelitian ini dilakukan di salah satu perusahaan asuransi, yaitu PT Jasaraharja Putera Jakarta dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu pengumpulan data dengan metode survei serta memakai metode total sampling untuk karyawan tetap yang telah bekerja di perusahaan tersebut selama lebih dari satu tahun. Penelitian ini menggunakan analisis korelasi, regresi linier sederhana dan berganda, serta Sobel Test untuk menguji pengaruh langsung dan pengaruh mediasi di antara variabel-variabel kunci. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa total rewards mempengaruhi retensi karyawan, total rewards juga mempengaruhi tingkat work engagement, serta work engagement juga berpengaruh terhadap retensi karyawan. Analisis regresi yang dilakukan mengindikasikan bahwa total rewards merupakan prediktor work engagement yang signifikan, serta total rewards dan work engagement masing-masing merupakan prediktor retensi karyawan yang signifikan. Namun di sisi lain, hasil dari Sobel Test ditemukan bahwa variabel work engagement tidak mampu memediasi hubungan antara total rewards terhadap retensi karyawan tetap PT Jasaraharja Putera Jakarta.

---

ABSTRACTThis study aims to explain the effect of total rewards system on employee retention by considering work engagement as a mediating variable. This research is conducted at PT Jasaraharja Putera Jakarta, using quantitative approach to collect data, using total sampling survey method for employees who have been working for more than a year. This study uses analysis correlation, simple and multiple linear regression, and Sobel Test to test the direct influence and mediating relationship of key variables. The results of this study indicate that the total rewards system influences employee retention, the total rewards system also affects the level of work engagement, and also work engagement affects the retention of employees. Regression analysis is carried out presenting the total rewards system is a significant predictor of work engagement, and the total rewards system and work engagement are significant predictors of employee retention. On the other hand, work engagement is unable to mediate the relationship between total rewards system on employee retention in PT Jasaraharja Putera Jakarta."

"Penelitian ini menyoroti masalah ketenagakerjaan pada sektor industri di perkotaan. Pada umumnya di negara-negara sedang berkembang industrialisasi dikatakan belum berpengaruh positif terhadap situasi kesempatan kerja di pedesaan dan belum berhasil mengatasi masalah ke sempatan kerja di perkotaan. Untuk mengatasi masalah ini telah diper hatikan peranan sektor informal maupun industri kecil sebagai katup pengaman dalam penciptaan kesempatan kerja maupun dan segi perkembang an ekonomi secara keseluruhan. Tujuan penelitian ini justru untuk mem pelajari masalah ketenagakerjaan pada usaha kecil pada sektor informal di bidang industri kecil. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep "pattern variabels" yang dikemukakan oleh Talcott Parsons. Pada khusus nya pola "universalism" dan "particularism" serta pola "specifity" dan "diffuseness" yang digunakan. Pola "universalism" dan "particulatism" menyangkut jenis tenaga kerja, dengan kata lain pola "universalism" berciri tidak adanya ikatan daerah, atau ikatan daerah sebagai standar penerimaan tenaga kerja, dan pola "particularism" berciri adanya ikatan darah atau ikatan daerah. Sedangkan pola "specifity" dan "diffuseness" menyangkut hubungan sosial antara pengusaha dan pekerja di perusahaan nya, dengan kata lain pola "specifity" berciri adanya keterbatasan hu bungan pengusaha dan pekerja di luar kewajiban pekerjaan, dan pola "diffuseness" berdiri tidak adanya keterbatasan semacam itu. Di sini perhatian disoroti pada perusahaan di bidang usaha tempe dan usaha tahu, karena kedua usaha tersebut ada di mana-mana di pulau Jawa dan termasuk dalam usaha kecil. Sementara itu metodologi yang digunakan adalah i) pengumpnlan data kuantitatif, dengan disusun daftar populasi, dipilih sampel dengan Simple Random Sampling Techni que, dilakukan wawancara sistematis, dan dianalisis berdasarkan sta tistik non-parametrik, dan ii) pengumpulan data kualitatif melalui pengumpulan data sekunder, pengamatan, dan wawancara non-sistematis. Kesimpulan yang ditarik dari penelitian ini adalah skala unit usaha berhubungan dengan jenis tenaga kerja, tetapi tidak berhubungan dengan hubungan sosial antara pengusaha dan pekerja. Pada usaha tahu, unit usaha berskala besar cenderung berpola "universalista" dan unit usaha berskala kecil cenderung berpola "particularism". Sebaliknya pada usaha tempe unit usaha berskala kecil cenderung berpola "universalista" dan unit usaha berskala besar cenderung berpola "particularism". Per bedaan ini mungkin disebabkan kecilnya perbedaan skala unit usaha pada usaha tempe dan adanya sistem setoran yang dapat mengerjakan pekerja tanpa membayar upah pada usaba tempe. Sedangkan huhungan sosial antara pengusaha dan pekerja ternyata berhuhungan dengan tingkat pendidikan pengusaha. Pengusaha yang relatif berpendidikan tinggi cenderung membantu pekerja dan melakukan banyak kegiatan yang tidak menyangkut pekerjaan. Sehiugga mungkin pengusaha yang relatif berpendidikan tinggi menyadari hak dan kewajiban pekerja dan memperhatikan keadaan pekerja. Selain itu terdapat beberapa penemuan yang menarik, yaitu: i) terdapat pengelompokan menurut daerah asal, dan pengusaha yang ber asal dari luar Jakarta cenderung menganggap kehidupan di Jakarta hanya sementara dan ingin kembali lagi ke desa. ii) pengusaha tempe maupun pengusaha tahu pada umumnya mendapat keterampilan melalui pengalaman kerja di Jakarta. Kebanyakan mereka mempunyai pengalaman kerja sebagai pekerja selama beberapa tahun di Jakarta sambil belajar keterampilan, dan akhirnya mandiri dan memiliki usaha sendiri. iii) pekerja pada usaha tempe dan pada usaha tahu secara keseluruhan 45 % pekerja keluarga, 13 % pekerja yang berasal dari satu daerah dengan pengusaha, dan 42 % pekerja yang tidak ada ikatan darah maupun ikatan daerah dengan pengusaha. Pada umumnya proporsi pekerja yang berasal dari satu daerah dengan pengusaha lebih tinggi pada usaha tempe, dan proporsi pekerja yang tidak ada ikatan darah maupun ikatan daerah lebih tinggi pada usaha tahu. iv) keadaan ekonomi cukup berbeda antara usaha tempe dan usaha tahu karena ciri-ciri hasil produk yang dimilikinya. Diferensiasi skala unit usaba dan segi tenaga kerja, jumlah produksi, jumlah keuntungan, dan modal lebih besar pacto usaha tahu. v) sebagian besar pengusaha tempe maupun pengusaha tahu mempunyai rasa puas yang positif terhadap usahanya, meskipun tidak menginginkan anak-anak mereka melanjutkan usaha bapaknya dan mengharapkan anak-anak mereka mendapat pekerjaan yang lebih baik dan lebih terhormat, seperti ABRI, pegawai negeri dan guru."

"Kondisi buruh yang jelek menjadi salah satu pemicu kuat maraknya aksi-aksi buruh di awal dasawarsa '90-an. Pada pihak lain dalam kurun waktu yang sama, birokrasi pemerintahan (negara) dan majikan (modal) juga selalu berupaya mengendalikan buruh dan serikat buruh. Hubungan 'buruh-negara' dan 'buruh-modal' menjadi wilayah studi yang menarik. Studi tentang masalah perburuhan di Indonesia pada garis besarnya diletakkan di dalam konteks pertumbuhan ekonomi, yang lebih membahas masalah ketenaga-kerjaan, atau dalam dimensi politik yang bertujuan untuk mendukung gerakan buruh; meskipun pada awal dasawarsa '90 muncul studi yang menggunakan perspektif struktural dan kritis. Akan tetapi studi yang membahas tentang hubungan 'buruh-modal' dan hubungan 'buruh-negara' dalam konteks kekuasaan (power) belumlah banyak, dan khususnya yang membahas hubungan 'buruh-negara' dari perspektif Althusserian dan Gramscian nampak belum ada. Itulah sebabnya studi strategi pengendalian negara atas buruh dilihat dari perspektif Althusserian dan Gramscian ini dilakukan. Pada tahun 1965 terjadi krisis politik yang melahirkan satu pemerintahan yang mengadopsi dan mengembangkan 'ideologi pembangunanisme' yang bertumpu kepada dua strategi, pertama adalah strategi meminimalkan konflik sosial, dan kedua memaksimalkan produktivitas ekonomi. Elite pemegang kekuasaan yang merupakan aliansi dari intelektual-teknokrat-sipil dengan tokoh-tokoh militer modernis yakin bahwa stabilitas adalah merupakan prasarat bagi pertumbuhan ekonomi,sehingga dalam konteks perburuhan, upaya pengendalian buruh adalah akibat nalar dari diterimanya ideologi itu. Studi ini memaparkan perubahan-perubahan pengendalian negara atas buruh. Upaya pengendalian buruh secara ketat oleh negara sudah dimulai sejak masa kolonial. Meskipun upaya pengendalian itu menunjukkan wajah ramahnya pada masa 'demokrasi liberal',akan tetapi keramahan itu semakin menipis dan bahkan tidak nampak sama sekali pada masa 'demokrasi Pancasila' yang menggantikan 'demokrasi terpimpin' pada parohan terakhir dasawarsa '60-an. Dengan menganalisis penggunaan aparat repressi negara, baik perangkat hukum maupun perangkat non-hukum, dan penggunaan aparat ideologis negara lewat perspektif Althusserian, serta hegemoni negara (perspektif Gramscian), studi ini memaparkan kecenderungan kuat semakin ketatnya pengendalian negara atas buruh. Semakin ketatnya pengendalian buruh itu nampak dari keragaman dan intensitas penggunaan perangkat repressi negara. Terdapat dua perangkat repressi,yakni perangkat hukum (undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan menteri, keputusan menteri,instruksi menteri,dan surat edaran menteri), dan perangkat nonhukum (aksi tandingan, pengaturan dan campur tangan, inkorporasi serikat buruh, dan aksi militer yang dipersiapkan dan dilakukan secara sistematis, berkesinambungan, dan effektif). Disamping itu juga digunakan perangkat ideologis seperti monopoli takrif situasi dan tafsirnya, penanaman kaidah dan norma, serta pendidikan. Studi ini berhasil mengidentifikasikan berbagai strategi pengendalian buruh oleh negara yang dilakukan secara terencana, sistematis, terarah untuk mendukung ideologi pembangunanisme dan memperkokoh legitimasi rezim pasca '65. Pada tataran teoritis, studi yang sejak semula dirancang sebagai studi eksploratif ini mengambil kesimpulan bahwa perspektif Althusserian dan Gramscian membantu memahami bentuk-bentuk strategi pengendalian buruh oleh negara. Meskipun demikian, bobot sumbangan perspektif Althusserian dan Gramscian pada studi tentang perburuhan akan lebih, terutama konteks hubungan 'buruh-negara', bilamana studi penjajagan ini di lanjutkan oleh studi yang lebih mendalam yang bersifat menerangkan (eksplanatori). Pada tataran praktis studi ini juga mengambil kesimpulan adanya tanda yang kuat dari kesenjangan antara kehendak normatif konstitusional atas negara dan rata-pemerintahan dengan praktek politik dan pemerintahan pada masa 'demokrasi Pancasila' pasca '65. Peraturan-peraturan di bawah undang-undang yang diciptakan khususnya pada masa itu pada kenyataannya kurang atau tidak mengacu dan bahkan cenderung menafikan undang-undang dan konstitusi di atasnya. Oleh karena itu studi ini merekomendasikan perlunya satu judicial review' atas segala peraturan di bawah undang-undang. Pada tataran buruh, studi ini menyimpulkan bahwa buruh cenderung terhegemoni secara kuat oleh negara. Oleh karena itu disarankan kepada buruh dan serikat buruh serta aktor non-pemerintah lainnya untuk melakukan 'counter hegemony' dan membangun serta meningkatkan posisi tawar buruh, baik terhadap modal maupun terhadap negara."

"Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan suatu model persamaan struktural yang menjelaskan intensi buruh untuk mengikuti aksi kolektif. Teori dan pendekatan psikologi selama ini umumnya hanya memberikan penjelasan yang bersifat parsial terhadap gejala aksi kolektif. Tujuan utama penelitian ini adalah membuktikan bahwa pendekatan integratif yang terdiri dari pendekatan psychological social psychology (faktor individual), sociological social psychology (faktor hubungan antarkelompok) dan pendekatan social constructionism (faktor yang ada dalam masyarakat) dapat menjelaskan intensi buruh untuk mengikuti aksi kolektif, dalam hal ini adalah unjuk rasa dan mogok kerja. Pengujian model ini hendak melihat pola hubungan yang spesifik yang didasarkan pada teori-teori yang menjelaskan gejala aksi kolektif pada tingkat individual, hubungan antar-kelompok dan masyarakat/ideologi di mana masing-masing pendekatan diwakili oleh satu atau lebih teori, yang diturunkan dalam bentuk variabel. Model penelitian ini mengajukan tiga variabel eksogen, yaitu representasi sosial, komitmen pada perusahaan dan komitmen pada serikat buruh serta empat variabel endogen, yaitu identitas sosial, deprivasi relatif, motif nilai-harapan dan intensi untuk mengikuti aksi kolektif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan integratif terhadap faktor-faktor individual, hubungan antarkelompok dan masyarakat terbukti dapat menjelaskan intensi buruh untuk mengikuti aksi kolektif secara komprehensif khususnya pada sampel buruh yang belum pernah mengikuti aksi kolektif (non partisipan). Adapun pada sampel buruh yang pernah mengikuti aksi kolektif (partisipan), hanya faktor-faktor hubungan antar kelompok dan faktor yang ada dalam masyarakat yang dapat menjelaskan intensi buruh untuk mengikuti aksi kolektif.

---

This research attempts to build a structural model based on an integrative approach to explain labor intention to participate in collective action. This research is relevant as most of the existing theories and approaches explain the collective action phenomena partially. The main objective of this research is to analyze the integrative approach of psychological social psychology (individual factors), sociological social psychology (inter-group relation factors) and social constructionism (societal factor) in explaining labor intention to participate in collective action, such as demonstrations and labor strikes. This integrative approach research tested a theoretically derived pattern of specific relationship between individual level of analysis, inter-group relation and societal or ideological level of analysis where each level of analysis was represented by one or more theories. The research model proposes three exogenous latent variables namely: social representation, organizational commitment and union commitment, and four endogenous latent variables that are: social identity, relative deprivation, expectancy-value motives and intention to participate in collective action. These research findings proved that an integrative approach model which was represented by expectancy-value motives (individual level), both relative deprivation and social identity (inter-group level) and social representation (societal level) explain the labor intention participating in collective action was significant in non participant sample. On the other hand, in participant sample there were only two factors namely inter-group relation and societal context which explain the emerging of the labor intention participating in collective action."

"Seeking to offer a balanced perspective to gender inequality and the division of household labor among middle-class,working married men and women in Japan and Indonesia, this paper examines the effects of individual-levelcharacteristics (relative income, working hours, gender ideology) as well as the country-level factors (e.g. GEM:Gender Empowerment Measure) on the dynamics of housework distribution between spouses in both countries.Statistical analyses show a number of significant correlations between these variables, among which gender ideologyseems to be of particular importance. Perhaps the most enlightening finding of all is that despite their lower GEM rankcompared to Japan, the Indonesian respondents have relatively egalitarian division of labor in their households. Thisfinding provides a new insight that GEM, which emphasizes the political economy aspects of a country, may not besufficient to capture gender disparities without considering other socio-cultural factors in the complexity of day-to-dayactual division of housework.Makalah ini mengkaji dampak-dampak yang ditimbulkan oleh ciri-ciri pada level individu (jumlah pendapatan rata-rata,jam kerja, pandangan tentang gender) dan juga faktor-faktor pada level negara (seperti GEM atau UkuranPemberdayaan Gender) terhadap dinamika pembagian pekerjaan rumah tangga di antara suami dan istri di keduanegara. Makalah ini bertujuan untuk menawarkan sudut pandang yang berimbang mengenai ketidaksetaraan gender danpembagian pekerjaan rumah tangga di antara laki-laki dan perempuan kelas menengah di Jepang dan Indonesia yangtelah menikah dan memiliki pekerjaan. Analisis statistik menunjukkan adanya sejumlah korelasi yang kuat di antaravariabel-variabel ini, dengan pandangan tentang gender sebagai variabel yang terlihat cukup signifikan. Temuan yangmungkin paling mencerahkan adalah bahwa ternyata responden Indonesia menerapkan sistem pembagian kerja yanglebih merata di dalam rumah tangga mereka, sekalipun menunjukkan skor GEM yang lebih rendah daripada orangJepang. Temuan ini membuka wawasan baru bahwa GEM, yang cenderung menekankan pada aspek-aspek politik danekonomi suatu negara, mungkin kurang memadai untuk mengukur kesenjangan gender karena tidak memerhatikanfaktor-faktor sosial budaya lain yang terkandung di dalam kompleksitas pembagian pekerjaan rumah tangga sehari-hari."

"Penelitian ini berusaha melihat generasi muda dalam praktiknya. Praktik yang saya pilih adalah praktik kepengurusan Rohkris di SMAN 1 Depok. Praktik ini menjadi penting untuk diamati karena merupakan organisasi kerohanian di tengah sistem pendidikan sekular, serta statusnya yang ekstrakurikuler tetapi diwajibkan bagi siswa Kristen Protestan. Saya berfokus pada kepengurusan Rohkris serta melihatnya sebagai kerja. Dalam proses kerjanya, pengurus Rohkris merefleksikan posisi mereka di tengah relasi antar siswa, dengan sekolah, guru, alumni, maupun masa depan mereka. Refleksi ini berlanjut pada proses terbentuknya nilai kerja mereka yang, dengan pendefinisian kerja dan nilai kerja dari Graeber dan feminis Marxis yang tidak terbatas pada produktivitas. Proses pembentukan nilai kerja ini berkait erat dengan sistem pendidikan neoliberal yang juga dilihat sebagai proses, yang melahirkan proses pembentukan nilai kerja sebagai suatu respons lokal pengurus Rohkris.

---

This research seeks to see the younger generation in practice. The practice I chose is the practice of Rohkris management at SMAN 1 Depok. This practice is important to observe because it is a spiritual organization in the middle of a secular education system, and its status is extracurricular but required for Protestant Christian students. I focus on the management of Rohkris and see it as work. In the process of work, Rohkris administrators reflect on their position in the relationship between students, the school, teachers, alumni, and their future. This reflection continues the process of forming their work values, with Graeber and Marxist feminist definitions of work and work values that are not limited to productivity. This process of work value formation is closely related to the neoliberal education system which is also seen as a process, which gave birth to the process of work value formation as a local response of the Rohkris board."

"Meskipun usia serikat pekerja di Indonesia sudah hampir 100 tahun namun sampai saat mi masih lemah clan beluni menjadi kekuatan yang handal dalam memperjuangkan aspirasi clan kesejahteraan pekerja Diratifikasinya Konvensi ILO No 87 Tahun 1948 pada tahun 1998 telah membawa perubahan mendasar clan menimbulkan paradigma baru dalam hubungan industrial di tanah air Hal mm ditandai dengan berdirinya 37 federasm serikat pekerja 56 serikat pekerja BUMN clan ratusan serikat pekerja perusahaan swasta nasional (data sampam akhir tahun 2000) Namun secara substantif sampam saat mi belum memberikan perubahan berarti terhadap kehidupan buruh. Penelitian mm dilakukan dengan memakai data sekunder dan primer Data sekunder clan BPS clan Depnaker dengan metode analisa kuantitatif menggunakan teknik statistik sederhana Data primer mengambml kasus di JABOTABEK dengan 60 responden yang bersifat trmpartit yaitu pekerja/serikat pekerja pengusaha clan pemermntah dengan memakai analisa kualitatif Sampel yang dipilih untuk pekerja/buruh clan pengusaha adalsh perusahaan yang sudah ada serikat pekerja/buruhnya ada KKB dan bersifat padat karya sedangkan untuk pejabat yaitu yang terkait dengan ketenagakerjaan Sebagam data pendukung dilakukan pula diskusi kelonipok secara mendalam dengan 80 pekerja/buruh clan berbagai perusahaan di empat lokasi di JABOTABEK. Dan analisis yang dilakukan baik yang didasarkan atas tulisan atau lmteratur maupun temuan di lapangan menunjukkan bahwa lemahnya gerakan serikat pekerja di Indonesia secara umum di pengaruhi antara lain kondisi ketenagakerjaan yang tidak seimbang yaitu besarnya jumlah angkatan kerja tmnggmnya angka pengangguran tingkat SMTA kebawah clan kondisi ekonomi makro yang menurun Faktor lain perjuangan serikat pekerja cenderung bersifat partial kurang terkoordinasi clan komprehensif serta Iebih banyak melakukan aktivitas politik clan pada kegiatan pokoknya Sebab latnnya serikat pekerja di satukan dalam wadah tunggal. Temuan di lapangan menunjukkan meskipun pada beberapa perusahaan dampak positif serikat pekerja plural telah dirasakan pekerja namun masalah yang dihadapi pekerja juga masih banyak Dampak positif serikat pekerja plural antara lain meningkatnya keinginan para pekerja/buruh untuk mendirikan serikat pekerja mendorong serikat pekerja yang ada lebih aktif melakukan kegiatan serta mendorong kenaikan upah clan kesejahteraan pekerja/buruh pelaksanaan KKB clan produktivitas serta mendorong tumbuhnya demokrasi industrial dan fungsi lembaga bipartit Masalah yang dihadapi ialah tekananhintimidasi kepada pekerja/buruh agar tidak mendirikan serikat pekerja tekanan agar tidak melakukan aksi-aksi massal sistem kerja kontrak clan sub kontrak yang banyak dilakukan perusahaan menjadikan UMR sebagai upah standar clan pembayaran upah di bawah UMR serta disiplin clan eksploitasi tenaga buruh secara berlebihan."