Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konflik antara PT. SMM, masyarakat Kecamatan Naga Juang dan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, berakar pada hubungan ekonomi yang menyangkut dengan pengelolaan dan pemanfaatan komoditi emas. Penelitian ini berupaya melihat relasi diantara ketiga stakeholder tersebut, melihat hal-hal yang menjadi sebab konflik, mengurai struktur dan dinamika konfik serta merumuskan strategi resolusi konflik. Hasil penelitian menunjukkan, dimensi sebab konflik disebabkan oleh dimensi ekonomi atas pengelolaan dan pemanfaatan komuditi emas, dimensi struktur dan dinamika sangat dipengaruhi oleh peran aktor yang mendorong peningkatan ketegangan dan eskalasi konfik. Resolusi konflik yang dirumuskan, yaitu strategi akomodatif. Strategi akomodatif adalah strategi yang mengakomodir kepentingan dan espektasi dari dua stakeholder kunci yaitu, Pemkab Madina dan masyarakat Kec. Naga Juang.

---

Conflict between PT. SMM, society of district Naga Juang and the government of Mandailing Natal regency, rooted in economic relations that concern to the management and utilization of gold?s commodity. This research attempt to see the relationship between the three stakeholders, see the things that are the cause of conflict, analyze the structure and dynamics of conflict and also formulate strategies of conflict resolution. The results showed, because the dimensions of the economic dimension of the conflict caused by the management and utilization of gold komoditi, the dimensions of the structure and dynamics is strongly influenced by the role of actors encourage the escalation of tensions and conflicts led. The formulation of conflict resolution was an accommodative strategic which is a strategy that accommodates the interests and expectations of two key stakeholders, namely, local government Madina and community district Naga Juang."

"ABSTRAKKawasan Babakan Siliwangi merupakan salah satu warisan budaya lokal dan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung yang berada di lokasi yang strategis. PeraturanDaerah Kota Bandung No 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2011- 2031 Pasal 46 Ayat 6 menyatakan Kawasan Babakan Siliwangi termasuk kedalam RuangTerbuka Hijau Hutan Kota yang seharusnya tidak dapat dialihfungsikan. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2004 seharusnyadicabut dan disesuaikan dengan Perda yang ada tetapi baru Tahun 2013 SK ini dicabut. PT Esa Gemilang Indah (PT. EGI) tidak konsisten dengan janjinya untuk menataKawasan Babakan Siliwangi, tetapi ingin merusak kawasan ini dengan rencana membangun apartemen. Pemerintah Kota Bandung dan DPRD Kota Bandung selaku pembuat kebijakan awalnya ikut mendukung untuk pengalihfungsian dengan alasan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tetapi karena terjadi penolakan dari warga sekitar Kawasan Babakan Siliwangi dan warga Kota Bandung pada umumnya akhirnya Pemerintah Kota Bandung dan DPRD Kota Bandung mencabut SK dan perjanjian kerjasama dengan PT EGI. Permasalahan tidak langsung selesai karena ada residu dari masalah ini yaitu Pemerintah Kota Bandung berencana untuk menawarkan aset Pemerintah Kota yang lain untuk mengganti pengelolaan yang telah dilakukan di Kawasan Babakan Siliwangi tetapi hingga saat ini belum jelas aset mana yang akandiserahkan.Penelitian ini menggambarkan pengelolaan konflik antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah dengan pendekatan lingkungan, pendekatan hukum dan pendekatan komunikasi untuk mengetahui kaitannya dengan Ketahanan Daerah.

---

ABSTRACTBabakan Siliwangi region is one of the local cultural heritage and green open space in the city of Bandung is located in a strategic location. Bandung RegionalRegulation No. 18 Year 2011 on Spatial Planning 2011-2031 Article 46 Paragraph 6 states Babakan Siliwangi region are green open space Forest City that cannot be transfer of functions. Letter Decision Regional Parliament of Bandung City No. 14 year 2004should be withdrawn and adapted to existing Regional Regulation, but this letter decisionwas withdrawn in 2013. PT Esa Gemilang Indah (PT EGI) is inconsistent with his promise to organize BabakanSiliwangi region, but want to destroy this region by building an apartment. Bandung City Government and Regional Parliament of Bandung City as policy makers initially support to transfer of functions to increase the regional income but due to the refusal of residents around the Babakan Siliwangi region and citizen of the Bandung City in general finally Bandung City Government and Regional Parliament of Bandung City withdrawn the letter decision and cooperation agreement with PT EGI. Problems not finished because there is a residue of this problem, Bandung City Government are planning to offer another asset for replacing the management that has been done in the Babakan Siliwangi region but until now unclear which assets will be handed over. This study describes the management of conflict in community with Local Government with environmental approaches, legal approaches and communication approaches to determine the relation with the Regional Resilience."

"Kabupaten Indramayu merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang sangat rawan konflik antar wargalantar kampung. Frekuensi konflik antar warga antar kampung di Kabupaten Indramayu terutama selarna tahun 1997-2001 sangat tinggi. Konflik tersebut telah menimbulkan kondisi keamanan dan ketentraman yang tidak kondusif yang berdampak pada lemahnya ketahanan daerah dan terhambatnya pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu memiliki kewajiban untuk memainkan peranannya sebaik mungkin dalam menyelesaikan dan mencegah konflik tersebut.Tujuan penelitian ini yaitu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab timbulnya konflik antar warga/antar kampung di Kabupaten Indramayu yang menyebabkan lemahnya ketahanan daerah Kabupaten Indramayu. Mengungkap upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dalam menyelesaikan konflik antar warga antar kampung dalam rangka meningkatkan ketahanan daerah Kabupaten Indramayu. Mengungkap peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dalam mencegah konflik anlar warga antar kampung dalam rangka meningkatkan ketahanan daerah Kabupaten Indramayu. Data tentang hal tersebut, dikumpulkan dengan cara wawancara secara mencatat, observasi dan studi dokumentasi. Adapun jenis penelitian yang peneiili lakukan adalah metode kualitatif deskriptif dan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualilatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendorong struktural yang mana yang menyebabkan konflik antar wargalantar kampung adalah karena penduduk Indramayu khususnya para pemudanya bersifat tempramental sehingga mudah melakukan tindakan kekerasan. Faktor lainnya adalah tingginya solidaritas antar selama warga masyarakat, serta ketidakpuasan dan kurangnya kepercayaan terhadap aparat pemerintah. Sifat tempramental atau agresivitas perilaku terutama disebabkan oleh pengaruh minuman keras dan pengangguran. Faktor lainnya yang juga turut menentukan adalah tingginya angka kemiskinan dan pendidikan yang rendah.Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik tersebut terutama dengan cara-cara konsiliasi (perdamaian). Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu juga telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah konflik tersebut dengan cara menekan dan meminimalisir faktor-Faktor determinan penyebab konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu memang cukup berhasil dalam menekan frekuensi konflik. Meskipun demikian, upaya pencegahan konflik belum optimal karena masih banyak menghadapi kendala dalam pelaksanaannya, sehingga potensi konflik antar warga/antar kampung di Kabupaten lndramayu masih besar.

---

The Regency of Indramayu is one of the Regencies in West Java which is prone to violence among members of the society/kampong. The frequency of the conflict among society members especially from 1997 until 2001 was very high. Those conflicts have created a non conducive situation for the safety and tranquility of the region, and they have weakened the resilience and hampered the development of the region. In that case, the government of Indramayu Regency has some obligations to perform their best in solving and preventing those conflicts.

The objectives of this research are :

To identify any factors causing the conflicts among society members/kampong which have weakened the resilience of Indramayu Regency. To reveal all the efforts done by the government of Indramayu Regency in preventing and solving the conflicts among the society members/kampong so that it can enhance the resilience of Indramayu Regency. To reveal the role of Government of Indramayu Regency in preventing conflicts among society members/kampong in order to enhance the resilience of Indramayu Regency. All data are gathered through interview, observation and documentation study. The researcher has conducted a descriptive qualitative research and the method used is qualitative method.

The result of the research shows that the main factors of the structural drive which have caused conflicts among people/kampong is that inhabitants of Indramayu, especially the young men are reckless so that they are easily provoked to commit violence. Other factors involve a high solidarity among society members, and the inability to trust, together with the dissatisfaction toward the local government. The reckless and aggressive behavior is mainly caused by alcoholic beverages and unemployment. Other important factors are the abject poverty and the low educational level of the inhabitants.

The local Government of Indramayu Regency has conducted many activities to solve the conflicts especially by using reconciliation to seek for peace. The local Government of Indramayu Regency has also done several efforts to prevent the conflicts by suppressing and minimizing the determined factors of the conflicts. The result of the research shows that the Local Government of Indramayu Regency has been successful in suppressing the frequency of the conflicts. Yet, the efforts in preventing the conflict have not really been optimum because there are still many obstacles in the process of achieving it. In that case, the potential conflicts among the society members/kampong in Indramayu Regency are still very high."

"[Although these conflicts also have political, economic, and other causes, the purpose of this volume is to develop a psychological understanding of ethnic warfare. More specifically, Handbook of ethnopolitical conflict explores the function of ethnic, religious, and national identities in intergroup conflict. In addition, it features recommendations for policy makers with the intention to reduce or ameliorate the occurrences and consequences of these conflicts worldwide., Although these conflicts also have political, economic, and other causes, the purpose of this volume is to develop a psychological understanding of ethnic warfare. More specifically, Handbook of ethnopolitical conflict explores the function of ethnic, religious, and national identities in intergroup conflict. In addition, it features recommendations for policy makers with the intention to reduce or ameliorate the occurrences and consequences of these conflicts worldwide.]"

"Tulisan ini melakukan analisis tentang sejauh mana pemekaran wilayah memiliki dampak pada terjadinya proses rutinitas kekerasan, khususnya kekerasan yang berbasis pada etnik atau identitas tertentu. Pemekaran wilayah, juga menjadi arena konflik baru, dimana menjadi diabaikan. Justru pemekaran wilayah telah menyulut adanya konflik di berbagai daerah, khususnya karena etnik, identitas, agama dan solidaritas primodial, lebih banyak digunakan sebagai pertimbangan bagi sebuah daerah yang hendak dimekarkan, dibanding dengan berdasarkan pertimbangan penguatan masyarakat sipil."

"Penelitian ini bertujuan unutk mengetahui dampak konflik yang terjadi di Lampung Selatan yaitu Kecamatan Way Panji terhadap ketahanan Wilayah/Daerah dan implikasinya terhadap ketahanan nasional. Latar belakang pemilihan judul dan objek penelitian tentang konflik di Way Panji, karena konflik tersebut sudah menjadi konflik yang berskala nasional dengan melibatkan bukan hanya kedua desa yang terlibat konflik melainkan sudah melibatkan bahkan sampai ke Banten. Penelitian ini menggunakan motode pendekatan kualitatif dengan sifat penelitian adalah deskriptif dan menggunakan data primer dan sekunder, yang didapat dari unit yang analisis (informan). Hasil penelitian menunjukan bahwa, terjadinya konflik etnis di Kecamatan Way Panji adalah akibat adanya kesenjangan sosial, dimana masyarakat Balinuraga sebagai pendatang menguasai sektor ekonomi, sedangkan masyarakat Agom yaitu masyarakat asli Lampung hanya sebagai penonton dari kekuasaan dan sumber-sumber kemakmuran di Kecamatan tersebut. Substansinya adalah karena tidak meratanya kesejahteraan yang dirasakan oleh penduduk asli yang mayoritas beretnis Lampung, dan sebaliknya masyarakat pendatang tingkat kesejahteraannya lebih baik, karena keuletan dan sikap stuggle mereka yang membuat mereka maju dalam status sosial ekonomi yang menimbulkan kecemburuan, kemudian konflik yang pada awalnya dapat diredam, akhirnya tidak dapat diredam dan menjadi konflik berskala nasional. Konflik etnik yang terjadi di Kecamatan Way Panji menimbulkan dampak yang sangat besar, antara lain korban jiwa, harta benda, dan hancurnya infrastruktur fisik dan sosial di wilayah konflik tersebut. Ditinjau dari eksistensi sebuah negara, maka konflik etnik tersebut tentunya akan menjadi sebuah ancaman terhadap keutuhan NKRI karena sudah melibatkan bukan hanya etnis Lampung dan etnis Bali melainkan beberapa etnik lain seperti Banten, Medan dll. Kondisi tersebut dapat melemahkan ketahanan wilayah tersebut, karena wilayah menjadi tidak kondusif dan tidak terkendali khususnya pada aspek kehidupan yang berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi dan pertahanan keamanan.

---

This research aims to study the effects of the conflicts in South Lampung sub district namely Way Kanji to the region resilience and its implications to national resilience. The reason why to study Way Panji conflict is because the conflict has become national scale which involves not only two villages but its spread to the villages around the region. This study uses a qualitative approach method with descriptive nature and use of primary and secondary data obtained from informants. The results showed that, ethnic conflict in Way Panji is due to the existence of social inequality, which Balinuraga society as immigrants dominate economic sectors, while indigenous people of Lampung, Agom, was just as viewers of the power and resources of the prosperity of the district. The problem is the inequality of prosperity felt by the majority of the indigenous population in Lampung, and as the immigrant community life prosper because they struggle tenacity and attitude that make them advance in their socioeconomic status raises jealousy, therefore conflicts that can initially be muted, finally break lose and become a conflict of national scale. Ethnic conflict that occurred in Way Kanji raises huge impact in physical and social infrastructure in the region. Viewed from the existence of a state, the ethnic conflict is certainly going to be a threat to the integrity of the Republic because it is not only involved the people of Lampung and Bali but also some other ethnic groups such as Banten, Medan, etc.. This condition can weaken region’s resistance, because the region is not conducive and uncontrolled especially in relation to social, economic and defense security."

"Skripsi ini menjelaskan tentang konflik etnis yang terjadi di Sampit. Kalimantan Tengah pada 18 Februari 2001 yang melibatkan dua kelompok etnis yaitu Suku Dayak dan Madura. Konflik antara dua kelompok etnis ini telah berulang kali terjadi pada masa Orde Baru, tetapi konflik terbuka baru meledak pada era Reformasi. Banyak faktor yang menjadi pemicu konflik diantaranya yang utama adalah sosial-budaya. Benturan antara kedua kelompok etnis ini telah menyebabkan banyak korban jiwa dari pihak Suku Madura dan membuat mereka harus meninggalkan Kalimantan Tengah. Mereka harus tinggal di tempat-tempat pengungsian di Jawa Timur. Pemerintah telah melakukan beberapa usaha rekonsiliasi untuk kedua pihak yang berkonflik. Setelah melakukan beberapa perjanjian perdamaian, warga dari suku Madura boleh kembali lagi ke Kalimantan Tengah dengan beberapa persyaratan. Mereka yang diijinkan kembali tersebut diantaranya haruslah yang tidak terlibat tindak kriminal dan telah lahir dan tinggal di Kalimantan Tengah dalam waktu yang lama.

---

This thesis describes about an ethnic conflict which occured in Sampit, Central Kalimantan on February 18th 2001, involving two ethnic groups which were Madurese and Dayaks. The conflict had been many times happened in the New Order era, but exploded in the Reformation era. There were motives on the conflict, including socio-culture. The clash between the two causing many victims from Madurese. They also had to leave Central Kalimantan. They had to live in evacuation areas in East Java. The government tried some efforts to do reconciliation for them. After some agreements they have done, the Madurese could come back to Central Kalimantan with conditions. They who were allowed to coming back were They who were not involved in crime and have born and lived in Central Kalimantan for a very long time.;"

"Tulisan ini bermaksud menunjukkan kegiatan operasional PolresKotawaringin Barat yang berhasil dalam menangani konflik dan meredam potensikonflik antar suku bangsa yang berdarah di Kabupaten Kotawaringin Barat padaawal tahun 2001. Konflik antar suku Madura dan non Madura (khususnya sukuDayak) yang berawal dari Kabupaten Kotawaringin Timur (Sampit) telahmerebak ke wilayah lain di sekitarnya yaitu di Pontianak, Kuala Kapuas danKota Waringin Barat yang mengakibatkan timbulnya kerugian harta benda dankorban jiwa serta eksodus suku Madura ke luar wilayah Kalimantan Tengahuntuk mengungsi di wilayah lain yang lebih aman. Kotawaringin Barat sebagaikabupaten yang berbatasan dengan Kotawaringin Timur telah terkena dampakkerusuhan akibat konflik yang terjadi yaitu dengan terjadi ketegangan diantarawarga suku Madura dan non Madura walaupun belum sempat memuncak danpecah menjadi kerusuhan seperti yang terjadi di wilayah sekitarnya namundemikian sebanyak 20.177 orang atau separuh dari jumlah penduduk Maduratelah mengungsi atau diungsikan. Keadaan ini merupakan potensi terjadinyakonflik yang lebih besar apabila tidak ditangani dengan baik oleh aparatkeamanan dan pihak lain yang terkait."

"Meningkatnya kebutuhan berbagai negara di dunia akan CPO berdampak pada meningkatnya tekanan terhadap produksi buah kelapa sawit. Konflik yang terjadi antara Korporasi dan masyarakat adat Suku Anak Dalam di Batang Hari merupakan konflik yang terjadi akibat perebutan akses terhadap sumber daya alam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang ditujukan untuk menganalisis hubungan pemerintah, korporasi dan masyarakat dalam penyelesaian konflik yang terjadi antara PT. Asiatic Persada dan masyarakat adat suku anak dalam.Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dalam perspektif ekologi politik, konflik yang terjadi merupakan konflik dalam memperebutkan akses terhadap sumber daya yang membuat masyarakat menjadi landless dan termarjinalkan secara ekonomi dan sosial. Hubungan antara tiga aktor yang terlibat langsung dalam konflik memperlihatkan perusahaan lebih mendominasi dan berkuasa atas pemerintah dan masyarakat.

---

With the growing number of demands from nations across the globe for Crude Palm Oil is bringing result on the increase of pressure to the production of palm fruit. The conflict happened between corporation and indigenous people, suku anak dalam, in Batang Hari is a contest for the access to natural resource. This research was conducted by using qualitative method which inted to analyze the relation among government, corporation and society in resolving conflict between PT. Asiatic Persada and indigenous people, suku anak dalam.

The result of research reveals that in ecological politic perspective, the conflict occurred as the result of the contest for the access to natural resource which made suku anak dalam become landless dan marginalized economically and socially. The relation among the three stakeholders involved in conflict shows that corporation is more dominating and become more powerful than government and society."