Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Redistribusi tanah sebagai bagian dari kebijakan reforma agraria adalah usaha pemerintah dalam menata kembali distribusi kepemilikan tanah agar tercipta penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak redistribusi tanah terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor. Metode yang digunakan adalah kuasi eksperimental dengan metode instrumental variable. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat di Desa Sukamulya meningkat 2 prob 0 01 akibat dari program redistribusi tanah dibandingkan kelompok kontrol. Oleh karenanya reformasi agraria perlu diteruskan dan ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya dengan memberikan akses dan pemilikan lahan kepada petani.

---

Land redistribution as part of land reform is government's initiatives to reorganize the distribution of land to make equality in land tenure issues. The aim of this research is to analysis the impact of land redistribution toward social welfare in Sukamulya village Rumpin sub district Bogor Regency using a quasi experimental with instrumental variables method. The result of this research show positive effect on household's income beneficiaries as an impact of the program. The income are increase about 2 prob 0 01 relative to the control group. Overall the findings suggest that landreform's quantity and quality need to be continued and improved by giving access andland ownership for peasant."

"Penelitian bertujuan untuk mengetahui gambaran upaya keluarga dalam pencegahan penyakit filariasis. Desain penelitian adalah deskriptif, menggunakan sampel keluarga di wilayah Rumpin sebanyak102 responden, dipilih dengan teknik proportionate random sampling. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner untuk mengukur upaya pencegahan penyakit filariasis pada aspek promosi kesehatan dan perlindungan khusus. Hasil penelitian univariat didapatkan bahwa upaya pencegahan penyakit filariasis pada aspek promosi kesehatan 54,9% baik dan 45,1% tidak baik. Pada aspek perlindungan khusus 54,9% baik dan 45,1% tidak baik. Hasil penelitian memberikan informasi upaya keluarga dalam pencegahan penyakit filariasis dan diharapkan menjadi data dasar dalam upaya mengembangkan program promosi kesehatan pencegahan penyakit menular.

---

This study aimed to have description on family effort in filariasis prevention at Rumpin Village. This is a descriptive study which took 102 people as the sample, selected by proportionate random sampling. The data was collected by using questionnaire to measure filariasis disease prevention on health promotion aspects and specific protection. The result of this study was almost half of the respondents (54,9%) did good and 45,1% of respondents are didn’t good in doing health promotion. On specific protection, almost half of the respondents (54,9%) did well and 45,1% of respondents didn’t well in doing on the specific protection."

"Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan dapat menjadi upaya untuk menurunkan kematian ibu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pemilihan penolong persalinan dan determinannya di wilayah kerja Puskesmas Rumpin Kabupaten Bogor. Penelitian menggunakan disain cross sectional, pengumpulan data melalui wawancara menggunakan kuisioner pada 200 ibu yang melahirkan tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan 59,5% ibu memilih tenaga kesehatan sebagai penolong persalinan. Pendidikan, dukungan keluarga dan masalah pada kehamilan dan persalinan berhubungan dengan pemilihan penolong persalinan. Dukungan keluarga merupakan faktor yang dominan berhubungan dengan pemilihan penolong persalinan, ibu yang memiliki dukungan keluarga yang kuat mempunyai peluang 22 kali untuk memilih tenaga kesehatan sebagai penolong persalinan dibanding ibu yang dukungan keluarganya kurang setelah dikontrol oleh masalah pada kehamilan dan persalinan, ANC dan pendidikan.

---

Deliveries attended by health workers may become an effort to reduce maternal mortality. The aim of this study is to analyze factors associated with the birth attendants selection in Rumpin Public Health Center. Cross sectional design, and interview using a questionnaire on 200 maternity mothers 2015 were used in this study. The results showed 59,9% were delivered by health workers. Education, family support and problem in pregnancy and delivery are associated with birth attendants selection. Family support was a dominant factor associated with birth attendants selection, mothers who are certain had 22 times opportunity for deliveries attended by health workers than mothers who uncertain, once controlled by problem in pregnacy and delivery, education and ANC."

"Hubungan resistivitas listrik dan parameter geoteknik sangat penting ditinjau dalam lahan perkebunan, karena kemampuannya dalam menganalisis komponen penyusunan tanah di lahan tersebut. Dalam penelitian ini dilakukan studi pengaruh parameter geoteknik, yaitu kadar air, bulk unit weight, indeks plastisitas, kadar lempung dan lanau, dan kuat geser tanah terhadap perubahan nilai resistivitas tanah di lahan perkebunan di Kabupaten Bogor. Selain itu, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk dapat memberikan gambaran dalam menginterpretasi kondisi tanah di lahan perkebunan di Desa Cikereteg, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Tiga lahan dengan variasi kedalaman 0-100 cm dianalisis untuk memahami hubungan antara parameter geoteknik tanah dengan nilai resistivitas listriknya berdasarkan skala laboratorium. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa nilai resistivitas dapat dipengaruhi oleh kadar air, bulk unit weight, dan kohesi tanah, ketiganya memiliki hubungan secara polinomial orde tiga. Kadar air memiliki hubungan berbanding terbalik dengan nilai resistivitas, sedangkan bulk unit weight dan kohesi tanah memiliki hubungan berbanding lurus. Selain itu, indeks plastisitas dan kadar ukuran butir lempung dan lanau kurang berkorelasi dengan nilai resistivitas tanah. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa nilai resistivitas tanah di lahan perkebunan dipengaruhi oleh adanya parameter geoteknik, tetapi masih perlu evaluasi lebih lanjut untuk kedepannya dapat digunakan untuk menganalisis komponen penyusun tanah secara lebih akurat.

---

Geotechnical parameters and resistivity can be used to analyze soil components on plantation land. The study analyzes the influence of soil geotechnical parameters, namely water content, bulk unit weight, plasticity index, clay, silt content, and soil shear strength in controlling soil resistivity on plantation land in Bogor Regency. In addition, this research provides an overview in interpreting soil conditions on plantation land in Cikereteg Village, Caringin District, Bogor Regency. In conducting this research, there are three fields with a depth variation of 0-100 meters were analyzed to understand the relationship between resistivity and soil geotechnical parameters based on laboratory research. The results indicate that the resistivity is controlled by water content, bulk unit weight, and soil cohesion in form of the third-order polynomial function. The resistivity decreases rapidly with increasing water content, while increases rapidly with increasing bulk unit weight and soil cohesion. In addition, the plasticity index and grain size content of clay and silt are less correlated with soil resistivity. In conclusion, the soil electrical resistivity in plantation land is affected by the soil geotechnical parameters, but it still needs to be evaluated further so it can understand the soil components more accurately in the future.

"

"

Penelitian ini menganalisis dampak Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat yang ditunjukan oleh pengurangan jumlah penduduk miskin, peningkatan kesehatan dan peningkatan pendidikan. Untuk mengetahui dampak Dana Desa dilakukan analisis regresi terhadap tiga variabel yaitu rasio pra keluarga sejahtera, jmlah penderita gizi buruk dan angka partisipasi kasar sekolah. Dari ketiga model tersebut ditemukan bahwa Dana Desa mempunyai pengaruh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan supra desa masih banyak mengintervensi kewenangan desa sehingga otonomi desa tidak lagi berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat.

 

---

This study analyzes the impact of the Village Fund on the welfare of the community as shown by the reduction of the number of poor people, the improvement of health and the improvement of education. In order to know the impact of Village Fund done regression analysis of three variables, namely the pre prosperous family ratio, malnutrition and school gross enrollment rates. From the three models it is found that Village Fund have influence to improve peoples welfare. The supra-desa policy still interferes with village authority so that village autonomy is no longer based on the right of origin and tradition.

"

"ABSTRAKMasalah gizi, dalam hal ini kurang gizi, masih merupakan masalah kesehatan utama anak balita dan menjadi pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusia hari ini dan esok. Berbagai masalah telah ditelusuri sebagai penyebab kurang gizi, seperti rendahnya masyarakat, sasaran program tingkat ekonomi dan pendidikan pengetahuan adanya kebiasaan makan yang kurang baik sampai kepada keadaan alam dan jumlah penduduk yang tidak seimbang. Dari semua itu, kebiasaan makan seseorang berhubungan langsung dengan kurang gizi karena melalui kebiasaan makan ini terungkap bagaimana seseorang memenuhi kebutuhan untuk kesehatannya. Khusus bagi balita, kebutuhan makan gizinya sangat ditentukan oleh peranan ibu. Dengan demikian, perilaku kesehatan menjadi kendala utama terhadap permasalahan gizi kesehatan dan pendidikan kesehatan menjadi alternatif penanggulangannya. Untuk itu, tujuan penelitian ini akan menelusuri bagaimana kebiasaan makan responden yang meliputi kebiasaan menyusui, pantangan makan, distribusi makan dalam keluarga dan kebiasaan jajan disamping itu akan dilihat kaitan kebiasaan makan ini dengan faktor faktor pengetahuan sosialisasi pula yang mempengaruhinya gizi kesehatan, pemanfaatan fasilitas kesehatan serta sikap dari tenaga kesehatannya. Untuk memahami itu semua, penulis mencari tahu melalui studi di kampung Lembur Sawah, desa Kampung Sawah kecamatan Rumpin, Bogor, Jawa Barat. Studi ini dilakukan dengan penelitian deskriptif pengumpulan data terhadap 30 responden dengan menggunakan wawancara berstruktur, wawancara mendalam dan pengamatan untuk melengkapi penelitian ini. Gambaran empiris yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa responden dengan pengetahuan yang lebih baik, pernah ke fasilitas kesehatan dan mendapat penyuluhan gizi kesehatan dari tenaga kesehatan cenderung mempunyai kebiasaan makan baik, dan begitu pula sebaliknya. Ini menunjukkan fasilitas kesehatan yang ada telah berperan sebagai wadah UKS di bidang gizi/kesehatan melalui bantuan tenaga kesehatan, yaitu dengan memberikan penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan gizi kesehatan dan membentuk kebiasaan makan masyarakat. Namun demikian, ternyata masih cukup banyak responden yang mempunyai kebiasaan makan buruk yaitu kebiasaan makan yang cenderung dapat mengarah pada kurang gizi. Hal ini karena pengetahuan yang mereka miliki tidak mereka terapkan dalam kehidupan sehari hari mengingat kuatnya nilai nilai kesehatan tradisional dan rendahnya status sosial ekonomi."

"Penelitian ini mempelajari posisi perempuan kepala keluarga sebagai petani penggarap tak bertanah yang mengalami eksklusi berlapis dan posisinya dalam perjuangan atas tanah di lahan eks HGU Perkebunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan kerangka teori ekologi politik feminis, teori kuasa atas eksklusi, dan teori feminis tentang keadilan sosial. Subyek utama penelitian ini adalah perempuan kepala keluarga tak bertanah di Desa Nanggung, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Sebagian besar petani di desa ini adalah petani penggarap. Situasi di Desa Nanggung merupakan representasi terjadinya ketimpangan struktur kepemilikan dan penguasaan sumber-sumber agraria dimana tanah yang dimiliki masyarakat, termasuk di dalamnya area pemukiman, sesungguhnya hanya 23 persen dari total wilayah desa. Sebagian besar tanah di desa ini merupakan tanah negara yang penguasaan pengelolaannya berada di tangan perusahaan swasta pemegang HGU perkebunan PT. Hevindo dan pengusahaan negara bidang kehutanan Perhutani.Penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan kepala keluarga tak bertanah mengalami eksklusi berlapis yakni pada ranah keluarga inti, keluarga besar, komunitas, warga desa, organisasi pendamping, dan negara. Eksklusi berlapis di tingkat keluarga inti, keluarga besar, dan komunitas menyebabkan perempuan kepala keluarga tak bertanah ditinggalkan dalam perjuangan memperoleh akses atas tanah yang diupayakan organisasi tani setempat dengan memanfaatkan program Tanah Obyek Reforma Agraria TORA . Di sisi lain, program yang merupakan bagian dari kebijakan nasional tentang reforma agraria tidak menempatkan petani perempuan, apalagi petani perempuan kepala keluarga tak bertanah sebagai subyek kebijakan.

---

This research studied the position of women heads of household as landless peasants who faces multi layer exclusions and their position within struggle over land in the ex plantation concession land. This research used qualitative approach and adopts feminist political ecology theory, the power of exclusion theory, and feminist theory of social justice. Primary subjects of this research are landless women heads of household in Nanggung Village, Nanggung Sub District, Bogor Regency, West Java Province. Most of villagers are tillers. Situation in Nanggung Village is representation how agrarian injustice where only 23 percent of total village lands owned by its inhabitants in form of housing area. The rest of lands in this village is considered by state lands, controlled by private plantation company namely PT. Hevindo and state forestry company namely Perhutani.This research showed that landless women heads of household face multi layer exclusions on main family, large family, community, villagers, NGOs, and state. Multi layer exclusions on main family, large family, and community ignored on struggle over land by local peasants organization which used Land Object of Agrarian Reform TORA program. On the other hand, program that is part of national government policy of agrarian reform have neglected women peasants, especially landless women heads of household as subject of these policy. "

"Sejak program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sejahtera (P2WKSS) diimplementasikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial Kabupaten Bogor turut berpartisipasi dalam menyelenggarakan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui program WRSE yang menyasar perempuan pencari nafkah utama dan/atau pembantu pencari nafkah dalam rumah tangga miskin. Namun, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Bogor di tahun 2019 berada di posisi terendah kedua di Provinsi Jawa Barat, yang salah satunya menunjukan masih terdapat ketimpangan distribusi pendapatan antara perempuan dan laki-laki. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hasil pelaksanaan program WRSE di Desa Bangunjaya, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor dengan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data gabungan atau mixed methods. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan survei. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program belum mampu menyelesaikan permasalahan kemiskinan perempuan di Kabupaten Bogor karena tidak memenuhi kebutuhan strategis gender. Faktor lainnya ialah pada saat pelaksanaan program tidak menyediakan Tempat Penitipan Anak (TPA), keterbatasan pemberian modal awal untuk usaha, jangka waktu pelatihan keterampilan terlalu pendek, dan tidak dilakukan monitoring lanjutan.

---

Ever since the Bogor Regency Department of Women Empowerment, Child Protection, Human Population Control, and Family Planning (DP3AP2KB) implement the Increasing Role of Women Towards a Prosperous Family (P2WKSS) program, the Bogor Regency Department of Social Service has participated in organizing women's economic empowerment through the Socio-Economic Vulnerable Women (WRSE) program. The program targets women who classified as the primary breadwinners and assistant breadwinners in poor households. However, Bogor Regency's Gender Empowerment Index (IDG) in 2019 was at the second-lowest in West Java Province, showing inequality in income distribution between women and men. Therefore, this study analyzes the implementation results of the Socio-Economic Vulnerable Women (WRSE) program in the Bangunjaya Village, Cigudeg District, Bogor Regency using the Context, Input, Process, Product (CIPP) evaluation model. This research conducted post-positivist approach which combined qualitative and quantitative data collection techniques. This research collects data through semi-structured in-depth interviews, document studies, and surveys. The result shows that the program has not reduced women's poverty in Bogor Regency because the program design does not meet gender strategic need. Also, during the program implementation, it did not provide a Child Care Center (TPA), has limited initial capital for businesses, the period of skills training was too short, and further monitoring was not carried out."

"Tesis ini bertujuan untuk menginvesitagasi secara mikroskopis struktur sosial masyarakat di desa dalam agenda negara tentang demokratisasi desa. Sebagaimana dipahami bahwa semenjak Indonesia memasuki era reformasi, desentralisasi dan demokrasi dikedepankan sebagai upaya untuk mengevaluasi pemerintahan Orde Baru yang sentralistik. Pada dasarnya desentralisasi dan demokratisasi adalah suatu agenda yang mengedepankan proses pembangunan berbasis komunitas atau community-driven development. Akan tetapi dalam perkembangannya analisis terhadap agenda demokratisasi desa sebagai lanjutan dari proses desentralisasi dan demokratisasi tersebut sering dilakukan dengan pendekatan legal-driven, suatu pendekatan yang menganggap bahwa urusan mendemokrasikan desa hanya berhenti pada sebatas penerapan UU. UU Desa yang diterbitkan belakangan sebagai evaluasi terhadap UU sebelumnya, dianggap sebagai UU yang cukup kuat sebagai dasar bagi pelaksanaan demokrasi desa, terutama karena secara normatif telah menjamin keberfungsian BPD dan berjalannya musyawarah desa. Sementara dalam praktiknya, UU Desa tidak selalu implementatif sehingga tidak ada jaminan bagi berfungsinya BPD dan berjalannya musyawarah desa. Dengan demikian arena demokrasi desa yang dibayangkan oleh UU Desa tidak selalu terwujud. Melalui penelitian etnografi selama empat bulan di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tesis ini menunjukkan situasi politik di tingkat mikro bahwa warga desa dapat menciptakan arenanya sendiri selain arena demokrasi desa sebagaimana yang dibayangkan oleh UU Desa. Melalui proses pembentukan arena inilah kemudian dapat diperlihatkan gambaran praktik aktual demokrasi desa, suatu gambaran yang tidak dapat diungkap oleh pendekatan legal-driven. Untuk mengungkap sejauhmana praktik aktual demokrasi desa tersebut, tesis ini berangkat dari beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: Mengapa BPD dan musyawarah desa yang telah dijamin secara normatif oleh UU Desa tidak berjalan dan berfungsi dengan baik?; Bagaimana warga menyikapi ketidakberfungsian BPD dan musyawarah desa? Ketika arena demokrasi desa tidak terbentuk seiring dengan tidak berfungsinya BPD dan musyawarah desa, arena apa yang diciptakan oleh warga desa?; Bagaimana warga menciptakan arena tersebut?; Bagaimana arena tersebut dapat menampilkan warga desa biasa menjadi para tokoh yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan desa?; dan Bagaimana para tokoh yang muncul tersebut kemudian memainkan peran publiknya sebagai pihak yang menjalankan peran kontrol di satu sisi dan mementingkan interes pribadinya di sisi lain?

---

This thesis aims to investigate the social structure microscopically in the village level on the state agenda of village democratization. As already known that since Indonesia entering the reformasi era, decentralization and democratization have been put forward as evaluations on centralistic of New Order government. Basically, decentralization and democratization both are the agenda that emphasize the community driven development processes. However, time by time, analysis of the village democratization agenda as a continuation of the decentralization and democratization process is conducted by a legal driven approach, an approach that consider that all the matters of village democratization just stop in the implementing of the Law. Village Law that enacted later as an evaluation of the previous laws, is considered as a strong legal basis for the implementation of village democracy, especially when normatively it gives a guarantee for the functioning of BPD and the progress of the village deliberation. However, practically Village Law is not always implemented so there is no guarantee for the functioning of BPD and the progress of the village deliberation. Therefore the arena of village democracy has been imagined by Village Law does not necesseraly establish. Through four months of ethnographic research in Pabuaran Village, Sukamakmur Sub District, Bogor Regency, West Java, this thesis shows the political situation at the micro level where villagers can create their own arena instead of arena of village democracy as envisaged by Village Law. Through such this arena creation the actual practice of village democracy can be depicted, a picture that can not be explained comprehensively by a legal driven approach. To reveal the extent of the actual practice of village democracy, this thesis departs from several research questions as follows Why is the BPD and village deliberation that have been normatively guaranteed by the Village Law not implement and functioning properly How do villagers respond to the non functioning of BPD and village deliberation When the arena of village democracy is not establised along with the non functioning of BPD and village deliberation, what arena is created by the villagers How do villagers create the arena How can the arena make ordinary villagers become leaders who can influence the administration of village government How do the leaders then play their public role as social control on the one hand and attach their personal interest on the other hand "

"Kemiskinan di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan. Pentingnya pengentasan kemiskinan di Indonesia secara eksplisit tercantum dalam Pembukaan UUD Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah melalui Kementerian Sosial membuat pendekatan baru dalam rangka mengatasi kemiskinan, yaitu dengan pendekatan pemberdayaan kelompok. Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan program pengentasan kemiskinan dengan pendekatan pemberdayaan kelompok. Saat ini, Program KUBE yang dijalankan di Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor sudah sangat berkembang. Namun, jumlah penduduk miskin di kecamatan tersebut masih cukup banyak. Skripsi ini membahas dampak program KUBE di Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif, dilakukan survey kepada 80 orang responden yang terdiri dari 40 orang responden kelompok sasaran dan 40 orang responden non kelompok sasaran. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dimensi-dimensi dampak program oleh Anderson (1984). Terdapat 7 dimensi dari dampak program yang dikemukakan oleh Anderson. Hasil yang didapat dari penelitian yang dilakukan adalah bahwa dari 7 dimensi dampak program yang ada, 4 dimensi bernilai positif, 2 dimensi bernilai negatif, dan 1 dimensi memiliki nilai yang seimbang antara positif dan negatif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Program KUBE di Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor memberikan dampak positif terhadap masyarakat penerima program.

---

Poverty in Indonesia has been existed since colonial times. Therefore, the importance of poverty alleviation is explicitly included in the preamble of The Constitution of The Republic of Indonesia. The Government through The Ministry of Social Affairs makes a new approach in order to overcome its poverty, namely the empowerment group approach. Joint Business Group is poverty reduction program using the empowerment group approach. Currently, Joint Business Group program in Tenjolaya, Bogor sub district highly developed. However, the poor people in the sub district are still quite a lot. This script describes the impact of Joint Business Group Program in Tenjolaya, Bogor sub district. By using quantitative research methods, the research conducted a survey to 80 respondents consisting of 40 people target group and 40 people non-target group. Theory of dimensions of program impact by Anderson (1984) is used in this study. There are seven dimensions of program impact proposed by Anderson, and the results obtained from this study are four dimensions has a positive value, two dimensions has a negative value, and one dimension has a value balance between positive and negative. From this study, it can be concluded that Joint Business Group program in Tenjolaya, Bogor sub district has a positive impact on the beneficiaries of the program."