Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 211663 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ika Trisia
"Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (PPJK) merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Kesehatan di bidang pembiayaan dan jaminan kesehatan. Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, suatu organisasi perlu didukung dengan struktur organisasi yang mencerminkan sasaran dan strategi organisasi. Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan melakukan penelusuran literatur dan wawancara ahli untuk mencari dan memberikan pandangan mengenai peran, tugas, dan fungsi PPJK agar dapat mendukung pembangunan kesehatan secara nasional melalui upaya pembiayaan kesehatan. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi penataan struktur organisasi PPJK yang sesuai dengan perubahan lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal.

Center For Health Financing And Social Health Insurance (PPJK) is a supporting element for the implementation of the duties of the Ministry of Health in health financing and insurance sectors. To be able to perform its duties and functions optimally, an organization needs to be supported with an organization structure that reflects its goals and strategies. This is a qualitative research with sourcing of literature and interviewing the experts to search and obtain their views in the roles, duties, and functions of PPJK which is supporting the development of national health programs through the health financing. At the end, this research is expected to provide input for the organizational structure of PPJK that align with the environtmental strategic changing, in both internally and externally.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2014
T42268
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Syifa Nadya Virgin
"Setiap negara berupaya untuk terus meningkatkan kualitas kesehatan penduduknya. Hal tersebut memerlukan suatu kelembagaan untuk menuju Universal Health Coverage (UHC). Setiap proses pelayanan kesehatan tidak dapat dipisahkan dengan suatu sistem pembiayaan Kesehatan. Pelaksanaan fungsi pembiayaan kesehatan yang baik dan efisien akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sehingga akan membantu Indonesia untuk mengatasi tantangan yang dihadapi pada sistem pembiayaan kesehatan jaminan kesehatan nasional. Thailand merupakan salah satu negara yang sudah lama mencapai UHC serta menerapkan sistem pembiayaan kesehatan pada jaminan kesehatan nasional berdasarkan tiga fungsi pembiayaan kesehatan, yaitu fungsi penampungan dana, fungsi pengumpulan dana dan fungsi pembelian. Analisis perbandingan sistem pembiayaan kesehatan jaminan kesehatan nasional Indonesia dan Thailand dilakukan dengan mengkaji aspek peran, persamaan dan perbedaan serta lesson learn pada tiga fungsi pembiayaan kesehatan kedua negara tersebut agar dapat menjadi bahan dalam peningkatan mutu dan evaluasi setiap kebijakan sistem pembiayaan kesehatan yang telah dijalankan di Indonesia dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

Each country strives to continuously improve the health quality of its population. This requires an institution to achieve Universal Health Coverage (UHC). Every process of health care cannot be separated from a health financing system. The implementation of a good and efficient health financing function will be able to improve the quality of health services so that it will help Indonesia to overcome the challenges faced in the national health insurance health financing system. Thailand is one of the countries that has long achieved UHC and has implemented a health financing system for the national health insurance based on three health financing functions are collecting funds, collecting funds and purchasing. Comparative analysis of the health financing systems of NHI in Indonesia and Thailand was carried out by examining aspects of the roles, similarities and differences as well as lessons learned in the three health financing functions of the two countries so that they can be used as material for quality improvement and evaluation of every health financing system policy that has been implemented in Indonesia in the implemention of health development."
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rahmakarina Ekoputri Desabrina
"Sistem pembiayaan kesehatan memainkan peran kunci dalam kesuksesan jaminan kesehatan nasional, terutama dalam memastikan akses yang merata ke layanan kesehatan. Indonesia, Thailand, Singapura, dan Malaysia memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengelola fungsi pembiayaan kesehatan untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC). Penelitian ini membandingkan fungsi pembiayaan kesehatan di keempat negara tersebut melalui metode literature review dengan menggunakan data dari artikel jurnal akademik dan laporan resmi dari kementerian kesehatan masing-masing negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengelola Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan dengan dana dari kontribusi peserta dan alokasi pemerintah. Thailand memiliki tiga skema utama: UCS (Universal Coverage Scheme), CSMBS (Civil Servant Medical Benefit Scheme), dan SSS (Social Security Scheme), yang didanai oleh kombinasi anggaran pemerintah dan kontribusi tripartit. Singapura menggunakan sistem 3M (Medisave, Medishield Life, dan Medifund) yang menggabungkan tabungan wajib dan subsidi pemerintah. Malaysia menerapkan sistem dua pilar, yaitu layanan kesehatan publik yang didanai pajak dan layanan kesehatan swasta yang didanai oleh berbagai sumber termasuk jaminan sosial dan asuransi kesehatan swasta.

The health financing system plays a crucial role in the success of national health insurance programs, particularly in ensuring equitable access to healthcare services. Indonesia, Thailand, Singapore, and Malaysia each employ distinct approaches in managing health financing functions to achieve Universal Health Coverage (UHC). This study compares the health financing functions in these four countries through a literature review method, using data from academic journal articles and official reports from the respective ministries of health. The findings reveal that Indonesia manages its National Health Insurance (JKN) through BPJS Kesehatan, funded by participant contributions and government allocations. Thailand operates three main schemes: UCS (Universal Coverage Scheme), CSMBS (Civil Servant Medical Benefit Scheme), and SSS (Social Security Scheme), funded by a mix of government budgets and tripartite contributions. Singapore employs the 3M system (Medisave, Medishield Life, and Medifund), which combines mandatory savings with government subsidies. Malaysia utilizes a dual-pillar system, comprising publicly funded healthcare services supported by taxes and private healthcare services funded by various sources, including social insurance and private health insurance."
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Berliana Lailatul Akhsya
"Sistem pembiayaan kesehatan memainkan peran sentral dalam keberhasilan suatu jaminan kesehatan nasional. Indonesia, Thailand, dan Singapura memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengelola fungsi pembiayaan kesehatan dalam konteks jaminan kesehatan nasional mereka. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui analisis perbandingan fungsi pembiayaan kesehatan pada jaminan kesehatan nasional di Indonesia, Thailand, dan Singapura. Penelitian ini menggunakan metode literature review yang menggunakan data sekunder dari artikel jurnal akademik (PubMed dan ScienceDirect) dan laporan sistem kesehatan negara termasuk website kementerian kesehatan dan website jaminan kesehatan nasional. Hasil penelitian yang didapatkan adalah terdapat beberapa perbedaan dalam konteks pengumpulan dana, penyatuan dana, dan pembelian pada jaminan kesehatan nasional di ketiga negara tersebut. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Indonesia mengandalkan skema pembiayaan berbasis iuran sosial, sementara Thailand mengandalkan tiga skema asuransi kesehatannya: UCS (Universal Coverage Scheme), CSMBS (Civil Servant Medical Benefit Scheme), SSS (Social Security Scheme). Di sisi lain, Singapura menggunakan pendekatan 3M (Medisave, Medishield, Medifund) yang melibatkan kontribusi perorangan dan pemerintah.

Health financing system plays a central role in the success of national health insurance. Indonesia, Thailand and Singapore have different approaches in managing the health financing function in the context of their national health insurance. The aim of this research is to determine a comparative analysis of the function of health financing in national health insurance in Indonesia, Thailand and Singapore. This research uses a literature review method that uses secondary data from academic journal articles (PubMed and ScienceDirect) and state health system reports including the ministry of health website and the national health insurance website. The research results obtained are that there are several differences in the context of collecting funds, pooling funds, and purchasing national health insurance in the three countries. The Social Security Administering Body (BPJS) for Health in Indonesia relies on a social contribution-based financing scheme, while Thailand relies on three health insurance schemes: UCS (Universal Coverage Scheme), CSMBS (Civil Servant Medical Benefit Scheme), SSS (Social Security Scheme). On the other hand, Singapore uses the 3M approach (Medisave, Medishield, Medifund) which involves individual and government contributions."
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Dewi Satiasari
"Berdasarkan SK Gub DKI Jakarta No. 2086 tahun 2006, 44 Puskesmas di Provinsi DK] Jakarta ditetapkan menjadi unit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daelah ( PPK BLUD ) secara bertahap.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gamharan realisasi anggaran kesehatan bersumber pemerintah provinsi di 42 puskesmas DKI Jakarta untuk periode tahun 2007-2009 paska menerapkan PPK BLUD. Desain penelitian adalah deskriptif. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang berasal dari laporan keuangan puskesmas tahun 2007- 2009.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi anggaran di Puskesmas DKI Jakarta dari tahun 2007 sampai dengan 2009 cenderung meningkat yaitu Rp l7b.l66.506.28l (2007) , Rp 242.295.485.|2l (2008) dan Rp 247.076.8l0.111 (2009). Biaya perkapita berkisar dari USS 2 ( Jakarta Barat ) - USS 4,6 ( Jakarta Pusat ). Total pendapatan BLUD Puskesmasjuga menunjukkan peningkatan yaitu Rp 57.24l.949.0l7,- (2007), Rp 59.779.032.965 ,- (2008) dan Rp 65.745.497.256,- (2009). Realisasi anggaran rata-rata pertahun pada periode 2007-2009 untuk : upaya wajib 80%, program pzioritas 8l,08%. Berdasarkan sifat plogram : Kuratif 58%, preventif 2l%, promotif 0.98%. Berdasarkan jenis kegiatan : UK? 58%, UKM sebesar 22 %, Manajemen 13% dan investasi 6%. Berdasarkan kelompok belanja : BOP 85%. adum 8,56% , modal 5,76%. CRR 46,97%.

Under Decree of the Governor of DKI Jakarta Province No. 2086 ln 2006, 44 health centers in Jakarta Province enacted into units that implement the Financial Management Pattems Regional Public Service Board gradually.
This research aims to reveal the health budget comcs in 42 health centers of the provincial govemment of DKI Jakarta for the period 2007-2009 afler applying Financial Management Panems Regional Public Service Board. The study design is descriptive. Data collected is secondary data derived from the consolidated financial health centers in 2007-2009.
The results showed that the realization of budget in Jakarta Health Center from 2007 to 2009 tended to increase the l76,l66,506,28l IDR (2007), 242,295,481 121 IDR (2008) and 247,076,8l0,l ll IDR (2009). Per capita costs ranged fiom U.S. S 2 (West Jakarta) - U.S. S 4.6 (Central Jakarta). Total revenues Regional Public Service Board PHC also showed an increase of 57,24I,949,0l7 IDR (2007), 59,779,032,965 IDR (2008) and 6S,745,497,256 IDR (2009). Total expenditure per year on average for the period 2007-2009: the effort required 80% 8l.08% priority programs. Based on the nature of the program : Curative 58%, 21% preventive, promotive 0.98%. Based on the types of activities: UKP 58%, 22% SME, investment Management l3% and 6%. Based on expenditure groups: BOP 85%, ADUM 8.56%, 5.76% of capital. CRR 46.97% .
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2009
T34405
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Silmi Yasyfa Sujani P.
"Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis jumlah kebutuhan tenaga Verifikator Medis di Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Dan Pembiayaan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Depok berdasarkan beban kerja. Metode Workload Indicator Staffing Needs (WISN) merupakan metode yang digunakan untuk menghitung kebutuhan tenaga kerja berdasarkan beban kerja. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi menggunakan teknik work sampling untuk mendeskripsikan pola kegiatan, beban kerja, serta proporsi waktu yang digunakan untuk melakukan kegiatan. Selain itu, dilakukan wawancara dan studi dokumentasi. Kemudian, untuk perhitungan kebutuhan tenaga Verifikator Medis menggunakan metode Workload Indicator Staffing Needs (WISN). Hasil dari penelitian didapatkan persentase penggunaan waktu produktif adalah 73,25% yang masih kurang dari standar optimal, yaitu 80%. Penggunaan waktu untuk kegiatan non produktif sebesar 19,53% dan kegiatan pribadi sebesar 7,23%. Berdasarkan perhitungan dengan metode WISN, didapatkan jumlah kebutuhan tenaga adalah sebanyak 1,196 orang atau dibulatkan menjadi 2 orang. Dari hasil penelitian ini disarankan untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja tenaga untuk mengoptimalkan penggunaan waktu kerja dengan meningkatkan kedisiplinan dan semangat kerja. Selain itu, guna mengurangi penggunaan HP untuk keperluan pribadi di jam kerja, dapat dilakukan penambahan fasilitas berupa nomor HP khusus yang digunakan hanya untuk kegiatan produktif.

This study was conducted to analyze the need for Medical Verifiers in the Health Service Section of Referrals and Health Financing of the Depok City Health Office based on workload. The Workload Indicator Staffing Needs (WISN) method is a method used to calculate workforce needs based on workload. This type of research is a qualitative research. Data was collected by observation using work sampling technique to describe the pattern of activities, workload, and the proportion of time used to carry out activities. In addition, interviews and documentation studies were conducted. Then, to calculate the need for Medical Verifiers using the Workload Indicator Staffing Needs (WISN) method. The result of this research is that the percentage of productive time usage is 73.25% which is still less than the optimal standard, which is 80%. The use of time for non-productive activities is 19.53% and personal activities is 7.23%. Based on calculations using the WISN method, the number of personnel needed is 1.196 people or rounded up to 2 people. From the results of this study, it is recommended to increase productivity and work performance to optimize the use of working time by increasing discipline and work spirit. In addition, in order to reduce the use of cellphones for personal purposes during working hours, additional facilities can be made in the form of special cellphone numbers that are used only for productive activities. "
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Harahap, Wulida Gusdani
"Kantor Kesehatan Pelabuhan merupakan penjaga kesehatan di pintu masuknegara. Upaya penyelenggaraan kesehatan di pintu masuk negara harus didukung oleh alokasi pembiayaan kesehatan yang cukup, efektif dan efisien. Analisis pembiayaan kesehatan dan kinerja ditujukan untuk melihat pembiayaan kesehatan dalam mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik WM dan telaah dokumen terkait. Dokumen terkait realisasi belanja dianalisis menggunakan tools Health Account dan ditabulasi dengan tabel pivot. Hasil penelitian menunjukkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan tidak sejalan dengan tugas pokok dan kegiatan yang dilaksanakan. Imbasnya, alokasi pembiayaan kesehatan harus sesuai menu penyusunan perencanaan meskipun peruntukannya terbatas. Penyusunan anggaran memenuhi prinsip penganggaran terpadu dan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah. Meskipun disiasati dengan efektif, pemotongan anggaran berdampak pada capaian kinerja. Pengeluaran pelayanan kesehatan saat ini sebesar 72,8 -88,7 dengan komposisi fungsi pelayanan pelayanan preventif sebesar 50 -64 dan sisanya fungsi tata kelola dan administrasi kesehatan. Pembentukan modal tetap bruto dalam sistem kesehatan sebesar 11 -27 dari total pengeluaran kesehatan. Pelaksanaan UKM cukup baik dalam menggerakkan mesin birokrasi dan sosial namun terkendala koordinasi pada kegiatan pengawasan OMKABA dan pelabuhan/bandar udara sehat. Ketersediaan SDM belum sesuai standar dan distribusinya tidak merata. Revisi UU kekarantinaan kesehatan yang belum disahkan membuat penguatan KKP belum berjalan optimal. Pengelolaan sistem informasi berjalan dengan baik kecuali website yang kurang diperbaharui. Kesimpulan diperoleh pembiayaan kesehatan belum berbasis kinerja untuk mendukung tupoksi. Capaian kinerja belum optimal bukan hanya disebabkan oleh faktor pembiayaan namun kerjasama lintas sektor, dukungan regulasi, SDM dan peran serta masyarakat turut mempengaruhi pencapaian. Direkomendasikan melakukan penyesuaian antara sasaran strategis dan indikator kinerja dengan tupoksi dan pelaksanaan kegiatan, perbaikan dan penyesuaian menu perencanaan, mengadakan perjanjian kerjasama kegiatan pengawasan OMKABA, mengusulkan pengadaan dan pemerataan SDM sesuai standar, mendorong percepatan pengesahan RUU Kekarantinaan Kesehatan melalui konsultasi publik, advokasi yang lebih intensif kepada pihak-pihak terkait di bandara/pelabuhan, memperbaharui website dan memaksimalkan tren media sosial, serta meningkatkan dan memprioritaskan alokasi pembiayaan kegiatan langsung dan yang mengungkit indikator kinerja.

Port Health Office is a health guard at the state's point of entry. Public health strengthening at the point of entry should be supported by adequate, effective and efficient allocation of health financing. Health financing and performance analysis is aimed to analyze health financing related to achieve defined goal performance. This is a qualitative research using indepth interview method and documents review. Expenditure documents were analyzed using Health Account tools and tabulated with pivot tables. The results shows that the strategic objectives and performance indicators set arenot in line with the main tasks and activities undertaken. As the impact, health financing must be allocated based on planning menu although the allocation is limited. Budgeting meets the principles of a unified budgeting and medium term expenditure framework approach. Although budget cuts have been tried to be effectively tackled, they impacts to the performance goals. Current expenditure on health care is 72,8 88,7 with the preventive care is 50 64 and the rest is governance, and health system and financing administration expenditure. Expenditure on gross capital formation in the health care is11 27 of THE Total Health Expenditure. Public health program have been well implemented to empower the bureaucratic and social machines though the controls of drugs, food, cosmetics, medical devices, addictive materials OMKABA and a healthy port airport were not well coordinated. The availability of human resources is not up to standard and the distribution is uneven. Unrevision of the Law on Health Quarantine made the point of entry strengthening not optimal. The management of information system goes well but website is not well updated. Conclusion shows that the health financing is not performance based to support tasks, principal and functions. Goal performance is not optimal due to financing factor, cross sector cooperation, regulation support, human resources and community participation which play important roles in the achievement. It is recommended to make an adjustment between strategic objectives and performance indicators with main tasks and activities undertaken, improvements and adjustments to the planning menu, changes in performance indicators, to conduct agreement on OMKABA controls, to propose procurement and distribution of human resource based on standard, to accelerate the enactment of the revision of Law on Health Quarantine through public consultation, more intensive advocacy to stake holders at the airports ports, update websites and maximize trends social media, as well as increasing and prioritizing funds to finance direct health activity and those that improves performance indicator."
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2018
T51381
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sembiring, Kenedi
"Tesis ini membahas tentang pembiayaan program penanggulangan tuberkulosis (TB) di Dinas Kesehatan Kota Jayapura Tahun 2006 - 2008, tujuannya mendapatkan peta dan gambaran kesenjangan sumber pembiayaan, baik yang bersumber pemerintah maupun donor. Penelitian ini adalah penelitian analitik dengan menggunakan data skunder yang berasal dari dokumcn keuangan dan data primer dari wawancara mendalam dengan pembuat kebijakan. Hasil penelitian menunjukan pembiayaan program TB bersumber dari APBN, Global Fund dan APBD Kota Jayapura yang sebagian besar untuk membayar gaji staf program TB.
Pada tahun 2008 diluar perhitungan gaji, realisasi pembiayaan TB dari berbagai sumber Rp. 478.566.000,-, sedangkan dengan perhitungan KW-SPM kebutuhan normatifnya sebesar Rp.883. 1 07.064, terdapat funding gap yang masih besar yaitu sebewr Rp.404.54l.064,-. Komitmen para pengambil kebijakan anggaran sudah ada, namun belum tergambar dalam besarya alokasi anggaran. Pemerintah Kota Jayapura perlu mewujudkan komitmennya dengan meningkatkan alokasi anggaran TB untuk menutupijimding gap dan kesinambungan program.

This study focus in iinancing analysis of tuberculosis (TB) programs at Jayapura Health District in 2006 - 2008, that lay out financing map and identify funding gap, both budget from government and donors. This research is a analytical approach uses both primary and secondary data. In depth interview with policymakers was taken for primary data and the secondary data from the financial documents at Jayapura Health District. This study finds that linancial sources of stop TB programs is coming from national budget (APBN), donor (Global Fund) and Jayapura district budget (APBD) which is mostly for TB programs staff salary.
In 2008 out of stat? salary, total budget realization for TB programs from all resources budget is Rp.478.566.000,-, where by using KW-SPM accounting system shows budget needed is an amount of Rp.883,l07.064,- showing funding gap amount Rp.404.541.064,-. The commitment among local govemment providers in J ayapura district toward TB program has seemed but still not reflected in the budget allocation sufficiently. Jayapura district government should implement its commitment by increasing sufficient budget allocation for TB program in order to fill funding gap and the sustainability ofthe program.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2009
T32353
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Aji Muhawarman
"[ABSTRAK
Komunikasi adalah faktor penting dalam keberhasilan implementasi
kebijakan dan program pemerintah. Untuk itu peneliti akan menganalisis
formulasi kebijakan komunikasi dalam mendukung pelaksanaan program
pembangunan kesehatan di Indonesia. Beberapa temuan dari riset nasional seperti
Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, dan Riset Kesehatan
Dasar 2013, diperkuat dengan sejumlah penelitian lainnya serta pemberitaan di
media yang menunjukkan bahwa masih terdapat kebijakan dan program kesehatan
yang belum berhasil mencapai target yang antara lain disebabkan tidak
berjalannya fungsi komunikasi secara optimal sehingga masyarakat belum bisa
memahami dan mendukung kebijakan dan program kesehatan pemerintah.
Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan jenis deskriptif,
pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, focus group
discussion (FGD) dan telaah dokumen. Hasil penelitian ini menemukan fakta
bahwa fungsi komunikasi yang dijalankan unit hubungan masyarakat di
Kementerian Kesehatan belum berjalan optimal oleh karena belum adanya
pedoman yang mengatur fungsi komunikasi secara terintegrasi dan komprehensif
dalam hal kelembagaan, kegiatan, tata laksana kerja dan sumber daya. Peneliti
menyarankan kepada sejumlah pihak terkait terutama Pusat Komunikasi Publik
Kementerian Kesehatan agar segera menyusun pedoman komunikasi atau
kehumasan yang dapat mengatur seluruh aspek komunikasi yang diperlukan
dalam meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi selaku hubungan masyarakat,
selain itu juga memperkuat sumber daya agar lebih memadai. Peneliti juga
merekomendasikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika dan
Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi agar menyiapkan berbagai upaya
untuk memperkuat posisi dan peranan hubungan masyarakat dalam pembangunan
nasional.

ABSTRACT
Communication is an important factor in the successful of the
implementation of government policies and programs. Therefore researcher will
analyzes the formulation of communication policy in support of the
implementation of health development program in Indonesia. Some findings in the
national research such as Indonesia Demographic Health Survey (IDHS) in 2012,
and the Basic Health Research in 2013, reinforced by a number of other studies
and news in the media indicate that there are health policies and programs that
have not succeeded in achieving the targets achievements as one of the result is
due to the ineffectiveness of the communication function so that people cannot
understand and will not support the government health policies and programs.
This research uses qualitative methodology with descriptive type, where
data collection is done through in-depth interviews, focus group discussion
(FGD), and literature studies. Results of this research found that communication
functions executed by the public relations unit of the Ministry of Health has not
run optimally because of the lack of an integrated and comprehensive guidelines
governing the communication functions in terms of institutional, activities,
governance and resources. Researcher suggests to the number of related parties,
especially to the Center for Public Communication of the Ministry of Health to
immediately formulate guidelines for communications or public relations to
regulate all aspects of communication required in advancing the implementation
of tasks and functions as public relations, and also strengthens the resources to be
more adequate. Researchers also recommend to the Ministry of Communications
and Informatics and the Ministry of Empowerment of State Apparaturs and
bureaucracy reform to prepare a variety of efforts to strengthen the position and
role of public relations in national development s;Communication is an important factor in the successful of the
implementation of government policies and programs. Therefore researcher will
analyzes the formulation of communication policy in support of the
implementation of health development program in Indonesia. Some findings in the
national research such as Indonesia Demographic Health Survey (IDHS) in 2012,
and the Basic Health Research in 2013, reinforced by a number of other studies
and news in the media indicate that there are health policies and programs that
have not succeeded in achieving the targets achievements as one of the result is
due to the ineffectiveness of the communication function so that people cannot
understand and will not support the government health policies and programs.
This research uses qualitative methodology with descriptive type, where
data collection is done through in-depth interviews, focus group discussion
(FGD), and literature studies. Results of this research found that communication
functions executed by the public relations unit of the Ministry of Health has not
run optimally because of the lack of an integrated and comprehensive guidelines
governing the communication functions in terms of institutional, activities,
governance and resources. Researcher suggests to the number of related parties,
especially to the Center for Public Communication of the Ministry of Health to
immediately formulate guidelines for communications or public relations to
regulate all aspects of communication required in advancing the implementation
of tasks and functions as public relations, and also strengthens the resources to be
more adequate. Researchers also recommend to the Ministry of Communications
and Informatics and the Ministry of Empowerment of State Apparaturs and
bureaucracy reform to prepare a variety of efforts to strengthen the position and
role of public relations in national development s;Communication is an important factor in the successful of the
implementation of government policies and programs. Therefore researcher will
analyzes the formulation of communication policy in support of the
implementation of health development program in Indonesia. Some findings in the
national research such as Indonesia Demographic Health Survey (IDHS) in 2012,
and the Basic Health Research in 2013, reinforced by a number of other studies
and news in the media indicate that there are health policies and programs that
have not succeeded in achieving the targets achievements as one of the result is
due to the ineffectiveness of the communication function so that people cannot
understand and will not support the government health policies and programs.
This research uses qualitative methodology with descriptive type, where
data collection is done through in-depth interviews, focus group discussion
(FGD), and literature studies. Results of this research found that communication
functions executed by the public relations unit of the Ministry of Health has not
run optimally because of the lack of an integrated and comprehensive guidelines
governing the communication functions in terms of institutional, activities,
governance and resources. Researcher suggests to the number of related parties,
especially to the Center for Public Communication of the Ministry of Health to
immediately formulate guidelines for communications or public relations to
regulate all aspects of communication required in advancing the implementation
of tasks and functions as public relations, and also strengthens the resources to be
more adequate. Researchers also recommend to the Ministry of Communications
and Informatics and the Ministry of Empowerment of State Apparaturs and
bureaucracy reform to prepare a variety of efforts to strengthen the position and
role of public relations in national development s;Communication is an important factor in the successful of the
implementation of government policies and programs. Therefore researcher will
analyzes the formulation of communication policy in support of the
implementation of health development program in Indonesia. Some findings in the
national research such as Indonesia Demographic Health Survey (IDHS) in 2012,
and the Basic Health Research in 2013, reinforced by a number of other studies
and news in the media indicate that there are health policies and programs that
have not succeeded in achieving the targets achievements as one of the result is
due to the ineffectiveness of the communication function so that people cannot
understand and will not support the government health policies and programs.
This research uses qualitative methodology with descriptive type, where
data collection is done through in-depth interviews, focus group discussion
(FGD), and literature studies. Results of this research found that communication
functions executed by the public relations unit of the Ministry of Health has not
run optimally because of the lack of an integrated and comprehensive guidelines
governing the communication functions in terms of institutional, activities,
governance and resources. Researcher suggests to the number of related parties,
especially to the Center for Public Communication of the Ministry of Health to
immediately formulate guidelines for communications or public relations to
regulate all aspects of communication required in advancing the implementation
of tasks and functions as public relations, and also strengthens the resources to be
more adequate. Researchers also recommend to the Ministry of Communications
and Informatics and the Ministry of Empowerment of State Apparaturs and
bureaucracy reform to prepare a variety of efforts to strengthen the position and
role of public relations in national development s;Communication is an important factor in the successful of the
implementation of government policies and programs. Therefore researcher will
analyzes the formulation of communication policy in support of the
implementation of health development program in Indonesia. Some findings in the
national research such as Indonesia Demographic Health Survey (IDHS) in 2012,
and the Basic Health Research in 2013, reinforced by a number of other studies
and news in the media indicate that there are health policies and programs that
have not succeeded in achieving the targets achievements as one of the result is
due to the ineffectiveness of the communication function so that people cannot
understand and will not support the government health policies and programs.
This research uses qualitative methodology with descriptive type, where
data collection is done through in-depth interviews, focus group discussion
(FGD), and literature studies. Results of this research found that communication
functions executed by the public relations unit of the Ministry of Health has not
run optimally because of the lack of an integrated and comprehensive guidelines
governing the communication functions in terms of institutional, activities,
governance and resources. Researcher suggests to the number of related parties,
especially to the Center for Public Communication of the Ministry of Health to
immediately formulate guidelines for communications or public relations to
regulate all aspects of communication required in advancing the implementation
of tasks and functions as public relations, and also strengthens the resources to be
more adequate. Researchers also recommend to the Ministry of Communications
and Informatics and the Ministry of Empowerment of State Apparaturs and
bureaucracy reform to prepare a variety of efforts to strengthen the position and
role of public relations in national development s, Communication is an important factor in the successful of the
implementation of government policies and programs. Therefore researcher will
analyzes the formulation of communication policy in support of the
implementation of health development program in Indonesia. Some findings in the
national research such as Indonesia Demographic Health Survey (IDHS) in 2012,
and the Basic Health Research in 2013, reinforced by a number of other studies
and news in the media indicate that there are health policies and programs that
have not succeeded in achieving the targets achievements as one of the result is
due to the ineffectiveness of the communication function so that people cannot
understand and will not support the government health policies and programs.
This research uses qualitative methodology with descriptive type, where
data collection is done through in-depth interviews, focus group discussion
(FGD), and literature studies. Results of this research found that communication
functions executed by the public relations unit of the Ministry of Health has not
run optimally because of the lack of an integrated and comprehensive guidelines
governing the communication functions in terms of institutional, activities,
governance and resources. Researcher suggests to the number of related parties,
especially to the Center for Public Communication of the Ministry of Health to
immediately formulate guidelines for communications or public relations to
regulate all aspects of communication required in advancing the implementation
of tasks and functions as public relations, and also strengthens the resources to be
more adequate. Researchers also recommend to the Ministry of Communications
and Informatics and the Ministry of Empowerment of State Apparaturs and
bureaucracy reform to prepare a variety of efforts to strengthen the position and
role of public relations in national development s]"
2015
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>