Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bangunan-bangunan gedung merupakan kontributor terbesar konsumsi energi di berbagai negara. Konsumsi energi ini telah menyebabkan masalah serius seperti pemanasan global. Salah satu upaya mengurangi dampak pemanasan global adalah dengan pembangunan green building. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh terhadap percepatan implementasi green building di DKI Jakarta ditinjau dari perspektif owner dan developer serta melakukan strategi penyelesaian. Hasil AHP menunjukkan bahwa faktor efisiensi energi bangunan, regulasi pemerintah mengenai energi bangunan, pendidikan green building dan nilai investasi green building merupakan empat faktor peringkat teratas yang perlu dilakukan strategi tepat terhadap percepatan implementasi green building.

---

Buildings are the largest contributor of energy consumption in various countries. Energy consumption has led to serious problems such as global warming. One effort to reduce the impact of global warming is with green building construction. This study aims to determine what factors affect the acceleration of the implementation of green building in Jakarta viewed from the perspective of owners and developers as well as perform settlement strategy. AHP results indicate that buildings energy efficiency, government regulations regarding building energy, green building education and green building investment value factor as top four ranking factors that need to be done strategy to accelerate the implementation of green building."

"Rendahnya penerapan green building melalui sertifikasi bangunan di Jakarta menyebabkan rendahnya capaian target reduksi emisi gas rumah kaca di tahun 2020 pada sektor energi melalui efisiensi penggunaan energi pada bangunan komersil yang hanya 37.789 ton CO2e (0,72%) dari target 5.26 juta ton CO2e pada 2030 dan menyebabkan Jakarta berpotensi mengalami dampak bencana akibat perubahan iklim. Rendahnya penerapan green building disebabkan oleh adanya hambatan pada penerapannya. Pemberian insentif dikenali sebagai solusi dalam mengatasi hambatan serta memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan penerapan green building yang belum dapat diterapkan di Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor hambatan dan bentuk insentif serta hubungan pengaruhnya terhadap tingkat penerapan green building melalui analisis jalur dengan menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) yang selanjutnya digunakan untuk merumuskan rekomendasi peningkatan kebijakan pemberian insentif menggunakan analisis kebijakan publik. Data penelitian dikumpulkan dari 101 responden yang berasal dari institusi pengembang/pemilik, konsultan, kontraktor dan pemerintah yang memiliki pengalaman dalam penerapan green building. Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa pemberian insentif non finansial direkomendasikan sebagai bentuk insentif yang efektif untuk diberikan karena memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat penerapan green building, hambatan biaya dan risiko serta hambatan pengetahuan dan informasi dimana kedua hambatan tersebut diidentifikasi memiliki pengaruh signifikan dalam menghambat penerapan green building di Jakarta. Pada penelitian ini dapat disimpulkan pemberian insentif dapat meningkatkan penerapan green building di Jakarta melalui peningkatan kebijakan yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk insentif non finansial yaitu berupa percepatan perizinan, bantuan asisitensi teknis, promosi dan penghargaan dari pemerintah. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pembuat kebijakan dan praktisi untuk merumuskan kebijakan pemberian  insentif yang efektif pada penerapan green building di Jakarta.

---

The low implementation of green building through building certification in Jakarta has resulted in the low achievement of the target of reducing greenhouse gas emissions in 2020 in the energy sector through efficient use of energy in commercial buildings, which is only 37,789 tons of CO2e (0.72%) of the target of 5.26 million tons of CO2e in 2030 and causing Jakarta to potentially experience the effects of a disaster due to climate change. Barriers to implementation may cause a low number of green building-certified buildings in Jakarta. Providing incentives is recognized as a solution to overcoming barriers and significantly influences the application of green building, which still needs to be implemented in Jakarta. This study aims to identify the inhibiting factors and forms of incentives as well as their influence on the level of implementation of green building through path analysis using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM), which is then used to formulate recommendations for increasing incentive policies using public policy analysis. Research data were collected from 101 respondents from developer/owner institutions, consultants, contractors, and the government who have experience implementing green buildings. In this study, the results obtained were that the provision of non-financial incentives was recommended as an effective form of incentive to be given because it has a significant influence on the level of green building implementation, cost, and risk barriers, as well as knowledge and information barriers where both of these barriers were identified as having a significant influence on hindering the implementation of green building in Jakarta. In this study, incentives can increase the implementation of green buildings in Jakarta through policy improvements in the form of non-financial incentives, namely expedited permits, technical assistance, promotions, and awards from the government. This research is expected to assist policymakers and practitioners in formulating effective incentive policies for implementing green buildings in Jakarta."

"Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia memiliki perkembangan pembangunan fisik yang cukup pesat. Beberapa area di perkotaan belum secara intensif untuk mengalokasikan sebagai ruang publik, melainkan semakin banyaknya pembangunan seperti mall, perkantoran, dan perhotelan. Dengan adanya pembangunan yang cukup pesat tersebut, Kota Jakarta membutuhkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan. Kebijakan publik mengenai RTH di wilayah perkotaan memiliki nilai estetika dan sekaligus sebagai wahana interaksi sosial bagi penduduk di perkotaan. Sulitnya pembebasan lahan dan kurangnya komitmen para pemangku kepentingan untuk meningkatkan lahan RTH menjadi kendala untuk mencapai target pengalokasian lahan RTH sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan RTH di DKI Jakarta dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Penulis menggunakan model teori implementasi yang dikembangkan oleh Merilee S. Grindle. Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivis dengan metode kualitatif dnegan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan beberapa pihak terkait. Hasil penelitian diperoleh (1) implementasi kebijakan ruang terbuka hijau oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum sepenuhnya sempurna; (2) beberapa kendala diantaranya pembebasan lahan dan belum ada peraturan mengenai Masterplan RTH DKI Jakarta yang dapat menunjang penyelenggaraan penataan RTH di DKI Jakarta menjadi faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di DKI Jakarta.

---

DKI Jakarta Province as the Capital of the Republic of Indonesia has a fairly rapid development of physical development. Some areas in urban areas have not been intensively allocated as public spaces, but more and more development such as malls, offices, and hospitality. With this rapid development, the City of Jakarta needs Green Open Space (RTH) to maintain the harmony and balance of the ecosystem of the urban environment.

Public policy regarding open green space in urban areas has aesthetic value and is also a vehicle for social interaction for urban residents. The difficulty of land acquisition and the lack of commitment of stakeholders to increase green open land is an obstacle to achieving the target of allocating green space according to Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning.

The purpose of this study is to analyze the implementation of green open space policy in DKI Jakarta and what factors influence it. The author uses an implementation theory model developed by Merilee S. Grindle. This study uses a postpositivist approach with qualitative methods with data collection techniques in the form of in-depth interviews with several related parties.

The results of the study were obtained (1) the implementation of the green open space policy by the DKI Jakarta Provincial Government has not been fully perfect; (2) some constraints including land acquisition and there are no regulations regarding the DKI Jakarta Open Space Plan that can support the implementation of green open space arrangements in DKI Jakarta are the inhibiting factors that affect the implementation of green open space policies in DKI Jakarta."

"Perkembangan kota Jakarta yang pesat mengakibatkan semakin terbatasnya lahan untuk pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat yang berada pada bangunan dan berkurangnya RTH ini mengakibatkan meningkatnya suhu udara di perkotaan. Penghijauan di atap dapat dijadikan alternatif pemenuhan RTH pada bangunan, diantaranya green roof dan roof garden melalui nilai green factor yang dapat diterapkan, namun green roof biasanya membutuhkan biaya produksi dan pemeliharaan awal yang lebih tinggi dibandingkan roof garden. Roof garden dapat lebih dimanfaatkan menjadi roof farming seiring meningkatnya kebutuhan akan pangan. Selain itu, roof farming dapat menurunkan suhu sebagai manfaat thermal baik bagi bangunan maupun lingkungan sekitarnya. Penelitian ini dilakukan untuk menetapkan nilai green factor dari roof farming dan mengeksplorasi manfaat thermal serta manfaat lebih lanjut dari manfaat thermal yang dihasilkan oleh roof farming. Penelitian dilakukan pada 2 (dua) studi kasus melalui simulasi Autodesk Revit 2023 dan pengukuran di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa roof farming dapat memiliki nilai green factor yang lebih besar daripada roof garden (0,65) yaitu 1,15-1,35. Selain dapat memenuhi kebutuhan RTH pada bangunan, roof farming dapat memberikan manfaat lebih terkait produksi pangan yang dihasilkan. Lebih lanjut lagi, roof farming dapat memberikan penurunan suhu yang signifikan sebagai manfaat thermal yaitu sebesar rata-rata 14,1°C untuk permukaan atap bangunan yang dalam penerapan lebih luas dapat mengurangi beban pendingin udara dan 4,4°C untuk suhu ruang outdoor sekitar atap yang dalam skala yang lebih besar dapat mengurangi pulau panas perkotaan (Urban Heat Island). Oleh karena itu, roof farming dapat dijadikan strategi yang efektif dalam pemenuhan RTH bangunan dan penurunan suhu di kota Jakarta.

---

The rapid development of the city of Jakarta has resulted in increasingly limited land for fulfilling private Green Open Spaces (GOS) located in buildings and this reduced GOS has resulted in increasing air temperatures in cities. Greening on roofs can be used as an alternative to fulfilling green open space in buildings, including green roofs and roof gardens through applicable green factor values, but green roofs usually require higher initial production and maintenance costs than roof gardens. Roof gardens can be further utilized as roof farming as the need for food increases. In addition, roof farming can reduce temperature as a thermal benefit for both the building and the surrounding environment. This research was conducted to determine the green factor value of roof farming and explore the thermal benefits and further benefits of the thermal benefits generated by roof farming. The research was conducted on 2 (two) case studies through Autodesk Revit 2023 simulations and measurements in the field. The results showed that roof farming can provide a greater green factor value than a roof garden (0.65), namely 1.15-1.35. Besides being able to fulfill the building’s green open space, roof farming can provide more benefits related to the production of food produced. Furthermore, roof farming can provide a significant temperature reduction as a thermal benefit, which is an average of 14.1°C for the roof surface of buildings which a large scale can reduce air conditioning loads and 4.4°C for ambient roof outdoor room temperatures that on a larger scale can reduce Urban Heat Island. Therefore, roof farming can be used as an effective strategy in fulfilling building green open space and reducing temperature in the city of Jakarta."

"Kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Indonesia menggantikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) melalui Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021. Diresmikan pada 2 Februari 2021, kebijakan ini berdampak pada penyederhanaan regulasi perizinan bangunan agar lebih efisien dan transparan, mengurangi birokrasi, mempercepat proses perizinan, serta sistem retribusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak, tantangan, dan strategi pemerintah provinsi DKI Jakarta menjalankan kebijakan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan dari Kementerian PUPR, Bapenda, DPMPTSP, DCKTRP, Asosiasi Pengembang, dan Akademisi DKI Jakarta. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi implikasi, tantangan, dan strategi  yang dihadapi oleh Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan kebijakan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari sisi pemerintah pusat, dinas pemerintah daerah, akademisi, dan asosiasi pengembang. Prosedur yang lebih sederhana, cepat, dan memberikan kemudahan berusaha menjadi peluang apabila kebijakan PBG ini diterapkan oleh DKI Jakarta. Sementara itu, tantangan yang harus dihadapi yaitu penyesuaian kembali dengan sistem baru dari pusat, pembuatan regulasi serta saran prasarana yang memadai dan mendukung pelaksanaan. Penelitian ini memberikan rekomendasi strategi yaitu identifikasi masalah, sosialisasi, kapasitas SDM, dan pengembangan sarana. 

---

The Building Approval Policy (PBG) in Indonesia replaces the Building Permit (IMB) through Government Regulation No. 16 of 2021. Launched on February 2, 2021, this policy aims to streamline building permit regulations for greater efficiency and transparency, reduce bureaucracy, expedite the licensing process, and improve the retribution system. This study aims to examine the impacts, challenges, and strategies of the DKI Jakarta provincial government in implementing the retribution policy of the Building Approval (PBG). The research employs a qualitative approach with data collection techniques including field studies through in-depth interviews and literature reviews from the Ministry of Public Works and Housing (PUPR), Bapenda, DPMPTSP, DCKTRP, Developer Associations, and Academics of DKI Jakarta. The study successfully identifies the implications, challenges, and strategies faced by the DKI Jakarta Province in implementing the retribution policy of Building Approval (PBG) from the perspectives of the central government, local government departments, academics, and developer associations. A simpler, faster procedure that facilitates business activities becomes an opportunity if this PBG policy is implemented by DKI Jakarta. Meanwhile, the challenges to be faced include adapting to the new system from the central government, creating adequate"

"Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan PBB-P2 di DKI Jakarta dengan menggunakan teori dari Edward III. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk melakukan analisis implementasi kebijakan PBB-P2 di DKI Jakarta, hal-hal yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut di DKI Jakarta, serta dampak terhadap penerimaan Pajak Daerah di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah dari faktor-faktor implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi, faktor yang paling memiliki masalah di DKI Jakarta dalam pemungutan PBB-P2 adalah sosialisasi dan sumber daya manusia. Faktor pendukung dalam kebijakan ini adalah koordinasi antar instansi, karakteristik DKI Jakarta sebagai ibukota negara, sarana dan prasarana, serta dukungan wajib pajak PBB-P2. Faktor penghambat yang timbul adalah sumber daya manusia dan data realisasi penerimaan. Implementasi kebijakan ini memiliki dampak yang positif terhadap keuangan DKI Jakarta secara umum

---

This research discusses about the implementation of Building and Land Taxes Policy in DKI Jakarta with Edward III theory. This research aims to analyze the implementation of Building and Land Taxes in DKI Jakarta, analyze about the factors that supporting and inhibiting the implementation in DKI Jakarta, and the impact toward to regional tax revenue. The result of this research show that from the implementation factors; communication, resources, dispotition, and bureaucracy, the socialiszation and resources factor are the most problem factors. Supporting factors on that policy are coordination between institutions, DKI Jakarta’s characteristics as capitol region, infrastructure, and taxpayers support. Inhibiting factors are resources, account receivable data, and revenue realisation data. This implementation policy has positive impact for general Jakarta’s finance"

"Skripsi ini membahas mengenai Implementasi Kebijakan Sosialisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di DKI Jakarta. Dengan disahkannya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD maka BPHTB menjadi Pajak Daerah Kabupaten/ Kota. Pajak tersebut sebelumnya merupakan pajak pusat dengan sistem bagi hasil. Pokok permasalahan penelitian ini adalah implementasi sosialisasi BPHTB di DKI Jakarta. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya adalah Implementasi Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak adalah melalui penyuluhan dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak dalam meningkatkan kepatuhan Wajib pajak adalah dengan berkoordinasi dengan pihak Notaris.

---

This thesis discusses the implementation of socialization Duty on the Acquisition of Land and Building Right (BPHTB) in Jakarta. With the enactment of legislation Number 28 year 2009 about regional tax and retribution. Previously the tax was administrated by the government with the revenue sharing system. The subject of this research is the implementation of socialization BPHTB in Jakarta. Researchers used a qualitative approach. The results of the study are implementation conducted by the Department of Tax Services is through counseling and efforts made by the Department of Tax Services is to coordinate with the notary."

"Kebijakan pembebasan BPHTB dengan NJOP sampai dengan 2 Milyar Rupiah atas jual beli, hibah dan hibah waris telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak 13 Oktober 2016. Sebagai solusi atas mahalnya biaya sertifikasi tanah dan fakta bahwa masih terdapat 20,64% cakupan wilayah di Provinsi DKI Jakarta yang belum di sertifikasi. Kebijakan yang telah dibuat ini perlu dianalisis keberhasilan pengimplementasiannya. Keberhasilan impelementasi dapat dilihat dari substansi kebijakan dan konteks kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan, berdasarkan aspek substansi kebijakan, bahwa seluruh rumusan kebijakan pembebasan BPHTB dibuat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta namun dalam penyusunannya tetap melalui kajian dan analisis kondisi lapangan. Dari aspek konteks implementasi kebijakan, implementasi kebijakan pembebasan BPHTB di Provinsi DKI Jakarta memperhatikan kodisi politik dan pemerintahan yang sedang berkuasa, serta fragmentasi pemegang otoritas yang ada. Kebijakan pembebasan BPHTB di DKI Jakarta juga berperan dalam mendukung Kebijakan Ekonomi Jilid III sebagai upaya untuk percepatan sertifikasi hak atas tanah dan bangunan.

---

Land and Building Title Transfer Duty Free Policy has been issued by The Goverment Special Capital Region of Jakarta since October 13, 2016. As a solution to the high cost of land certification and the fact that there are still 20.64% of coverage in Special Capital Region of Jakarta that have not been certified. The success of its policy’s implementation is need to be analyzed. Successful implementation of the Land and Building Title Transfer Duty Free policy can be analyzed by the content of policy and context of implementation aspects. This research shows that, according to the content of policy aspect, all the policy formulations of Land and Building Title Transfer Duty Free Policy was made by Special Capital Region of Jakarta, although the formulation remained through the field study and analysis of the conditions. From the context of implementation aspect, the implementation of Land and Building Title Transfer Duty Free Policy took the political and governmental condition into consideration, as well as the fragmentation of the existing authorities. Land and Building Title Transfer Duty Free Policy is also play a role in supporting the Economic Package Vol. 3 as a bridge to acceleration of certification of land and building rights especially in Special Capital Region of Jakarta."

"Penelitian ini membahas mengenai implementasi strategi peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro,kecil dan menengah oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, UMKM Serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi strategi peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro,kecil dan menengah oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, UMKM Serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta. Teori yang digunakan adalah manajemen strategi, capacity building, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivist dengan melakukan wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi strategi peningkatan kapasitas pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, UMKM serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari delapan indikator yang digunakan, hanya dua indikator yang terpenuhi sedangkan enam indikator lainnya tidak terpenuhi.

---

This research discusses about Implementation of Capacity Building Strategy for Micro, Small and Medium Enterprises by The Center of Education and Training, Cooperative, SME and Trade, DKI Jakarta Province. The purpose of this research is to analyze implementation of capacity building strategy for Micro, Small and Medium Enterprise by The Center of Education and Training, Cooperative, SME and Trade, DKI Jakarta Province. Theories which are used to analyze in this research are strategic management, capacity building and Small Medium Enterprise. The approach used in this research is post positivist paradigm with in-depth interview, observation and document study.

The result of this research shows that the implementation of a capacity building strategy for Micro, Small and Medium Enterprises by the Centre for Education and Training, Cooperative, SME and Trade, DKI Jakarta Province has not been going well. This can be seen from eight indicators used, only two indicators were fulfilled, while six other indicators were not fulfilled."

"Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang mengamanatkan bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 % dari wilayah kota. Sedangkan RTH yang dimiliki oleh Jakarta baru mencapai 9.6 %. Pada kota-kota besar yang terlanjur sudah berkembang seperti Jakarta sulit memenuhi target tersebut termasuk di dalamnya RTH Pemakaman. Jakarta mengalami krisis lahan pemakaman dimana sudah banyak areal pemakaman yang penuh dan terjadi alih fungsi guna lahan. Hal ini menuntut penelitian untuk mencari faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan penataan ruang pada RTH dengan fokus areal pemakaman di Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivism/ kuantitatif. Pengumpulan data sekunder dan wawancara mendalam dilakukan pada pihak pemerintah, swasta dan masyarakat. Faktor-faktor diperoleh dalam proses penelitian adalah ketersediaan anggaran, regulasi penataan ruang, struktur organisasi dan dukungan politik. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketersediaan anggaran terbatas, regulasi penataan ruang menyimpang, struktur organisasi belum mendukung, dan dukungan politik tidak konsisten dalam membela kepentingan umum.

---

The Law Number 26 of the Year 2007 on space management mandates that the proportion of the green open space in the city area is at least 30% out of the city area. Meanwhile, the Green Open Space (GOS) owned by Jakarta only reaches 9.6%. In the big cities which have been developed like Jakarta, it is difficult to accomplish the target, including the target on the Cemetery GOS. Jakarta suffers from the cemetery land crisis as many cemetery areas are full, and the function of some of these cemetery areas has been altered. This situation requires research to seek for factors influencing the implementation of the space management policy on the GOS with the focus of the cemetery area in Jakarta.

This research uses the positivism/quantitative approach. The secondary data collection and the in-depth interview were conducted to the government, the private sector, and the society. The factors obtained in the research process are the budget availability, the space management regulations, the organizational structure, and the political support. The research results show that the budget availability is limited, the space management regulations deviate, the organizational structure has not supported, and the political support is not consistent in defending public interests."