Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini menganalisis dampak pariwisata terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode fixed-effect dengan menggunakan data panel dari 33 propinsi di Indonesia selama periode 2007-2012. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pariwisata, yang diukur dengan menggunakan variabel kedatangan wisatawan asing dan domestik, secara signifikan mengurangi kemiskinan di Indonesia, sementara indikator lain seperti infrastruktur, akses rumah tangga terhadap perangkat modern dan PDRB per kapita secara signifikan juga mengurangi kemiskinan. Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah harus mendorong proses pengembangan pariwisata dalam mempertimbangkan inisiatif dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia.

---

This study estimates the causal impact of tourism and other macroeconomics indicators on poverty alleviation in Indonesia. This study employs fixed-effect method with panel data from 33 Indonesian provinces from 2007 to 2012. The result of this study shows that tourism, as measured by foreign and domestic tourist arrivals, significantly alleviate poverty in Indonesia, while infrastructure, access of household to modern devices and regional GDP per capita significantly reduce poverty. These findings suggest that government should encourage tourism development process in considering pro-poor initiatives."

"Para pengamat ekonomi telah meneliti hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan sejak beberapa dekade yang lalu. Sehingga, banyak teori dan bukti empiris telah ditemukan sejak saat itu. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kaitan antara Dana Otonomi Khusus (Otsus) sebagai salah satu jenis pengeluaran pemerintah, dengan indikator-indikator kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan di Provinsi Aceh, melibatkan panel data dari 30 provinsi dalam periode 2002-2018. Metode sintetik kontrol digunakan karena model dimaksud biasanya digunakan pada kasus-kasus intervensi kebijakan pemerintah dalam studi kasus perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana otsus berperan penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan akses sanitasi yang aman, dan menaikkan tingkat penerimaan siswa sekolah menengah atas. Namun demikian, tidak ada hubungan yang jelas antara alokasi dana otsus dan akses air bersih.

---

Economists have talked about government expenditure and its relation with poverty, health, and education from decades ago. Indeed, many theories and empirical evidence have been conducted since then. This study aims to evaluate relationship between one type of government spending, Special Autonomy Fund (SAF), and poverty, health, and education indicators in Aceh province, Indonesia, using panel dataset of 30 provinces in 2002-2018 period. Synthetic Control Method (SCM) is used as the model, since it is commonly applied to the cases of policy intervention in comparative case studies. This paper discovers that the SAF lowers poverty rate, escalate access to safe sanitation, and improve net enrollment ratio of senior secondary school. Nevertheless, there is no prominent association between SAF allocation and access to safe water."

"Studi ini mengevaluasi dampak suntikan modal yang diberikan oleh Negara kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia melalui PMN (Penambahan Penyertaan Modal Negara) terhadap kinerja perusahaan, yang diukur dengan rasio return on asset. Salah satu tantangan utama dalam upaya evaluasi ini adalah adanya masalah endogenitas dalam alokasi PMN, karena kecenderungan dan besaran alokasi PMN mempunyai hubungan struktural dengan peruntukan penggunaan PMN sebagaimana diatur dalam peraturan Kementerian BUMN.Adapun Kontributor lain terhadap endogenitas adalah potensi pengaruh politik dalam pengambilan keputusan manajerial dan keuangan di BUMN dari berbagai lembaga pemerintah, khususnya Kementerian BUMN, yang juga mencakup bagaimana PMN dialokasikan ke BUMN. Studi ini menggunakan strategi regresi variabel instrumental untuk mengatasi masalah endogenitas. Pengamatan longitudinal terhadap informasi keuangan auditan BUMN dan data petahana CEO sebagai proksi pengaruh politik digunakan, dengan pengamatan dari tahun 2013 hingga 2021. Lebih khusus lagi, pada spesifikasi estimasi, penelitian ini memilih Pooled Fixed Effect Instrumental Variable (FEIV) sebagai variabel utama. spesifikasi untuk memasukkan variabel invarian waktu seperti efek tetap sektoral.Hasil estimasi menunjukkan bahwa PMN tidak mempunyai pengaruh signifikan secara statistik terhadap kinerja BUMN yang diukur dengan rasio return on assets. Studi ini juga menemukan bahwa posisi CEO yang menjabat secara statistik signifikan dalam menjelaskan endogenitas PMN, dimana BUMN yang dipimpin oleh CEO yang menjabat cenderung menerima lebih banyak PMN dibandingkan BUMN yang dipimpin oleh CEO yang tidak menjabat. Berdasarkan hasil estimasi tersebut, perlu dilakukan kajian ulang terhadap penyertaan modal negara melalui PMN, karena pendekatan yang dilakukan saat ini tidak mampu meningkatkan kinerja BUMN. Untuk memitigasi pengaruh politik, pemerintah harus menetapkan pengaturan kelembagaan dan pedoman yang jelas dengan prinsip akuntabilitas dalam perekrutan CEO.

---

This study evaluates the impact of capital injection provided by the State into state-owned enterprises (SOEs) in Indonesia through PMN (Penambahan Penyertaan Modal Negara) on firms’ performance, as measured by return on asset. One immediate challenge that emerged in attempting the evaluation is the presence of endogeneity in PMN allocation, as the propensity and the size of PMN allocation have a structural relation with the designation of use of PMN as laid out in the Ministry of SOEs’ regulation. The other contributor to the endogeneity is the potential for political influence in the managerial and financial decision-making in SOEs from the various government bodies, particularly the Ministry of SOEs’, which also extends to how PMNs are allocated among SOEs’. The study employs an instrumental variable regression strategy to overcome the endogeneity issues. A longitudinal observation of audited financial information of SOEs and CEO incumbency data as a proxy for political influence is used, with observations from 2013 to 2021. More specifically, on estimation specification, the study chose Pooled Fixed Effect Instrumental Variable (FEIV) as the main specification to allow for the inclusion of time-invariant variables such as sectoral fixed effect. The estimation result indicates that PMN has no statistically significant impact on SOEs’ performance, as measured by their return on assets ratio. The study also found that CEO incumbency is statistically significant in explaining the endogeneity of PMN, where SOEs led by incumbent CEOs tend to receive more PMN compared to those led by non-incumbent CEOs. Considering these estimation results, a reassessment of state capital injection through PMN is necessary, as the current approach does not improve SOE performance. To mitigate political influence, the government should establish institutional arrangements and clear guidelines with accountability principles for CEO recruitment."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal terhadap program Belanja Anti Kemiskinan yaitu Belanja Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Belanja Bantuan Kesehatan Penduduk Miskin (BKES) dalam kurun waktu tahun 2014 s.d. 2016 di seluruh kabupaten/kota Indonesia. Dua program tersebut merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan realisasi dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah khususnya dalam rangka mengurangi kemiskinan. Untuk mengevaluasi BSM dan BKES, penelitian ini menggunakan 4 (empat) buah model ekonometri. Berdasarkan hasil kajian, masing-masing program belanja menunjukkan pengaruh yang berbeda-beda: alokasi atas belanja anti kemiskinan untuk Belanja Bantuan Siswa Miskin dipengaruhi secara positif oleh DAK dan DBH; dan untuk alokasi Belanja Kesehatan Penduduk Miskin dipengaruhi secara positif oleh DAU dan dipengaruhi secara negatif oleh DAK. Melalui penelitian ini program Bantuan Siswa Miskin menunjukkan pengaruh signifikan dalam menurunkan kemiskinan, namun hal ini tidak berlaku secara umum karena tergantung dengan indikator kemiskinan yang digunakan. Perbedaan tersebut dapat terlihat dalam beberapa kasus yang diuji melalui simulasi dari beberapa model yang menunjukkan terdapat variasi perubahan atas komponen DAU dan DAK untuk belanja anti kemiskinan yang mempengaruhi besaran alokasi belanja tergantung dari kapasitas masing-masing daerah. Berdasarkan hasil penelitian, program belanja BSM menunjukkan hasil yang efektif dalam menurunkan kemiskinan, sehingga perlu untuk tetap dilanjutkan dengan mempertimbangkan pada kebutuhan dan karakteristik daerahnya seperti ukuran pendidikan dan kesehatan agar tepat sasaran. Selain itu pula alokasi DAU perlu terus ditingkatkan dan disalurkan secara tepat waktu agar alokasi belanja anti kemiskinan tetap terjaga secara efektif dan efisien.

---

ABSTRACTThis research aims to analyze the effect of fiscal decentralization policies on the Anti Poverty Expenditure program, namely Poor Student Assistance (BSM) Expenditure and Poor Population Health Assistance (BKES) Expenditure in the year of 2014 until the year of 2016 in all districts/cities of Indonesia. The two programs are part of the realization of the implementation of the realization of central government transfer funds to local governments, especially to reducing poverty. To evaluate the BSM Expenditure and the BKES Expenditure, this research uses 4 (four) econometric models. Based on the results of the study, each expenditure program showed different effects: the allocation of anti-poverty expenditure for BSM was positively influenced by DAK and DBH; and for the allocation of BKES was affected positively by DAU, and negatively affected by DAK. Through this research the Poor Student Assistance program shows a significant effect in reducing poverty, but this does not apply in general because it depends on the poverty indicators used. This difference can be seen in a number of cases tested through simulations of several models which show that there are variations in changes to the DAU and DAK components for anti-poverty expenditure that affect the amount of expenditure allocation depending on the capacity of each region. Based on the results of the research, the BSM expenditure program shows effective results in reducing poverty, so it needs to be continued by considering the needs and characteristics of each region, as well as consideration of the size of education and health in the region. Furthermore, the DAU allocation needs to be continued increased and distributed to the regions in a timely manner so the anti-poverty expenditure preserved effectively and efficiently."

"Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengkaji dampak dari perkembangan perdagangan internasional di Indonesia terhadap pencapaian Sustainable Development Goals dengan menggunakan data panel 33 provinsi selama periode 2009-2019. Analisis didasarkan bukti empiris pada empat indikator pembangunan ekonomi berkelanjutan yaitu PDRB perkapita, ketimpangan, kemiskinan dan ketenagakerjaaan yang berfokus di sektor manufaktur. Dikarenakan indikator tersebut memiliki hubungan yang simultan, maka model diestimasi dengan teknik ekonometrika Two Stage Least Square and Instrumental Variable. Hasil regresi dalam penelitian mengindikasikan bahwa dengan adanya keterbukaan perdagangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui PDRB perkapita. Begitu pun hasil yang baik pada indikator ketenagakerjaan, dengan adanya keterbukaan perdagangan mendorong penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur. Namun, hasil yang sebaliknya ditemukan untuk indikator kemiskinan dan ketimpangan, hasil regresi menujukkan keterbukaan perdagangan belum berdampak signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa manfaat dari perdagangan belum terdistribusi sampai ke masyarakat miskin sehingga tidak memberikan dampak secara langsung untuk kedua indikator tersebut. Akan tetapi ditemukan bahwa secara tidak langsung efek keterbukaan perdagangan melalui interaksi dengan share of labor manufacturing membuat ketimpangan menurun meskipun interaksi ini juga memberikan efek yang negatif pada pertumbuhan ekonomi.

---

This study is to examine the impact of the development of international trade in Indonesia on the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) using panel data from 33 provinces during the 2009-2019 period. The analysis is based on empirical evidence on four indicators of sustainable economic development: GDP per capita by province, inequality, poverty and employment focus on the manufacturing sector. Because these indicators have a simultaneous relationship, the model is estimated using the Two Stage Least Square and Instrumental Variable. The results of the regression in the study indicate that the existence of trade openness has a significant effect on increasing economic growth through per capita GDP. For employment, the existence of trade openness also encourages employment in the manufacturing sector. However, the opposite results were found for indicators of poverty and inequality, the regression results show that trade openness has not had a significant impact. This indicates that the benefits of trade have not been distributed to the poor, so it does not have a direct impact on both indicators. But this study, it was found that indirectly the effect of trade openness through interaction with the share of labor manufacturing makes inequality decrease even though this interaction also has a negative effect on economic growth."

"ABSTRAKStudi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kawasan perlindungan laut(KPL) di Indonesia terhadap kemiskinan. Panel data dari tahun 2006 – 2010 untuktingkat kabupaten, dan dari tahun 2005-2010 untuk tingkat provinsi diestimasidengan metode efek tetap. Indikator kemiskinan yang digunakan adalah P0, P1 danP2. Selain KPL, digunakan juga pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan populasisebagai variabel bebas untuk mengontrol karakteristik wilayah. Hasil estimasimenunjukkan hubungan negatif antara KPL dan kemiskinan untuk hampir semuaindikator kemiskinan dan definisi KPL. Artinya KPL berkontribusi terhadappengentasan kemiskinan. Studi ini juga menunjukkan bahwa pertumbuhanekonomi dan pertumbuhan populasi merupakan determinan dari kemiskinan

---

ABSTRACTThe main purpose of this study is to examine whether marine protected areas(MPAs) in Indonesia have an impact on poverty alleviation. It takes municipalityand province as unit of analysis, and employs a panel data set from 2006 to 2010for municipality level and from 2005 to 2010 for province level. In the estimation,there are 294 municipalities and 33 provinces are involved. The fixed effect modelis employed in order to control for regional and municipality characteristics. Asoutcome variables different measures of poverty are considered and comparedsuch as the poverty headcount index, the poverty gap, and the poverty severity.The primary independent variable is MPAs, which is defined using differentdefinitions such as the share of MPAs, an indicator for the presence of MPAs, andthe absolute size of MPAs. Population growth and GRDP growth are the otherindependent variables which control for regional socioeconomic characteristics.The results show a significant impact of MPAs on poverty reduction. It isdemonstrated by the negative relationship between MPAs and the povertymeasures for almost all indicators of poverty and MPA definition. On average,protection of marine areas gives contribution on poverty alleviation. BeyondMPAs, this paper also confirms existing findings about poverty dynamics.Characteristics of the region, economic growth and population growth determinepoverty considerably. Regarding economic growth, the poorer the area the moredesirable the formation of an MPA."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis pengaruh dari pemekaran kabupaten/kota terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian ini menggunakan data di tingkat kabupaten/kota dengan periode observasi antara tahun 2003 dan 2013. Batas wilayah kabupaten/kota setelah pemekaran dikembalikan menurut batas wilayah asli sebelum tahun 1999 ketika desentralisasi belum diterapkan di Indonesia sehingga didapatkan sampel data sebanyak 292 kabupaten/kota. Metode estimasi yang digunakan adalah metode synthetic control dan metode difference-in-difference menggunakan regresi panel data. Metode synthetic control digunakan untuk mengestimasi pengaruh pemekaran terhadap tingkat kemiskinan di masing-masing kabupaten/kota yang melakukan pemekaran dengan membandingkannya dengan counterfactual kabupaten tersebut, yaitu kabupaten/kota synthetic yang tidak melakukan pemekaran namun memiliki karakteristik yang mirip dengan kabupaten yang melakukan pemekaran. Metode difference-in-difference digunakan untuk melihat pengaruh keseluruhan dari pemekaran terhadap tingkat kemiskinan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara statistik pemekaran berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Dari 45 kabupaten/kota yang melakukan pemekaran antara tahun 2003 dan 2013, 31 diantaranya memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan kabupaten synthetic-nya antara sebelum dan setelah pemekaran terjadi.

---

ABSTRACTThis study analyzes the effect of district splitting pemekaran to poverty rate. This study uses district level data between 2003 and 2013. The boundaries of districts who split are combined to their original boundaries in 1999 before the implementation of decentralization in Indonesia to get a sample of 292 districts. Synthetic control and difference in difference method are used to estimate the effect of district splitting. Synthetic control method is used to estimate the effect of splitting at the district level by comparing the poverty rate of the districts who split with their counterfactual, which is the synthetic of districts who did not split but have similar characteristics with districts who split. Difference in difference method is used to estimate the overall effect of district splitting to poverty rate. This study shows that district splitting has negative and significant effect to poverty rate in Indonesia. Among the 45 districts who split between 2003 and 2013, 31 of them have lower poverty rate compared to their respective synthetic districts before and after the proliferation."

"Penelitian ini menggunakan empat periode data panel rumah tangga 1993 2007 untuk menguji keberadaan dan pola jebakan kemiskinan poverty traps di tingkat rumah tangga di Indonesia Selain itu tesis ini menguji bagaimana pola ini berubah untuk kelompok mata pencaharian dan wilayah yang berbeda Penelitian ini mengikuti pendekatan aset asset based approach yang diperkenalkan oleh Barret dan Carter 2006 serta Adato et al 2006 Pendekatan ini memerlukan penerapan metode parametrik untuk membentuk sebuah indeks aset dan metode non parametrik untuk mengestimasi pola aset dinamik dan jebakan kemiskinan Penelitian ini menemukan adanya bukti yang menunjukkan adanya jebakan kemiskinan dengan banyak titik keseimbangan di wilayah Sumatra Penemuan lain adalah bahwa seluruh rumah tangga di wilayah Sulawesi cenderung memusat ke sebuah titik keseimbangan di bawah batas kemiskinan pada periode menengah Hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga di wilayah Sulawesi terjebak dalam kemiskinan secara bersama sama Akan tetapi terdapat bukti bahwa rumah tangga di wilayah Jawa dan Bali Nusa Tenggara Barat serta Kalimantan cenderung memusat ke sebuah titik keseimbangan di atas batas kemiskinan Hal ini berarti rumah tangga di wilayah ini tidak terjebak dalam kemiskinan

---

Using four waves of longitudinal household panel data 1993 ndash 2007 this paper examines the existence and patterns of household level poverty traps in Indonesia and how these patterns vary across different livelihood groups and regions in the country By following an asset based approach introduced by Barrett and Carter 2006 and Adato et al 2006 this paper performs parametric to construct an asset index and nonparametric techniques to estimate dynamic asset pattern and the poverty trap Findings indicate that there is evidence for multiple equilibria poverty trap in Sumatra region Also this study finds that all households in Sulawesi region converge to a single stable equilibrium in the longer period which is below the poverty line This may indicate that households in Sulawesi are collectively trapped However the findings show that households in Java and Bali West Nusa Tenggara and Kalimantan converge to a single stable equilibrium above poverty line This means that household in these regions do not face a poverty trap "

"Literature shows that people with disabilities are prone to be poor due to coupling of disadvantages, which are the earning handicap and the conversion handicap (Sen, 2009). Using third quarter of SUSENAS 2012 data, this study intends to examine the effect of disability held by household head on poverty status and poverty gap index. By applying logistic and tobit regression method, this research discovers that disabled headed households are more likely to become poor and have higher poverty gap index compared to other households. Going further into details, disabled household heads who experience hearing or communication problems and personal care problem tend to have poorer households compared to other disabled headed households. In contrast to other types of disability, disabled household heads with eye/vision problem tend not to be poor. With our eyes turned into causes of disability, household heads with congenital disability are more likely to be poorer than household heads whose disabilities are caused by other factors. This study suggest two policy recommendations in order to eradicate poverty of people with disabilities. Firstly, policy to overcome poverty problem of people with disabilities can be implemented by providing disability equipment and supporting inclusive society for people with disabilities. Secondly, preventive policy to hamper development of poverty of disabled people should be done by preventing disabilities at birth through prenatal intervention.

---

Kajian literatur menunjukkan bahwa penyandang disabilitas sangat rentan menjadi miskin karena terdapat kendala the earning handicap dan the conversion handicap (Sen, 2009). Dengan menggunakan data SUSENAS 2012 triwulan 3, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh disabilitas yang disandang oleh kepala keluarga terhadap status kemiskinan dan indeks kedalaman kemiskinan rumah tangga. Dengan mengaplikasikan metode regresi logistik dan tobit, penelitian ini menemukan bahwa secara statistik rumah tangga dengan kepala rumah tangga penyandang disabilitas cenderung lebih miskin dan memiliki indeks kedalaman kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga dengan kepala rumah tangga bukan penyandang disabilitas. Secara lebih rinci, kepala rumah tangga penyandang disabilitas pendengaran atau komunikasi serta gangguan mengurus diri sendiri memiliki kecenderungan lebih miskin dibandingkan dengan rumah tangga dengan kepala rumah tangga penyandang disabilitas lainnya. Berbeda dengan penyandang cacat lainnya, penyandang disabilitas penglihatan cenderung tidak miskin. Jika dilihat dari penyebab disabilitas, penyandang disabilitas sejak lahir cenderung lebih miskin dibandingkan dengan penyandang disabilitas dengan penyebab lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, studi ini menyarankan adanya dua kebijakan bagi pengentasan kemiskinan penyandang disabilitas. Pertama, kebijakan untuk mengatasi kemiskinan penyandang disabilitas dilakukan dengan penyediaan alat bantu dan pengadaan program inclusive society bagi penyandang disabilitas. Kedua, kebijakan preventif untuk mencegah kemiskinan penyandang disabilitas yang lebih tinggi dilakukan dengan pencegahan disabilitas bawaan sejak lahir melalui intervensi prenatal."