Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas Analisis Kesiapan Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2014 (Peraturan Presiden No. 12 dan 111 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan) dari Sisi Regulator. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan teori implementasi Edward III. Hasil penelitian menunjukanadanya permasalahan komunikasi yaitu kurangnya upaya sosialisasi dan adanya aturan yang dinilai belum harmonis dan adanya disparitas pelayanan kesehatan dari sisi sumber daya. Dari sisi disposisi, para pemangku kepentingan kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional memiliki sikap yang menghambat kesiapan implementasi yang dapat dilihat dari informasi penetapan besaran iuran premi. Dari sisi struktur organisasi sudah terjalin koordinasi dengan baik antar atau antara pemangku kepentingan. Kesimpulannya adalah belum siapnya implementasi Jaminan Kesehatan Nasional. Saran yang dapat dilakukan agar implementasi dapat berakselerasi dengan baik adalah sosialisasi hendaknya dilakukan secara masif dan efektif dengan menggunakan berbagai cara dan perlu adanya melibatkan masyarakat. Saran untuk mengurangi disparitas pelayanan kesehatan adalah mendorong pemerintah daerah untuk segera mendirikan berbagai fasilitas kesehatan di daerah upaya untuk akselerasi pembangunan kesehatan. Selain itu perlu aturan yang menetapkan penempatan tenaga kesehatan di seluruh Indonesiaagar tujuan Universal Health Coverage dapat tercapai di 2019 sesuai dengan Road Map Jaminan Kesehatan Nasional.

---

This thesis discusses the Implementation Readiness Analysis of National Health Insurance Policy in 2014 (Presidential Decree. 12 and 111 of 2013 on Health Insurance) from the regulator view. This study was conducted with a qualitative approach using the implementation theory of Edward III. The results showed the existence of communication problems, namely the lack of socialization and regulation efforts are not yet harmonized and health care disparities in terms of resources. In terms of the disposition, the stakeholders of the National Health Insurance policy to have an attitude that impede implementation readiness that can be seen from the determination of the amount of dues premium information. In terms of organizational structure has been established with a good coordination between or among stakeholders.

The conclusion is unprepared implementation of National Health Insurance. Suggestions to do in order to accelerate the implementation of socialization should be done well is massively and effectively using a variety of ways and the need for community involvement. Suggestions to reduce health care disparities is encouraging local governments to immediately establish various health facilities in the region to accelerate health development efforts. Also needs to be a rule that defines the placement of health personnel throughout Indonesiaagar goal can be achieved Universal Health Coverage in 2019 in accordance with the Road Map for National Health Insurance."

"Hak atas kesehatan (right to health) merupakan hak setiap individu yang menuntut peran aktif negara dalam mewujudkannya yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Kesehatan dari setiap individu merupakan modal awal dalam mewujudkan kesejahteraan yang seluas-luasnya bagi masyarakat. Dalam mewujudkan kesehatan bagi setiap individu, di Indonesia telah dilaksanakan jaminan kesehatan nasional yang merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Berdasarkan hal tersebut maka peneliti akan mengkaji pelaksanaan jaminan kesehatan nasional yang telah dilaksanakan di Indonesia dan keterkaitannya dengan konsep hak asasi manusia dalam pemenuhan atau perlindungan hak atas kesehatan (right to health) berlandaskan keadilan sosial dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

---

The right to health is the right of every individual which requires the active role of the state in realizing the country that are part of human rights. The health of each individual is the initial capital in the welfare of the widest for the community. In realizing the health of every individual, in Indonesia has implemented national health insurance is part of the National Social Security System. Under these conditions, researchers will examine the implementation of the national health insurance has been implemented in Indonesia and its relevance to the concept of human rights in the fulfillment or protection of the right to health based on social justice in the realization of social welfare."

"Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan dari SJSN terbentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS Kesehatan merupakan transformasi dari perusahaan persero Askes (Asuransi Kesehatan) yang merupakan badan hukum penyelenggara program jaminan kesehatan. Adanya kesenjangan jumlah kunjungan antara pasien bukan peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional terutama peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional mandiri. Metode penelitian yang di gunakan menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam serta telaah dokumen untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kesenjangan tersebut. Penelitian dilaksanakan dengan observasi awal di Puskesmas kedaung Barat pada bulan Maret-April 2014 di lanjutkan dengan pengambilan data primer di bulan Juni 2014. Hasil penelitian menunjukan masih belum sampainya sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat kurang memahami tentang program Jaminan Kesehatan Nasional, terlihat dari cakupan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional masih sedikit. Agar sosialisasi dapat berjalan secara optimal diperlukan keseriusan dalam proses pelaksanaan sosialisasi dengan melibatkan seluruh stakeholder yaitu BPJS Kesehatan Cab. Tangerang, Dinkes Kab.Tangerang, terutama puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama serta melibatkan semua elemen masyarakat di wilayah Puskesmas Kedaung Barat.

---

Social security systemis basically astate program that aims to provide certainty of protection and social welf are for all Indonesian people. To realize the goal of forming Social Security Social Security Agency (BPJS). BPJS Health is a transformation of tate-owned companies Askes (health insurance) which is a legal entity organizing the health insurance program. The gap between the number of visits the patient not national health insurance program with program participants, especially participants national health insurance program independently.

The research method used qualitative method of data collection and use in-depth interviews and document review to determine the factors causing the gap. The research carried with preliminary observations on the West Kedaung health center in March-April 2014 continue with primary data collection in the month June 2014.

The results still indicate the arrival of socialization to the community so that people do not understand about national health insurance program, seen from the coverage is still a bit national health insurance program. That socialization may be optimize in need of seriousness in the implementation of the socialization process, involving all stakeholders, namely BPJS Health Kab. Tangerang, Kab.Tangerang health office, health center primarily as afirst-level health facilities and involves all elements of the community health centers in the region Kedaung West."

"Tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi kebijakan tntang standar tarifINA-CBGs program JKN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif denganmelakukan wawancara mendalam. Informan penelitian melibatkan aktor pemangkukepentingan antara lain Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan (P2JK) KementerianKesehatan, BPJS Kesehatan, asosiasi profesi, dan asuransi kesehatan swasta. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa RS swasta merupakan pihak yang belum siap dalammelakukan implementasi kebijakan tarif INA-CBGs karena besaran tarif dirasakanbelum mencukupi beban operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana RS.Setiap aktor pemangku kepentingan telah memiliki agenda sendiri dalam rangkamembuat implementasi kebijakan tarif INA-CBGs menjadi semakin lebih baik,termasuk IDI yang mempersiapkan standar mutu pelayanan medis untuk diusulkanke Kemenkes. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan tarif INA-CBGsmemerlukan perumusan yang ke arah lebih baik. Kementerian Kesehatan sebaiknyamempertimbangkan kenaikan tarif INA-CBGs sesuai harapan organisasi profesidengan memperhitungan CBGs berbasis kinerja.

---

The purpose of this research is to analyze the implementation of INA-CBGs tariffpolicy of JKN program. This research used qualitative method by conducting indepthinterview. The research informants involved stakeholder actors such asCenter of Health Financing and Insurance (P2JK) Ministry of Health, BPJS Health,professional associations, and private health insurance. The results showed thatprivate hospitals were not ready in implementing the tariff policy of INA-CBGsbecause the tariff is not sufficient to meet the operational and maintenance expenseof hospital facilities and infrastructure. Each of stakeholder has iown agenda inorder to improve the implementation of the INA-CBGs tariff policy, including IDIpreparing the quality standard of medical services that should be proposed to theMinistry of Health. This research concluded that INA-CBGs tariff policy requiresbetter formulation. The Ministry of Health should consider increasing the INACBGstariff as per the expectations of professional organizations and prepare thecalculation of CBGs based on performance."

"ABSTRAKPengguna internet di Indonesia pada tahun 2014 dilaporkan sebanyak 88,1juta, 75 juta diantaranya adalah pengguna smart-phone. Adanya fitur aplikasimemudahkan masyarakat dalam mengakses informasi serta pemenuhan kebutuhansehari-hari. Perkembangan yang sangat pesat dibidang teknologi informasi tentusaja berdampak terhadap dunia kesehatan, Telemedis merupakan metode barudalam pelayanan kesehatan. Telemedis adalah penggunaan teknologi informasidan komunikasi yang digabungkan dengan kepakaran medis untuk memberikanlayanan kesehatan, mulai dari konsultasi, diagnosa sementara dan perencanaantindakan medis, tanpa terbatas ruang atau dilaksanakan dari jarak jauh, sistem inimembutuhkan teknologi komunikasi yang memungkinkan transfer data berupavideo, suara, dan gambar secara interaktif yang dilakukan secara real time.Telemedis sangat bermanfaat bagi masyarakat, diantaranya selain dapat langsungberkonsultasi secara online juga menghemat waktu, efisiensi biaya transportasidan operasional. Manfaat telemedis sangat dirasakan bagi masyarakat yangtinggal di daerah terpencil yang jauh dari fasilitas kesehatan. Telemedis jugabermanfaat dakam mengurangi angka rujukan maupun penanganan langsung olehdokter spesialis, sehingga penanganan pertama bisa dilakukan oleh dokter umumsebagai gate-keeper pelayanan kesehatan. Namun ada permasalahan hukum daritelemedis ini, yakni belum adanya regulasi permenkes yang mengatur pelayananserta standarisasi pelaksanaannya. Informed consent, kerahasiaan data pasien, danrekam medis menjadi hal yang sangat serius diperhatikan dalam pelayananTelemedis sesuai acuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Denganadanya telemedis, harapannya mutu pelayanan kesehatan lebih baik dikarenakantelemedis bukanlah upaya kuratif yang menegakkan diagnosa maupun sebagaiupaya pemberian resep (tele-prescription) namun Telemedis memperkuat upayakonsultasi, edukatif, promotif dan preventif kesehatan seseorang, sehinggaseseorang akan mendapatkan umpan balik self-care dan follow up-care

---

ABSTRACTInternet users in Indonesia in 2014 was reported as 88.1 million, 75 million ofthem are smart-phone users. Their application feature allows people to accessinformation and the fulfillment of their daily needs. The rapid development ofinformation technology in the field of course affect the health of the world,Telemedicine method is new in health care. Telemedicine is the use ofinformation and communication technologies combined with the expertise ofmedical staff to provide health services, start from consultation, suspect diagnosisand how to planning of medical action, without being confined space orconducted remotely, the system requires a communication technology that enablesthe transfer of data such as video, voice and images interactively performed in realtime. Telemedicine may have beneficial for the community, including in additionto directly online consultation and also saves much time, transportation costs arecheaper and the operational being more efficiency. Telemedicine have manybenefits, such as for the people who live at remote areas which so far from healthfacilities. Telemedicine is also very useful in reducing the number of referenceand handling of directly by specialist doctors, so the first treatment can beperformed by a general practitioner as the gate-keeper of health services.However, there are legal issues of this telemedicine, that telemedicine does nothave any regulations and standardized implementation services. Informed consent,confidentiality of patient data and medical records into a very serious thing to beconsidered in accordance reference Telemedicine service regulations andlegislation in force. With the telemedicine, hopefully more better quality of healthcare, because it is not curative that can give the absolutely diagnosis and attemptprescribing (tele-prescription). But Telemedicine can be strengthen the efforts ofconsultation, education for patients, promotive and preventive health, that personwill get feedback like self- care and follow-up care;"

"Peningkatan jumlah penduduk dari waktu ke waktu telah mendorong munculnya dominasi peran warganya untuk bekerja di sektor informal. Pekerja informal di Indonesia mampu menyerap lebih banyak angkatan kerja sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, program perlindungan terhadap pekerja informal khususnya jaminan kesehatan belum optimal dan berkesinambungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis determinan kepesertaan jaminan kesehatan pada pekerja informal. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah status ekonomi, karakteristik sosial demografi, akses media, akses fasilitas kesehatan, dan pemanfaatan fasilitas kesehatan. Metode analisis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan inferensial (Regresi Multinomial Logistik) dengan sumber data Susenas 2016 dan Podes 2014.Hasil penelitian menunjukkan masih banyak pekerja informal yang tidak memiliki jaminan kesehatan yaitu sekitar 43,96% dari total responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara status ekonomi, sosial demografi, akses media, akses terhadap fasilitas kesehatan dan pemanfaatan fasilitas kesehatan dengan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional pada pekerja informal. Secara statistik, variabel status ekonomi memiliki korelasi yang paling tinggi dengan kepesertaan jaminan kesehatan. Hasil penelitian menujukkan bahwa karakteristik JKN PBI sudah sesuai dengan justifikasi kriteria penerima iuran jaminan kesehatan walaupun masih terdapat adanya inclusion error yang terlihat dari hasil deskriptif antara status ekonomi dan kepesertaan JKN PBI.Kecenderungan kepesertaan jaminan kesehatan non subsidi lebih rendah pada laki-laki, status ekonomi rendah, berpendidikan rendah, berstatus cerai, berkerja di sektor perdagangan, hotel dan rumah makan, tinggal di daerah perdesaan, tidak memiliki akses media. Aspek moral hazard yang dilihat dari faktor akses dan pemanfaatan fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan yang relatif mudah, namun kecenderungan pekerja informal untuk menjadi peserta jaminan kesehatan justru lebih rendah. Sosialiasi melalui akses media perlu dilakukan untuk menambah informasi terkait program jaminan kesehatan nasional terutama pada karakteristik pekerja informal yang cenderung belum terproteksi.

---

Increasing in population over time has led to the dominance of the role of citizens to work in the informal sector. Informal workers in Indonesia are able to absorb more labor force so as to support economic growth. However, the program of protection against informal workers, especially health insurance is not optimal and sustainable. The aims of this study are to analyze the determinants of health insurance participation in informal workers. The independent variables in this study are economic status, social demographic characteristics, media access, access to health facilities, and utilization of health facilities. The method of analysis in this study is descriptive and inferential analysis (Multinomial Logistic Regression) with data source Susenas 2016 and Podes 2014.

The results showed there are still many informal workers who do not have health insurance that is about 43.96% of the total respondents. The results of this study indicate that there is a correlation between economic status, social demography, media access, access to health facilities and utilization of health facilities with the participation of National Health Insurance on informal workers. Statistically, economic status variables have the highest correlation with health insurance membership. The results showed that the characteristics of JKN PBI are in accordance with the justification of the criteria of recipients of health insurance contributions, although there is inclusion error that described in descriptive of economic status and national health insurance membership.

Most of the respondent who not participated in non-subsidized health insurance are men, low economic status, low education, divorced status, work in trade, hotels, and restaurants, living in rural areas, lacking media access. The moral hazard can be seen in the access and utilization of first-rate health facilities and advanced health facilities are relatively easy, but participation in health insurance is lower. Socialization through media access needs to add information related to the national health insurance program, especially on the characteristics of informal workers who tend to be uninsured."

"Kelengkapan berkas klaim pasien Jamkesmas merupakan salah satu kendala yang menjadi perhatian manajemen di RSUP Sanglah Denpasar. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran transisi sistem pelayanan peserta Jamkesmas ke JKN di RSUP Sanglah tahun 2014. Metodologi penelitian adalah dengan cara kualitatif, data primer berasal dari wawancara mendalam, dengan data sekunder dari telaah dokumen dengan melihat regulasi,teknis pelaksanaan dan sosialisasi serta SPO dan alur pelayanan. Hasil dari penelitan ini adalah mendapatkan gambaran Analisis Transisi Sistem Pelayanan Peserta Jamkesmas ke Jaminan Kesehatan Nasional di RSUP Sanglah Denpasar tahun 2014.

---

Completeness of the claim file JAMKESMAS patients is one of the obstacles to the attention of management at Sanglah Hospital in Denpasar. The study was conducted in order to describe the transition to a service system participants JAMKESMAS Sanglah JKN in 2014. Research methodology was qualitative manner, the primary data derived from in-depth interviews, secondary data from document review to look at the regulatory, technical implementation and socialization as well as SPO and service flow. The results of this research is to get an overview Transition Analysis Service System Participants JAMKESMAS to the National Health Insurance in 2014 Sanglah Hospital."

"Demi meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit di Indonesia, salah satu upaya Pemerintah adalah memberlakukan sistem Badan Layanan Umum (BLU), sehingga Rumah Sakit Pemerintah di seluruh Indonesia dituntut untuk menerapkan sistem badan layanan umum ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran dari identifikasi aspek persyaratan BLU, penjabaran regulasi, SDM dan kinerja Rumah Sakit.Penelitian ini adalah jenis penelitian observatif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif melalui teknik wawancara, telaah dokumen dan kuesioner. Penelitian dilakukan di tiga Rumah Sakit TNI AD dengan sepuluh orang sebagai informan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga Rumah Sakit pernah mempersiapkan persyaratan dan siap untuk menjadi BLU ditinjau dari persyaratan substantif, teknis dan administratif serta SDM. Kinerja pelayanan dan keuangan mengalami peningkatan pada tahun 2014 dengan berjalannya implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penjabaran kebijakan internal terkait BLU belum jelas dan realisasi pelaksanaannya belum ada.Penelitian ini menyarankan Rumah Sakit TNI AD dapat diajukan untuk mendapatkan status BLU penuh. Secara bertahap dimulai dari Rumah Sakit Tingkat II Dustira dan diikuti oleh ke dua Rumah sakit lainnya dengan cara belajar dan mencontoh dari Rumah Sakit yang sudah mendapatkan status BLU.

---

In order to improve the quality of hospital services in Indonesia, one of the government?s efforts is a system of Public service Agency (BLU). So the government hospitals in Indonesia are required to implement this system public service agency.The purpose of this study was to get an overview from identification aspects of a Public Service Agency requirements, the elaboration of regulatory, human resources and hospital performance.

This research is a type of observational study with a qualitative and quantitative approach through interviews, document review techniques and questionnaires. The study was conducted in three Army hospital with ten people as the informants.

The results showed that all three hospitals ever prepare requirements and ready to be BLU in term of substantive requirements, technical, administrative and human resources. Performance and financial services increased in 2014 with the passage of National Health Insurance (JKN) implementation. Elaboration of internal policies related to BLU unclear and actual implementation is not clear yet.

This study suggests that Army hospital can be advisable to obtain the status of full BLU. It gradually starts from the Hospital level two Dustira and was followed by two other hospitals by learning and imitating of the Hospital who already have the status of Public service agency."

"Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan JAMKESDA setalah BPJS berjalan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan sistem sehingga bertujuan untuk mengertahui bagaimana input proses dan output program JAMKESDA pada era JKN. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan program JAMKESDA sudah berjalan dengan baik. Kendala utama dalam program JAMKESDA di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan adalah terlambatnya klaim dari rumah sakit yang mengakibatkan terlambatnya pelaporan. Dengan demikian, tidak ada perubahan yang signifikan pada program JAMKESDA di era JKN, hanya saja perlu penambahan kualitas dan kuantitas pegawai serta peningkatan sarana dan prasarana, selain itu pelajaran yang dapat diambil ketika JAMKESDA bergabung dengan BPJS adalah perlunya kesiapan sistem, kebijakan pemerintah daerah serta puskesmas sebagai gate keeper.

---

The aim of this study is to know the implementation JAMKESDA after BPJS. This study is a qualitative research using a systems approach that aims to determine how the process input and output JAMKESDA program at JKN era. Based on this research, it is known that the implementation of the program has been running well JAMKESDA. The main obstacle in JAMKESDA program in South Tangerang City Health Department is delayed claims from hospitals that resulted in delays in reporting. Thus, there was no significant change in the program JAMKESDA in JKN era, only need the addition of the quality and quantity of personnel and improvement of facilities and infrastructure, in addition to the lessons that can be taken when JAMKESDA join BPJS is the need for system readiness, government policy and health centers as a gate keeper."

"Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu kebijakan untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan sosial di Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945, dimana negara hadir melalui perlindungan sosial untuk mewujudkan keadilan sosial. Salah satu faktor penentu keberhasilan program JKN adalah aspek partisipasi masyarakat. UU SJSN tahun 2004 mengikat warga negara untuk ikut serta dalam program ini tanpa terkecuali. JKN pertama kali diimplementasikan pada tahun 2014 dengan target cakupan kepesertaan sampai dengan akhir 2019 adalah 95%. Namun dalam perkembangnnya, sampai dengan Mei 2020 cakupan kepesertaan adalah 82,04%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika dalam perencanaan kebijakan program JKN dari aspek kepesertaan. Metode penelitian menggunakan studi kualitatif untuk menganalisis dinamika perencanaan kebijakan yang terjadi diantara pemangku kepentingan terkait JKN di Kementerian PPN/Bappenas, Kemenko PMK, DJSN dan Tenaga Ahli DPR RI. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan pejabat terkait dan studi dokumentasi. Data studi dokumentasi bersumber berbagai berbagai dokumen terkait JKN sejak tahun 2014 sampai 2020. Hasil penelitian menunjukkan terdapat target yang optimis terkait kepesertaan, target ini mempengaruhi secara langsung kualitas dari program JKN, salah satunya adalah kondisi defisit yang saat ini terjadi. Perlu dilakukan kaligrasi ulang terhadap target Universal Health Coverage di Indonesia. Beberapa hambatan yang terjadi antara lain perbedaan pemahaman program, masalah kelembagaan dan pendanaan, inkonsitensi peserta dan data.

---

National Health Insurance (JKN) is one of the policies to support the implementation of social development programs in Indonesia. This is in accordance with the mandate of the 1945 Constitution, where the state is present through social protection to achieve social justice. One of the determining factors for the success of the JKN program is the aspect of participation. The SJSN Law of 2004 binds citizens to participate in this program without exception. JKN was first implemented in 2014 with a target of achieving membership until the end of 2019 is 95%. But in its development, until May 2020, membership reached 82.04% of population his study aims to determine the dynamics in JKN program policy planning from the aspect of membership. The research method uses a qualitative study to analyse the dynamics of policy planning that happened among stakeholders related to JKN in the Ministry of Development Planning, Coordinating Ministry of Human Development and Culture, National Social Security Council, and Indonesia Parliament. Researchers conduct in-depth interviews with relevant officials and study documentation. Documentation study data is sourced from various documents related to JKN from 2014 to 2020. The results showed there were optimistic targets related to participation, this target directly affected the quality of the JKN program, one of which was the current deficit problem. It is necessary to recalibrate the Universal Health Coverage target in Indonesia. Some of the obstacles that occur include differences in understanding of the program, safety and order issues, inconsistencies of participants and data."