Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menguji dampak kebijakan desentralisasi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia menggunakan analisa data panel dengan mengambil sampel data dari 33 propinsi dari periode 2005 - 2012. Menggunakan estimasi model non - linear, dampak desentralisasi dapat dijelaskan melalui titik balik minimum dimana fiscal desentralisasi mempunyai dampak negatif maksimal terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian ini menemukan bahwa dampak desentralisasi fiskal paling optimal ketika indeks desentralisasi sama dengan 34 persen. Dengan kata lain, dampak desentralasi fiskal terhadap pengurangan tingkat kemiskinan paling optimal terjadi ketika rasio akumulasi pengeluaran pemerintah daerah per kapita disatu propinsi adalah sepertiga dari dari total pengeluaran pemerintahan per kapita di proprinsi tersebut.

---

This study examines the effect of fiscal decentralization on poverty headcount rate in Indonesia by employing panel data analysis, which takes sample data form 33 provinces in Indonesia in the period 2005 ? 2012. Using the nonlinear estimation model, the effect of decentralization on poverty is captured from its turning point relation, which has maximum impact on decreasing poverty rate. This study finds that optimum effect of fiscal decentralization on poverty reduction occurs when the index of decentralization is equal to 34 percent. In other words, the highest impact of decentralization on poverty reduction is when the ratio of local government expenditure per capita is one third of the total government expenditure per capita."

"Penelitian ini menguji dampak kebijakan desentralisasi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia  menggunakan analisa data panel dengan mengambil sampel data dari 33 propinsi dari periode 2005 - 2012.  Menggunakan estimasi model non – linear, dampak desentralisasi dapat dijelaskan melalui titik balik minimum dimana fiscal desentralisasi mempunyai dampak negatif maksimal terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian ini menemukan bahwa dampak desentralisasi fiskal paling optimal ketika indeks desentralisasi sama dengan 34 persen. Dengan kata lain, dampak desentralasi fiskal terhadap pengurangan tingkat kemiskinan paling optimal terjadi ketika rasio akumulasi pengeluaran pemerintah daerah per kapita  disatu propinsi adalah sepertiga dari dari total pengeluaran pemerintahan per kapita di proprinsi tersebut

---

This study examines the effect of fiscal decentralization on poverty headcount rate in Indonesia by employing panel data analysis, which takes sample data form 33 provinces in Indonesia in the period 2005 – 2012. Using the non-linear estimation model, the effect of decentralization on poverty is captured from its turning point relation, which has maximum impact on decreasing poverty rate. This study finds that optimum effect of fiscal decentralization on poverty reduction occurs when the index of decentralization is equal to 34 percent. In other words, the highest impact of decentralization on poverty reduction is when the ratio of local government expenditure per capita is one third of the total government expenditure per capita."

"Tujuan kajian ini adalah untuk meneliti apakah penurunan kemiskinan di Indonesia terkait dengan penerapan desentralisasi fiskal. Ukuran kemiskinan yang digunakan adalah poverty headcount index (P0), poverty gap index (P1), dan poverty severity index (P2), sedangkan ukuran derajat desentralisasi fiskal (FD) yang digunakan adalah indikator pendapatan/revenue indicator (RI), indikator belanja/expenditure indicator (EI), dan indikator otonomi/autonomy indicator (AI). Indikator-indikator FD tersebut diadaptasi dari konsep yang disajikan oleh Akai dan Sakata (2002). Guna memastikan robustness model penelitian, kajian ini menerapkan static and dynamic panel data analyses. Static panel data analysis dilakukan dengan menggunakan ordinary least square dan fixed effect (FE) method, sementara dynamic panel data analysis dilakukan dengan menggunakan System Generalized Method of Moment (Sys GMM), yang dikembangkan oleh Arellano dan Bover (1995) serta Blundell dan Bond (1998). Hasil dari static dan dynamic panel data analyses secara konsisten menunjukkan bahwa peningkatan derajat desentralisasi fiskal dapat menurunkan tingkat kemiskinan, meskipun dalam estimasi dengan menggunakan FE dan Sys GMM, desentralisasi fiskal membutuhkan jeda waktu untuk mempengaruhi tingkat kemiskinan. Hasil penelitian ini mempunyai dampak kebijakan, yaitu bahwa pemerintah harus terus menyempurnakan desain desentralisasi fiskal, terutama terkait dengan kewenangan pemerintah daerah dalam hal pendapatan, belanja, dan kemandirian fiskal.

---

The aim of this study is to investigate whether poverty reduction in Indonesia is correlated with fiscal decentralization. Poverty measures used are poverty headcount index (P0), poverty gap index (P1), and poverty severity index (P2), whereas the measures of degree of fiscal decentralization (FD) are revenue indicator (RI), expenditure indicator (EI), and autonomy indicator (AI). These FD indicators are adapted from the concept presented by Akai and Sakata (2002). In order to ascertain the robustness of the model, this study applies both static and dynamic panel data analyses. The static panel data analysis is conducted using ordinary least square and fixed effect (FE) method, whereas the dynamic panel data analysis is conducted using System Generalized Method of Moment (Sys GMM), which is developed by Arellano and Bover (1995) and Blundell and Bond (1998). The results of both static and dynamic panel data analyses consistently show that an increase in degree of fiscal decentralization lowers poverty, although in estimation of FE and Sys GMM, fiscal decentralization needs time lag to affect poverty. These results have policy implication that government of Indonesia needs to improve fiscal decentralization design, mainly related to the revenue authority, expenditure authority, and fiscal independency of local governments."

"Skripsi ini meneliti secara empiris pengaruh desentralisasi fiskal terhadap Angka Harapan Hidup yang merupakan salah satu indikator outcomes bidang kesehatan. Indikator desentralisasi fiskal yang digunakan adalah indikator dari segi pengeluaran, yaitu persentase realisasi belanja fungsi kesehatan terhadap total realisasi belanja pemerintah daerah di masing-masing provinsi. Selain itu penelitian ini juga meneliti faktor-faktor determinan yang juga mempengaruhi Angka Harapan Hidup, yaitu PDRB per kapita, rasio puskesmas per 100.000 penduduk, rasio tenaga medis per 100.000 penduduk, dan angka melek huruf. Penelitian ini menggunakan data panel 31 provinsi di Indonesia tahun 2005-2009 dengan pendekatan Fixed Effect Model. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persentase realisasi belanja fungsi kesehatan berpengaruh signifikan positif terhadap Angka Harapan Hidup. Faktor determinan PDRB per kapita, rasio puskesmas per 100.000 penduduk, dan angka melek huruf juga memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Angka Harapan Hidup, sedangkan rasio tenaga medis per 100.000 penduduk tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Angka Harapan Hidup.

---

This study examines the impact of fiscal decentralization on life expectancy rate, one of health outcomes indicator. This research uses portion of health expenditure on total expenditure for each provinces as fiscal decentralization indicator. This study also examines the impact of determinant factors on life expectancy rate, those are GRDP per capita, ratio of puskesmas per 100.000 population, ratio of medical practitioners per 100.000 population, and illiteracy rate. This study uses panel data from 31 provinces in Indonesia for 2005-2009 with Fixed Effect Model approach.

The results showed that percentage of health expenditure affect life expectancy rate significantly positive. Determinant factors, GRDP per capita, ratio of puskesmas per 100.000 population, and illiteracy rate also affect life expectancy rate significantly positive, while ratio of medical practitioners per 100.000 population affect life expectancy rate not significantly."

"ABSTRAKDalam melihat keterkaitan desentralisasi fiskal terhadap tingkat korupsi, teori dan hasil kajian menunjukkan hasil yang berbeda. Sehingga kesimpulan yang dirumuskanpun bersifat kontekstual. Oleh sebab itu, penelitian sejenis ini akan tetap relevan dilakukan termasuk untuk konteks Indonesia.Penelitian ini ditujukan untuk membuktikan bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap tingkat korupsi di tingkat kota di Indonesia serta untuk melihat pengaruh berbagai faktor lainnya terhadap korupsi. Data yang digunakan adalah data panel 20 kota di Indonesia yang menjadi unit analisis dalam kurun waktu tahun 2006, 2008 dan 2010. Model yang digunakan diestimasi dengan menggunakan metode regresi data panel Common Effect.Variabel terikat dalam tesis ini adalah tingkat korupsi, sedangkan sebagai variabel bebasnya adalah tingkat desentralisasi fiskal yang diwakili oleh besarnya dana perimbangan yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus dan belanja pegawai. Sedangkan sebagai variabel kontrol, digunakan variabel pendidikan, variabel PDRB per kapita, dan variabel formasi partai pemerintahan. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif ekonometrika.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel yang digunakan, kecuali variabel PDRB per kapita, berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Variabel desentralisasi fiskal berkorelasi positif dengan tingkat korupsi yang artinya semakin tinggi derajat desentralisasi fiskalnya maka akan semakin tinggi angka korupsinya. Variabel pendidikan dan variabel formasi partai pemerintahan berkorelasi negatif terhadap tingkat korupsi di daerah. Sedangkan variabel PDRB per kapita dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ini tidak berpengaruh pada angka korupsi.Secara umum dapat disimpulkan bahwa desentralisasi fiskal membawa pengaruh meningkatkan angka korupsi di daerah. Sehingga perlu adanya kajian yang lebih mendalam agar kebijakan ini dapat berjalan lebih baik lagi.

---

ABSTRACTIn view of the fiscal decentralization towards the level of interconnectedness of corruption, theory and results of the study showed different results. So that conclusion was formulated is contextual. Therefore, this kind of research will remain relevant to include the context of Indonesia.This research is intended to prove how the influence of fiscal decentralization to the level of corruption in the level of district in Indonesia as well as to see the influence of various factors to corruption. The data used is panel data of 20 districts in Indonesia becomes a unit of analysis in the period of 2006, 2008 and 2010. A model used estimated by using the method of regression data panel common effect.Dependent Variable in this thesis is level corruption, while as independent variable is level of fiscal decentralization represented by Fund of Counter balance transferred by the central government to local government after deducting Special Allocation Fund and Officer Expense. While the control variable is used as a variable, education, GDP per capita, variables and variable formation of the Party of Government. The approach used is quantitative econometrics.The results of this research indicate that all of the variables used, unless the variable is GDP per capita, have an effect on the level of corruption. Fiscal decentralization variable correlated positively with the level of corruption, which means that the higher the degree of fiscal decentralization then his numbers will be higher. Education and formation variable party government correlate negatively to the level of corruption in the region. While the per capita GDP variables in this study indicates that this variable has no effect on the number of corruption.In general it can be concluded that fiscal decentralization brought the influence of increasing numbers of corruption in the region. So the need for a deeper study of this policy in order to be able to walk better."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan tingkat kemiskinan rumah tangga terhadap penelantaran anak di Indonesia dengan menggunakan data Susenas MSBP 2015. Hasil penelitian dengan menggunakan regresi logistik multinomial diperoleh bahwa tingkat kemiskinan rumah tangga berpengaruh tehadap penelantaran anak. Anak yang tinggal di rumah tangga miskin memiliki kecenderungan lebih besar menjadi anak telantar daripada anak lainnya. Variabel kontrol yang digunakan meliputi umur dan jenis kelamin anak, tingkat pendidikan ibu, status pekerjaan orang tua, keberadaan ibu kandung di rumah tangga, ukuran rumah tangga, dan daerah tempat tinggal juga signifikan berpengaruh terhadap penelantaran anak.

---

This study aimed to explain the effects of household poverty on child neglect in Indonesia using Susenas data of Socio cultural and Educational Module 2015. By using multinomial logistic regression in analysis, the result shows that household poverty is a significant predictor of neglected children. Children living in poor household are more likely to be neglected than others. The control variables are age and sex of child, level education of mother, employment status of parents, the presence of the biological mother in the household, family size, and residence are also significantly affected the neglect of the child."

"ABSTRAKPendidikan dipercaya sebagai salah satu faktor yang mampu mengakhiri rantai kemiskinan. Namun di beberapa wilayah seperti di China dan Tanzania pendidikan tidak efektif untuk menekan angka kemiskinan. Malah dalam sebagian kasus, investasi keluarga yang terlalu besar dalam pendidikan malah menyebabkan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh pendidikan yang direpresentasikan dengan angka partisipasi murni siswa/i SMP dan SMA terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia dengan menggunakan data dari 34 provinsi di Indonesia dalam 4 tahun 2013-2016 . Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel yaitu Random Effect Model. Hasil dari uji statistik menunjukkan bahwa angka partisipasi murni siswa/i SMP dan SMA terbukti secara signifikan menurunkan tingkat kemiskinan. Namun, koefisien pengaruh kedua variabel tersebut yang relatif kecil menunjukkan bahwa pendidikan belum berhasil memberikan eksternalitas positif yang diharapkan dapat diciptakan oleh sektor pendidikan. Untuk itu masih di rasa perlu ada peningkatan tidak hanya dalam jumlah kuantitas peserta didik melainkan juga kualitas pendidikan untuk menciptakan manfaat yang lebih.

---

ABSTRACTEducation is believed to be one of the factors that could bring an end to the poverty chain. However, in some countries like China and Tanzania, education is not effective to reduce poverty rate. Instead, in some cases, a large amount of family investments in education leads to poverty. The aim of this research is to examine how education, which is represented by middle school and high school students 39 pure participation rate, affects the poverty rate in Indonesia by using the data collected from 34 provinces in Indonesia in 4 years timespan 2013 2016 . The method used in this research is the regression of panel data by Random Effect Model. The result of this statistic test shows that middle school and high school students 39 pure participation rate has been proven to be able to reduce the poverty rate significantly. However, the impact rsquo s coefficient of both variables, which are relatively small, shows that education has not been successful in providing the positive externality which is expected from the education sector. For this reason, it is necessary to have an increase not only in the quantity of students, but also in the quality of education so that it will give more benefit."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal danakuntabilitas laporan keuangan terhadap tingkat korupsi pada Pemerintah DaerahProvinsi di Indonesia periode tahun 2010-2013. Penelitian ini adalah penelitiankuantitatif dengan data panel. Pengujian model menggunakan model Regresidengan model efek random. Variabel akuntabilitas laporan keuangan berperansebagai variabel moderasi yang diduga dapat menurunkan pengaruh positifdesentralisasi fiskal terhadap tingkat korupsi. Variabel akuntabilitas laporankeuangan diukur dengan opini audit dan tindak lanjut rekomendasi hasilpemeriksaan BPK RI. Hasil penelitian membuktikan bahwa desentralisasi fiskalmemiliki pengaruh positif terhadap tingkat korupsi. Tindak lanjut hasilpemeriksaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dapatmemperlemah hubungan positif pengaruh desentralisasi fiskal terhadap tingkatkorupsi

---

ABSTRACTThe objective of this research is to analyze the effect of fiscal decentralization danaccountability of Financial Statements on level of corruption in local governmentin Indonesia during 2010-2013. This study is quantitative research by using paneldata dan multiple regression with random effect model. The accountability of theFinancial Statements variable contribute as a moderating variable that could beexpected to decrease the positive effects of fiscal decentralization on the level ofcorruption. accountability of financial statements variables measured with an auditopinion dan Audit rectification by the Provincial Government. The study findsthat fiscal decentralization has positive correlation on level of corruption. Auditrectification by the Provincial Government weakens the positive effect of fiscaldecentralization to the level of corruption"

"Tesis ini membahas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2005 - 2009 oleh pemerintah terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah tertinggal di Indonesia. Kebijakan pemerintah pusat yang diwujudkan dalam instrumen kebijakan fiskal berupa dana perimbangan (Intergovermental transfer). Besaran dana perimbangan yang telah diberikan pemerintah pusat diharapkan akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat proses pembangunan di daerah tertinggal.Analisis desentralisasi fiskal pada penelitian ini difokuskan pada indikator pengeluaran, yang merupakan rasio total pengeluaran pemerintah daerah terhadap total pengeluaran pemerintah pusat, serta menggunakan satu set variabel kontrol yang terdiri dari Level Awal Pertumbuhan, Pertumbuhan Penduduk, Investasi, dan Human Capital sebagai variabel independen dan pertumbuhan PDRB percapita sebagai variabel dependen. Data berupa data panel dan diestimasi dengan pendekatan Least Square Dummy Variabel (LSDV) atau dikenal juga sebagai Fixed Effect Model (FEM) dengan crosssection weigth (pembobotan).Hasil penelitian ini menunjukan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal namun nilai pertumbuhan yang dihasilkan relatif masih sangat kecil sehingga rata-rata PDRB per kapita di daerah tertinggal masih jauh di bawah rata-rata PDRB perkapita nasional.

---

This thesis discusses the implementation of the National Mid-term Development Plan (RPJMN) 2005 - 2009 by the government in developing disadvantaged regions in Indonesia. Central government policies embodied in the instruments of fiscal policy in the form of grants (Intergovernmental transfer). The amount of grants which is provided by the central government is expected to accelerate economic growth and development in disadvantaged regions.

Analysis of fiscal decentralization in this study focused on expenditure approach, which is the ratio of total expense of local government to the total expense of the central government, as well as applying a set of control variables consist of Initial Level of Growth, Population Growth, Investment, and Human Capital as independent variable and regional srowth as dependent variable. Panel data is used and estimated by adopting Least Square Dummy variable approach (LSDV), also known as Fixed Effect Model (FEM) with a cross-section weight.

The results indicate that the effect of fiscal decentralization have positive and significant impact on economic growth in disadvantaged regions, but the resulting growth rate is relatively small, therefore the average of GDP per capita in disadvantaged regions is far behind the average of national GDP per capita."