Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam rangka memenuhi tenaga listrik yang andal untuk masyarakat, UU Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan telah memberikan kesempatan pihak selain PT PLN (Persero) untuk membantu memenuhi pasokan listrik yang andal kepada masyarakat dengan PT PLN selaku Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan. Konsep penyediaan tenaga listrik pada UU Nomor 15 Tahun 1985 memiliki peraturan pelaksana yang telah jelas jika terdapat pengembang listrik selain PT PLN yang akan melakukan usaha penyediaan tenaga listrik. Ketentuan terkait usaha penyediaan yang dilakukan oleh pihak selain PT PLN masih belum diatur dengan baik terkait dengan wewenang, prosedur dan persyaratannya. Hal ini ditambahkan dengan banyaknya pihak terlibat dalam proses penerbitan Izin usaha untuk penyediaan tenaga listrik. Terlepas dari hal tersebut, kebijakan dari pemerintah selaku penerbit izin usaha tersebut pada masa UU Nomor 15 Tahun 1985 belum memiliki landasan yang baik dan belum terdapat pertimbangan-pertimbangan mengingat masih sedikitnya pengetahun pada kebijakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk pengembang selain PT PLN. Dengan terbitnya UU Nomor 30 Tahun 2009 sebagai pengganti dari UU Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, hal terkait dengan kewenangan, prosedur dan persyaratan sudah mengalami penyederhanaan sejalan dengan diterbitkannya aturanaturan pelaksana baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri. Keterlibatan pihak-pihak yang ikut serta dalam proses pemberian izin usaha untuk penyediaan tenaga listrik telah ditentukan dengan jelas dan mengalami perampingan. Kebijakan internal dan eksternal telah dibentuk terkait dengan izin usaha di bidang penyediaan tenaga listrik.

---

In order to meet the reliable electric power to the public, the Law No. 15 Year 1985 concerning Electricity has provided the opportunity in parties other than PT PLN (Persero) to help meet a reliable supply of electricity to the community with PT PLN as the Holder of Business Authority. The concept of power supply to the Law No. 15 Year 1985 has been implementing regulations clearly if there is a power developers in addition to PT PLN will conduct electricity supply business. Provisions related to the provision of business conducted by a person other than PT PLN is still not well regulated associated with authority, procedures and requirements. It is added to the number of parties involved in the process of issuing business licenses for the supply of electric power.

Apart from this, the policy of the government as the issuer of the business license at the time of Act No. 15 Year1985 has not had a good grounding and yet there are considerations given the least knowledge in the electricity supply business policies for developers parties other than the PT PLN.

With the enactment of Law No. 30 of 2009 as a replacement of Act No. 15 of 1985 on Electricity, matters related to the authority, procedures and requirements have already been simplified in line with the issuance of the implementing rules in the form of government regulation and regulation.

The involvement of those who participated in the process of granting a business license for the supply of electricity has been clearly defined and experienced downsizing. Internal and external policies have been formed in relation to the business license in the field of power supply."

"Perumahan dan pemukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar yang penting bagi masyarakat di Indonesia. Berdasarkan kebutuhan tersebut, kemudian dikembangkanlah konsep rumah susun yang dianggap lebih efektif dan efisien. Namun dalam perkembangannya, banyak permasalahan yang terus bermunculan. Salah satu permasalahan yang menarik adalah terkait pengelolaan arus listrik dan iurannya dalam rumah susun. Permasalahan tersebut bermula dari ketidakmampuan pihak PT. PLN sebagai pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) untuk memasok arus listrik sampai ke dalam bangunan rumah susun. Hal tersebu yang kemudian bermuara pada pengajuan laporan polisi dari para pemilik dan/atau penghuni rumah susun yang ditujukan kepada badan pengelola rumah susun terkait dugaan tindak pidana penyediaan listrik tanpa izin. Seiring dengan munculnya permasalahan tersebut, muncul pertanyaan-pertanyaan terkait peraturan mengenai ketenagalistrikan yang berlaku untuk rumah susun di Indonesia. Selain itu, muncul juga pertanyaan terkait implikasi pengaturan mengenai ketenagalistrikan Indonesia terhadap pengelolaan iuran listrik rumah susun di Indonesia dan kekhawatiran akan keabsahan dan ketepatan penafsiran unsur tindak pidana yang diduga timbul dalam pengelolaan iuran listrik oleh badan pengelola rumah susun di Indonesia.

---

Housing are some of the most important basic needs of Indonesian society. Apartment was a housing concept created as an answer to the demand. But many problems arose as the concept grows. The management of the electricity in apartments is one of the problems we are facing today. The problem arose because Indonesia's state owned enterprise (PT. PLN), which managed electricity in Indonesia, was unable to transmit electricity to every unit in the apartments. The problem then brought us to a conflict between the residence and the manager of the apartment, which ended with a charge toward the apartment manager for an alleged criminal act for managing the electricity bills without any license. Moreover, along with the growth of the problem, many questions arose as to the legality and the fairness of the interpretation to the alleged criminal act."

"Tesis ini membahas kedudukan PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara bidang ketenagalistrikan pasca berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan ditinjau dari hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan kedua undang-undang tersebut, PT PLN (Persero) tidak melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dan guna melindungi kepentingan hajat hidup orang banyak sebagaimana\ dinyatakan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, maka pemerintah tetap menerapkan Public Service Obligation kepada PT PLN (Persero).

---

The thesis discusses about the position of PT PLN (Persero) as State-Owned Enterprises in electricity after the enactment of Law No. 30 Year 2009 concerning Electricity in terms of antitrust law and unfair competition as stipulated in Law No. 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The conclusion of the thesis shows that based on the laws, PT PLN (Persero) is not practicing monopolistic and unfair competition. And in order to protect the interests of livelihood of the people as stated in Article 33 of the Constitution of 1945, the government continues to implement the Public Service Obligation to PT PLN (Persero)."

"PT PLN (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang ketenagalistrikan. Dalam menjalin hubungannya dengan konsumen, PLN haruslah tunduk pada hukum yang ada. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Ketenagalistrikan telah memberikan perlindungan kepada konsumen tenaga listrik yang salah satunya dalam hal pencantuman klausula baku yang dibuat oleh Pelaku Usaha. Namun, sangat disayangkan klausula baku yang ada dalam Pernyataan Kontrak Penyambungan dan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik masih terdapat klausula eksonerasi dan klausula inkorporasi yang merupakan klausula baku yang dilarang menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen. Untuk itu diperlukan peran Pemerintah untuk melakukan kontrol atas klausula baku agar kepentingan konsumen tidak dirugikan.

---

PT PLN (Persero) is a state owned company that runs electricity business. In a relationship with consumer, PLN must obey the existing law. Civil Code, Law concerning Consumer Protection, and Law concerning Electricity have given protection for electricity consumer, one of which in terms of inclusion of standard form clause that Seller made. However, it is unfortunate that standard form clause in Statement of Contract Connection and Electricity Power Purchase Agreement found exemption clause and incorporation clause that are forbidden clauses according to Law concerning Consumer Protection. For that required the role of government to control standard form clause so the interest of consumers not harmed."

"Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang ketenagalistrikan terjadi pergeseran dalam hak monopoli Negara dalam industri ketenagalistrikan, dimana sebelumnya hak monopoli dijalankan sepenuhnya oleh PT PLN (Persero) selaku pemeran Utama dalam indsutri ketenagalistrikan yaitu sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan, sekarang PT PLN (persero) hanyalah sebagai pemeran pembantu dalam industri ketenagalistrikan bersama Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, swasta, dan swadaya masyarakat, yaitu sebagai Pemegang Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik. hal inilah yang menjadi pokok permasalahn dari penelitian ini, yaitu pergeseran hak monopoli Negara dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang ketenagalistrikan dikaitkan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dimana penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah walaupun Mahkamah Konstitusi telah menetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang ketenagalistrikan tidak bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, namun sesungguhnya telah terjadi pergeseran dalam hak monopoli Negara dalam industri ketengalistrikan. Disarankan agar pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan kembali seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985, dimana Negara menguasi penuh industri ketenagalistrikan ini.

---

With the enactment of Act Number 30, 2009 Concerning electricity there was a shift in the State monopoly in the electricity industry, where previously a monopoly run entirely by PT PLN (Persero) as the main actor in indsutri electricity who acting as holder of the Electricity Business Authority, now PT PLN ( Persero) is just a supporting role in the electricity industry together with Regional-Owned Enterprises, cooperatives, private and governmental organizations, namely as a license holder Electricity Providers. it is the primary issues of this study, namely the shift state monopoly in Act No. 30 of 2009 on electricity associated with Article 33 of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 and Act Number 5, 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition, where this research uses normative research method.

Conclusion from this study is that although the Constitutional Court has established Act Number 30, 2009 concerning electricity is not contrary to Article 33 of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, but actually has a shift in the State monopoly in the industry electricity. It is recommended that the government revise Act Number 30, 2009 concerning Electricity back as Act Number 15, 1985, in which the State have full monopoly in electricity industry."

"Listrik merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Permasalah timbul apabila terjadi pemadaman listrik yang berlangsung sering. Tesis ini membahas tentang perlindungan konsumen terhadap pemadaman listrik menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Ketenagalistrikan. Dibahas pula upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen bila terjadi pemadaman listrik. Dalam penelitian ini, mempergunakan metode penelitian yuridis-normatif, hal mana lebih mengutamakan pendekatan terhadap norma-norma hukum yang telah ada, data-data yang diperoleh kemudian diolah dan dilakukan analisis secara kualitatif.

---

Electricity is very important in the daily life of the community. Problems arise when a blackout that lasted frequently. This thesis discusses consumer protection against power outages according to the Consumer Protection Act and the Electricity Act. Also discussed the efforts of consumer law that can be done when a blackout. In this study,the method of juridical-normative research, which prefers the approach to the legal norms that already exist, the data obtained is then processed and analyzed qualitatively."

"Struktur industri ketenagalistrikan di Indonesia mengalami perubahan dengan berlakunya UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang menggantikan UU No. 15 Tahun 1985. Struktur indutri, peran dan kedudukan PLN serta peluang swasta dalam industri ketenagalistrikan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normative dan bersifat statuta approach. Disimpulkan bahwa kompetisi di bidang ketenagalistrikan baru terdapat pada sektor pembangkitan, sementara usaha distribusi dan atau usaha penjualan akan melaksanakan usaha di wilayahnya masing-masing, sedangkan usaha transmisi secara dominan masih dilaksanakan PLN. Disarankan kepada pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan pelaksanaan UU No. 30 Tahun 2009, agar terdapat kepastian hukum dalam industri ketenagalistrikan.

---

The Structure of Electricity industry in Indonesia has a change with the enactment of the Act No. 30, 2009 about Electricity replacing the Act No. 15, 1985. The structure of this industry, mthe role and position of PLN as well as the opportunity of privatization in electricity industry become critical issues in this study, by using a normative juridical approach and its statuta approach. it comes to the conclusion that the competition in electricity can be found in generation sector, while distribution and or the sale sector has its own job in their own area. While transmission is still dominantly conducted by PLN. It is recommended that the government would soon issue regulations implementing the Act No. 30, 2009, to get a legal certainty in the electricity industry."

"Tesis ini membahas mengenai penjualan tenaga listrik lintas negara yang dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Dimana diketahui mengenai perkembangan akan globalisasi yang semakin meningkat membuat kebutuhan akan tenaga listrik pun menjadi meningkat. Berdasarkan Nota Kesepahaman ASEAN dibidang Ketenagalistrikan telah disepakati oleh negara anggota ASEAN untuk melakukan kerjasama jual beli listrik lintas negara. Indonesia salah satu negara yang mengalami krisis tenaga listrik, dimana ketersediaan tenaga listrik tidak diimbangi dengan pertumbuhan diwilayah Indonesia itu sendiri Indonesia dalam hal ini telah melaksanakan kerjasama tenaga listrik lintas negara dengan perusahaan Malaysia dalam hal perjanjian ini diwakilkan oleh PLN dari Pihak Indonesia, dan Perusahaan X dari Pihak Malaysia untuk sebagai salah satu cara mengatasi krisis ketenaga listrikan yang terjadi selama ini khususnya didaerah-daerah wilayah terpencil yang jauh dari jangkauan listrik. Tesis ini memfokuskan mengenai hak dan kewajiban antara para pihak, konsep mengenai jual beli listrik lintas negara, mekanisme jual beli listrik lintas negara, sanksi apa saja yang dapat dikenakan apabila terjadi pelanggaran, sampai dengan resiko hukum yang terjadi dalam melakukan perjanjian jual beli tenaga listrik lintas negara. Selain itu menganalisis mengenai Perjanjian yang dilakukan oleh PLN dengan Perusahaan X, apakah sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, serta mengenai peluang perusahaan swasta dalam melakukan perjanjian jual beli listrik lintas negara diperbolehkan ataukah tidak.

---

This thesis discusses about cross-country electric power sales associated with Act No. 30 of 2009 About Power Grid. Where known about the development of an ever increasing globalisation will create demand for electric power has become inflated. Based on the ASEAN memorandum of understanding in the field of Power Grid agreed by the ASEAN member countries to carry out cooperation in electricity sale and purchase of cross country. Indonesia is one of the countries that are experiencing a crisis of power, where the availability of power is not offset by the growth of the relic in Indonesia. Indonesia it self in this regard has been carrying out cooperation with cross-country electric power X company in the event this agreement is represented by PLN from Indonesia, and the X company of Malaysia to Parties as one way to overcome the crisis of power that occurred during this particularly in areas remote, areas far from electric range. This thesis focuses on the rights and obligations between the parties, the concept of selling electricity cross-country, the mechanism of buying and selling electricity cross country, what sanctions can be imposed in case of violation, up to the legal risks that occur in conducting electric power purchase agreement of cross country. In addition to analyzing the Agreement undertaken by Malaysia, with the company PLN is already in compliance with the provisions and regulations, as well as about opportunities in private enterprise do the power purchase agreement allowed cross country or not."

"Tesis ini membahas tentang implementasi kebijakan ketenagalistrikan dalam menjamin ketahanan energi dan berbagai aspek yang mempengaruhi kebijakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, pendekatan dengan menggunakan teori Negara Hukum, teori negara kesejahteraan, teori uttility dan teori Administrasi Negara. Dengan menggunaan pendekatan kebijakan, hak penguasaan sumber daya alam yang berdasarkan pasal 33 UUD 1945, serta disebutkan peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah dan beberapa kewenangan umum dan kewenangan khusus, serta peranan BUMN. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tidak dapat menjadi dasar untuk membentuk ketahanan energi, karena banyak aspek yang berbenturan dengan peraturan lain yang mengatur sektor energi lainnya, yaitu aspek tujuan pembentukan peraturan, aspek asas, aspek penguasaan energi, aspek harga energi, aspek penerimaan negara dan aspek kegiatan pengelolaan energi. Padahal apabila pemerintah konsisten untuk mengatur dan membuat kebijakan untuk menciptakan ketahanan energi, maka akan menciptakan negara kesejahteraan.

---

This thesis discusses the implementation of electricity policy in ensuring sustainable energy and the various aspects that influence policy based on act No. 30/2007 on Energy and act No. 30/2009 on electricity. By using normative juridical research methods, the approach using the theory of the State of Law, the theory of the welfare state, uttility theory and the theory of the State Administration. By using policy approaches, resource tenure is based on Article 33 UUD 1945, and mentioned the role of government and local government in the context of regional autonomy and a general authority and specific authority, and the role of state-owned enterprises.. Based on the research results that act No. 30/ 2007 and Act No. 30/ 2009 can not be the basis to establish sustainable energy, because many aspects are in conflict with other rules governing the energy sector, the regulatory aspects of establishing goals, principle aspects, aspects of energy control, energy price aspects, aspects of state revenues and aspects of energy management activities. Yet if the government consistently to organize and create policies to create energy security, it will create a welfare state."