Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai pengaruh perubahan Peraturan Menteri Pertanian No. 98 tahun 2013 revisi terhadap Peraturan Menteri Pertanian No. 26 tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan terhadap Grup PT X yang berlokasi di Samarinda, Kalimantan Timur. Grup PT X terdiri 6 (enam) perusahaan. PT X merupakan pemegang saham mayoritas dari perusahaanperusahaan tersebut. PT X merupakan grup perusahaan dan atau kelompok perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mempunyai hak kepemilikan luas lahan 100.000 hektar sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 98/Permentan/OT.140/9/2013. Grup perusahaan PT X telah memiliki Hak Guna Usaha seluas ± 70.587, 39 hektar dan Izin Usaha Perkebunan seluas ± 121.192 hektar artinya ada selisih luasan antara luasan HGU dengan IUP seluas ± 50.604,61 hektar. Sehingga, di dalam penelitian ini juga dilakukan kajian terhadap prosedur perizinan yang dikeluarkan oleh instansi yang terkait sehubungan dengan pemberian lahan untuk perkebunan kelapa sawit seta kewajiban alas hak tanah (Hak Guna Usaha) yang wajib dimiliki oleh PT X. Penulisan tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu dalam hal ini penelitian terhadap asas-asas hukum dan taraf sinkronisasi hukum. Sedangkan, analisa dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan memiih pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pertanian dan peraturan perundang-undangan terkait sesuai dengan ruang lingkup permasalahan penelitian ini kemudian melakukan penelusuran terhadap teori dan asas-asas hukum sehubungan dengan hal tersebut.

---

This thesis focuses on the effects of some changes in the Law of the Minister of Agriculture Number 98/Permentan/OT.140/9/2013 revised to be the Law of the Minister of Agriculture Number 26 of 2007 on the Regulation Concerning Permission to Start Plantation Business for Palm Oil Plantation Companies to PT X Group located in Samarinda, East Kalimantan. PT X Group consists of 6 (six) companies. PT X, a major shareholder of these company groups, is a company operating oil palm plantations that have ownership rights to 100,000 hectares of land in accordance with the Minister of Agriculture Regulation. No. 98/Permentan/OT.140/9/2013. PT Group X has had a leasehold area of ± 70,587.39 hectares and Business License of ± 121,192 hectares of plantations, which means there is a difference between the area of the concession and IUP area of ± 50,604.61 hectares. Thus, this study also conducted a review of the licensing procedures issued by the relevant authorities in connection with the provision of land for oil palm plantation land title and liability (leasehold) which must be owned by PT X. This thesis is a juridical normative study, emphasizing the study of the principles of law and the legal standard of synchronization. Meanwhile, the analysis in this study is conducted qualitatively by selecting assorted provisions contained in the Regulation of the Minister of Agriculture and related laws and regulations in accordance with the scope of the problem in this research, and then perform a search on the theory and principles of law that pinpoint the urgency."

"Pencatatan nama pada dokumen kependudukan merupakan hal yang penting bagi setiap penduduk sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, maka terbitlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan (PERMENDAGRI Nomor 73 Tahun 2022). Skripsi ini berpendapat bahwa PERMENDAGRI Nomor 73 Tahun 2022 perlu diteliti lagi dari segi keberlakuannya sebagai payung hukum bagi pencatatan nama yang baik dan tertib, serta bagaimana pencatatan nama yang baik dan benar itu seharusnya berjalan. Sehingga, terdapat setidaknya terdapat 3 (tiga) pokok permasalahan yang perlu dijawab mengenai pencatatan nama pada dokumen kependudukan dan PERMENDAGRI Nomor 73 Tahun 2022, yaitu: (1) bagaimana pengaturan mengenai pencatatan nama dalam dokumen kependudukan pada Pasal 5 PERMENDAGRI Nomor 73 Tahun 2022 dalam pencatatan berbagai dokumen kependudukan di Indonesia?; (2) bagaimana hukum mengatur dalam hal perbedaan pencatatan nama dalam dokumen kependudukan?; dan (3) bagaimana pertimbangan hakim dalam hal adanya kasus mengenai pencatatan nama pada dokumen kependudukan? Untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut, skripsi ini melakukan penelitian terhadap beberapa peraturan perundangan yang mengatur mengenai pencatatan nama serta pandangan hakim mengenai pencatatan nama. Setelah itu, skripsi ini memberikan analisis terkait keberlakuan Pasal 5 PERMENDAGRI Nomor 73 Tahun 2022 dalam pengaturan mengenai pencatatan nama.

---

Recording of names on population documents is important for every resident as a legal subject. On that account, the Minister of Home Affairs Regulation Number 73 of 2022 concerning Registration of Names on Population Documents (PERMENDAGRI Number 73 of 2022) was issued. This thesis argues that PERMENDAGRI Number 73 of 2022 needs to be examined again in terms of its effectiveness as a legal umbrella for good and proper name registration, and how it should work. Therefore, there are at least 3 (three) main issues that need to be answered in relation to the registration of names in population documents and PERMENDAGRI Number 73 of 2022, which are: (1) how are the arrangements regarding the recording of names in population documents in Article 5 PERMENDAGRI Number 73 of 2022 in the records of various population documents in Indonesia?; (2) how does the law regulate in terms of differences in the recording of names in population documents?; and (3) what is the judge's consideration in a case concerning the inclusion of names in the census record? To answer these three questions, this thesis conducts research on several laws and regulations that regulate the recording of names and the judges’ point of view towards it. The thesis then examines the application of Article 5 of PERMENDAGRI Number 73 of 2022 in the regulation regarding name registration."

"ABSTRAKKetentuan pengadaan barang dan jasa pada badan usaha milik negara terlepas dari aturanpengadaaan barang/jasa pemerintah, dimana BUMN diberikan kebebasan dan wewenanguntuk membuat tata cara pelaksanaan pengadaannya sendiri berdasarkan kebutuhan kegiatanusaha dan kondisi dari masing-masing perusahaan. Prinsip-prinsip pengadaan BUMN diaturdalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 JunctoNomor PER-15/MBU/2012 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang Dan Jasa BadanUsaha Milik Negara, yaitu efisien, efektif, transparan, adil dan wajar, serta akuntabel.Pedoman pengadaan barang dan jasa pada BUMN yang dituangkan dalam bentuk suratkeputusan Direksi sangat rawan terhadap resiko-resiko penyimpangan terutama tindak pidanadan korupsi, serta tidak melanggar prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat berdasarkanUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan PersainganUsaha Tidak Sehat. Proses dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tentunya sangatberpengaruh terhadap kinerja BUMN terutama perusahaan persero sebagai badan usaha yangmencari keuntungan, contohnya pada PT Perkebunan Nusantara XII (Persero). Aturanpengadaan yang terlalu rumit seringkali menimbulkan banyak kendala dalam pelaksanaannyadan menjadikan pengadaan yang tidak efisien dan efektif.

---

ABSTRACTProvisions of procurement goods and services in State-Owned Enterprises are not subject tothe rules of government procurement, which every State-Owned Enterprises has granted itsfreedom and authority to make its own procurement procedures of business activities dependon the needs and conditions of each company. The procurement principles of State-OwnedEnterprises stipulated in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises NumberPER-05/MBU/2008 Juncto Number PER-15/MBU/2012 on General Procedures OfProcurement Goods And Services At State-Owned Enterprise. The principles are efficient,effective, transparent, fair and reasonable, and accountable. Procedures of the procurement asformed by the Decision of the Board of Director from each State-Owned Enterprises has therisks of criminal and corruption acts, and should not violate any principles of the faircompetition regulation based on Law Number 5 Year 1999 on Anti Monopoly Practice AndUnfair Business Competition. Process and implementation of the Procedures of Procurementcan affect to the business performance of state-owned enterprises, especially a profit orientedstate-owned enterprises (Persero), example in PT Perkebunan Nusantara XII (Persero).Procurement rules which are too complicated often cause a lot of problems in implementationand make inefficient and effective procurement."

"Perkebunan merupakan komoditas unggulan yang memiliki peran strategis baik dalam aspek ekonomis, ekologis, maupun sosial budaya. Salah satu komoditas perkebunan terbesar di Indonesia adalah komoditas sawit. Saat ini, Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan kegiatan ekspor yang mencapai sekitar 2,88 juta ton pada September 2021, dengan total lahan perkebunan sawit pada tahun 2021 mencapai kurang lebih 14.663.600 ha (empat belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam ratus hektare). Jumlah lahan perkebunan sawit tersebut terbagi kepemilikannya berdasarkan jenis pelaku usaha, yang mana sebagian besar dikuasai oleh sejumlah Perkebunan Besar Swasta. Telah ditetapkan ketentuan batasan kepemilikan lahan yang merupakan batasan dalam Izin Usaha Perkebunan, yakni bagi komoditas sawit maksimal kepemilikan oleh satu atau satu kelompok pelaku usaha adalah 100.000 ha (seratus ribu hektare). Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif yang mana enggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dari penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganilisis adanya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, khususnya praktik oligopoli dalam industri perkebunan sawit melalui kepemilikan lahan perkebunan sawit yang melebihi batasan yang telah ditentukan berdasarkan regulasi, yaitu ketentuan batasan maksimal kepemilikan lahan berdasarkan Izin Usaha Perkebunan. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis terkait dampak kepemilikan lahan yang melebihi batas oleh sejumlah pelaku usaha dilihat dari segi persaingan usaha.

---

Plantation is a leading commodity which has a strategic role in economic, ecological and socio-cultural aspects. One of the largest plantation commodities in Indonesia is palm oil. Currently, Indonesia is the largest palm oil producer in the world with export activities reaching around 2.88 million tons in September 2021, with a total area of oil palm plantations in 2021 reaching approximately 14,663,600 ha (fourteen million six hundred sixty three thousand six hundred hectares). The ownership of the oil palm plantation land mentioned is divided into three types of business actor, most of which are owned by a few of Large Private Plantations Company. The limit of land ownership which is also the requirements to acquire Plantation Business Permit has been stipulated in the Indonesian law, which stated for the palm oil commodities the maximum land owned by one or a group of business actors is 100,000 ha (one hundred thousand hectares). This research was conducted with a juridical-normative method which uses laws and regulations as the basis of the research. This research aims to analyze the existence of monopolistic practices and/or unfair business competition, especially oligopoly practices in the oil palm plantation industry through land ownership of oil palm plantations which exceeds the maximum limit on land ownership based on Plantation Business Permit. In addition, this study also analyzes the impact of land ownership which exceeds the maximum limit of Plantation Business Permit by a few of business actors in terms of business competition."

"Laporan magang ini menjelaskan tentang perlakuan akuntansi aset perkebunan, risiko bisnis bawaan dan siklus audit atas aset perkebunan kelapa sawit pada PT XYZ. Perlakuan akuntansi atas aset perkebunan PT XYZ didasarkan pada PSAK No. 16 Revisi 2014 atas Aset Tetap. Analisis perlakuan akuntansi atas aset perkebunan PT XYZ dibandingkan dengan peraturan dalam IAS 41. Auditor melaksanakan test of control, membuat lead schedule, test of additions plantation assets, test of capitalization cost, test of impairment assessment dan test of borrowing cost. Prosedur audit yang digunakan auditor mengacu pada standar yang berlaku di Indonesia. Hasil laporan magang memberikan saran kepada PT XYZ dalam mencatat biaya-biaya pada saat Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) langsung menambah nilai TBM, memperbaiki dan memperbarui peta blok lahan tanam dan mengintegrasikan sistem informasi kantor kebun dengan kantor pusat.

---

This internship report explains the accounting treatment of plantation assets, inherent risk of business cycle and audits of palm oil plantation assets in PT XYZ. Accounting treatment over plantation assets PT XYZ based on PSAK No. 16 Revision of 2014 of Fixed Assets. Analysis accounting treatment over plantation assets PT XYZ compared with the provisions of IAS 41. The auditors have carried out test of control, make lead schedule, test of additions plantation assets, test of capitalization cost, test of impairment assessment and test of borrowing cost. Auditor used audit procedures based on standards that prevail in Indonesia. The audit report give advice to PT XYZ in posting costs of Immature Plantation immediately increase the Immature Plantation value, improve and update a map of block land cropping and integrate information system of garden office with its head office."

"Tesis ini membahas mengenai perjanjian kemitraan perkebunan plasma melalui program revitalisasi perkebunan kelapa sawit. Permasalahan hukum yang dibahas dalam tesis ini, antara lain: bagaimanakah ketentuan mengenai kemitraan perkebunan plasma dan revitalisasi perkebunan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, bagaimana pelaksanaannya dalam praktek termasuk segala kendala- kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini adalah normatif yuridis dengan menggunakan data sekunder dan bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Hasil penelitian menemukan bahwa kemitraan plasma dan revitalisasi perkebunan di atur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah serta keputusan dan peraturan menteri, khususnya menteri pertanian dan menteri keuangan. Dalam pelaksanaannya, kemitraan plasma melalui program revitalisasi perkebunan menemui banyak kendala, seperti kendala birokrasi, biaya sertifikasi lahan yang tinggi, ketersediaan lahan untuk perkebunan, kekurangan tenaga teknis dari pemerintah untuk membantu dan mendampingi pelaksanaan, dan adanya perbedaan pemahaman program oleh perusahaan perkebunan, petani melalui koperasi, dan aparat pemerintah daerah. Penyederhanaan prosedur dan sosialisasi program merupakan salah satu cara untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan.

---

The focus of this thesis is the contract farming in terms of revitalisation program of palm oil plantation. The legal issues which discussed in this thesis, among others, contract farming and plantation revitalisasion program in the prevailing laws and regulations, how its implementation, including the problems incurred on the implementation. This study is a juridis normatif research and used secondary data with primary, secondary and tertier legal data. The result of study found that contract farming and revitalisation program are regulated in laws, govemment regulations and decree or decision of minister, particularly in agricultural and finance ministry. In the implementation, this revitalization program have several problems, among others, bureaucracy, high cost for land certification, land avaibility for plantation, less of technical support from govemment, and different point of view between plantation company, farmers or cooperative, and govemement officers. Simplify the bureaucracy and program sozialisation is one of the solve way to settle the problems at implementation."

"ABSTRAKTesis ini membahas penetapan dasar pengenaan pajak atas Bea Perolehan Hakatas Tanah dan atau Bangunan pada perkebunan kelapa sawit. Penelitian inimenggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatif. Hasilpenelitian ini menyimpulkan bahwa dalam penetapan dasar pengenaan pajakterkait BPHTB di perkebunan kelapa sawit perlu ditelaah terlebih dahulumengenai substansi dari objek BPHTB, apakah merupakan pemberian hak barusebagai kelanjutan dari pelepasan hak atau pemberian hak baru diluar pelepasanhak, jika merupakan pemberian hak baru sebagai kelanjutan dari pelepasan hakmaka dasar pengenaan pajak hanya berdasarkan atas nilai dasar tanah, jikamerupakan pemberian hak baru diluar pelepasan hak, maka dasar pengenaanpajak berdasarkan nilai dasar tanah ditambah dengan nilai investasi.

---

ABSTRACTThe focus of this study is the determination of the tax base on the property righttax in palm plantation. This research using explanative research and qualitativeapproach. The results of this study conclude that in determining the tax baserelated to BPHTB in oil palm plantations need to be reviewed first about thesubstance of the object BPHTB, whether it is a grant of new rights as acontinuation of the release of rights or granting new rights outside the release ofrights, if it is granting new rights as continuation of the disposal of the right thenthe tax base is only based on the value of the land, if it is a grant of a new rightoutside of the disposal of the right, then the tax base is based on the value of theland plus the investment value."

"Manusia selama hidupnya tidak akan lepas dari adanya suatu perjanjian. Adapun perjanjian tersebut harus dibuat dengan memenuhi syarat sahnya perjanjian. Pada zaman sekarang ini, salah satu perjanjian yang paling sering dibuat adalah perjanjian waralaba yang merupakan perjanjian tidak bernama. Pengaturan mengenai waralaba diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (PP 42/2007) dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba (Permendag 71/2019). Walaupun tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pembuatan perjanjian waralaba harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Buku III KUHPerdata, termasuk syarat sahnya perjanjian. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa pada kenyataannya terdapat kasus mengenai perjanjian waralaba yang melanggar ketentuan KUHPerdata, PP 42/2007 dan Permendag 71/2019. Kasus tersebut seperti yang terjadi antara para pihak dalam Putusan Nomor 546/PDT.G/2018/PN Jkt.Pst jo. Putusan Nomor 321/PDT/2021/PT.DKI. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas mengenai ketentuan mengenai hukum perjanjian di Indonesia, ketentuan hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai pelaksanaan usaha waralaba, serta analisis hukum terhadap Putusan Nomor 546/PDT.G/2018/PN Jkt.Pst jo. Putusan Nomor 321/PDT/2021/PT.DKI menurut Permendag 71/2019. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Dari penelitian ini dapat ditemukan bahwa perjanjian waralaba yang dibuat oleh para pihak dalam perkara tersebut melanggar salah satu syarat sah perjanjian, yaitu syarat sebab yang halal. Hal tersebut dikarenakan perjanjian waralaba dibuat bertentangan dengan PP 42/2007 dan Permendag 71/2019

---

Humans during their lives will not be separated from the existence of an agreement. The agreement must be made by fulfilling the legal requirements of the agreement. In this current era, one of the most frequently made agreements is the franchise agreement which is an innominaat agreement. Regulations regarding franchising are specifically regulated in Government Regulation Number 42 of 2007 concerning Franchising (PP 42/2007) and Minister of Trade Regulation Number 71 of 2019 concerning the Implementation of Franchising (Permendag 71/2019). Although not specifically regulated in the Civil Code (KUHPerdata), the making of a franchise agreement must follow the provisions stipulated in Book III of the Civil Code, including the legal terms of the agreement. However, it is possible that in reality there are cases regarding franchise agreements that violate the provisions of the Civil Code, PP 42/2007 and Permendag 71/2019. This case is like what happened between the parties in Decision Number 546/PDT.G/2018/PN Jkt.Pst jo. Decision Number 321/PDT/2021/PT.DKI. Therefore, this research will discuss the legal provisions regarding agreement law in Indonesia, positive legal provisions in Indonesia which regulate the implementation of a franchise business, as well as a legal analysis of Decision Number 546/PDT.G/2018/PN Jkt.Pst jo. Decision Number 321/PDT/2021/PT.DKI according to Permendag 71/2019. This research is a normative juridical research with a statutory and case study approach. From this research it can be found that the franchise agreement made by the parties in the case violates one of the legal terms of the agreement, namely the terms of a lawful cause. This is because the franchise agreement was made contrary to PP 42/2007 and Permendag 71/2019"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan PSAK 69 terhadap perlakuan akuntansi atas aset biologis pada perusahaan sawit di PT X di Kalimantan Timur. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bahwa penerapan PSAK 69 ini telah mengubah metode perlakuan akuntansi atas aset biologis dari biaya historis ke nilai wajar sehingga dapat menimbulkan metode valuasi yang berbeda dan kurangnya komparabilitas laporan keuangan. Penelitian ini dirancang menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Instrumen penelitian yang digunakan dengan teknik wawancara dan penelaahan dokumen. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi atas aset biologis milik PT X telah sesuai dengan PSAK 69. Perbedaan perlakuan akuntansi aset biologis pada perusahaan sawit setelah penerapan PSAK 69 adalah dengan adanya pengakuan atas produk agrikultur tandan buah segar (TBS) yang belum dipanen. Hasil penelitian juga menemukan belum adanya pedoman khusus yang mengatur penilaian aset biologis sehingga dapat mengakibatkan metode penilaian yang berbeda-beda.

---

This study aims to evaluate the application of PSAK 69 to the accounting treatment of biological assets in oil palm companies in PT X in East Kalimantan. The problem in this study is that the application of PSAK 69 has changed the method of accounting treatment of biological assets from historical costs to fair value so that it can lead to different valuation methods and lack of comparability of financial statements. This research was designed using a case study method with a qualitative approach. The research instrument used was interview techniques and document review. Data analysis was performed using a descriptive qualitative analysis approach. The results showed that the accounting treatment of biological assets owned by PT X was in accordance with PSAK 69. The difference in the accounting treatment of biological assets in oil palm companies after the application of PSAK 69 was the recognition of fresh fruit bunches (FFB) agricultural products that had not been harvested. The results of the study also found that there were no specific guidelines governing the valuation of biological assets so that they could lead to different assessment methods."

"Penelitian ini menggambarkan penerapan Pajak Masukan dan dampaknnya pada perusahaan industri perkebunan kelapa sawit khususnya PT X sebelum dan setelah terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 70/P/HUM/2013, serta dampak yang terjadi setelah terbitnya Putusan Mahkamah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan terdapat dua perbedaan dalam mengkreditkan Pajak Masukan PT X. Pertama, sebelum adanya Putusan Mahkamah Agung PT X menerapkan dua metode yaitu mengkreditkan dan tidak mengkreditkan Pajak Masukan. Kedua, setelah adanya Putusan Mahkamah Agung PT X memungut PPN atas semua produksi dan mengkreditkan Pajak Masukan TBS.

---

This research aims to describe Tax Credit on Value Added Tax Input Implementation and the impact in Palm Oil Plantation Industry, in this case PT X, before and after Supreme Court Decision Number 70 P HUM 2013 has issued. This research conducted qualitative approach with data collection through literature studies and in depth interview. The result of this research is there are two types of implementation tax credit on Value Added Tax Input in PT X. First, before Supreme Court Decision Number 70 P HUM 2013 has issued, PT X conducted two approach, both credited and did not credit on their VAT in from FFB Fresh Fruit Bunch . Second, After Supreme Court Decision has issued, all products from PT X are subject to VAT and credited on VAT input."