Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai penerapan atas penyelesaian kewajiban bank dalam likuidasi kepada para kreditur ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis yuridis normatif. Teori yang digunakan atas penerapan hukum tersebut didasari atas asas hukum lex specialis dimana terdapat antara dua atau beberapa aturan yang saling terkait dalam urutan proses penyelesaian kewajiban bank yang dilikuidasi kepada para kreditur dari hasil proses likuidasi. Sedangkan, analisa dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan memilih pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan peraturan perundang-undangan terkait sesuai dengan ruang lingkup permasalahan penelitian ini kemudian melakukan penelusuran terhadap teori dan asas-asas hukum sehubungan dengan hal tersebut.

---

This thesis focuses on the implementation of a bank in liquidation in a settlement obligation to the creditors viewed from the law of Republic Indonesia Number 24 year 2004 concerning Deposit Insurance Corporation. This research is normative juridicial research.The theory that is used for the rule of law is based on the principle of legal lex specialis where there be between two or several the rules of being intertwined in the process of resolving the bank being liquidated. The research is conducted on legal principles and legal synchronization. Whereas, analysis in this research is conducted in a qualitative by selecting articles in the law regarding deposit insurance corporation and prevailing laws, subsequently conducting research over legal theory and legal principle in relation to those matters."

"Skripsi ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis yang diatur dalam Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih belum diterapkan secara baik dan efektif dalam praktiknya, terutama dalam Tindak Pidana Penggelapan di bidang Asuransi. Hal ini dapat terlihat dari beberapa kasus penggelapan premi asuransi di Indonesia yang hanya menerapkan ketentuan hukum pidana yang umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan belum menerapkan ketentuan hukum pidana yang khusus diatur di lingkup bidang usaha perasuransian. Pokok permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai bagaimana pengaturan tindak pidana penggelapan di bidang Asuransi, baik secara umum maupun khusus dan bagaimana penerapan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam tindak pidana penggelapan di bidang asuransi dalam praktiknya. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis penerapan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam Tindak Pidana Penggelapan di Bidang Asuransi. Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi referensi bagi pemerintah dan para penegak hukum di Indonesia. Istilah yang berkaitan dengan penelitian ini adalah Lex Specialis Derogat Legi Generalis yaitu aturan khusus menyampingkan aturan umum. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan penelitian deskriptif dan eksplanatoris menggunakan data primer dan data sekunder, serta dengan analisis secara kualitatif. Simpulan dari Penelitian ini adalah tindak pidana penggelapan premi asuransi masuk dalam ketentuan hukum pidana yang umum dan khusus dan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis belum diterapkan dengan baik dan efektif dalam praktiknya, terutama dalam beberapa kasus penggelapan premi asuransi di Indonesia. Saran ditujukan bagi penegak hukum, pemerintah, masyarakat, dan perusahaan asuransi.

---

This Thesis was made by the fact that the principle of Lex Specialis Derogat Legi Generalis, which is regulated in Article 63 paragraph 2 of the Criminal Code, has not been implemented properly and effectively in the criminal law, especially on the criminal offense of embezzlement in the insurance sector. This is related to the several cases of embezzlement of insurance premiums in Indonesia, which only applied the criminal law from the general Criminal Code (KUHP), and hasnt applied the provisions of criminal law that specifically regulated in the insurance sector. The main problems are about how the criminal offense of the insurance premiums embezzlement regulated, both in the general criminal code (KUHP) and in the provisions of criminal law that specifically regulated in the insurance regulations, also about how the application of the Lex Specialis Derogat Legi Generalis principle on the criminal offense of embezzlement in the Insurance sector. The purposes of this thesis is to analyze the implementation of Lex Specialis Derogat Legi Generalis principle on the criminal offense of embezzlement in the Insurance sector. Hopefully this thesis will be useful for knowledge development, and also can be a reference for the government and criminal law enforcement in Indonesia. The term related to this thesis is Lex Specialis Derogat Legi Generalis, which is the special rules will exclude the general rule. The research method is jurisdical normative with descriptive and explanatory research by using primary and secondary data, also qualitative analysis. The conclusion of this thesis are the criminal offense of the insurance premiums embezzlement regulated both in the general criminal code and in the spesific regulation related to the insurance sector, and the principle of Lex Specialis Derogat Legi Generalis has not been implemented properly and effectively in the criminal law, especially on the criminal offense of embezzlement in the insurance sector. Suggestion are intended to the government, law enforcers, jurist, society, and insurance companies."

"Dalam dunia bisnis, waktu 90 (sembilan puluh) hari, yang terdapat pada pengaturan Masa Stay dalam kepailitan bukanlah waktu yang pendek. Dalam praktik, biasanya yang mempunyai atau yang memegang hak tanggungan sangat membutuhkan percepatan perputaran modal. Percepatan perputaran modal ini akan berakibat pada keuntungan dan kerugian yang akan dialami oleh pihak bersangkutan. Semakin lama kredit yang seharusnya kembali tetapi tidak terbayar kepada kreditor separatis pemegang hak tanggungan, akan berdampak semakin besar pula kerugian Kreditur Separatis atas keuntungan yang harus diterimanya. Olehkarena itu penting bagi kita memahami Peranan asas hukum Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam mengatasi perbenturan norma hukum antara Undang-Undang Kepailitan dengan Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) mengenai Hak Tanggungan serta kedudukan Kreditur Separatis sebagai pemegang hak tanggungan dalam kepailitan. Penulisan ini bersifat deskriptif - analitis. Deskriptif maksudnya bahwa diharapkan akan diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang fakta yang berhubungan dengan permasalahan. Analitis dimaksudkan bahwa berdasarkan gambaran-gambaran, fakta-fakta dan uraian yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat mengenai Peran asas hukum Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam mengatasi perbenturan norma hukum antara Undang-Undang Kepailitan dengan Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) mengenai Hak Tanggungan serta kedudukan kreditor separatis pemegang hak tanggungan dalam kepailitan. Sehingga akan diperoleh pemahaman bagi para akademisi dan praktisi hukum bahwa Asas Lex Specialis Derogat Lex Generali , dalam mengatasi perbenturan norma hukum antara Undang-Undang Kepailitan dengan Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) mengenai Hak Tanggungan memiliki peran untuk melengkapi (aanvullend) bukan untuk menyimpangi ( uitzondering)

---

In the business world, a period of 90 (ninety) days, which is found on the Stay Period regulation in bankruptcy is not a short time. The acceleration of capital turnover will result in gains and losses that will be Experienced by the parties concerned. The longer the loan is supposed to return but not paid to the creditor separatist mortgage holders, will impact the greater the loss of benefits Separatist Creditors should receive. Therefore it is important for us to understand the role of Lex Specialist derogat Legi generalist legal principle in overcoming legal norms clash between the Bankruptcy Act by Mortgage Act (UUHT) regarding the position of Mortgage Lenders and mortgage holders in bankruptcy. This study is a descriptive - analytical. Descriptive means that is expected to obtain a comprehensive and systematic overview of the facts related to the problem. Analytical meant that by the images, facts and descriptions obtained will be analyzed carefully about The role of the legal principle of Lex Specialist derogat Legi generalist in overcoming legal norms clash between the Bankruptcy Act by Mortgage act (UUHT) regarding Mortgage and the position of creditor who act as mortgage holders in bankcruptcy. So that for academics and legal practitioners will have a better understanding about the principle of Lex Specialist derogat Generali, in dealing with the legal norms clash between the Bankruptcy Act by Mortgage act (UUHT) regarding Mortgage has a role for complement (aanvullend) not to deviate (uitzondering)"

"lex specialis derogat legi generalis merupakan satu dari berbagai asas hukum yang memiliki manfaat dalam memberlakukan undang-undang yang paling tepat untuk diteteapkan dalam sebuah kasus yang dihadapi..."

"Skripsi ini berisi tentang tinjauan hukum dari program pengembalian dana (cash back) yang dihitung sebagai komponen bunga dalam menentukan criteria simpanan layak bayar oleh LPS. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif analitis yang memberikan deskripsi mengenai pengaturan cash back oleh Lembaga Penjamin Simpanan dengan melakukan studi kasus terhadap pembayaran klaim nasabah dalam likuidasi Bang IFI. Hasil penelitian menyatakan bahwa sebelum diberlakukannya PLPS No. 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan, terjadi kesimpangsiuran hokum dalam pengaturan cash back yang akibatnya berdampak dalam pembayaran klaim nasabah Bank IFI. Selain itu, pengaturan tegas mengenai cash back dalam PLPS tersebut masih membuka kemungkinan kasus seperti Bank IFI kembali terjadi maka penulis menyarankan agar terdapat larangan terhadap pengadaan program cash back oleh Bank.

---

The Essay is about The Legal Review of Cash Back Program which is counted as interest's component in determining Criteria of Eligible Deposit by Indonesian Deposit Insurance Corporation (IDIC). This research uses qualitative method which produces descriptive analytical data concerning description about cash back regulation by Deposit Insurance Corporation which will be related to the case of IFI Bank Liquidation.

The result stated that before IDIC Regulation Number 2/PLPS/2010 about Deposit Insurance Program was valid; there was an ambiguous of cash back regulation which leads to the case of The Refund of Costumer Claim in IFI Bank. Moreover, the explicitness of that cash back regulation, in the newest IDIC Regulation, still opens a possibility for case like IFI Bank to reoccur. Therefore, the researcher suggests that cash back program by Bank should not be allowed."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana ketentuan hukum mengatur kerugian keuangan negara dan pertanggungjawabannya dalam kaitannya dengan resolusi terhadap bank dalam resolusi oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagai lembaga deposit insurance, di mana status kekayaan Lembaga Penjamin Simpanan sebagai kekayaan negara yang terpisahkan mengakibatkan kerugian dalam pelaksanaan resolusi terhadap bank dalam resolusi oleh Lembaga Penjamin Simpanan dapat dipertanggungjawabkan sebagai kerugian negara. Dalam pelaksanaan sebuah resolusi terhadap bank dalam resolusi oleh Lembaga Penjamin Simpanan, dapat hadir kerugian yang diderita oleh Lembaga Penjamin Simpanan berkat biaya resolusi terhadap bank dalam resolusi melalui beberapa metode, di mana kerugian dalam resolusi patut dipandang seutuhnya sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi dan tujuan Lembaga Penjamin Simpanan serta tidak dapat dianggap sebagai kerugian keuangan negara. Komparasi dengan wewenang yang dimiliki lembaga yang setara di Singapura dapat menjadi pertimbangan dalam pengembangan lebih lanjut terkait dengan status kekayaan lembaga deposit insurance, pendanaan resolusi dan metode resolusi sehingga liabilitas yang dapat hadir bagi Lembaga Penjamin Simpanan diminimalisasi, dengan adanya pemisahan tegas antara keuangan negara dengan keuangan lembaga deposit insurance, pendanaan resolusi dari iuran yang ditarik secara khusus sektor perbankan, dan adanya metode bail-in dalam pilihan metode resolusi terhadap bank.

---

This paper analyzes how the law regulates state losses and state losses responsibility in regards to resolution of bank in resolution by the Indonesian Deposit Insurance Corporation as a deposit insurance agency, where the status of the wealth of the Indonesian Deposit Insurance Corporation as a separated state wealth implies that losses in resolution towards bank in resolution can be held accountable as state financial losses. In the event of a resolution towards a bank in resolution by the Indonesian Deposit Insurance Company, losses may be incurred by the Indonesian Deposit Insurance oorporation due to costs of resolution towards bank in resolution via few methods, in which losses incurred must be viewed fully as a part of the implementation of the function and purpose of the Indonesian Deposit Insurance Corporation and cannot accounted as state financial losses. Comparison with the authority held by the equivalent institutions in Singapore can be considered in further developments in regards to the status of the wealth of the deposit insurance agency, funding of resolution schemes and methods of resolution so that liabilities of the Indonesian Deposit Insurance Corporation can be minimalized, with the strict separation between public finance and the finance of the deposit insurance agency, resolution schemes funding using special fees withdrawn from the banking sector, and with the existence of the bail-in method in the options methods of resolution towards bank."

"Likuidasi bank adalah suatu proses bagi bank yang di cabut izin usahanya untuk menyelesaikan segala kewajiban kepada krediturnya. Pasca berlakunya UU no 24 tahun 2004 tentang LPS, kewenangan likuidasi yang dahulu berada di Bank Indonesia (BI) berpindah ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dimana dalam hal ini LPS akan membentuk Tim Likuidasi dalam pelaksanaan likuidasi di lapangan. Dan bagi nasabah yang banknya di tutup, simpananya akan di bayarkan oleh LPS selama memenuhi persyaratan yang di tentukan. Salah satu hal yang menyebabkan simpanan nasabah tidak di bayarkan oleh LPS adalah di himpunnya simpanan tersebut pada masa bank dalam pengawasan khusus BI. Dalam skripsi ini akan di uraikan bagaimana kedudukan dan tanggung jawab LPS bagi nasabah bank yang dilikuidasi. Di mana LPS sesungguhnya masih memiliki tanggung jawab moral terhadap nasabah walaupun simpananya termasuk simpanan yang tidak di jamin. Pembahasan mengenai hal ini di lakukan dengan studi kasus pada salah satu bank yang di likuidasi yakni PD BPR Bungbulang Garut (DL).

---

Bank liquidation is a process for the bank whose license has been revoked to finish all of the liabilities to the creditor. After the law number 24 year 2004 concerning Deposit Insurance Corporation, the authority to liquidation is remove from Bank of Indonesia (BI) to Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC). And to do this, IDIC appoint a liquidation team to make bank liquidation on the field. And for the depositors who bank is closed, the deposits will pay by IDIC as soon as fullfil the requirement. One of the reason make deposits will be not eligible for payment becauses the deposits is take when bank in special survailance unit.

In this research will be describe how the position and the responsible of IDIC to depositors who bank has been liqiuidation. Whereas actually IDIC still have moral responsible to the depositors even the deposits is not eligible to pay. This research will describe with case study in on of the liquidation bank, it is PD BPR Bungbulang (DL)."