Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas kedudukan Negara dalam PSC Migas berkaitan telah berpindahnya hak dan kewajiban dari BP Migas ke SKK Migas. Pembahasannya dititik beratkan pada sampai sejauh mana tanggung jawab Negara dalam PSC. Untuk menjawabannya, penulis melakukan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Berkaitan dengan jenis peneilitian yuridis, penulis juga menggunakan peraturan yang terkait dengan migas. Akhirnya penulis mendapat kesimpulan bahwa setelah berpindah ke SKK Migas, kedudukan Negara berubah menjadi pihak dalam perjanjian. Perubahan ini membawa makna bahwa Negara bertanggung jawab sepenuhnya atas terlaksanakannya kewajiban dalam PSC.

---

The focus of this study is the position of the state on Production Sharing Contract (PSC) of Oil and Gas related the transfer of rights and obligations from BP Migas to SKK Migas. The concern of this discussion is about the responsibility of the State on PSC. This is "yurudis normatif" research that uses secondary data and some regulations related migas. Finally, the conclusion of this discussion is that after the transfer, the position of the state has changed to be the party on the agreement. This change means that the State is fully responsible on every performance of obligations that is mentioned on the PSC."

"Putusan MK memberikan dampak terhadap pembubaran BP Migas, karena setiap pasal dan frasa yang berkaitan dengan Badan Pelaksana pada UU Migas dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 atau inkonstitusional. Tesis ini membahas mengenai tata kelola peraturan perundang-undangan tentang kegiatan hulu migas Indonesia, serta latar belakang dan dampak atas Putusan MK tersebut. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu metode yang menitikberatkan penelitian dengan menggunakan data sekunder di bidang hukum yang terkait dengan Putusan MK dan keberadaan BP Migas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK berdampak pada kontrak kerja sama migas dan kegiatan usaha hulu migas di Indonesia. Putusan tersebut menyebabkan negara berposisi sebagai pihak yang berkontrak dalam setiap KKS. Selain itu, Putusan tersebut menghilangkan jaminan kepastian hokum migas, serta menghambat kegiatan operasional kontraktor.

---

The Constitutional Court Decision gives impact to the dissolution of BP Migas, due to every articles and phrases related to the Implementing Agency on Oil and Gas Law, was declared contrary to the 1945 Constitution or unconstitutional. The thesis discuss about laws and regulations related to upstream activities of oil and gas in Indonesia, and background and impact of the Constitutional Court Decision. The study was conducted with the normative juridicial method, a method that emphasizes research using secondary data in the areas of law related to the Constitutional Court Decision and the existence of BP Migas.

The study showed that the Constitutional Court Decision have impact to the cooperation contract of oil and gas and upstream activities of oil and gas in Indonesia. The decision cause the state become the contracting party in every cooperation contract of oil and gas. Moreover, the Decision has eliminated the rule of law guarantee in oil and gas, and has hampered to the operations of contractor."

"Pengujian konstitusionalitas Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tiga permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai (1) legal standing pemohon dalam pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; (2) pertimbangan hakim konstitusi memberikan legal standing kepada pemohon dalam pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; serta (3) usulan pemberian legal standing terhadap pemohon dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan bahan hukum berupa putusan Mahkamah Konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan hukum tata negara. Adapun jenis penelitian ini adalah yuridisnormatif. Teori dalam menilai pemohon memiliki legal standing atau tidak, salah satunya adalah teori legal standing. Teori legal standing point d?interet point d?action yaitu tanpa kepentingan tidak ada suatu tindakan. Para pemohon dalam perkara No. 36/PUU-X/2012 dan No. 7/PUU-XI/2013 tidak memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan. Karena para pemohon tidak mengalami langsung kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual dari dua (2) undang-undang yang diuji materi di Mahkamah Konstitusi atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Mahkamah tidak tepat menilai para pemohon dalam perkara No. 36/PUUX/ 2012 dan No. 7/PUU-XI/2013 memiliki legal standing. Karena para pemohon tidak memiliki dasar (kepentingan) untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Selain itu terdapat dissenting opinion hakim konstitusi yang menguatkan bahwa para pemohon tidak memiliki legal standing. Sehingga Mahkamah Konstitusi tidak tepat menilai para pemohon memiliki legal standing. Perlu adanya perbaikan atas penentuan legal standing yang lebih ketat.

---

Year 2001 on Oil and Gas and Law No. 8 of 2011 on the Amendment of the Law No. 24 of 2003 on the Constitutional Court against the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, which was registered with the case number and case number 7/PUU-XI/2013 36/PUU-X/2012. This study departs from the appropriateness of the valuation given legal standing by the Constitutional Court. Clarity regarding the legal standing of the complex requires further assessment. Three issues are addressed in this study is about (1) the applicant's legal standing in the judicial review of Law No. 22 Year 2001 on Oil and Gas and Law No. 8 of 2011 on the Amendment Act No. 24 of 2003 on the Constitutional Court; (2) consideration of the constitutional judges give legal standing to the applicant in the judicial review of Law No. 22 Year 2001 on Oil and Gas and Law No. 8 of 2011 on the Amendment Act No. 24 of 2003 on the Constitutional Court; and (3) the proposed granting legal standing of the applicant in the case of judicial review in the Constitutional Court. To answer these problems, this study used a legal substance of the Constitutional Court decision, legislation, and writings relating to constitutional law. The type of this research is the juridical-normative.

Theory in assessing the applicant has legal standing or not, one of which is the theory of legal standing. Theory of point d'interact legal standing point d'action that is without the benefit of no action. No. The applicant in the case. 36/PUU-X/2012 and No.7/PUU-XI/2013 not have legal standing to appeal. Because the applicant did not experience direct losses specific constitutional (specifically) and the actual of two (2) laws that material tested in the Constitutional Court, or at least the potential is based on logical reasoning will surely occur. The Court did not precisely assess the applicant in the case of No.36/PUU-X/2012 and No.7/PUUXI/2013 have legal standing. Because the applicant has no basis (interest) to apply for judicial review. In addition there are constitutional judges dissenting opinion affirming that the applicant has no legal standing. So that the Constitutional Court did not assess the applicant's right to have legal standing. There needs to be an improvement over the determination of more stringent legal standing."

"Skripsi ini membahas tentang ?hak menguasai negara?, terutama mengenai penguasaan terhadap sumber-sumber kemakmuran meliputi minyak dan gas bumi yang dilakukan melalui suatu badan pelaksana. Penelitian hukum ini akan difokuskan kepada konsep dan dasar hak Negara untuk menguasai sumber-sumber kemakmuran dan tujuannya berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 serta perbandingan peranan BP Migas dan SKK Migas sebagai pelaksana kegiatan pengelolaan dan pengendalian kegiatan hulu di bidang minyak dan gas bumi. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis-normatif. Penulis akan menjelaskan lebih dalam berdasarkan bahan-bahan yang ada, atau disebut juga tipe penelitan eksplanatoris. Penelitian hukum ini bertujuan untuk membuktikan konstitusionalitas keberadaan SKK Migas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa SKK Migas telah inkonstitusional dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

---

This study contains the ?right of the State to control?, in terms management of the sources of prosperity which include oil and gas through an executive agency. This legal research will be focused on the concept and the basic right of the State to control the sources of prosperity and purpose based on Article 33 of the Constitutional Law of 1945 and a comparison of the role of BP Migas and SKK Migas as implementing management and control of upstream activities in the field of oil and gas. The author use juridical-normative method. The author will explain deeper based on existing materials, also called explanatory type of research. This legal research?s purpose is to prove the existence and constitutionality of SKK Migas. The result of this research shows that the SKK Migas has unconstitutional with Article 33 of the Constitutional Law of 1945."

"Skripsi ini membahas bagaimana ketentuan konstitusional mengenai pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia. Pasal 33 UUD mengamanatkan bahwa sumber vital negara harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dimana dalam kerangka hukum pengelolaan minyak dan gas bumi ditafisrkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai pengelolaan yang dilakukan oleh negara melalui BUMN perminyakan (Pertamina). Dalam skripsi ini juga akan menjabarkan ketentuan konstitusional tersebut dengan mengkaji Production Sharing Contract sebagai instrumen pengelolaan ditingkat hulu mulai dari sejarah kontraknya, anatomi kontrak hingga ruang lingkup kontrak ini dalam pengelolaan hulu migas. Selain itu skripsi ini juga membahas peran pertamina sebagai BUMN perminyakan di indonesia dimana akan dijabarkan bentuk perusahaan ini dalam mengelola sektor hulu migas di Indonesia berdasarkan Undang-undang BUMN, PP No. 31 tahun 2003, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005, beserta regulasi lainnya. Lalu akan diberikan suatu studi kasus singkat terhadap peran Pertamina dalam kontrak bagi hasil produksi yakni kontrak pengelolaan perpanjangan blok mahakam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, dimana data penelitian ini sebagian besar dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa (1) Pengelolaan sumber minyak dan gas bumi harus dikelola oleh BUMN demi kemandirian energi bangsa, dikarenakan Pasal 33 UUD 1945 memberikan rujukan pihak-pihak yang diutamakan dalam mengelola sumber daya alam yang vital dan strategis, (2) Kontrak bagi hasil produksi hanyalah sebuah instrumen dalam mengelola hulu migas di Indonesia dan tidak serta merta tunduk kepada kesepakatan kedua belah pihak yang berkontrak melainkan harus mengacu kepada ketentuan konstitusional dan undang-undang terkait, (3) Pertamina sebagai BUMN Permiminyakan seharusnya memiliki privilege dalam mengelola sumber minyak dan gas bumi di Indonesia dengan menjadi pihak yang memegang monopoli ilmiah dan kuasa atas PSC yang lebih dari sekedar kontraktor.

---

The focus of this thesis is analyzing how constitutional provision regulated on managing oil and gas in Indonesia. Article 33 Constitutional Act 1945 mandates that vital source must be managed for people's prosperity as much as possible which is in oil and gas' legal framework interpreted by Constitutional Court as management that organized by the state through petroleum state-owned enterprises (Pertamina). This thesis also describe those constitutional provision by examining Production Sharing Contract (PSC) as legal instrument in managing oil and gas in upstream level start from the contract's history, contract's anatomy to the scope of this contract in managing oil and gas.

Furthermore, this thesis also analyzing the role of Pertamina as petroleum state- owned enterprises in Indonesia where will be analyzed start from this enterprise's form in managing upstream sector of oil and gas in Indonesia based on Act of State-Owned Enterprises, PP No. 31 years of 2003, Act No. 22 years of 2001, PP No. 34 years of 2005 along with other regulation. Afterwards, there is brief case study on the role of Pertamina in Production Sharing Contract that is contract of management extension on Blok Mahakam. This research's using juridical- normative methods where most of research data obtained from literature study.

The result of this research state that (1) The management of oil and gas source must be managed by State-Owned Enterprises for the nation's energy autonomy because Article 33 Constitutional Act 1945 gives referral parties prefered in managing vital and strategic natural resources, (2) Production Sharing Contract (PSC) is only an instrument in managing upstream level of oil and gas in Indonesia and it doesn't directly comply to the agreement of both parties whose involved in contract but it must refer to the constitutional provision and other related acts, (3) Pertamina as petroleum State-Owned Enterprises should have privileged in managing oil and gas source in Indonesia by being party which hold monopoly power of the scientific and authority of PSC more than being contractor."

"ABSTRAKTesis ini membahas dampak yang timbul terhadap kedudukan lembaga BP Migas dengan adanya pembubaran BP migas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 36/PUU-X/2012 dalam permohonan Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap UUD 1945. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa SKK Migas sebagai pengelola hulu Migas (setelah BP Migas dibubarkan melalui putusan MK) merupakan lembaga yang hanya memiliki perbedaan nomenklatur saja tetapi bentuk, tugas, dan fungsinya sama dengan BP Migas. Untuk itu dilakukan perbandingan pengelolaan hulu Migas yang dilakukan di negara Malaysia sebagai bahan analisis untuk mendapatkan bentuk ideal pelaksanaan pengelolaan migas di Indonesia, dimana perusahaan negara (BUMN) sebagai bentuk paling ideal dalam pengelolaan Migas Indonesia. Pengembalian fungsi Pertamina merupakan suatu cara yang lebih efisien daripada pembentukan perusahaan negara baru, untuk itu diperlukan pembaharuan kebijakan pengelolaan migas yang lebih komprehensif, transparan dan dukungan besar dari Pemerintah Indonesia menjadikan perusahaan migas nasional dapat mengembangkan diri ke mancanegara demi mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai amanah konstitusi.

---

ABSTRACTThis thesis is talking about the occurred implications towards BP Migas institution with the disbanding of BP Migas itself through The Constitutional Court Ruling Implications No: 36/PUU-X/2012 in the supplication testing of Law No. 22, 2001 about oil and natural gas towards the Constitutional (UUD 1945). This research is a normative juridical research. The results of this research shows that SKK Migas, as the manager of oil & gas upstream, (after BP Migas got disbanded through the constitutional court ruling) have its differences, only on their nomenclature. But as far as form, task and function, they’re as same as BP Migas. In order to get the analysis materials that can be used to get an ideal form of the oil & gas management implementations in Indonesia, where the state-owned enterprise (BUMN) is, the most ideal form in managing oil & gas (Migas) in Indonesia, a comparison activity towards the management of oil & gas upstream which performed in Malaysia, is conducted. The PERTAMINA’s function retrieval is more efficient, compared to the establishment of the new state-owned company. So therefore, a more comprehensive & transparent oil & gas management policy renewal is needed. A big support form Indonesia’s government could develop the National’s Oil & Gas Company more internationally so that they could gain a bigger prosperity which appropriate, with Indonesia’s mandate constitutions.."

"Dalam hukum perjanjian dikenal adanya doktrin atau asas pacta sunt servanda, yang berarti bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Hal ini menjadikan suatu perikatan atau kontrak mengikat para pihak di dalamnya. Dalam pengusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia, Pemerintah (dalam hal ini diwakili oleh BPMIGAS) dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) diikat dalam suatu kontrak yang bernama Kontrak Bagi Hasil. Keberlangsungan Kontrak Bagi Hasil Migas yang berjumlah sekitar 316 (tiga ratus enam belas) buah ini menjadi pertanyaan banyak pihak pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Judicial Review Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Hal ini dikarenakan dalam putusan tersebut BPMIGAS dinyatakan inkonstitusional. Maka dengan memperhatikan asas pacta sunt servanda, kepastian hukum dan nilai investasi dalam industri yang merupakan penyumbang terbesar kedua setelah pajak bagi APBN setiap tahunnya, Pemerintah segera menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3135 K/08/MEM/2012 tanggal 13 November 2012 tentang Pengalihan Fungsi dan Organisasi dalam Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Dengan demikian, pengusahaan migas yang diikat dalam Kontrak Bagi Hasil dapat tetap berlangsung.

---

In contractual law, there is recognized the doctrine or principle of pacta sunt servanda, defining that agreement constitutes the law governing the parties. This made an agreement or contract legally bind upon the parties thereto. In oil and gas exploitation, the Government (in this matter represented by Oil and gas Upstream Operating Body or BPMIGAS) and Coal Contract of Work (KKKS) is bound by a contract known as Production Sharing Contract. The continuity of Oil and Gas Production Sharing Contract about 316 (three hundred sixteen) has given rise to questions by many parties after the passing of Constitutional Court Decision Number 36/PUU-X/2012 regarding Judicial Review Number 22 of 2001 on Natural Oil and Gas on RI Constitution of 1945. As per the said court's decision, BPMIGAS was declared unconstitutional. In compliance with pacta sunt servanda principle, legal assurance and investment value in industry is the largest contributor after tax to the State Budget and Expenditures per year, the government immediately responds to the Constitutional Court Decision by issuing Presidential Regulation Number 95 of 2012 on Delegation of Duties and Functions of Upstream Oil and Gas Operations, Minister of Energy and Mineral Resources decision Number 3135 K/08/MEM/2012 of November 13 2012 on Transfer of Functions and Organization in Upstream Oil and Gas Operations, Presidential Regulation Number 09 of 2013 on Upstream Oil and Gas Operation Management and Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 9 of 2013 on Organization and Administration of Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities. In this regard, therefore, oil and gas exploitation under Production Sharing Contract will continue."

"Infrastruktur gas bumi merupakan salah satu masalah utama dalam percepatan pemanfaatan gas bumi untuk keperluan domestik, pemanfaatan gas bumi sebagai sumber energi akan mampu mengurangi beban subsidi negara dalam pemakaian bahan bakar minyak (BBM) yang harganya terus melambung tinggi, dimana sebagian BBM masih tergantung dari import. Kurang berkembangnya infrastruktur gas bumi, mengakibatkan gas bumi cenderung di eksport daripada dimanfaatkan untuk kepentingan domestik. Sedangkan kecenderungan demand gas bumi domestik semakin meningkat, yang berakibat harga gas bumi cenderung semakin naik, dan banyak badan usaha (trader) berperilaku monopolistik. Untuk itu perlu penataan kebijakan yang merangsang pada percepatan pembangunan infrastruktur, dimana investor mendapatkan insentive dan kepastian berinvestasi. Dalam hasil penelitian ini diharapkan akan mendapatkan suatu skema harga yang wajar bagi pelaku usaha hilir migas namun akomodatif untuk end user. Analisa ekonomi dilakukan dengan menghitung seluruh komponen biaya di sektor hilir, dengan simulasi Monte Carlo dengan bantuan piranti lunak Crystal Ball.

---

Natural gas infrastructure is one of the main problems in accelerating the utilization of natural gas for domestic purposes, the use of natural gas as an energy source will be able to reduce the subsidy burden of the state in the use of fuel oil (BBM) whose price continues to soar, where most of the fuel is still dependent on imported. Less development of natural gas infrastructure, resulting in the export of natural gas tends to be used rather than domestic interests, while the tendency of the domestic gas demand is increasing. As a result, the price of natural gas tends to rise, and many business entities (traders) behave monopolistically. For that we need policies that stimulate the arrangement of the acceleration of infrastructure development, where investors get incentives and certainty to invest. In the results of this study are expected to get a fair price scheme for downstream businesses accommodating to the end user. Economic analysis carried out by calculating the cost of all components in the downstream sector. Crystal Ball software is used to Monte Carlo simulation."

"Negara mempunyai kekuasaan untuk mengelola sumber daya alam demi mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan untuk kemakmuran rakyat. Instrumen hukum kontrak menjadi payung hukum sebagai upaya perlindungan hukum terhadap aset negara yang berupa minyak dan gas bumi. Kontrak Bagi Hasil menjadi pilar dasar dalam upaya pengelolaan dan pemanfaatan kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Kontrak Bagi Hasil merupakan kontrak publik yang tidak sepenuhnya tunduk pada hukum privat. Dalam melakukan hubungan kontraktualnya, negara tidak boleh dirugikan (imunitas negara) dan harus memperhatikan klausula-klausula yang menitikberatkan pada perlindungan aset negara. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh suatu persoalan bagaimana hak menguasai negara atas sumber daya minyak dan gas bumi sebagaimana diamanatkan UUD 1945 Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah hak menguasai negara atas sumber daya minyak dan gas bumi dalam pelaksanaan kontrak kerja sama minyak dan gas bumi dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas yang telah diajukan pengujiannya berdasarkan UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi. apakah sudah tepat langkah pemerintah membentuk SKK Migas sebagai pengganti BP Migas berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi? Untuk menjawab permasalahan tersebut akan ditinjau mengenai putusan mahkamah konstitusi Republik Indonesia Nomor 36/PUU-X/2012 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap UUD 1945.

Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan metodologi penelitian Yuridis Normatif. Jadi data yang dikumpulkan adalah data sekunder (terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier).Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan studi dokumen atau penelusuran kepustakaan. Kesimpulan, Pergantian BP Migas yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi ke SKK Migas bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Keberadaan SKK Migas sebagai penerus BP Migas dalam skema KKS kegiatan hulu migas tetap tidak menganut skema perjanjian ”B to B” (Business to Business) tetapi ”B to G” (Business to Government). Model hubungan antara SKK Migas sebagai representasi negara dengan Badan Usaha/Badan Usaha Tetap dalam pengelolaan migas mendegradasi makna dari penguasaan negara atas sumber daya alam migas.

---

State has the power to manage natural resources for the sake of social justice, the general welfare and are used as much as possible the greatest benefit for the greatest welfare of people. Contract law is the main instrument used to protect the state assets including oil and gas. Production Sharing Contract as a legal safeguard for oil and gas, is a fundamental pillar in the effort and utilization management activities of oil and gas. In this Production Sharing Contract, which the contracts also involve the government and called government contract, has a unique characteristic which is not entirely subject to private law. In principle, the state should not be harmed, called as state immunity. This principle also applies universally in the interest of protecting the state assets. The research was distributed by a question of how the State's right to control the resources of oil and natural gas as the Principal problems of the Constitution mandated in this study was the right controlled the country over resources oil and gas contracts in the implementation of cooperation in the oil and gas law No. 22 of 2001 concerning oil and natural gas that has been done based on the proposed Constitution to the Constitutional Court. is it just a step the Government shape the SKK in lieu of BP Migas based on the ruling of the Constitutional Court? To answer these problems will be reviewed regarding the ruling of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia No. 36/PUU-X/2012 about testing Act No. 22 of 2001 concerning oil and Gas against the Constitution. Research will be carried out using the methodology of Juridical Normative research. So the data collected is secondary data (consisting of the primary law, secondary materials and tertier). Method of data collection is done using the search library documents or studies. In conclusion, the turnover of BP Migas which has been declared unconstitutional by the Constitutional Court Verdict contradicts SKK Migas to the Constitutional Court. The existence of SKK Migas as successor to BP Migas in the oil and gas upstream activities KKS scheme still isn't embraced the scheme agreement "B to B" (Business to Business) but "B to G" (Business to Government). Models of the relationship between SKK Migas as country representation by business entities/business entity Remains in the management of oil and gas it degrades the meaning of State control over natural resources of oil and gas.

"

"Migas merupakan SDA yang memberikan kontribusi kepada penerimaan negara, sehingga permasalahan yang berkaitan dengannya membutuhkan perhatian dari pemerintah. FTP merupakan konsep yang diterapkan dalam kontrak bagi hasil migas, yang merupakan penyisihan dalam prosentase tertentu dari nilai produksi sebelum dilakukan pengurangan-pengurangan lainnya. FTP dibagi antara pemerintah dan kontraktor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengertian dan konsep FTP, perlakuan pajak dan kebijakan perpajakan atas FTP bagian kontraktor KBH yang masih unrecovered, serta menganalisis kebijakan dan administrasi perpajakan terhadap KBH Migas. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil Penelitian menyimpulkan tujuan FTP adalah untuk menjamin penerimaan pemerintah, dan FTP yang diterima kontraktor adalah hak dan penghasilan kontraktor, FTP bagian kontraktor terhutang pajak pada saat FTP diterima. PP 79 Tahun 2010 sebagai kebijakan perpajakan migas di tingkat hulu yang baru diterapkan, menegaskan kedudukan DJP sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan melakukan pemajakan terhadap kontraktor KBH, hasil penelitian menyarankan perlunya peraturan pelaksanaan yang mengatur lebih jelas perlakuan pajak penghasilan atas FTP bagian kontraktor KBH yang masih unrecovered, prosedur penyetoran PPh KBH serta pihak yang dimaksudkan dan ditunjuk sebagai auditor pemerintah, tata cara atau prosedur pemeriksaannya sehingga hasil pemeriksaan dapat diperlakukan sebagai hasil pemeriksaan DJP.

---

Oil and Gas are natural resources that contribute to the government revenue, the problems associated with them requires attention from the government. FTP is a concept applied in the oil and gas production sharing contracts, the allowance of a certain percentage of production before deducting other deductions. FTP is shared between government and contractors. This study aims to analyze the meaning and concept of FTP, tax treatment and taxation policies for the contractor's FTP share unrecovered PSC, and analyze policies and administration of taxes on PSC in oil and gas. This study is a descriptive qualitative research design.

The research results concluded the objective of FTP is to ensure government revenue, and FTP is the right and income contractor, the contractor FTP tax payable at the time of the FTP received and PP 79 Year 2010 as a tax policy at the level of upstream oil and gas newly applied, confirms the position of the DJP as an institution that has the authority to take PSC taxation, the results suggest the need for regulations governing the implementation treatment of income tax on the contractor's FTP share of unrecovered PSC, payment procedures of income tax of contractor?s PSC and the intended party and was appointed as government auditor, an audit procedures that results can be treated as a result of the DJP."