Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peranan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan perekonomian nasional. Di samping memberikan kontribusi kepada penerimaan Negara dalam bentuk dividen, BUMN juga mempunyai peranan strategis lain yaitu menghasilkan barang dan/atau jasa kepada masyarakat, pelopor sektor usaha yang yang belum diminati swasta, pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan swasta juga turut mengembangkan usaha kecil/koperasi. Sebagai pengurus BUMN Perseroan, direksi memegang peranan yang sangat penting agar tujuan pendirian BUMN tercapai. Dalam mengurus perseroan, direksi harus mengambil berbagai keputusan bisnis yang memiliki risiko. Salah satu risiko yang mungkin terjadi adalah keputusan bisnis yang diambilnya merugikan perseroan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan perlindungan hukum kepada para direksi perseroan terbatas karena telah mengakomodasi doktrin fiduciary duty dan business judgment rule. Prinsip ini seharusnya juga berlaku di BUMN perseroan karena BUMN perseroan juga tunduk kepada prinsip-prinsip perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam UU PT dan UU BUMN. Ada dua masalah yang dianalisis menyangkut penerapan kedua doktrin tersebut dalam BUMN perseroan yaitu : bagaimana doktrin fiduciary duty dan business judgment rule yang berasal dari common law principles diserap dalam UU PT dan UU BUMN dan bagaimana penerapan doktrin tersebut dapat digunakan sebagai pembelaan diri direktur BUMN perseroan yang didakwa merugikan keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa business judgment rule dalam UU PT berlaku sebagai standar of review. Unsur-unsur dalam business judgment rule diserap dalam UU PT ke dalam beberapa kualifikasi. Pembelaan diri sebagaimana kualifikasi tersebut bersifat kumulatif. Keberlakuan business judgment rule untuk direksi BUMN perseroan mengalami pergeseran dari wilayah hukum privat menjadi wilayah hukum publik karena definisi keuangan negara di pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penerapan business judgment rule harus dilihat kasus demi kasus. Karena kualifikasi yang diserap dalam UU PT tidak secara jelas didefinisikan maka interpretasinya tergantung kepada pengetahuan hakim. Untuk itu perlu dilakukan sinkronisasi peraturan perundangan yang berkaitan dengan pengertian keuangan negara dan agar dilakukan kejelasan atas kualifikasi business judgment rule untuk meminimalkan perbedaan interpretasi hakim.

---

State-Owned Limited Liability Enterprise (SOE) has a very important role in developing national economic. In addition to give money to the state receipts inthe form of dividends, SOE has strategic roles in making public goods andservices, pioneer in some business sectors, a counterweight private power also developing small business. The SOE's board of directors holds a very important role to make sure that the purpose of SOE is achieved.In proposing the company, the board of directors shall take a variety of the business decision that bearing a risks. One of the risk that might happen to the business of his detrimental to the company. Law No.40/2007 on Limited Liability Company give a legal protection by accommodating the fiduciary duty and business judgment rule doctrines. Theseprinciples should also apply in SOE due to SOE is subject on limited liability company law. There are two problems concerning the application of that doctrines on SOE's : how the doctrines of fiduciary duty and business judgment rule comes from common law principles were absorbed in Law No.40/2007 on LimitedLiability Company and Law No.19/2003 on SOE? How the application of these doctrines can be used as self defense of SOE?s Director that charged in corruptioncase? From the research, we can concluded that the doctrines of fiduciary duty and business judgment rule we absorbed in Law No.40/2007 on Limited Liability Company and Law No.19/2003 on SOE. Business judgment rule doctrine was absorbed into several qualifications as a standard of review and it is a cumulative review. The application of that two doctrines to the SOE?s board of directors wereshifting from the area of private law to the public law area due to the definition of financial state scope according to article number 2 and 3 of the Law No.31/1999 jo Law No.20/2001 on Corruption Eradication. The application of business judgment rule should be seen a case by case. Because of qualifications that absorbed in Law No.40/2007 on Limited Liability Company wew not clearly defined, its interpretation depends on judge's understanding. So, we need a synchronization of all legislation that related to the definition of financial state scope and we also need to clarity on qualifications to do business judgment rule in order to minimize the difference between judge?s interpretation."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang pertanggungjawaban direksi terhadap kebijakan bisnisnya yang menimbulkan kerugian bagi perseroan dan keuangan negara sehingga dianggap sebagai tindak pidana korupsi, manakala perseroan tersebut merupakan BUMN. Akan tetapi, menurut doktrin Business Judgment Rule, direksi tidak serta-merta dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. Hal ini dapat dilihat pada contoh kasus pengadaan sewa menyewa pesawat yang melibatkan Direktur Utama PT. Merpati Nusantara Airlines PT. MNA dan kasus penjualan aset perseroan oleh Direktur Utama PT. Industri Pangan Nusantara PT. INSAN. Adapun metode penelitian adalah penelitian hukum normatif. Doktrin Business Judgment Rule telah diakomodir dalam undang-undang, dengan melihat ketentuan Pasal 97 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Terkait dengan kasus korupsi yang melibatkan direksi karena kerugian yang terjadi akibat kebijakan bisnisnya, doktrin Business Judgment Rule dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana berdasarkan 2 dua hal yaitu noodtestand dan sifat melawan hukum materiil secara negatif. Doktrin Business Judgment Rule dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana berdasarkan sifat melawan hukum materiil secara negatif dalam kasus PT. MNA. Sedangkan dalam kasus PT. INSAN, kedudukan doktrin Business Judgment Rule dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana berdasarkan noodtestand.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the responsibility of the directors of its business decisions that cause losses for the company and state finance, Therefore, it is considered as a criminal act of corruption when the company is a State Owned Enterprise BUMN . However, according to Business Judgment Rule doctrine, directors cannot be appealed for their personal liability. It is observable in the case of procurement of aircrafts lease which involved former general manager of PT. Merpati Nusantara Airlines PT. MNA and in the case of company asset sale by President Director of PT. Food Industry Nusantara PT. INSAN. The research method used in this thesis is normative law research. Business Judgment Rule doctrine has been accommodated by law, subject to the provisions of Law of The Republic of Indonesia Number 40 of 2007, Article 97 paragraph 5 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The aforementioned cases, which is caused by losses of poor business decisions involving the directors, can be the excuse to abolish Business Judgment Rule doctrine by two 2 things noodtestand and negative unlawful nature of judicial law. Business Judgment Rule doctrine can serve as an excuse of criminal law abolition based on the negative unlawful nature of judicial law in PT. MNA case, whereas in PT. INSAN case, the position of Business Judgment Rule doctrine can be applied as an excuse of criminal law abolition based on noodtestand."

"Pendaftaran Fidusia adalah tahapan penting dalam proses pembebanan Jaminan Fidusia. Sistem pendaftaran diciptakan oleh Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak terutama pihak Penerima Fidusia dan juga pihak ketiga lainnya. Proses pendaftaran Jaminan Fidusia dapat dilakukan oleh Penerima Fidusia sendiri atau bisa juga oleh kuasanya. Dalam praktik, pendaftaran banyak dilakukan oleh Notaris karena Akta Jaminan Fidusia wajib dibuat dalam Akta Notaris. Salah satu risiko yang terbesar dalam proses pembebanan Jaminan Fidusia adalah terjadinya Fidusia ganda, dimana untuk 1 (satu) obyek dibebankan oleh lebih dari 1 (satu) Jaminan Fidusia di waktu yang bersamaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat normatif, yaitu penelitian yang dilakukan atas bahan pustaka atau yang disebut juga penelitian terhadap data sekunder serta ditunjang dengan wawancara secara mendalam (indepth interview) dengan narasumber terkait. Analisis kasus dilakukan terhadap Putusan No. 410/PDT.G/2013/PN.JKT SEL tanggal 21 Juli 2014, di mana dalam kasus tersebut terjadi Fidusia ganda atas aset PT BKPL di mana pendaftaran Fidusia atas aset tersebut dilakukan oleh Notaris. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mengenai penyebab terjadinya Fidusia ganda tersebut dan bagaimana pertanggungjawaban dari Notaris yang melakukan pendaftaran. Dalam kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyebab utama terjadinya Jaminan Fidusia ganda atas aset milik PT BKPL adalah itikad buruk dari PT BKPL memberikan jaminan atas aset yang telah dijaminkan sebelumnya kepada SP LLC. Penyebab lainnya adalah terdapat kelalaian SP LLC dan/atau kuasanya juga untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap Buku Daftar Fidusia. Selain itu, sistem pengelolaan data Jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia yang belum efektif juga meningkatkan risiko terjadinya Fidusia ganda. Terkait dengan Notaris yang melakukan pendaftaran dalam kasus ini tidak dapat dipertanggungjawaban atas terjadinya Jaminan Fidusia ganda ini karena Notaris telah melakukan tugasnya dengan baik terbukti dengan telah terbitnya sertipikat fidusia. Untuk mencegah kasus yang sama terulang kembali, sudah saatnya bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk menyelenggarakan sistem pencatatan dan pendaftaran Fidusia yang lebih efektif, lebih mudah diakses dan dipercaya.

---

Fiduciary registration is a very important step in Fiduciary encumbrance process. The registration system was created by Law No. 42 Year 1999 concerning Fiduciary with a purpose to give legal assurance to all stakeholders, especially for Fiduciary receiver and other third parties. The registration process of Fiduciary can be conducted by the Fiduciary receiver itself or its attorney. In practices, most of registration processes were conducted by Notary because the Deed of Fiduciary was compulsory to be made in Notarial Deed. One of the highest risks in the Fiduciary encumbrance process is double encumbrance of Fiduciary, whereby in the same period there was more than 1 (one) Fiduciary encumbrance that exist over 1 (one) same object.

The methodology of research being used in this research was normative methodology, which is research on reference materials or it can be called also as research on secondary data, supported with in-depth interview with related sources.

The case analysis were conducted on Verdict No. 410/PDT.G/2013/PN.JKT SEL dated 21 July 2014, whereby in that case, there was a case of double encumbrance over assets of PT BKPL and the registration process of the Fiduciary were conducted by Notary. The purpose of this research is to identify the causes of such double encumbrance of Fiduciary and to identify the responsibility of the Notary who conducted the registration.

From the case study, it can be concluded that the double encumbrance of Fiduciary of PT BKPL asset was occurred mainly due to badfaith of PT BKPL itself who given the asset that has been guaranteed to other party to SP LLC. The other cause was the neglectfulness of SP LLC and/or its attorney to examine the Fiduciary Registration Book before the encumbrance process. Moreover, the ineffectiveness of data management system of Fiduciary registry at Fiduciary Registration Office also contributes in raising the risk of double encumbrance of Fiduciary.

The Notary who filed the registration in this case cannot be accounted for the occurrence of the double encumbrance of Fiduciary because the Notary has concluded all his duty and it was proven by the issuance of the Fiduciary Certificate. To prevent the occurrence of the same case in the future, it is the time for the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia to manage the new registration system that more effective, accessible and reliable."

"Salah satu tujuan pembangunan konstruksi Jalan Tol Trans Jawa adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan terhubungnya Jalan Tol Trans Jawa yang terhubung sepanjang Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur akan berpengaruh terhadap lancarnya proses distribusi kegiatan ekonomi yang nantinya akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Konstruksi jalan tol merupakan investasi infrastruktur yang memerlukan pembiayaan proyek (project financing) yang sangat besar. Salah satu sistem pembiayaan proyek yang digunakan oleh investor jalan tol adalah kredit sindikasi dari beberapa bank. Sistem kredit sindikasi yang diberikan oleh bank memerlukan faktor jaminan (collateral) yang merupakan faktor pengaman bagi bank selaku kreditur bila terjadi kejadian wanprestasi. Salah satu jaminan yang digunakan dalam kredit sindikasi untuk pembiayaan proyek konstruksi jalan tol dalam studi kasus penulisan ini adalah fidusia atas tagihan pendapatan tol yang akan diperoleh kemudian setelah jalan tol beroperasi. Terdapat beberapa pendapat mengenai bisa atau tidaknya tagihan pendapatan tol tersebut dibebankan dengan fidusia, selain itu masih terdapat pula berbagai pendapat mengenai konsep eksekusi tagihan pendapatan tol yang belum ada dalam bentuk riil dan baru akan diperoleh kemudian hari, selain itu terdapat beberapa cara dalam proses eksekusi mulai dari eksekusi tagihan pendapatan tol menggunakan konsep eksekusi jaminan fidusia, dan eksekusi pendapatan tol yang sudah terkumpul dalam rekening pengumpulan menggunakan konsep eksekusi gadai rekening penampungan. Setelah dilakukan penelitian didapat data kemudian pengolahan data tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga menghasilkan data deskriptif analitis. Dalam menganalisis data yang didapat, penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menyatakan, tagihan pendapatan tol dapat dibebankan dengan fidusia oleh karenanya dapat dijadikan salah satu jaminan dalam kredit sindikasi. Konsep eksekusi tagihan pendapatan tol dalam studi kasus penulisan ini berbeda dan tidak sepenuhnya menerapkan konsep eksekusi yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan konsep eksekusi gadai yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

One of the construction purpose of the Trans Java Toll Road is to increase economic growth, by connecting the Trans Java Toll Road that connected all of West Java, Central Java, and East Java will affect the smoothness distribution of economic activity that will be a positive effect on economic growth. The construction toll road infrastructure requires high investment project financing. One of project financing system used by investors is syndicated loans from several banks. Syndicated loans system granted by banks requires bond or securities (collateral) which is a safety factor for the bank as creditor in the event of default.

One of the collateral which is used in syndicated loans for financing toll road construction project in this paper case study is fiduciary of bill toll revenue that will be obtained later after the toll road operation. There are some argument whether the bill the toll revenue is could be charged with the fiduciary bond, other than that there are also some opinions regarding the execution concept of toll revenue bill that does not exist in real forms and will be acquired later, other than that there are several ways in the execution process, execution of toll revenue bills using the concept of fiduciary execution, and execution of toll revenue that has been collected in the collection accounts using the concept of the execution of escrow account pledge. After doing research obtained the data and then processing the data is done using a qualitative approach, resulting in a descriptive analysis data. In analyzing the data obtained, this study used a normative legal research.

The results of this study stated that the toll revenue bills can be used as a fiduciary therefore can be used as collateral in a credit syndication. The execution concept of revenue bills in this case study is different and not fully implement the concept of execution set out in Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Securities and concept execution of pledge as regulated in the Indonesian Civil Law."

"Skripsi ini membahas mengenai eksekusi jaminan fidusia pada saat debitur pailit. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai dua hal. Pertama, pembahasan mengenai kedudukan jaminan fidusia sebagai jaminan umum. Kedua pembahasan mengenai ketepatan Mahkamah Agung dalam mengambil keputusan yang berbeda dengan Pengadilan Niaga dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 306 K/Pdt.Sus/2010 jo. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 01/Pailit Lain Lain/ 2009/ PN.Niaga.Jkt.Pst. Kasus yang digunakan dalam pembahasan ini merupakan kasus eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh kreditur pemegang jaminan fidusia yaitu PT Bank Mega Tbk., pada saat debitur , yaitu PT Tripanca Group telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa jaminan fidusia bukan merupakan jaminan umum, melainkan merupakan jaminan khusus selama benda yang merupakan objek jaminan fidusia telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia dan bahwa putusan Mahkamah Agung telah tepat untuk membatalkan putusan Pengadilan Niaga yang memasukkan objek jaminan fidusia ke dalam boedel pailit.

---

This thesis discusses the execution of object of fiduciary guarantee on bankrupted debtor. This thesis focuses mainly on two issues. First, a discussion of the position of fiduciary guarantee as a general guarantee. Second, a discussion upon the accuracy of the Supreme Court to give a verdict contrary to the verdict given by the Commercial Court on Supreme Court Decision No. 306 K/Pdt.Sus/2010 jo. Comercial Court Decision No. 01/Pailit lain lain/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. The case as used in this thesis is a case concerning the execution of an object of a fiduciary guarantee done by a creditor who received a fiduciary guarantee, which is PT Bank Mega Tbk., after a debtor, which is PT Tripanca Group, which has been declared bankrupt by the Commercial Court. This research is a normative juridical research which focuses its approach on the legislation, comparative approach and case study. This research concludes that a fiduciary guarantee is not a general guarantee, but it is a special guarantee as long as the object of the fiduciary guarantee has been listed in the Fiduciary Registration Office and that the Supreme Court decision had given the appropriate verdict on nullifying the Commercial Court Decision that included the object of the fiduciary guarantee as a bankruptcy asset."

"[Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 130/PMK.010/Tahun 2012 tentangpendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumenuntuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia dan diperkuat oleh PeraturanOtoritas Jasa Keuangan nomor 29/POJK.05/2014 tahun 2014 tentang penyelenggaraan usahaperusahaan pembiayaan, PT. Mutiara Finance (bukan nama sebenarnya) wajib untuk mendaftarkanakta jaminan fidusia tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal perjanjian kreditnya dan PT.Mutiara Finance telah menyesuaikan Sistem Operasional Prosedur (SOP) tentang fidusia. Namun,notaris lalai dalam memenuhi SOP tersebut walaupun sebelumnya telah diinformasikan danmenyetujui akan perubahan SOP tentang fidusia. Untuk itu, notaris melanggar pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan pasal 3 Kode Etik Notaris. Perlindungan hukum terhadappenerima fidusia dalam kasus ini lemah namun notaris dapat dikenakan sanksi karena melanggarUUJN, kode etik dan wanprestasi terhadap perjanjian. Hasil penelitian ini bersifat eksplanatorisanalitis karena penulis ingin menjelaskan objek penelitian yang lebih mendalam dari akibat hukumterhadap penerima fidusia atas keterlambatan pendaftaran akta jaminan fidusia.;Based on Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 130/PMK.010/Tahun 2012 aboutFiduciary Registration for Finance Company that conducted consumer financing on motor vehiclewith the imposition of fiduciary and strengthen by Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor29/POJK.05/2014 tahun 2014 about organizing finance company, PT. Mutiara Finance (not realname) is obliged to register fiduciary deed no more than 30 (thirty) days since credit agreement’sdate and PT. Mutiara Finance have conformed their System Operational Procedure (SOP) aboutfiduciary. However, the notary was negligent in fulfilling said SOP despite being informed beforeand have accepted the Fiduciary SOP conformation. Therefore, the Notary violated act 16 ofUndang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) and act 3 of Kode Etik Notaris. Legal protection forfiduciary recipient in this case is poor but notary can be punished because notary violated UUJN,kode etik and default. The result of this study will be analytical explanatory because the writerwants to describe the study object more deeply about legal consequences for fiduciary recipientsdue to late registration of fiduciary deeds, Based on Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 130/PMK.010/Tahun 2012 aboutFiduciary Registration for Finance Company that conducted consumer financing on motor vehiclewith the imposition of fiduciary and strengthen by Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor29/POJK.05/2014 tahun 2014 about organizing finance company, PT. Mutiara Finance (not realname) is obliged to register fiduciary deed no more than 30 (thirty) days since credit agreement’sdate and PT. Mutiara Finance have conformed their System Operational Procedure (SOP) aboutfiduciary. However, the notary was negligent in fulfilling said SOP despite being informed beforeand have accepted the Fiduciary SOP conformation. Therefore, the Notary violated act 16 ofUndang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) and act 3 of Kode Etik Notaris. Legal protection forfiduciary recipient in this case is poor but notary can be punished because notary violated UUJN,kode etik and default. The result of this study will be analytical explanatory because the writerwants to describe the study object more deeply about legal consequences for fiduciary recipientsdue to late registration of fiduciary deeds]"

"Praktek ini dilatarbelakangi oleh karena telah ditemukannya praktek dimana dilaksanakan pembuatan akta penjaminan fidusia, yang didasarkan atas surat kuasa penjaminan fidusia dimana yang menandatangani surat kuasa tersebut berupa orang yang berbeda dengan pemilik benda yang ingin dijadikan jaminan fidusia tersebut. Dalam hal ini penulis berniat untuk menganalisis beberapa contoh akta jaminan fidusia beserta surat-surat kuasanya yang dibuat pada kantor notaris X.Penelitian ini dilakukan dengan metode kepustakaan dengan melakukan studi dokumen menggunakan bahan-bahan dari data sekunder, yang diperoleh dari kepustakaan, seperti buku-buku, artikel, skripsi, tesis, contoh surat kuasa penjaminan fidusia dalam bentuk bawah tangan, contoh akta penjaminan fidusia yang dibuat oleh Notaris X, dan lain sebagainya.

---

The background of this research is because of the discovery of a practice on the making of fiduciary guarantee deeds, that were based on power of attorneys where the person that signed the power of attorney is not the same person that owns the object that was about to be fiducary guaranteed. The goal of this research is to analyze the couple of examples of fiduciary guaranteed deeds along with the power of attorneys that was made in the notary office of X.This research was conducted by using library method, by doing documents study using materials from secondary data, that was procured from the library, for example books, articles, essays, thesis, examples of power of attorneys on fiduciary guarantees in the form of underhand, examples of deeds of fiduciary guarantees that was made by Notary X, and so on and so forth."

"Banyak sekali kasus mengenai tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan direksi dalam persero. Perbuatan direksi dalam pengelolaan persero seringkali yang dianggap menimbulkan kerugian tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Padahal jika dilihat dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, pengelolaan persero harus berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang terdapat pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini membahas bagaimana pengaturan dalam penentuan kerugian Negara dalam tindak pidana korupsi serta bagaimana pengambilan keputusan dalam perjanjian perdata yang dilakukan oleh direksi persero dilindungi oleh prinsip Business Judgment Rules. Di akhir penelitian, peneliti berkesimpulan bahwa pengaturan kerugian Negara telah diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi namun belum jelas mengatur mengenai kerugian Negara sehingga harus merujuk pada pengertian kerugian Negara pada Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara. Pada setiap pengambilan keputusan direksi persero yang telah berdasarkan prinsip kehati-hatian tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana korupsi karena sudah dilindungi oleh prinsip Business Judgment Rules.

---

There are so many cases of corruption related to the decision-making board of directors in state owned. Any losses incurred in the management of state-owned is often considered as a disadvantage State, and the acts of directors are considered to cause harm is categorized as a crime of corruption. In fact, when viewed in Law No.19 of 2003 on state-owned enterprises, state-owned management must be based on firm principles contained in Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies. So that the decision-making board of directors who have been in accordance with the procedures and the precautionary principle, the principle can be protected by The Business Judgment Rule, adopted in Article 97 paragraph (5) of Law No. 40 of 2007.

This study discusses how regulation in the State in determining the loss of corruption and how decision-making in a civil agreement made by the directors of state-owned protected by the Business Judgment Rules principle. At the end of the study, the researchers concluded that the loss of state regulation in the Law on Corruption Eradication has not been clearly set the losses that the State should refer to the sense of loss the State in the Law on the State Treasury. At each decision-making limited company directors who have been based on the principle of prudence can not be categorized as a criminal act of corruption because it is protected by the Business Judgment Rules principle."

"Dengan semakin berkembangnya aktivitas bisnis dewasa ini, maka keperluan akan modal atau dana bagi pelaku usaha juga semakin meningkat. Oleh karenanya, sarana penyediaan dana yang dibutuhkan oleh pelaku usaha atau masyarakat perlu diperluas. Namun demikian, fasilitas kredit dari perbankan sangat terbatas dan tidak semua pelaku usaha punya akses untuk mendapatkan bantuan pendanaan dari bank. Untuk itu alternatif lain untuk mendapatkan dana, yaitu melalui lembaga pembiayaan konsumen. Fasilitas pembiayaan yang diberikan perusahaan pembiayaan kepada konsumen mengandung risiko cukup tinggi dari kemungkinan pihak konsumen tidak dapat memenuhi kewajibannya. Terhadap transaksi pembiayaan konsumen yang digunakan sebagai jaminan pokoknya adalah barang yang dibeli dengan dana atau pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan tersebut. Mengingat benda/barang yang dijadikan jaminan pada lembaga pembiayaan konsumen pada umumnya adalah benda bergerak, maka pembebanan jaminannya memakai Fidusia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui status objek jaminan fidusia yang dirampas oleh Negara dan bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap Perusahaan Pembiayaan sebagai penerima fidusia dalam hal benda jaminan fidusia dirampas oleh negara. Selanjutnya guna menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode pendekatan hukum normatif yang dapat diinterpretasikan sebagai penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan berdasarkan pada data-data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian bahwa status hukum dari benda yang menjadi objek pembiayaan yang dirampas negara adalah tetap dimiliki oleh Kreditur selaku Penerima Fidusia. Hal ini dapat dipahami bahwa adanya sifat droit de suite yang merupakan hak mutlak dalam hukum Jaminan Fidusia. Dengan adanya sifat tersebut maka tidak menghilangkan hak perusahaan pembiayaan sebagai penerima fidusia untuk mengeksekusi benda tersebut apabila debitur wanprestasi. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Perusahaan Pembiayaan yaitu mewajibkan kepada debitur pemberi fidusia supaya menyediakan jaminan pengganti yang setara nilainya atau mewajibkan kepada debitur supaya melunasi hutangnya.

---

With the development of business activities nowadays, it will need money for business and investment is also increasing. Therefore, a means of providing funds needed by businesses or the public needs to be expanded. However, credit facilities from banks is very limited and not all businesses have access to funding from banks. For the other alternatives to obtain funds, namely through consumer finance institutions.

Financing facilities provided to the consumer finance companies contain a high enough risk of the possibility of the consumer can not fulfill its obligations. Against consumer financing transactions that are used as collateral is principally goods purchased with funds or financing granted by the finance company. Given the objects / items used as collateral on consumer finance institutions in general are moving objects, then loading the guarantee wearing Fiduciary. It can be understood that the nature of the droit de suite is an absolute right in Fiduciary Law. By their nature it does not eliminate the right of the finance company as a fiduciary recipient to execute the object if the debtor defaults.

The purpose of this study to determine the status of fiduciary objects seized by the State and the form of legal protection that can be given to the finance companies as recipients of fiduciary in terms of objects seized by state. Furthermore, in order to address these problems, the authors use the method of normative approach which can be interpreted as a legal research literature conducted based on secondary data.

Based on the research that the legal status of objects into objects deprived of state funding is retained by the creditor as fiduciary receiver. It can be understood that the nature of the droit de suite is an absolute right in law Fiduciary. By their nature it does not eliminate the right of the finance company as a fiduciary recipient to execute the object if the debtor defaults. Legal protection can be granted to finance companies that require the debtor to provide a guarantee that the fiduciary giver substitute an equivalent value or require the debtor in order to repay their debts."

"Jaminan Fidusia lebih dikenal sebagai lembaga jaminan untuk benda bergerak meskipun sebenarnya Jaminan Fidusia dapat pula dibebankan terhadap benda tidak bergerak. Salah satu benda tidak bergerak yang dapat dibebani dengan jaminan fidusia adalah bangunan. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tidak mengatur dengan jelas mengenai bangunan yang dapat dibebani dengan Jaminan Fidusia sehingga menimbulkan ketidakpastian mengenai Jaminan Fidusia atas bangunan, terutama yang berdiri diatas tanah Right of Ownership. Permasalahan yang akan diteliti adalah bangunan milik pemilik tanah diatas tanah Right of Ownership sebagai obyek Jaminan Fidusia, kedudukan kreditur pemegang Jaminan Fidusia atas bangunan tersebut dan kedudukan kreditur pemegang Mortgage atas tanah Right of Ownership berikut bangunan diatasnya dimana bangunan tersebut kemudian juga dibebani Jaminan Fidusia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan data hasil penelitian dianalisis secara kualitatif. Bangunan milik pemilik tanah diatas tanah Right of Ownership bukan merupakan obyek Jaminan Fidusia melainkan obyek Mortgage. Kedudukan kreditur pemegang Jaminan Fidusia atas bangunan tersebut adalah kreditur konkuren karena jaminan fidusianya tidak lahir disebabkan batal demi hukumnya akta jaminan fidusianya karena obyek yang dibebani bukan merupakan obyek jaminan fidusia, sedangkan kedudukan kreditur pemegang Mortgage atas tanah Right of Ownership berikut bangunan diatasnya dimana bangunan tersebut kemudian juga dibebani Jaminan Fidusia adalah sebagai kreditur preferen karena Mortgagenya telah lahir dan dalam jaminan kebendaan kreditur yang terlebih dahulu memiliki kedudukan lebih tinggi.

---

Fiduciary Guanrantee better known as a collateral for moving objects even though Fiduciary Guanrantee may also be a collateral for the immovable. One of immovable objects which can be secured by Fiduciary Guanrantee is a building. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 does not regulate clearly about a building that can be an object of Fiduciary Guarantee. It makes legal uncertainty about a collateral for building especially that building which on a Right of Ownership land. Issues that will be researched are landlord’s building on Right of Ownership land as Fiduciary Guanrantee object, the position of Fiduciary Guanrantee creditor of that building, and the position of Mortgage creditor of Right of Ownership land and the following building on which that bulding afterward secured by Fiduciary Guanrantee.

This research is normative legal research with descriptive analytical. The data that used in this research is secondary data which collected through library research and data from this research were analyzed qualitatively. Landlord’s building on Right of Ownership land is not an object of Fiduciary Guanrantee but an object of Mortgage. The position of Fiduciary Guanrantee creditor is a concurrent creditor because the Fiduciary Guanrantee is not existence caused the deed of Fiduciary Guanrantee is null and void because the object is not an object of Fiduciary Guanrantee. The position of Mortgage creditor of Right of Ownership land and the following building on which that bulding afterward secured by Fiduciary Guanrantee is a preference creditor because that Mortgage is exist and in collateral material first creditor has a higher position."